Aziz Jajaki Kerjasama Malaysia

*Bidang Pendidikan

MAKASSAR, FAJAR--Anggota DPD RI asal Sulsel sekaligus cawagub Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar mulai melakukan penjajakan dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia. Sulsel bisa membangun kerjasama dengan Malaysia dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
Aziz akhir pekan lalu melakukan kunjungan ke International Islamic University Malaysia/ IIUM di Selangor. Beliau diterima oleh Director International Promotion & Scholarship), Dr Bachir Soualhi dan Wakil Rektor Dr Dato' Hamidun serta petinggi kampus.
Pertemuan yang berlangsung di Directory Building ini membicarakan banyak hal. Mulai dari awal mula dibangunnya kampus ini atas prakarsa OIC, anggaran, kerjasama, hingga program-program unggulan kampus. Pihak kampus melalui Dr Dato' Hamidun berharap Aziz mampu menghubungkan kerjasama antara Sulawesi khususnya kampus-kampus di Sulsel dengan kampus IIUM.
Tawaran itu tentu saja disambut baik Aziz bahwa kemungkinan kerjasama bidang hukum Islam melalui pertukaran mahasiswa dan short course bagi pengacara serta hakim-hakim sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Saya akan teruskan ini kepada rektor-rektor di Indonesia khususnya di Sulsel," kata Aziz.
"Kami di Sulsel sangat potensial untuk membangun kampus internasional seperti IIUM ini. Kami yakin bisa mengelola lebih baik. Tinggal keinginan dan niat baik dari local goverment," tambahnya
Ketua PPSS se-Malaysia Muhammad Rais kepada deputy rektor mengatakan "Sulsel perlu spirit baru untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, bukan hanya beriorentasi pada penguasaan IPTEK semata, tapi juga menciptakan insan-insan yang bermoral yang bisa diteladani," kata mahasiswa program magister political science di kampus IIUM ini.
Aziz juga menyempatkan kunjungan ke perpustakaan dan beberapa fasilitas kampus sebelum akhirnya melaksanakan salat  Jumat di masjid kampus.
Aziz juga berkunjung ke Universiti Teknologi Malaysia (UTM) kampus semarak. Di kampus UTM semarak, beliau diterima langsung oleh Prof Abdul Latif Mohd Ibrahim (Deputy Bidang Kerjasama International). "Kami sangat gembira dan terhormat dengan kunjungan bapak ke kampus kami," ujar Latif.
Banyak informasi yang diperoleh Aziz tentang kehadiran mahasiswa program S3 dari Sulsel. Dengan sedikit kecewa Latif menyampaikan bahwa program beasiswa ini tidak terlalu efektif. "Sebaiknya pemerintah Sulsel menghantarkan mahasiswa yang muda-muda, karana mereka masih lagi produktif dan banyak masa untuk mengabdi kepada Sulsel. Kalau yang diajukan adalah orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kurang efektif," kata Latif.
Aziz berjanji untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemberian beasiswa nantinya. "kami akan menata ulang hal tersebut. Usia-usia produktif yang akan kami prioritaskan untuk disekolahkan oleh pemerintah. Selain itu, seleksinya juga akan lebih transparan dan program study yang diambil adalah memang yang dibutuhkan di Sulsel," tandas Aziz.
Dewan syuro Hidayatullah,  Nasirul Haq MA yang mendampingi Aziz dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa seharusnya gubernur Sulsel lebih cerdas dalam menetapkan kebijakan khususnya alokasi beasiswa, bukan hanya sekedar mau dibilang peduli tapi sasaran dan targetnya harus jelas. (hamsah umar)

Warga Bone Harus Kompak

MAKASSAR, FAJAR--Masyarakat Bone yang menghendaki gubernur Sulsel putra Bone mesti kompak. Warga Bone harus menjatuhkan pilihannya pada pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).
Itu karena, Ilham satu-satunya kandidat gubernur yang memiliki garis keturunan orang Bone. Harapan agar warga Bone kompak di pilgub Sulsel 2013 ini disampaikan Ilham saat melakukan  pelantikan pengurus DPC Demokrat Bone, di Wisma Biru, Watampone, Minggu, 13 Mei.
Ilham berharap keluarganya sesama warga Bone lebih kompak menuju Bone yang lebih baik serta Sulsel lebih sejahtera. Di daerah ini, Ilham juga membuka workshop koordinator kecamatan tim pemenangan IA se-Kabupaten Bone , di Aula Wisma Tirta Kencana.
Ilham sudah dua hari terakhir berada di Bone. Sehari sebelumnya, Ilham melakukan silaturahmi dengan ribuan warga di Kecamatan Amali, di kediaman mantan Pangdam Brawijaya Mayjen (Purn) Syamsul Mappareppa sekaligus mantan Ketua DPD Demokrat Sulsel. Di tempat ini, Ilham membuka pertandingan domino di Kecamatan Amali sekaligus ikut duduk memegang kartu satu putaran.
Ilham mengingatkan warga Bone mengenai hasil pemiihan gubernur lalu. "Janganlah kita mengulang kegagalan kemarin di pilgub karena kelalaian kita sendiri. Warga Bone tidak kompak sehingga kemenangan orang Bone pada masa itu gagal kita raih," katanya.
Kandidat gubernur ini menuai dukungan keluarga dari sejumlah kepala desa di Bone. Mereka bahkan menggunakan baju tim pemenangan berwarna orange sekaligus foto bareng bersama Ilham. Juga ada kepala desa seperti Desa Bainang Kecamatan Palaka Kahar, Kepala Desa Aralle Andi Baharuddin, Kepala Desa Tompong Batu Kecamatan Kahu Andi Hamdan. Kepala Desa Tanete Boang Muh Tahir, Kepala Desa Melle Hasyim, Kepala Desa Mico Umar Muh Ali, Kepala Desa Palakka, Kecamatan Kahu Asdar Salam, Kepala Desa Panyili Nurdin, dan Kepala Desa Maduri Muh Bachtiar.
Ketua DPC Demokrat Bone, Said Pabokori menegaskan kepengurusan Demokrat Bone terbaik karena bertabur tokoh. Mulai dari perwira menengah, pengusaha, mantan kepala dinas, camat, aktivis hingga kepala desa berbaur.
Sederet nama di antaranya mantan Kadis Kehutanan Bone Mullar Supu di jajaran pengurus harian, mantan Kadispenda Amir Daus badan pengawas, mantan wakapolres Sidrap AKBP Purn Sahir H Wata diposisikan sebagai wakil ketua dewan pakar sedang  staf ahli Menteri Pertahanan RI Dr Andi Amir Husri, sebagai ketua dewan kehormatan
"Kami optimis Demokrat akan jadi terbesar di Bone dan dicintai masyarakat Bone sehingga dapat mewujudkan Pak Ilham menjadi Gubernur Sulsel 2013. Apalagi jika didukung sesama orang Bone," kata Said yang juga mantan Sekda Barru ini. (hamsah umar)

LJI: Ical Bohongi Golkar dan Publik Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Janji Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical untuk mengeluarkan rekomendasi Syahrul Yasin Limpo sebagai cagub Sulsel, menuai kritikan. Ical dianggap telah mengbohongi kader Golkar dan publik Sulsel.
Kesan negatif ini muncul karena Ical telah berjanji kepada kader Golkar bahkan publik Sulsel untuk mengeluarkan rekomendasi pencalonan Syahrul sebagai cagub, saat deklarasi di Jalan Haji Bau beberapa waktu lalu. Ical yang saat itu memberikan orasi politiknya berjanji dalam waktu 10 hari akan mengeluarkan rekomendasi, namun faktanya sampai saat ini belum ada rekomendasi.
Direktur Komunikasi dan Media Analisis PT Lingkaran Jurnal Indonesia (LJI), Dedi Alamsyah Mannaroi mengatakan Ical telah membohongi kader Golkar dan publik Sulsel karena hingga saat ini "surat sakti" atau rekomendasi Golkar untuk Syahrul belum terbit.
Sejatinya, kader Golkar Sulsel mampu menagih janji politik Ical tersebut. Karena jika tidak maka bisa jadi masyarakat Sulsel juga ada yang kecewa. SYL secara tidak langsung ada pengaruh terhadap kepercayaan publik soal SYL di pilgub.
Besar kemungkinan SK itu baru akan diberikan setelah Rapimnasus DPP Golkar Juli mendatang. Itu penting bagi Ical, karena akan menentukan siapa yang resmi diusung Golkar di pilpres nanti. Apakah Ical atau JK.
"Besar kemungkinan belum adanya SK DPP Golkar untuk SYL, karena mereka masih menunggu perkembangan dan hasil keputusan siapa yang resmi diusung Golkar pada pilpres nanti dan pasti maunya Ical," kata Dedi.
Ical sendiri punya kepentingan yang besar terhadap Golkar Sulsel dalam hal ini SYL sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel. Ical masih menunggu sikap resmi secara tertulis dari DPD Golkar Sulsel soal dukungannya sebagai capres Golkar pada rapimnas mendatang.
Kesalahan terbesar sebagian kader Golkar Sulsel adalah ketika adanya kabar pencalonan JK sebagai capres. Sebagian kader Golkar cepat-cepat mengeluarkan tanggapan meski secara pribadi. Namun hal itu tidak berlaku dipolitik, karena isu soal pencalonan capres selain Ical sangat tabu dan haram dibicarakan. "Jangan dibilang kalau semua berita dan sikap kader Golkar Sulsel tidak dipantau diera serba canggih sekarang ini oleh kalangan DPP Golkar. Apalagi Sulsel yang notabenenya ada JK di sini," tandas Dedi.
Sebagai partai besar, tradisi dan mekanisme pengambilan keputusan Golkar terkait capres sudah baku dan berjenjang. Maka sudah sebaiknya pula para kader mendukung kader sendiri apalagi itu merupakan ketua umumnya.
Memilih Ical atau JK ada baik buruknya. Jika JK yang terpilih di Golkar maka akan baik bagi kesejahteraan dan masyarakat Sulsel. Jika Ical yang terpilih kesejahteraan itu akan sedikit dirasakan bagi rakyat Sulsel. Memang akan jadi keputusan yang sangat berat bagi seorang Syahrul yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Golkar Sulsel, Ajiep Padindang menepis asumsi LJI kalau Ical telah membohongi kader Golkar dan publik Sulsel. Rekomendasi lambat dikeluarkan karena partai ini tetep ingin sesuai prosedur dan mekanisme partai.
"Pak Ical justru ingin cepat keluarkan keputusan. Tapi ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui sesuai juklak partai Golkar," tandas Ajiep. (hamsah umar)

Rudi Yakinkan Publik Bulukumba

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa coba menyakinkan publik di Bulukumba soal keseriusannya bertarung di pilgub Sulsel 2013.
Saat melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Bulukumba mulai pagi hingga malam, Minggu, 13 Mei. Bupati Sinjai ini banyak menghadiri undangan tokoh masyarakat di Bulukumba begitu mengetahui kehadirannya di daerah ini.
Dalam kunjungannya ke daerah ini, Rudi belum banyak memberikan janji politik, tapi dia lebih pada upaya menyampaikan komitmennya maju di pilgub Sulsel, apalagi pertemuan ini sekadar pertemuan biasa. "Saya ingin katakan bahwa saya memastikan maju. Ini sekaligus saya minta restu warga Bulukumba untuk bertarung," tandas Rudiyanto.
Di Bulukumba Rudi melakukan pertemuan dengan  tokoh masyarakat seperti Karaeng Mali di Ujung Loe, mantan anggota DPRD Bulukumba, Mustari di Palampang, Rilau Ale, Andi Cancu, Andi Haerul di Tanete, Karaeng Ile di Bulukumpa, serta sejumlah tokoh masyarakat di Batu Mattimbue Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang dan Bontomana, Rilau Ale.
Selain ingin menyakinkan warga Bulukumba, Rudi juga banyak bercerita tentang kesuksesannya memimpin Sinjai selama dua periode melalui berbagai program yang bersentuhan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan gratis misalnya sudah diterapkan di Sinjai sebelum Syahrul menjadi gubernur. Untuk kesehatan misalnya melalui program jamkasda.
Begitu juga upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui program pemberdayaan masyarakat misalnya produksi susu Sinjai, dan program lokal lainnya yang bersentuhan masyarakat secara langsung. "Kalau terpilih akan dorong lebih maju Sulsel," tandas Rudiyanto.
Ketua DPC Gerindra Bulukumba, Isradi Zainal menyatakan bahwa antusiasme masyarakat Bulukumba mengikuti pertemuan yang dilakukan Rudiyanto menunjukkan bahwa respons warga di daerah ini cukup baik. "Bahkan ada yang tadinya sudah mendukung calon tertentu menyatakan keinginanannya mendukung Rudiyanto. Begitu juga yang tadinya berniat golput siap memilih untuk Rudiyanto," tandas Isradi.
Sekretaris DPC Gerindra Bulukumba, Syahruni Haris menandaskan bahwa kehadiran Rudiyanto di daerah ini belum terkait pengukuhan tim sukses. "Yang bekerja selama ini ada tim keluarga dan struktur partai. Jadi secara formal belum ada tim," tandasnya. (hamsah umar)

Branding Mobil Pribadi, PNS Dianggap Tidak Netral

MAKASSAR, FAJAR--Anggota Panwaslu Sulsel coba memberikan warning kepada pejabat di Sulsel, utamanya yang menggunakan mobil dinas atau pun mobil pribadi untuk dipasangi branding atau stiker bergambar atau beratribut calon tertentu.
Sekalipun mobil tersebut adalah kendaraan pribadi, Panwaslu Suslel menilai bahwa hal tersebut sebagai salah satu bukti kongkret  keberpihakan PNS pada cagub tertentu.
"Sekalipun mobil pribadi yang digunakan, itu tetap menjadi pelanggaran bahkan menjadi bukti kongkret dia berpihak. Mobil pribadi itu melekat pada pribadi seseorang begitu juga status PNS melekat pada diri seseorang meski tidak sedang bekerja," tandas Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto, Minggu, 13 Mei.
Supriyanto menegaskan, pihaknya akan coba melakukan inventarisasi PNS yang memiliki peluang menggunakan mobil pribadinya untuk kepentingan calon tertentu. "Apalagi kalau dipakai ke kantor, itu jelas PNS sudah tidak netral," tandasnya.
PNS semacam ini harus ditindak. Namun sebelum dilakukan penindakan, panwaslu Sulsel tetap akan melakukan pendekatan dan meminta agar mobil yang dibranding dilepas brandingnya.
Pemasangan stiker dengan alasan apapun pada mobil dinas atau mobil pribadi merupakan salah satu bentuk sosialisasi atau kampanye terhadap calon tertentu. Makanya selain tidak meretika dilakukan pada kendaraan dinas, pemasangan stiker apalagi branding mobil dinas adalah suatu pelanggaran.
Kendati anggota Panwaslu Sulsel saat ini belum bisa berbuat apa-apa, namun lembaga pengawas pemilu ini tetap mengimbau lebih awal pejabat di lingkup Pemprov Sulsel hingga pejabat di daerah, untuk tidak memasang stiker berupa atribut atau gambar calon gubernur tertentu di daerah ini. Aturan mengenai pemerintahan daerah sudah harus menjadi peringatan PNS untuk tidak coba-coba terlibat politik atau mendukung calon tertentu.
Soal PNS mengidolakan figur tertentu memimpin Sulsel ke depan, cukup hak politik tersebut diaplikasikan pada saat pencoblosan berlangsung. "Karena kalau sudah masuk tahapan kemudian ada seperti itu yang kami temukan, panwaslu Sulsel tidak main-main dan siap memprosesnya," tandas anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, Minggu, 13 Mei.
Anwar menegaskan, tiga anggota panwaslu saat ini berkomitmen untuk mengawal sungguh-sungguh proses demokrasi di Sulsel 2013 mendatang. Dia berjanji, anggota panwaslu kali ini tidak akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya dan memastikan tidak ada panwaslu yang masuk angin. "Kalau ada anggota panwaslu atau pengawas hingga tingkat kelurahan yang diketahui masuk angin apalagi berpihak pada calon tertentu, kita akan langsung melakukan pemecatan. Ini janji kami terhadap masyarakat Sulsel," tandas Anwar.
Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kalangan PNS di Sulsel mendukung calon tertentu, Panwaslu akan melakukan upaya agar masyarakat proaktif melaporkan PNS yang diduga tidak netral. Masyarakat Sulsel juga harus cerdas memilih calonterbaik, jangan ada intimidasi masyarakat termasuk PNS sehingga pilihan warga betul-betul sesuai hati nurani.
Panwaslu Sulsel bahkan akan terbuka 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait PNS yang tidak netral. Masyarakat tidak perlu meragukan keseriusan panwaslu menindak PNS tidak netral. Dalam aturan, PNS yang berpihak bisa dipenjara minimal 6 bulan. (hamsah umar)