MAKASSAR, FAJAR--DPP Golkar didesak kadernya di Sulsel membatalkan surat rekomendasi nomor R.426/Golkar/I/2013, tentang pengesahan pasangan cabup Enrekang, Muslimin Bando-Amiruddin.
Desakan agar DPP Golkar menganulir penetapan cagub Enrekang ini terus menggelinding baik kader Golkar Sulsel maupun Enrekang. "Salah satu tuntutan kita bagaimana penetapan ini dicabut. Kalau melihat kader Golkar sepertinya tidak satu pun yang menerima keputusan itu," kata Korda Enrekang DPD Golkar Sulsel, Ian Latanro, Selasa, 5 Februari.
Informasi yang diperoleh, kader Golkar Enrekang utamanya pimpinan kecamatan geram dengan rekomendasi Golkar ini yang hanya diperoleh dari selebaran yang disebarkan masyarakat. Padahal dari partai secara resmi belum ada yang terima. Rencananya, Golkar Enrekang hari ini akan menentukan sikap melalui rapat diperluas.
Namun sebelum digelar rapat diperluas ini, Ketua DPD Golkar Enrekang, La Tinro La Tunrung melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem di rujab Ketua DPRD Sulsel. Sehari sebelumnya, La Tinro juga melakukan pertemuan dengan Korwil Sulawesi DPP Golkar, Nurdin Halid.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, La Tinro menyebut pertemuan dengan Roem membahas mengenai sikap Golkar Enrekang. "Termasuk kami diminta untuk segera menyikapi SK penetapan cabup ini kemudian melaporkan hasilnya. Saya sampaikan bahwa besok (hari ini) Golkar Enrekang melakukan rapat diperluas dengan menghadirkan pengurus hingga tingkat dusun," kata La Tinro.
Adapun pertemuan dengan Nurdin Halid sehari sebelumnya, La Tinro menyebut kalau pertemuan itu karena dia dipanggil oleh Nurdin. Dalam pertemuan itu, Nurdin menjelaskan perihal dan alasan DPP Golkar menetapkan Muslimin Bando-Amiruddin sebagai pasangan cabup Golkar Enrekang 2013-2018. "Dia sampaikan bahwa keputusan DPP Golkar itu karena melihat survei Pak Muslimin Bando ini paling tinggi," kata La Tinro.
Terhadap potensi kader Golkar Enrekang, La Tinro menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak kader Golkar Enrekang saat ini, kendati posisi surveinya masih di bawah dari Muslimin Bando. Namun dia tetap optimis kader Golkar yang ada bisa mengejar ketertinggalannya.
Wakil Sekretaris Bappilu DPD Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka menandaskan jika DPP Golkar tetap mempertahankan rekomendasi di Enrekang, Golkar Sulsel menuntut agar petunjuk pelaksanaan (juklak) Golkar tentang pemilihan kepala daerah juga dicabut, dan penentuan kepala daerah dikembalikan ke provinsi.
"Sebenarnya kita tidak tolak Pak Muslimin Bando, tapi mekanisme Golkar yang digunakan untuk menetapkan cabup Enrekang ini yang kita harus tolak. Kasus seperti ini pernah terjadi di Palu, tapi karena di tolak akhirnya penetapan calon diproses ulang. Itu juga yang kita harapkan dalam kasus Enrekang ini," kata Lakama. (hamsah umar)