IMB Rahasiakan Program Andalan

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar asal Partai Demokrat, Idris Manggabarani (IMB) tidak ingin terbawa arus membeber program. Pengusaha ternama di Makassar ini baru akan membeberkan program andalannya ketika sudah resmi menjadi calon.
Bahkan sosialisasi yang dilakukan calon yang disebut-sebut memiliki survei tertinggi di Demokrat ini pun belum massif. Kendati sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan dialog dengan warga Makassar tetap dilakukan, termasuk memasang sejumlah alat peraga sosialisasi di kota Makassar.
"Saya tidak ingin merilis program saat kami belum resmi menjadi calon. Kan tidak baik kalau kita sudah membuat program kemudian ternyata akhirnya tidak menjadi calon. Makanya, saya baru akan merilis program ketika sudah dicalonkan. Tapi intinya, saya ingin menjadikan masyarakat Makassar lebih berkualitas. Program-program yang akan kita tawarkan juga nanti adalah program yang berkualitas," kata Idris Manggabarani, Kamis, 21 Februari.
Idris memastikan, ketika masyarakat Makassar memberinya kepercayaan memimpin Makassar lima tahun ke depan, dirinya akan membawa Makassar menjadi kota berkualitas dan masyarakatnya sejahtera.
Dalam melakukan penjaringan dukungan masyarakat, IMB mengaku sudah memiliki tim pemenangan di setiap kelurahan di Makassar. Tim ini sudah bekerja dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua elemen masyarakat Makassar.
Pengusaha properti ini mengaku langkah awal yang dilakukan adalah mendeteksi harapan masyarakat tentang figur yang diinginkan memimpin Makassar. Sekiranya warga Makassar belum berminat dipimpin pengusaha, dia pun mengaku siap tidak mencalonkan diri.
"Jadi saya juga sebenarnya belum menyatakan sikap menjadi calon wali kota tapi sebatas sosialisasi. Kalau masyarakat merespons baik niat kita, tentu kita akan maju. Apalagi kalau unsur pengusaha memamg menjadi harapan masyarakat menjadi wali kota mendatang," kata Idris.
Dia mengaku dirinya baru akan melakukan sosialisasi secara massif pada April mendatang. IMB beralasan, proses pilwalkot Makassar masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru untuk melakukan sosialisasi secara intensif.
Calon yang disebut-sebut merapat ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku sudah menjaling komunikasi dengan sejumlah partai politik di Makassar. "Jadi saya tidak membatasi diri dengan partai mana saja. Semua parpol yang ada di Makassar sudah kita komunikasi. Umumnya kan mereka adalah teman kita juga," paparnya. (hamsah umar)  
 
 

Calon DPD Butuh 3.000 KTP

MAKASSAR, FAJAR--Masyarakat Sulsel yang berminat menjadi anggota senator RI, sudah perlu mengumpulkan dukungan KTP sebagai syarat administrasi di KPU. Untuk bisa lolos sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon butuh minimal 3.000 dukungan KTP.
Untuk Sulsel yang berpenduduk 9,3 juta lebih, daerah ini masuk kategori provinsi berpenduduk 5 juta-10 juta jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk ini maka dukungan KTP yang harus disiapkan minimal 3.000. Ini berdasar Peraturan KPU No.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.
Anggota KPU Sulsel, Nusra Azis menyatakan jumlah dukungan calon anggota DPD ini tidak jauh bede dengan pemilu sebelumnya. "Karena Sulsel ada dikategori berpenduduk 5 juta-10 juta penduduk, maka mereka yang berminat harus mengumpulkan KTP minimal 3.000," kata Nusra Azis.
Dari jumlah dukungan KTP ini, Nusra menyebut KTP dukungan tersebut harus memperhatikan sebarannya. Paling tidak harus tersebar di 50 persen kabupaten/kota di Sulsel.
Karena Sulsel memiliki 24 kabupaten/kota, maka calon anggota DPD harus mengumpulkan dukungan KTP minimal dari 12 kabupaten/kota yang ada di daerah ini. Proses penyerarah dukungan calon anggota DPD ini bahkan sudah harus dilakukan mulai April tahun ini.
Tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD terkait persyaratan ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal ini mengatur mengenai dukungan dan tata cara pencalonan mulai dari kelengkapan administrasi dan semacamnya. (hamsah umar)

Tahapan Pencalonan Anggota DPD:
-6-8 April 2013: Pengumuman pendaftaran
-9-15 April 2013: Pendaftaran pencalonan
-16-22 April 2013: Verifikasi kelengkapan administrasi
-24-30 April 2013: Masa perbaikan
-1-7 Mei 2013:  Verifikasi hasil perbaikan
-8-21 Mei 2013: Verifikasi faktual persyaratan dukungan
-22 Mei 2013: Pengumuman hasil verifikasi
-23-29 Mei 2013: Masa perbaikan
-30 Mei-12 Juni 2013: Verifikasi hasil perbaikan
-14-27 Juni 2013: Penelitian persyaratan pencalonan
-28-30 Juni 2013: Penyusunan dan penetapan DCS
-1-3 Juli 2013: Pengumuman DCS anggota DPD
-4-13 Juli 2013: Tanggapan masyarakat
-14-16 Juli 2013: Klarifikasi calon anggota DPD
-24-26 Juli 2013: Penyusunan dan penetapan DCT
- 27 Juli 2013: Pengumuman DCT anggota DPD

Penetapan Dapil Telat

MAKASSAR, FAJAR--Penyusunan draf daerah pemilihan (dapil) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dan KPU kabupaten/kota dipastikan telat. Peraturan KPU (PKPU) yang belum turun menjadi penyebab draf dapil terlambat.
Hingga saat ini, KPU RI belum juga menerbitkan PKPU tentang tata cara penetapan dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, untuk pileg 2014 mendatang belum diterbitkan KPU. Informasi yang diperoleh, PKPU ini masih dalam proses perundangan di Kementerian Hukum dan HAM.    
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menyebutkan, akibat keterlambatan PKPU tentang tata cara penetapan dapil dan alokasi kursi belum ada, tahapan pemilih juga ikut berpengaruh. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, KPU provinsi dan kabupaten/kota seharusnya sudah menyusun draf dapil dan alokasi kursi setiap dapil mulai 7-21 Februari.
Saat ini tahapan tersebut sudah berlalu namun KPU Sulsel belum menyusun draf penetapan dapil dan alokasi kursi karena terkendala PKPU yang belum turun dari KPU RI. Selain penyusunan dapil yang sudah telat, uji publik terhadap draf dapil dan alokasi kursi ini juga dipastikan ikut mulur.
"Sesuai tahapan, seharusnya KPU provinsi dan kabupaten/kota telah menyusun draf dapil. Selanjutnya ujib publik dilakukan 22-28 Februari terlambat," kata Ziaur Rahman, Kamis, 21 Februari.
Bahkan penetapan dapil yang sedianya diagendakan KPU Sulsel dan kabupaten/kota dilakukan 1-9 Maret mendatang juga terancam telat. Itu karena berpengaruh dari molornya tahapan sebelumnya. Kendati KPU Sulsel sudah ada ancang-ancang mengenai penataan dapil untuk DPRD Sulsel, namun penyelenggara KPU ini tetap khawatir penetapan dapil tetap mulur dari jadwal yang ada.
Apalagi, uji publik ini harus dilakukan KPU untuk memastikan penataan dapil yang tadinya tujuh dapil menjadi 11 dapil harus dilakukan, termasuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat serta partai politik peserta pemilu. "Karena PKPU telat ditetapkan, jadi berpengaruh ke tahapan lainnya," tandas Ziaur Rahman.
Mengacu jumlah penduduk Sulsel yang saat ini mencapai 9,3 juta lebih, jumlah kursi untuk DPRD Sulsel menjadi 85 kursi. Alokasi kursi ini sendiri sudah ditetapkan KPU RI. Dari jumlah kursi itu, dapil di Sulsel dipastikan menjadi 11 dapil dari sebelumnya hanya tujuh dapil. Penataan dapil dan alokasi kursi setiap dapil inilah yang sementara menunggu PKPU dari KPU. (hamsah umar)    

           
   

Bupati Barru Dorong Putranya Mencaleg

MAKASSAR, FAJAR--Bupati Barru, Idris Syukur coba mendorong salah seorang putranya maju menjadi calon legislatif (caleg) DPRD Sulsel pada pemilu 2014 mendatang.
Dia adalah Andi Mirza Riogi Idris. Kader muda Golkar berusia 23 tahun ini tercatat sebagai Ketua Karang Taruna Barru, serta Ketua Bidang Kepemudaan Pimpinan Daerah Kabupaten (PDK) Kosgoro Barru. Mirza yakin Golkar Sulsel bisa mengakomodir dirinya sebagai salah satu caleg dari kader muda Golkar di pileg mendatang.
"Saat ini, proses pendaftaran caleg saya di Golkar sementara sedang diurus. Saya tentu berharap bisa menjadi salah satu caleg Golkar pada pileg 2014 nanti," kata Mirza.
Mirza mengaku mendapat support dari orang tuanya untuk menjadi caleg DPRD Sulsel melalui dapil Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare. Peluang untuk mendapatkan dukungan masyarakat utamanya warga Barru sangat potensi, apalagi saat ini ayahnya tercatat sebagai bupati.
Sebagai bentuk keseriusannya, Mirza sudah mulai intensi bersosialisasi kendati belum ada penetapan caleg tetap dari Golkar Sulsel. Dia bahkan sudah mengancang-ancang mendorong budgetting untuk pembangunan Barru ke depan ketika terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel mendatang. (hamsah umar)

Plus Minus Calon Ketua Nasdem Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Bursa Ketua Nasdem Sulsel tampaknya makin ramai. Dari sejumlah tokoh yang disebut-sebut, mereka tetap memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Figur yang ramai disebut berpeluang memimpin Nasdem Sulsel seperti Ketua DPP PDK Sulsel Adil Patu, mantan politisi Golkar Malkan Amin, pemilik STIE Nobel Mubyl Handaling, anggota DPD asal Sulsel Bahar Ngitung, Ketua KKSS Hasanuddin, hingga mantan plt Hanura Sulsel Amrullah Pase.
Kalau melihat rekam jejak mereka, nama-nama yang mencuat ini umumnya adalah politisi yang sudah malang melintang di berbagai partai politik berbeda. Adil Patu misalnya pernah menjadi kader Golkar yang kemudian loncat ke PDK. Kelebihannya, Adil memiliki gerbong PDK yang bisa digerakkan untuk membesarkan partai ini.
Begitu juga dengan Malkan Amin. Politisi senior Golkar yang pernah maju di pemilukada Barru ini sebenarnya sudah dipecat sebagai kader Golkar bersamaan dengan dua kader Golkar lainnya, Ince Langke dan Muttamar Mattotorang.
Adapun Amrullah Pase sempat memimpin Hanura Sulsel kemudian dikabarkan merapat ke Gerindra, dan disebut-sebut masuk salah satu caleg Gerindra di pileg mendatang. Adapun Bahar Ngitung dan Hasanuddin dianggap belum memiliki pengalaman dalam memimpin partai.
Begitu juga Mubyl Handaling. Salah satu yang menjadi kelebihannya karena tokoh yang satu ini dianggap memiliki jaringan dan modal untuk membesarkan partai. Kelemahannya, Mubyl belum memiliki pengalaman di dunia politik seperti tokoh lainnya seperti Adil Patu, Amrullah Pase, dan Malkan Amin.              
Nama Amrullah Pase yang belakang muncul bahkan telah melakukan pertemuan empat mata dengan pelaksana tugas (plt) DPW Nasdem Sulsel, Supiadin di Grand Clarion & Convention.Namun Amrullah membantah pertemuan itu khusus terkait bursa Ketua Nasdem Sulsel.
"Kita hanya melakukan pembicaraan biasa tapi tidak terkait dengan Nasdem Sulsel. Saya ditanya seperti apa Sulsel yang kemudian saya jawab sesuai dengan pengalaman saya," kata Amrullah.
Dia mengaku pertemuan dengan plt Nasdem Sulsel itu terjadi secara kebetulan di lapangan golf. "Saya ke lapangan golf dan kebetulan juga datang bersama dengan teman SMA saya. Dari situ saya diundang untuk berbincang lebih jauh di kamarnya," kata Amrullah.
Soal niat bergabung dengan Hanura, Amrullah mengaku tetap punya minat apalagi sejauh ini dia belum resmi bergabung dengan partai mana pun. "Sebenarnya dengan Gerindra sudah ada niat menjadi caleg, tapi siapa pun yang mengajak kita apakah Gerindra atau Nasdem saya siap bergabung, asal tidak dipanggil begitu saja," kata Amrullah. (hamsah umar)