Kader Nasdem Mundur Massal

MAKASSAR, FAJAR--Dipandang sebelah mata DPP Nasdem, pengurus DPW Nasdem Sulsel serta kader sejumlah organisasi sayap partai ini memilih mundur massa. Sedikitnya ada 1.000 kader Nasdem yang menyatakan pengunduran diri secara resmi dari partai ini.
Kader Nasdem ini bahkan ramai-ramai membakar atribut partai di depan kantor DPW Nasdem Sulsel, Jalan Hertasning Makassar. Tidak hanya itu, sedikitnya 10.000 kartu tanda anggota yang dikembalikan oleh kader turut dibakar.
"Kalau yang datang ke kantor menyatakan mundur ada 1.000 orang, tapi kader Nasdem yang sudah menyatakan keluar dengan mengembalikan KTA sudah mencapai 10.000 orang," kata mantan Ketua DPW Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan, Minggu, 10 Februari.
Selain pengurus DPW Nasdem Sulsel serta kader di bawah, sikap ini juga diikuti organisasi sayap Nasdem seperti Garda Pemuda, Liga Mahasiswa, Gerai Nasdem, Pasukan Baret, Siaga Bencana dan sayap organisasi lainnya. Pengunduran diri massa ini sebagai bentuk perlawanan dan kekecewaan pengurus dan kader Nasdem Sulsel atas arogansi organisasi yang dipertontonkan partai yang baru tumbuh ini.
Sanusi menyebut, sejak pembekuan pengurus DPW Nasdem Sulsel sampai di telinga kader sepekan terakhir, sejumlah kader yang sudah memiliki KTA memilih mengembalikan kartu mereka sebagai bentuk pengunduran diri sebagai kader partai.
Sikap kader Nasdem ini dipastikan akan terus berlanjut, dimana mereka ramai-ramai mengembalikan kartu keanggotaan. Apalagi, kader Nasdem di daerah ini mayoritas dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang memiliki jiwa kritis.
Bahkan sejumlah pengurus Nasdem di kabupaten/kota juga memiliki niat yang sama, namun Sanusi minta tetap bertahan dan melihat bagaimana sistem politik yang akan dibangun pengurus yang baru. "Kalau ternyata sistem yang dibangun sama rusaknya seperti sekarang ini, maka teman-teman pengurus di kabupaten/kota akan tinggalkan partai ini," papar Sanusi.
Kader Nasdem di Sulsel tampaknya tidak ingin dipimpin oleh kader partai yang sudah tidak memiliki partai karena tidak lolos verifikasi. Sanusi mengaku sudah diajak oleh penghuni baru Nasdem, Akbar Faizal untuk tetap bertahan di partai ini.
"Tapi saya katakan bahwa kami ini bukan mencari jabatan di partai, yang kami tidak terima bukan karena kami dilengserkan dari pengurus tapi kecewa dengan otoritas DPP yang tidak jelas alasannya. Karena kita melihat sistem yang ada sudah rusak, lebih baik kita angkat kaki. Kami membangun Nasdem Sulsel selama dua tahun itu karena program restorasi yang diusung sama dengan harapan kami tapi sekarang berubah," jelas Sanusi. (hamsah umar)

Independen Wajib Hindari KTP Kedaluwarsa

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota independen yang akan bertarung di pilwalkot Makassar harus teliti mengumpulkan berkas dukungan dari masyarakat. Kandidat perseorangan harus menghindari masa kedaluwarsa KTP warga yang mendukungnya.
Paling tidak, masa berlaku KTP warga yang memberi dukungan itu harus dipastikan berlaku saat proses verifikasi di KPU berlangsung. Pasalnya, regulasi menyebutkan bahwa dokumen yang diserahkan calon independen harus yang masih berlaku termasuk KTP dan dokumen lainnya.
Kewajiban agar kandidat perseorangan menghindari berkas dukungan KTP yang sudah kedaluwarsa disampaikan Ketua Devisi Hukum KPU Makassar, Nurmal Idrus. "Kita ingatkan calon perseorangan agar berhati-hati dalam mempersiapkan berkas dukungannya. Mereka harus melihat betul masa kedaluwarsa KTP warga, dan memastikan KTP itu masih berlaku hingga proses verifikasi dilakukan," jelas Nurmal, Minggu, 10 Februari.
Dengan menghindari dukungan KTP yang sudah kedaluwarsa ini, ada peluang calon berkas dukungan yang dimasukkan ke KPU nantinya terhindari dari masalah. Pasalnya ketika KTP pendukung ada yang tidak berlaku lagi, KPU memastikan akan mempersoalkan berkas dukungan tersebut dan menganggapnya tidak bersyarat.
"Regulasi menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dimasukkan calon independen ke KPU mesti masih berlaku saat penyerahan berkas dukungan dilakukan. Makanya, karena calon independen saat ini banyak yang sedang mengumpulkan KTP dukungan, ada baiknya menghindari KPT yang sudah kedaluwarsa," imbuh Nurmal.
Nurmal menambahkan, penyerahan berkas calon perseorangan di pilwalkot Makassar diperkirakan berlangsung Mei mendatang.KPU dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi terbuka kepada publik terkait dengan teknis kelengkapan dukungan perseorangan. untuk menunggu sosialisasi itu, KPU terbuka bagi balon untuk mendapatkan informasi. (hamsah umar)

DPP Golkar Anulir Muslimin-Amiruddin

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie akhirnya mengalah dan menganulir SK atau rekomendasi pencalonan Muslimin Bando-Amiruddin sebagai pasangan cabup Enrekang periode 2013-2018.
Rekomendasi DPP nomor R.426/Golkar/I/2013, tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah Enrekang ini resmi dianulir, setelah mendapat perlawanan keras dari Golkar Sulsel dan Enrekang. Dengan demikian, untuk sementara pasangan Muslimin-Amiruddin batal diusung Golkar di pemilukada Enrekang mendatang.
Proses penjaringan calon bupati Enrekang di Golkar kembali akan dilakukan seseuai petunjuk pelaksanaan (juklak)  No.13 Tahun 2011 tentang pemilihan kepala daerah, dimana salah satu tahapan yang harus dilewati adalah pendaftaran calon di Golkar Enrekang. Calon yang ingin mengendari partai in harus mendaftar baik itu kader maupun nonkader.
Kabar SK/rekomendasi pencalonan Muslimin-Amiruddin dianulir Aburizal Bakrie ini dibenarkan Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Timur Bappilu DPP Golkar, Fadel Muhammad. Mantan gubernur Gorontalo ini membenarkan DPP telah menganulir rekomendasi pasangan cabup Enrekang, yang sebelumnya dianggap tidak sesuai mekanisme.
"Ya benar (dianulir) karena pernyataan di koran-koran. Sudah ada petunjuk dari Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie," kata Fadel Muhammad, tadi malam.
Fadel menyatakan, DPD Golkar Sulsel sudah melakukan pertemuan dengan Aburizal Bakri dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo, termasuk Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem. "Silahkan tanya juga ke Pak Roem karena beliau juga sudah ketemu dengan Ketum ARB (Aburizal Bakrie," tambah Fadel Muhammad.
Koordinator Daerah (Korda) Enrekang DPD Golkar Sulsel, Ian Latanro yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan keputusan DPP menganulir rekomendasi penetapan cabup Enrekang. "Kita bersyukur jika ditinjau kembali agar bisa dikembalikan pada mekanisme yang benar," kata Ian Latanro.
Dia menegaskan, Golkar Enrekang adalah partai pemenang pemilu di daerah itu sehingga wajib hukumnya mengusung kader di pemilukada Enrekang. Dia menyatakan partai ini memiliki stok untuk diusung di daerah ini.
Ketua DPD Golkar Enrekang, La Tinro La Tunrung yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum mendapat informasi resmi dari DPP maupun Golkar Sulsel. Namum, dia menyambut baik sikap DPP yang menganulir penetapan cabup Golkar Enrekang ini.
"Belum dapat kabar itu, tapi kalau itu benar adanya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada DPP kalau sudah menganulirnya. Itu sangat kita apresiasi agar bagaimana proses pencalonan di Golkar Enrekang ini tetap mengacu mekanisme yang ada," kata La Tinro.
La Tinro mengaku pihaknya segera menindaklanjuti keputusan DPP Golkar dalam bentuk pleno ketika SK yang membatalkan rekomendasi sebelumnya itu sudah diperoleh. Dia pun menyatakan, sesuai mekanisme partai, Golkar Enrekang terlebih dahulu akan membuka proses pendaftaran calon bupati/wakil bupati.
"Setelah proses di DPD Golkar Enrekang tahapannya selesai semua, kita serahkan ke DPD I untuk selanjutnya dibawa ke DPP. Di DPP penetapannya juga tetap melibatkan DPD I," katanya.
Dia pun meminta kader Golkar agar apa pun hasil yang ditetapkan DPP Golkar mendatang setelah proses penjaringan calon dilakukan Golkar Enrekang bisa diterima, tanpa melihat siapa kader yang diusung. "Jadi penetapan calon nanti yang kita godok sesuai mekanisme partai, harus diterima siapa pun yang diusung. Partai harus solid walau misalnya kembali ke calon yang sebelumnya sudah direkomendasi," kata La Tinro. (hamsah umar)

Anis Matta Pastikan Asmin

MAKASSAR, FAJAR--Presiden PKS, Anis Matta akhirnya memastikan pengganti antar waktu (PAW) dirinya di DPR RI adalah Asmin Amin. Sinyalemen ini disampaikan saat ditanya wartawan tentang proses PAW ini.
"Untuk proses PAW ini kita berdasarkan suara terbanyak dalam hal ini kita serahkan sesuai aturan KPU," tandas Anis Matta, usai menutup rapat koordinasi wilayah (rakorwil) DPW PKS Sulsel di Hotel Sahid Makassar, Minggu, 10 Februari.
Soal suara terbanyak daftar caleg PKS, Anis mengakui bahwa suara terbanyak pertama setelah dirinya adalah Andi Maddusila kemudian Asmin Amin. Namun untuk Maddusila sudah tidak memungkinkan lagi karena tokoh asal Gowa ini sudah pindah ke Demokrat. Dia juga tidak lupa menyebut bahwa kepindahan tersebut merupakan hak politik Maddusila yang saat ini menjabat Ketua DPC Demokrat Gowa. "Jadi kemungkinan besar adalah peraih suara terbesar ketiga (Asmin Amin)," kata Anis Matta .  
Untuk proses PAW di DPR RI ini, PKS kata dia akan menyerahkan ke partai untuk memprosesnya termasuk di tingkat DPW PKS Sulsel. Sesuai rencana, PKS dijadwalkan akan mengumumkan resmi pengganti Anis Matta di DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR hari ini.
Saat rakorwil DPW PKS Sulsel di Hotel Sahid Makassar kemarin, Asmin Amin juga terlihat hadir di acara ini. Tidak ketinggalan Andi Maddusila. Hanya saja, pertemuan Anis dengan Maddusila hanya sekadar salamam karena Anis Matta buru-buru pergi. "Kita memang bertemu tapi ketemu biasa saja atau silaturahmi, tidak ada pembicaraan apa-apa," katanya.
Adapun Asmin Amin sudah mulai mendapat selamat dari kader PKS termasuk dari Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin. "Selamat ya. Dia kan sebagai calon. PKS saya kira tidak tidak pernah mengzalimi kadernya dan tetap sesuai aturan yang ada," kata Akmal.
Sebelumnya, Akmal juga menegaskan bahwa PKS adalah partai yang taat mekanisme dan aturan, sehingga proses PAW anggota DPR RI yang ditinggalkan Anis Matta tetap mengacu undang-undang, termasuk AD/ART PKS.  
Asmin sendiri mengaku belum mendapat penyampaian apakah dirinya yang akan menggantikan Anis Matta di DPR. "Saya sih belum ada informasi, tapi kan PKS sesuai mekanisme," kata Asmin.
Asmin juga sudah menyempatkan diri bertemu langsung dengan Anis Matta. Dalam pertemuan itu, dia sudah diminta agar berjuang bersama PKS untuk mengembalikan citra partai ke depan yang lebih baik. "Kita tidak banyak pembicaraan, tapi dia minta saya untuk berjuang bersama PKS dan mengangkat citra PKS di Sulsel," kata Asmin.
Selain itu, dia juga diminta untuk melakukan kontrol internal baik terhadap diri sendiri maupun kader PKS lainnya. Asmin juga diharapkan melakukan koordinasi dengan DPW PKS Sulsel. "Dia juga janji akan segera memproses PAW ini," tambah Asmin. (hamsah umar)      

Biodata Singkat
Nama : Asmin Amin
Tempat Tanggal Lahir: Maros, 20 Agustus 1962
Pendidikan Terakhi: Teknik Arsitek Univ Pepabri Makassar
Nama Istri : Eka Andi Gala
Anak:
-Dian Marsal SH
-Ayu Novita (Ekonomi Unhas)
-M Yasri (SMA)

Aktivitas:
-Aktivis Pencinta Alam Sulsel
-Pendiri Walhi Sulsel
-Pendiri PIK Ornop Sulsel
-Pendiri Perlindungan Anak Sulsel
-Pendiri ACC
-Pendiri Wahana Wisata Lingkungan
-Pendiri LinkarKkomunikasi Seniman Sulsel
-Pendiri Indonesia Culture wacth
         

Adil-Mubyl Diisukan Pimpin Nasdem

MAKASSAR, FAJAR--Gonjang-ganjing yang membelit DPP Nasdem berimbas ke DPW Nasdem Sulsel. Kepengurusan partai ini di Sulsel tiba-tiba dibekukan. Seiring pembekuan itu, sejumlah nama disebut-sebut akan ditunjuk sebagai ketua.
Setidaknya ada lima nama yang beredar di internal Nasdem yang disebut-sebut akan memimpin partai ini. Mereka adalah Adil Patu (Ketua DPP PDK Sulsel), Mubyl Handaling (pengusaha), Akbar Faizal, Malkan Amin, hingga nama Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Andi Hasanuddin Massaile.
Kendati pembekuan pengurus DPW Nasdem Sulsel belum ada SK resmi yang diterima pengurus, namun isu ini bukan hal asing lagi. Ketua DPW Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.
"Kalau informasi itu memang benar tapi sampai sekarang saya belum terima SK pembekuannya. Saya coba konfirmasi ke DPP dan sepertinya dia benarkan karena jawaban yang disampaikan melalui BBM, dikatakan Abang (DPW Sulsel) tidak bisa berbuat apa-apa lagi," kata Sanusi, Jumat, 8 Februari.
Sanusi juga mengaku kalau pihaknya sudah mendapat informasi bahwa DPP telah menunjuk pelaksana tugas (plt) yang diambil dari pengurus DPP. Informasinya, yang ditunjuk plt tersebut adalah kader yang baru masuk partai ini.
Sanusi mengaku heran dengan keputusan DPP Nasdem yang tiba-tiba membekukan kepengurusan Nasdem Sulsel karena selama ini tidak ada masalah. Bahkan berbagai agenda kerja dan program termasuk penyusunan calon legislatif sudah dilakukan.
"Mungkin karena saya bukan tokoh dan tidak berduit sehingga dilengserkan dengan cara-cara seperti itu. Padahal kita sudah bekerja membangun partai tapi diperlakukan demikian," kata Sanusi.
Dia mengaku siap keluar dari Nasdem ketika seruan restorasi yang diusung partai ini tidak sejalan lagi dengan apa yang dijalankan. Sebagai generasi muda, Sanusi mengaku masih memiliki harga diri yang harus diperjuangkan. "Saya hanya ingin mohon maaf pada masyarakat yang telah mendukung Nasdem sudah kita daftar caleg kemudian terjadi seperti ini," lanjutnya.
Dia juga tidak menampik rumor yang menyebut sejumlah tokoh yang akan menggantikan posisinya. Lima tokoh yang disebut-sebut kata dia sudah banyak dibicarakan di DPP Nasdem.
Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu yang dikonfirmasi mengenai rumor yang menyebut dirinya akan ditunjuk sebagai memimpin Nasdem Sulsel mengaku belum tahu kebenaran isu tersebut. "Kita tidak tahu kalau ada seperti itu," kata Adil Patu.
Kendati dia tidak menampik adanya keinginan untuk bergabung dengan Nasdem setelah PDK dinyatakan tidak lolos pemilu 2014 mendatang. "Kalau niat untuk gabung Nasdem tentu ada," tambahnya. (hamsah umar)