MAKASSAR, FAJAR--Debat cagub Sulsel sesi II yang direncanakan di Aula AP Pettarani Unhas, 18 Januari mendatang terancam batal. Cagub yang sulit mengendalikan massa pendukungnya menjadi alasan.
Potensi untuk memperlihatkan kekuatan massa pada Jumat, 18 Januari mendatang diperkirakan lebih besar dibanding Jumat lalu. Asumsinya, pasangan calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) akan menggelar kampanye terakhir di Makassar pada Kamis, 17 Januari. Kekuatan massa yang diperlihatkan IA di Makassar ini bisa memancing massa Sayang untuk unjuk kekuatan pada saat debat keesokan harinya.
"Kita sementara lihat perkembangan situasi keamanan, kalau memang tidak memungkinkan kita gelar debat karena keamanan tidak terjamin, lebih baik kita tiadakan debat. Untuk apa debat terbuka kita lakukan, kalau pada akhirnya sama seperti kemarin (bentrok)," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Jumat, 11 Januari.
Pascabentrok KPU, tim pasangan calon, dan Polda Sulsel kembali melakukan rapat koordinasi membahas situasi yang terjadi, termasuk membuat kesepakatan tambahan antara KPU, Polda, dan tim pasangan calon. Setidaknya ada lima poin pernyataan sikap bersama dalam pertemuan di Polda Sulsel kemarin.
Soal kemungkinan debat cagub digelar diluar Sulsel sebagaimana pernah diwacanakan KPU Sulsel sebelumnya, Jayadi menegaskan kemungkinan tersebut sulit diwujudkan terkecuali memang diinginkan oleh pasangan calon. Tapi bagi KPU, lebih baik debat sesi kedua itu ditiadakan sama sekali ketimbang harus dilakukan diluar Sulsel. "Kalau saya tidak ada debat diluar Sulsel, proses ini kan kita mau lihat berjalan baik," lanjut Jayadi.
Jayadi juga sangat kecewa dengan aksi bentrokan antara massa pendukung IA-Sayang usai debat. Kekecewaan KPU ini sangat beralasan karena selain diakhiri dengan bentrokan pendukung, kemasan debat terbuka cagub ini juga menuai banyak kritikan. Baik prosesi debat ketiga pasangan calon yang tidak berbobot, hingga pelarangan televisi lokal menyiarkan langsung proses debat karena harus didikte Metro TV.
Namun, sikap ketua KPU ini berbeda dengan Ketua Pokja Kampanye KPU Sulsel, Samsir Rahim. Dia menyebut peluang debat dilakukan diluar Sulsel tetap ada, ketika hal itu memang mengharuskan dilakukan. Dengan catatan, tiga cagub Sulsel ini juga mendukung debat tersebut.
Menyikapi kritikan bahwa debat tidak berbobot, pihak KPU menyebutkan bahwa kondisi itu terjadi karena tiga cagub lebih konsen pada upaya memaparkan apa yang akan dilakukan. "Tapi sebenarnya sesama calon tetap ada kesan debat. Misalnya ketika Sayang mengatakan sudah bekerja sama 24 kabupaten/kota di Sulsel dalam rangka pendidikan dan kesehatan gratis, yang kemudian Garuda-Na menyebut untuk program ini Sinjai tidak termasuk," kata Samsir.
Begitu juga ketika IA menandaskan akan membuat perda transparansi di Sulsel sebagai upaya pencegahan korupsi, yang kemudian dipaparkan Sayang bahwa Sulsel sudah ada perda transpransi dan tinggal dilanjutkan atau disempurnakan.
Terkait kritikan pelarangan TV lokal menyiarkan live debat tersebut, atau harus diatur Metro TV, Jayadi menjelaskan bahwa konsep penyiaran ini sudah disepakati. Metro TV menawarkan debat tersebut secara gratis sementara televisi lokal tidak. Ada kekhawatiran ketika televisi lokal sudah menyiarkan debat tersebut, dorongan masyarakat Sulsel untuk menonton debat melalui Metro TV ini tidak maksimal lagi.
"Alasannya juga, Metro TV itu siarannya tentu lebih luas dan menjangkau seluruh Sulsel. Debat ini kan hak seluruh masyarakat Sulsel untuk tahu dan itu juga menjadi keinginan KPU bagaimana masyarakat Sulsel tahu isi debat cagub ini," jelas Jayadi.
Selain itu, kesepakatan agar siaran debat ini tidak disiarkan lebih awal televisi lokal untuk memenuhi asal keadilan dan pemerataan, apalagi televisi nasional ini tidak minta bayaran dari KPU alias siaran gratis. KPU menepis asumsi sejumlah pihak yang menyebut Metro TV yang membayar KPU Sulsel.
Tapi yang benar menurut KPU adalah, pihak Metro TV yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menggelar debat tersebut seperti mendatangkan peralatan dari Jakarta. Tapi soal biaya yang dikeluarkan Metro TV untuk mendatangkan alatnya tidak ada urusan KPU.
Awalnya, debat cagub ini akan disiarkan langsung oleh Metro TV sekiranya tidak ada perubahan jadwal secara mendadak. Dua hari sebelum debat berlangsung, Polda dan tim pasangan calon menolak debat dilakukan malam hari. Hasilnya, jadwal debat yang tadinya dirancang malam berubah dan dilakukan sore hari. "Jadi ini juga alasan kenapa sehingga debat ini tidak live, karena perubahan jadwal," kata Samsir.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS yang dikonfirmasi terpisah menyatakan awalnya dia sudah mengusulkan semua TV lokal di Sulsel ikut menyiarkan langsung debat cagub tersebut. Usul ini disepakati semua pihak baik TV lokal maupun TV nasional saat rapat persiapan debat.
Belakangan, KPU yang dipimpin Ketua Pokja KPU Sulsel, kembali melakukan rapat pada Kamis malam. Rapat ini tidak sempat lagi dihadiri Annas GS karena saat itu kurang fit. Baru keesokan harinya dia mendapat informasi tentang adanya rapat terakhir tersebut soal debat cagub. "Saya tidak tahu apa kesepakatan dalam rapat itu karena saya tidak hadiri," kata Annas.
Annas menyebut, penyiaran debat cagub ini tidak ada istilah pemenang karena zero cost. Memang yang menawarkan awal penyiaran debat ini tanpa biaya adalah pihak TV One dan Metro TV. "Tapi saat itu saya tanya kepada TV lokal bagaimana apakah dia siap siarkan debat ini dengan zero cost, dan ternyata mereka juga siap seperti televisi nasional," kata Annas.
Soal siaran debat yang harus diatur-atur oleh Metro TV, Annas mengaku tidak memahaminya. Itu tadi karena dia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akhir soal debat tersebut. Soal siapa yang berwenang dalam debat apakah komisioner atau sekretariat KPU, Annas mengaku kalau yang punya kewenangan ada komisioner KPU. "Sekretariat hanya mengfasilitasi," tambah Annas. (hamsah umar)
