Cabup Golkar Takalar Ditetapkan 19 Maret

*10 Syarat Calon Golkar

MAKASSAR, FAJAR--Pascapenundaan penetapan calon bupati Takalar dari Golkar yang semula dijadwalkan 21 Februari lalu, DPD Golkar Sulsel mulai memberikan kepastian jadwal penatapan cabup yang akan diusung oleh Golkar di Takalar.
    Sesuai ancang-ancang yang telah ditetapkan Golkar, dimana terlebih dahulu dilakukan proses pendaftaran cabup/cawabup di DPRD Golkar Takalar 27 Februari - 5 Maret, DPD Golkar Sulsel mengusulkan penetapan cabup Takalar dilakukan antara 18-19 Maret bulan depan.
    "Tanggal 9 Maret, kita akan melakukan komunikasi politik dengan semua calon yang mendaftar. Setelah proses pendaftaran sudah dilalui dan persyaratan dipenuhi, kita akan komunikasikan dengan tim pemilukada DPP. Kita usul antara 18-19 Maret calon Golkar Takalar sudah ditetapkan. Tapi tetap bergantung DPP karena kita sekadar mengusulkan," jelas Ketua Tim Pemilukada Takalar DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris usai menggelar rapat dengan tim 10 pemilukada Takalar DPD Golkar Sulsel.
    Tim Pemilukada Golkar Sulsel untuk Takalar ini beranggotakan 10 orang atau tim sepuluh. Tim ini yang akan bekerja dan membantu tim pemilukada yang dibentuk Golkar Takalar dalam menjaring calon bupati dan calon wakil bupati.
    "Pendaftaran cabup dan cawabup Golkar di Takalar ini terbuka bagi siapa saja. Ini dimaksudkan untuk menjunjung  prosesdemokrasi di Golkar. Jadi kalau pun kader tapi tidak mendaftar, maka kami menganggap bahwa mereka tidak siap untuk mengendarai Golkar," tegas Arfandy.
    Arfandy menyebutkan, penundaan penetapan cabup Takalar sebagaimana berkembang selama ini karena mekanisme di DPD Golkar Takalar belum berjalan yakni penjaringan melalui pendaftaran.
    Bagi kader Golkar tidak terkecuali Ketua DPD Golkar, Natsir Ibrahim dan anggota DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin yang selama ini bersaing di Golkar diwajibkan untuk melalui proses pendaftaran, begitu juga dengan figur diluar Golkar.
    Figur yang ingin mengendarai Golkar di pemilukada Takalar ini  harus memenuhi 10 persyaratan yang telah ditetapkan DPD Golkar Sulsel. Syarat administrasi yang harus dilampirkan calon berupa daftar riwayat hidup, surat tanda tamat belajar (STTB) terakhir, dan keterangan sehat dari dokter.
    Selanjutnya, calon bupati/wakil bupati juga harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, surat keterangan dari PN bahwa hak pilihnya tidak dicabut, bukti penelitian kekayaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi berwenang, surat keterangan dari Pengadilan Niaga bahwa perusahaan tidak dalam pailit (khusus pengusaha), NPWP, dan visi misi minimal 100 lembar, dan pas photo 4 x 6 lima lembar. (hamsah umar)
                                   

DPP PPP Target Sulsel 350 Ribu Kader

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran DPW hingga DPC PPP Sulsel memiliki tugas berat pada 2012 ini. Pada 2012 ini, PPP Sulsel ditarget bisa merekrut kader sebanyak 350 ribu orang, dari sekitar 20 juta kader  yang ditargetkan secara nasional.
    Target jangka pendek PPP Sulsel ini menjadi salah satu topik bahasan dalam musyawarah kerja wilayah (mukerwil) PPP Sulsel,  yang akan digelar di Hotel Singgasana 25-26 Februari. Mukerwil PPP Sulsel siang ini akan dibukan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP  PPP, Suharno Manoarfa. Elit DPP PPP ini pernah tercatat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.
    Sekretaris DPW  PPP Sulsel, H Aras menyatakan bahwa program jangka pendek berupa perekrutan kader sebanyak 350 ribu orang ini, sudah harus rampung pada 2012. Untuk memenuhi target tersebut, PPP  kata dia mencoba mengatasinya dengan melakukan pengkaderan berbasis dapil.
    Selain program jangka pendek, PPP juga kata Aras akan membahas beberapa program kerja  menengah dan jangka panjang. Untuk jangka menengah misalnya, PPP juga tetap fokus pada  upaya pemenangan pemilukada baik di tingkat gubernur maupun pemilukada yang berlangsung 2012-2013.
    Begiu juga program jangka panjang. Untuk jangka panjang yakni bagaimana menghadapi pemilu 2014. Tapi yang terpenting kata dia, adalah bagamana program jangka pendek secepatnya bisa tercapai.   
    Terkait program jangka menengah utamanya jelang pilgub Sulsel 2013, Aras menyatakan PPP sampai saat ini belum mau memutuskan siapa yang akan didukung, begitu juga dengan partai apa akan berkoalisi. "Di mukerwil ini juga kita akan minta masukan dari DPC. Jadi sepanjang belum keluar rekomendasi, dengan siapa saja kita terbuka," kata Aras.
    Masukan DPC PPP yang akan dijaring di arena mukerwil, akan  menjadi salah satu pertimbagan partai dalam menentukan sikap koalisi. Yang pasti menurut dia, sejauh ini belum ada partai yang jelas-jelas mengajak PPP untuk berkoalisi. "Kalau ada pertemuan masih sifatnya dengan teman-teman pengurus," katanya. (hamsah umar)                     

Deklarasi Syahrul Antara CCC, Karebosi dan Stadion

MAKASSAR, FAJAR--Format deklarasi calon gubernur Sulsel yang akan diusung Golkar, Syahrul Yasin Limpo pada Jumat, 16 Maret  mendatang belum sepenuhnya ditentukan panitia deklarasi. Golkar saat ini masih coba mematangkan format yang tepat dalam deklarasi tersebut.
    Sebelumnya, panitia deklarasi yang diketuai Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Arfandy Idris telah melakukan pertemuan panitia di Black Canyon MARI Kamis malam lalu. Namun hasil pertemuan tersebut enggan dibeberkan karena belum bersifat final. "Kita masih akan konsultasikan dengan beliau (Syahrul). Format itu bisa saja masih berubah, makanya belum bisa saya sampaikan," kata Arfandy.
    Selain itu, Golkar maupun dari pihak keluarga Syahrul juga belum menetapkan tempat pasti dimana deklarasi tersebut akan digelar. Namun tiga opsi mengenai tempat deklarasi pernyataan kesiapan Syahrul menjadi calon gubernur ini sudah disiapkan. Tiga tempat tersebut yakni Lapangan Karebosi, Celebes Convention Centre, dan Stadion Andi Mattalatta Makassar.
    Yang pasti, deklarasi pencalonan Syahrul sebagai cagub Sulsel ini disiapkan semeriah mungkin. Bahkan, sedikitnya 30 ribu kader dan simpatisan Golkar di Sulsel siap memadati deklarasi calon incumbent ini. "Bagi Golkar, jumlah itu tidak masalah," tambah Arfandy.
    Wakil Sekretaris Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menambahkan bahwa format deklarasi Syahrul 16 Maret mendatang sudah ada rancangan panitia. "kita sudah ada kesepakatan, tapi masih kita konsultasikan," kata La Kama.
    Terkait figur yang akan mendampingi Syahrul di pilgub Sulsel, sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar apakah tetap mempertahankan Agus Arifin Nu'mang, atau memilih pendamping lain seperti Ketua DPRD Sulsel, HM Roem, Sekprov Sulsel, Andi Muallim, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa atau dengan Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin.  (hamsah umar)
                                                    

Hafiz: Jangan Intervensi KPU

MAKASSAR, FAJAR--Ketua KPU, Prof HA Hafiz Anshary tidak mau tinggal diam dengan pro kontra jadwal pemilukada Takalar yang telah ditetapkan Juli mendatang. Hafiz yang akan berakhir masa baktinya April mendatang ini meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar tidak diintervensi siapa pun.
    "Saran dari siapa pun akan kita pertimbangkan. Tapi tidak ada intervensi dari mana pun. KPU itu bekerja berdasarkan pripsip dan kewenangan yang ada. Jadi tidak boleh ada intervensi kepada KPU," kata Hafiz saat ditemui di kantor KPU Sulsel kemarin.    
    Jadwal pemilukada Takalar beberapa pekan terakhir memang menjadi perdebatan sengit antara KPU Takalar dengan Pemkab Takalar, bahkan kalangan pengamat dan akademisi. KPU selaku penyelenggara tetap bertekad menyelenggarakan pemilukada Juli mendatang, sementara Pemkab Takalar mengusulkan penundaan dengan memanfaatkan tiga jurus yakni anggaran tidak siap, DP4 tidak rampung, serta masyarakat pesisir akan melaut dalam jangka waktu lama sekitar Juli mendatang.
    Melihat persoalan itu, Hafiz yang tadinya hanya sekadar akan menggelar koordinasi dengan pimpinan KPU se-Sulsel, memilih datang langsung ke Takalar untuk melihat kondisi riil sesungguhnya di KPU Takalar.  
    Saat ditanya kemungkinan penundaan pemilukada Takalar, Hafiz menegaskan bahwa alasan-alasan yang diungkapkan harus dilihat secara objektif. "Semua alasan akan dibicarakan dengan teman-teman KPU. Faktor eksternal dan internal memang memengaruhi kerja KPU," kata Hafiz.
    Sementara itu, Ketua KPU Takalar, Faizal Amir terpisah menegaskan bahwa dirinya masih tetap mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan. Soal kesiapan anggaran, KPU menilai belum ada alasan cukup untuk menyimpulkan bahwa anggaran pemilukada Takalar tidak siap.
    "Kalau ada yang mengatakan tidak  siap, tolong beri tahukan kepada kami melalui surat resmi yang ditandatangani bupati dan Ketua DPRD Takalar. Karena sebelum kita menetapkan jadwal, pemkab dan DPRD sudah menyatakan bahwa anggarannya siap," kata Faizal.
    Kendati sampai saat ini pembahasan APBD Takalar 2012 belum ketuk palu, KPU tetap berkeyakinan APBD tersebut sudah bisa diketuk dalam waktu dekat. Paling tidak, akhir Februari ini sudah ada kejelasan mengenai pembahasan APBD. (hamsah umar)                                                  

KPU Bangun Sistem Pemutakhiran Data Pemilih

*Antisipasi Pemilih Ganda, Libatkan Pakar Asing

MAKASSAR, FAJAR--Tidak beresnya data penduduk yang membayangi pemilu 2014, coba diantisipasi KPU dengan membangun sistem pemutakhiran data pemilih.
    Antisipasi KPU ini menyikapi adanya tujuh juta penduduk di Indonesia yang ber-KTP ganda. Kasus KTP ganda ini tentu saja bakal membuat daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2014 kembali amburadul.
    "Sekarang posisi kegiatan KPU sedang melakukan pembuatan sistem pemutakhiran data pemilih. Sehingga dengan sistem ini tidak ada lagi pemilih ganda," kata Ketua KPU, Prof HA Hafiz Anshary.
    Bahkan untuk membangun sistem pemutakhiran data pemilih itu, KPU mengaku melibatkan pakar atau ahli dari luar negeri, dengan harapan sistem pemutakhiran data pemilih yang akan dibangun KPU ini benar-benar mampu mengatasi DPT ganda pada pemilu 2014 mendatang.
    Sistem yang dirancang KPU ini akan online sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses informasi mengenai data pemilih. Sehingga kalau ada DPT ganda, masyarakat dengan mudah mendeteksinya. Namun rancangan sistem pemutakhiran data pemilih yang dirancang KPU ini masih sangat bergantung peralatan yang dibutuhkan.   
    Selain dengan cara membangun sistem pemutakhiran data pemilih, KPU juga memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui satu pintu. Misalnya saja dengan memberikan kepercayaan penuh kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data, tanpa harus melalui pemerintah.
    "Karena pada akhirnya kan  KPU juga tetap melakukan pemutakhiran data. Kalau pemerintah yang melakukan kan dasarnya KTP, jadi kalau ada yang ber-KTP ganda, otomatis akan masuk DPT ganda. Kalau  KPU saja yang melakukannya mungkin akan lebih baik dengan tetap menggandeng BPS," kata Hafiz.
    KPU juga berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah DPT ganda yang memungkinkan terjadi, pemerintah juga harus selalu melakukan update data penduduk di setiap wilayah. Sehingga efektifitas data pemilih yang diinginkan KPU bisa terpenuhi. KPU berharap tidak ada warga yang sudah memiliki hak pilih tidak terdaftar sebagai wajib pilih, begitu juga tidak inginkan ada warga yang terdaftar ganda.
    Untuk pelaksanaan pemilukada di Sulsel baik pilgub maupun kabupaten/kota, Hafiz berharap Sulsel bisa menjadi barometer penyelenggaraan pemilukada terbaik di Indonesia paling tidak di Indonesia Timur. "Kalau perlu Sulsel jadi percontohan penyelenggara pemilu terbaik. Ini bukan saja tugas KPU, tapi tugas semua stakeholder," kata Hafiz.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan cukup siap menjadikan daerah ini sebagai percontohan penyelenggaraan pemilu yang baik di Indonesia, utamanya dalam penyelenggaraan pilgub Sulsel yang tahapannya dimulai Juli mendatang.
    "Tahapan pilgub Sulsel baru dimulai Juli nanti. Kita ingin terbuka dan berharap Sulsel bisa jadi percontohan penyelenggaraan pemilukada," kata Jayadi. (hamsah umar)