PAN Incar 02 di Palopo-Takalar

    MAKASSAR, FAJAR -- Calon Wali Kota Palopo, Haidir Basir dikabarkan memilih mundur dari bursa pencalonan di PAN Palopo. Kabarnya, Kepala BKD Palopo ini mundur karena tidak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan DPD PAN Palopo.
    Sebelumnya, PAN Palopo menggodok lima cawali yang mendaftar. Tapi empat nama yang didorong ke DPW untuk diproses. "Cawali Palopo yang kita proses di desk pilkada DPW PAN Sulsel ada empat orang, karena Haidir Basir memilih mundur," kata anggota Desk Pilkada DPW PAN Sulsel, Usman Lonta, Rabu, 28 Maret.
    Mereka yang mendaftar sebagai cawali di PAN Palopo adalah HM Jaya, Rahmat Masri Bandasi, dan Lanteng Bustami. DPW PAN Sulsel memastikan rekomendasi cawali yang akan diusung PAN di Palopo segera keluar.
    Sama dengan PDIP, PAN Palopo juga mengincar posisi calon wakil wali kota (cawali) pada pilwalkot Palopo 2013 mendatang. Usman berharap, kader PAN di daerah ini meramaikan pilwalkot Palopo. "Jadi kita dorong Ketua DPD PAN, Alimuddin untuk posisi calon wakil," kata Usman.
    Sementara di pemilukada Takalar, PAN sudah menggodok setidaknya sembilan cabup yang mengincar PAN. Namun, Usman mengaku cabup yang mendaftar di PAN Takalar belum sampai ke desk pilkada DPW PAN Sulsel.
    Ketua DPD PAN Takalar, Sirajuddin Sese yang dikonfirmasi terpisah menyatakan sembilan cabup yang telah mendaftar di PAN Takalar ini sudah dikirim ke DPW PAN Sulsel. Dia berharap, rekomendasi bisa keluar dalam waktu dekat.
    Untuk posisi cawabup, PAN tidak membuka pendaftaran. Namun, PAN mendorong ketuanya sebagai calon wakil yang ditawarkan kepada kandidat bupati yang melamar PAN. "Kalau untuk wakil dari PAN Takalar sudah jelas ketuanya sendiri (Sirajuddin)," tambahnya. (hamsah umar)

Partai Kecil Kurang Diperhitungkan

MAKASSAR, FAJAR--Keberadaan partai kecil di Sulsel tampaknya masih kurang diperhitungkan di pilgub Sulsel 2013, utamanya dari kandidat yang akan bertarung baik cagub maupun cawagub. Ini terlihat dari minimnya minat kandidat melamar partai kecil.
    Kendati parpol sudah membuka pintu melalui proses pendaftaran seperti yang dilakukan DPW PKB Sulsel saat ini, kandidat yang mendaftar hanya pasangan lham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar. Sementara beberapa kandidat lain yang meramaikan pilgub Sulsel sepertinya belum melirik partai ini, padahal pendaftaran cagub/cawagub sudah dilakukan sejak Senin lalu.
    Tidak hanya dipublikasi media cetak, tim pilkada DPW PKB bahkan melakukan penyampaian langsung kepada kandidat bahwa partai ini telah membuka pendaftaran. Namun respons baru datang dari pasangan Semangat Baru yang memang tidak membedakan partai besar dan kecil.
    Untuk kandidat cagub yang meramaikan pilgub Sulsel ada Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa. Sedang untuk cawagub seperti Agus Arifin Nu'mang, HM Roem, Djamaro Dulung, Rahmad Halid, dan Luthfi A Mukti.
    "Tim kami sudah memberikan penyampaian dan komunikasi bahwa kami sudah membuka pendaftaran. Kandidat yang kami beri penyampaian belum ada respons kecuali Ilham-Aziz," kata Ketua Tim Pilkada DPW PKB Sulsel, Wahyuddin AB Kessa, Kamis, 29 Maret.
    Kendati tidak banyak dilirik kandidat cagub dan cawagub Sulsel, Wahyuddin menepis partainya tidak diperhitungkan di pilgub Sulsel. Kalau pun kata hanya IA yang mendaftar, dia yakin kandidat lain punya perhitungan sendiri sehingga belum tertarik mendaftar di PKB.
    "Saya tidak sepakat kalau partai kami ini tidak diperhitungkan kandidat gubernur. Kalau mereka saat ini tidak mendaftar,  itu lebih karena mereka punya perhitungan tersendiri tapi tidak berarti kami tidak direken," kata Wahyuddin.
    Pasangan Ilham-Aziz sendiri sejauh ini terus bergerilya membangun koalisi seperti mendaftar secara resmi di PAN, PKS, Hanura, PBB, PKB, Koalisi Nonparlemen dan beberapa partai lainnya. Tapi sejauh ini baru PBB dan Demokrat sendiri yang resmi bersama IA.
    Adapun Syahrul, belum melamar secara resmi ke parpol. Kendati sejumlah partai selain Golkar seperti PDIP, PDS, PKPI, PPP condong mendukung incumbent tersebut. (hamsah umar)          

SDA Umrah, Mukerwilsus PPP Mulur

MAKASSAR, FAJAR--Keinginan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara segera meresmikan instruksi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, mendukung Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel 2013 dalam bentuk rekomendasi melalui musyawarah kerja wilayah khusus (mukerwilsus) sepertinya masih perlu waktu.
    Suryadharma yang saat ini menjabat Menteri Agama memilih melakukan umrah yang dijadwalkan Kamis, 29 Maret, ketimbang memenuhi keinginan DPW PPP Sulsel segera melakukan mukerwilsus. Dengan demikian, mukerwilsus PPP Sulsel dipastikan baru bisa berlangsung akhir April atau bisa jadi mulur ke Mei mendatang.
    Padahal, elit PPP Sulsel tadinya berharap mukerwilsus untuk menentukan figur cagub yang akan diusung PPP di pilgub dilakukan Maret ini. "Tapi rupanya Pak Ketua Umum akan berangkat umrah yang dijadwalkan 29 Maret. Tapi kalau jadwal umrah  itu batal, bisa saja sebelum mereka umrah mukerwilsus kita lakukan," kata Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara di kantor DPRD Sulsel, Rabu, 28 Maret.
    Meski mukerwilsus mulur dari yang diharapkan PPP Sulsel, Amir Uskara yakin agenda penentuan sikap terhadap cagub  yang akan diusung partai berlambang Kakbah ini akan tuntas pada April mendatang. 
    Mukerwilsus ini bisa saja dilakukan tanpa harus dihadiri Suryadharma. Tapi karena ada keinginan kuat dari kader PPP Sulsel agar dihadiri ketua DPP, PPP pun menunggu waktu yang tepat untuk melakukan mukerwilsus. "Ini kan keinginan teman-teman di PPP yang meminta menghadirkan Suryadharma. Jadi ini yang akan kita upayakan," tandas Amir Uskara.
    Terhadap penilaian Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani soal masukan DPW PPP terhadap Suryadharma soal figur cagub, Amir Uskara mengakui hal itu. "Itu pasti kader memberi masukan ke DPP. Baik itu yang inginkan SYL maupun Ilham-Aziz. Tapi siapa yang memberi masukan itu saya tidak tahu," kata tambahnya.
    Masukan juga bisa saja muncul dari tim kedua kandidat cagub tersebut. Yang pasti, PPP Sulsel tidak ingin dalam posisi menilai sikap Suryadharma. "Kita hanya sekadar fasilitasi. Intinya PPP tetap kembali ke mekanisme," katanya. (hamsah umar)                 

Anggaran Pemilukada Takalar Rp9 Miliar

MAKASSAR, FAJAR--Pemkab Takalar akhirnya menyepakati besarnya alokasi anggaran pemilukada Takalar sebesar Rp9 miliar. Pemkab bersama KPU Takalar telah menyepakati alokasi ini dengan melakukan penandatanganan MoU, Rabu, 28 Maret.
    Jumlah anggaran yang disetujui Pemkab Takalar itu lebih kecil dari yang diajukan oleh KPU sebesar Rp11 miliar lebih. Dengan adanya persetujuan mengenai besarnya anggaran ini, KPU diharapkan sudah bisa memulai tahapan pemilukada yang dianggap mendesak seperti pemutakhiran dapat pemilih tetap, atau pun sosialisasi.
    "Tadi kita sudah ada kesepakatan dalam bentuk MoU soal alokasi anggaran di pemilukada Takalar, dimana yang disetujui sebesar Rp9 miliar dari Rp11 miliar yang kita ajukan," kata Ketua KPU Takalar, Faizal Amir.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas turut hadir dalam penandatangan MoU itu. Dia menyatakan, dengan lahirnya MoU anggaran pemilukada Takalar ini, pemerintah, KPU maupun masyarakat Takalar tidak ada lagi perbedaan terkait pelaksanaan agenda pemilukada di daerah itu.
    "Ini tentu saja kemajuan setelah beberapa waktu lalu terjadi perbedaan pelaksanaan pemilukada karena persoalan anggaran. Dengan adanya MoU ini, kita berharap kita sudah memiliki kesamaan pandangan dalam proses pemilukada Takalar," kata Jayadi.
    KPU Sulsel berharap perangkat KPU Takalar sudah bisa bergerak dan melaksanakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Apapun yang terjadi kata dia, KPU dan pemerintah sepakat  untuk mewujudkan pemilukada yang sukses, adil, dan jujur. (hamsah umar)
                       

KPU Garansi Validitas DPT Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggaransi validitas daftar pemilih tetap (DPT) pilgub Sulsel 2013, akurat dan terjamin.
    Penegasan KPU ini menyikapi adanya kekhawatiran berbagai pihak utamanya dari kalangan partai politik, yang menyebutkan DPT sebagai sumber konflik ketika data mengenai DPT tersebut tidak valid atau bermasalah. Potensi konflik  pemilukada akibat DPT di Sulsel merupakan salah satu poin yang analisis bisa melahirkan konflik, dari sekian potensi konflik yang dikhawatirkan memicu konflik pemilukada di daerah ini.
    "Pada dasarnya DPT itu diawali dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan dari pemprov. KPU pada prinsipnya siap melakukan validasi," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Rabu, 28 Maret.
    Bagi KPU Sulsel, potensi konflik akibat DPT belum ada karena dia yakin DPT yang akan dihadirkan penyelenggara pemilu ini akurasi dapat dipercaya. Persoalan DPT ini menjadi kekhawatiran partai politik tidak akan akurat jika penyelenggara pemilu tidak menjadikan poin yang satu ini prioritas.
    Kendati KPU sangat yakin akan melahirkan DPT yang akurat, Jayadi menandaskan kerja keras dan dukungan semua stakeholder dalam mewujudkan DPT yang baik di pilgub adalah bagian dari tugas bersama. Yang terpenting kata dia adalah DP4 yang diberikan pemprov juga mesti sudah diverifikasi dengan baik.
    "Kalau kita bisa mengantisipasi bersama sejak awal, paling tidak itu akan mampu menghadirkan DPT yang memang akurat. Di sini juga perlu pengawasan yang baik dari semua pihak termasuk masyarakat Sulsel," kata Jayadi.
    Sebelumnya, anggota Fraksi Hanura DPR RI Sarifuddin Suding mengungkap kalau  pemilukada di Sulsel ini rawan melahirkan konflik. Penegasan ini bukan tanpa alasan karena potensi tersebut sudah melalui analisis mabes polri. Makanya,  masalah pemilukada di Sulsel ini perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka menghindari terjadinya konflik maupun benturan di masyarakat. (hamsah umar)