Panwaslu Terusik Atribut Kampanye Cagub

MAKASSAR, FAJAR--Masih adanya sejumlah atribut kampanye cagub Sulsel, yang bisa ditemukan di sejumlah titik khususnya di Makassar membuat Panwaslu Sulsel terusik.
Lembaga pengawas pemilu ini minta agar KPU Sulsel melakukan penertiban terhadap atribut kampanye cagub Sulsel yang masih terpasang di sejumlah titik di Makassar, termasuk di 23 kabupaten/kota lainnya. Panwaslu berasumsi, atribut kampanye atau bentuk sosialisasi kandidat sudah semestinya bersih pascapenetapan nomor urut calon.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menyebut KPU Sulsel tidak perlu lagi bersurat ke masing-masing pasangan calon untuk menertibkan atribut kampanye calon. "KPU bersama pemerintah sudah harus menurunkan spanduk atau baliho pasangan calon, meski tidak melakukan pemberitahuan kepada pasangan calon," kata Suprianto, Senin, 29 Oktober.
Panwaslu sendiri mengaku sudah mengimbau semua kandidat dan timnya untuk berhati-hati memasang atribut kampanye di ruang publik. Panwaslu menegaskan, penertiban atribut kampanya kandidat bukan menjadi kewenangan panwaslu untuk menertibkannya sehingga hanya mengimbau KPU Sulsel untuk bertindak.
Kendati sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyoal mengenai atribut kampanye yang masih bertebaran, panwaslu Sulsel mengaku belum mendapat laporan masyarakat yang mempersoalkan atribut kampanye tersebut. (hamsah umar)

Panwaslu: Kampanye Anti Narkoba Tidak Dilarang

MAKASSAR --Kampanye anti narkoba di pilgub Sulsel tidak dilarang. Panwaslu Sulsel menyebut, tidak ada larangan bagi cagub untuk menyerukan kepada masyarakat menghindari narkoba.
Ini disampaikan anggota panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas saat juru bicara pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) datang mempertanyakan hal-hal yang dilarang, ke panwaslu Sulsel, Senin, 29 Oktober.
Langkah Selle ini dilakukan pasca penetapan nomor urut, utamanya banyaknya asumsi yang menyebut seruan anti narkoba sebagai kampanye negatif.  Yang dilarang kata Anwar dalam kampanye adalah hal yang mempersoalkan dasar negara, suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA), NKRI, dan menganjurkan tindak kekerasan. "Dalam aturan soal kampanye itu, semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang,  itu tadi empat unsur," kata Anwar.
Panwaslu Sulsel dalam bekerja tentu akan taat pada aturan yang ada. Panwaslu tidak boleh main-main karena semua harus berdasarkan regulasi yang ada. "Begitu banyak tudingan sudah dialamatkan kepada kami. Dianggap tidak bekerja lah atau apalah, tetapi kami pastikan, Panwaslu dalam bekerja tentu tidak akan pandang bulu, sehingga siapa pun yang melanggar tentu akan dipanggil," tegasnya.
Adapun kategori black campaign atau tidak, Anwar menyebut ukurannya sederhana. "Sepanjang sesuai dengan data dan ada faktanya, maka itu bukan black campaign," imbuhnya.
Usai mendatangi panwaslu, Selle kedatangannya ke panwaslu untuk memastikan bahwa IA tidak melanggar rambu-rambu. Apalagi,  ada beberapa isu yang secara nasional memang perlu mendapat perhatian kandidat.
"Isu narkoba dan korupsi yang memang masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga mesti menjadi perhatian semua kandidat," katanya.
Selle mengaku sedikit ada masalah, krena ketika dua isu ini disinggung langsung ada yang menganggap tim IA melakukan black campaign. Padahal, secara kasat mata, kita selalu disajikan dengan data dan fakta melalui berita-berita media bahwa Sulsel saat ini terkorup dan sulsel jadi pusat peredaran narkoba.
"Nah, inilah yang perlu diluruskan. Beruntung karena panwaslusudah menegaskan bahwa kampanye anti narkoba ini tidak dilarang," tegas Selle.
Selle menyebut, kedatangannya ke panwaslu sebagai respons atas asumsi miring terhadap IA ketika kandidat urut satu ini menyinggung mengenai isu narkoba atau korupsi di Sulsel. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa Sulsel termasuk salah satu sarang narkoba di Indonesia.  (hamsah umar)

Verifikasi Faktual Buktikan Keabsahan 16 Parpol

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum Sulsel segera melakukan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik, yang telah dinyatakan lolos syarat administrasi.
Sebelum melakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang lolos administrasi itu, KPU Sulsel terlebih dahulu akan memanggil pengurus 16 parpol tersebut yang dijadwalkan Selasa, 30 Oktober. Pertemuan dengan 16 pengurus parpol ini akan dilakukan untuk menyosialisasikan teknis pelaksanaan verifikasi faktual.
Verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Sulsel terhadap 16 partai politik ini, untuk membuktikan keabsahan dokumen yang telah diserahkan parpol tersebut kepada KPU.  Ada tiga hal yang akan menjadi objek verifikasi faktual KPU yakni struktur pengurus, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, serta keberadaan kantor atau sekretariat parpol.
"Jadi inilah yang akan kita verifikasi, apakah dokumen yang sudah disampaikan ke KPU sudah sesuai atau malah ada yang tidak benar. Kantor misalnya jangan sampai partai itu tidak ada kantornya," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari.
Sebagaimana diketahui, 16 parpol yang lolos administrasi itu masing-masing, Partai Nasdem, PDIP, PKB, PBB, Partai Hanura, PAN, Golkar, PKS, Gerindra, PDP, PKPI, Demokrat, PPP, PKBIB, PPRN dan PPN.
Direktur Eksekutif Insert Institute, Muh Aris porpol yang tidak lolos administrasi oleh KPU membuktikan bahwa partai tersebut tidak serius untuk mengurus partainya. Bahkan, partai itu banyak hanya hanya berpikir lokal bukan berpikir secara nasional.
"Kalau partai serius, mereka tentu akan mempersiapkan diri dan memenuhi syarat kepengurusan 100 persen tingkat provinsi, 75 persen kabupaten, dan 50 persen kecamatan. Syarat ini memang menjadi tantangan besar semua partai politik," kata Aris.
Aris memastikan, sembilan parpol yang ada senayan saat ini masih akan mendominasi perolehan suara pemilu 2014 mendatang. Kemampuan untuk tembus parliementary treshold 3,5 persen, juga akan menjadi pembuktian parpol nonparlemen tersebut memiliki marketing partai dan jaringan yang baik.
"Syarat untuk menyatakan partai itu serius mengurus dirinya ketika mampu memenuhi syarat administrasi 100 persen, 75 persen, dan 50 persen semua tingkatan. Tanpa itu, memang partai akan sulit untuk lolos verifikasi. Dan yang tidak lolos inilah yang tidak memenuhi syarat pada setiap tingkatan itu," urai Aris. (hamsah umar)      

Prabowo Kampanyekan Garuda-Na di Lima Kabupaten

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto akan all out memenangkan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) di pilgub 2013. Dia siap menghadiri lima titik kampanye pasangan urut 3 ini.
Tim Garuda-Na sebenarnya sudah menyiapkan delapan titik untuk dihadiri Prabowo, namun capres Gerindra ini hanya meminta hadir di lima kabupaten di Sulsel. Makassar dan Luwu Raya adalah salah satu kabupaten/kota yang dipastikan akan dihadiri Prabowo saat Garuda-Na kampanye.
Kabupaten/kota lain yang ditargetkan dihadiri Prabowo seperti Parepare, Toraja, Bone, Sinjai, Selayar, dan Jeneponto. "Kita akan pertimbangkan mana yang bisa mewakili kabupaten/kota lain, mengingat hanya lima titik yang siap dihadiri Pak Prabowo," kata Jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Senin, 29 Oktober.
Para kader Gerindra Sulsel, kata Nasrullah sudah sangat menantikan kehadiran Prabowo di daerah ini. Bahkan, DPC Gerindra Bone berharap pelantikan pengurus partai di daerah ini harus dihadiri olah dewan pembina.
"Pada prinsipnya semua DPC mengharapkan dikunjungi Prabowo, tapi itu tentu saja tidak mudah karena dia ini tidak hanya mengurus Sulsel tapi di seluruh provinsi. Kami memahami keinginan teman-teman, tapi tidak harus ada yang memaksakan diri," kata Nasrullah.
Pilgub Sulsel yang tersisa beberapa bulan lagi memaksa Garuda-Na harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Kemarin, beberapa pengurus Gerindra termasuk tim keluarga melakukan rapat koordinasi, yang salah satunya membahas mengenai agenda sosialisasi Garuda-Na di tengah masyarakat.
Rudi dan wakilnya, Nawir sendiri terus bergerak untuk melakukan tatap muka masyarakat. Setelah menggarap komunitas Khalwatiah Maros, pasangan ini kembali menggarap kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Cina. Rudi melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di beberapa desa di daerah ini. (hamsah umar)

Banyak Debat Lebih Bagus

MAKASSAR, FAJAR--Debat cagub Sulsel yang dijadwalkan berlangsung Januari 2013 mendatang, akan memaksimalkan untuk membedah visi misi tiga cagub yang akan bertarung.
Untuk membedah visi misi calon secara mendalam dan detail, KPU menegaskan debat akan dilakukan hingga tiga kali. Bahkan, KPU ada keinginan untuk menggelar debat cagub hingga lima kali. "Karena semakin banyak kita melakukan debat itu semakin bagus. Karena kita dan masyarakat Sulsel bisa membedah secara dalam program yang ditawarkan calon," jelas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 29  Oktober.
Dalam aturan, disebutkan bahwa debat minimal dilakukan sekali. Namun demi pertimbangan bobot dan kualitas kampanye, akan sangat baik ketika dilakukan hingga beberapa kali. Dengan menggelar debat sampai tiga kali, pendalaman terhadap program kandidat lebih terbuka.
"Apalagi dalam debat itu akan ada dialogis. Kita bisa lihat bagaimana debat calon presiden seperti di Amerika. Bobotnya berkualitas karena dilakukan seperti itu. Selain itu, lokasi debat dilakukan seperti kampus dan tempat-tempat lain," lanjut Jayadi.
Meski memperbanyak debat sampai tiga kali, Jayadi menyebut bukan berarti kampanye kampanye terbuka terabaikan. Adapun lokasi debat, Jayadi mengaku siap menggelar dimana saja sepanjang memungkinkan kondusif.
"Kita welcome saja kalau ada pihak yang siap memfasilitasi lokasi debat. Misalnya Unhas, UIN, termasuk kalau FAJAR siap melakukan itu. Kita lihat saja nanti bagaimana situasinya. Karena bukan pertimbangan keamanan saja dalam menentukan tempat, juga mengenai badget yang kita mampu," kata Jayadi.
Debat cagub ini dilakukan pertama sesama cagub, sesama cawagub, dan berpasangan. Adapun mengenai alternatif debat digelar di luar Sulsel, Jayadi mengaku hanya pilihan terakhir ketika kondisi di Sulsel tidak memungkinkan dilakukan kegiatan tersebut.
"Kalau suasana tidak memungkinkan tentu alternatif kita akan lakukan di tempat lain. Tapi kalau situasinya kondusif, masa even seperti ini harus kita gelar di luar Sulsel. Itu saya kira tidak mungkin," katanya. (hamsah umar)