PAN Dorong Kader Sosialisasi Caleg

MAKASSAR, FAJAR--Di tengah proses pencalegan dini DPC PAN Makassar untuk persiapan pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang, partai ini mulai mendorong kadernya yang ingin menjadi caleg DPRD Makassar untuk mulai sosialisasi atau melakukan kerja politik.
Sejauh ini, DPC PAN Makassar telah menjaring sedikitnya 48 kader yang disiapkan menjadi caleg pada pileg 2014. Kader yang sudah menyatakan keinginannya menjadi caleg itu diinstruksikan untuk bersosialisasi dan memperkenalkan diri di tengah masyarakat dan wilayah yang menjadi daerah pemilihannya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Makassar, Zaenal Dg Beta menegaskan, caleg yang sudah siap berpartisipasi di pileg ini harus sosialisasi agar mudah dikenal masyarakat, termasuk upaya PAN Makassar untuk melihat seperti apa masukan masyarakat terhadap kader PAN yang ingin maju ini.
"Sosialisasi kita minta dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memasang alat peraga, baliho, spanduk dan atribut lainnya. Supaya masyarakat juga ada masukan ke partai," tandas Zainal, Selasa, 15 Mei.
Dalam sosialisasi ini, PAN berharap agar caleg yang melakukan sosialisasi tidak lupa menyertakan simbol partai, termasuk dengan cara menyosialisasikan kader PAN yang akan maju di pilwalkot Makassar 2013 mendatang. (hamsah umar)

PDIP Tanpa Cagub Prioritas

MAKASSAR, FAJAR--Tim pilkada DPD PDIP Sulsel memastikan proses pengusulan calon gubernur dan cawagub ke DPP PDIP, paling lambat sudah dilakukan pekan depan. Saat ini tim pilkada sementara merampungkan seluruh syarat administrasinya.
Ketua Tim Pilkada DPD PDIP Sulsel, Dan Pontasik menegaskan, hal-hal yang mengenai prinsip pengusulan cagub-cawagub ke DPP sebenarnya sudah tidak ada masalah. Namun tim pilkada masih harus melakukan rapat pleno dalam rangka pengusulan calon ke DPP.
Di partai berlambang kepala banteng moncong putih ini, ada dua cagub dan cawagub yang mendaftar. Mereka adalah pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar dan Syahrul Yasin Limpo dan bakal pendampingnya Agus Arifin Nu'mang.
Kendati selama ini PDIP Sulsel condong mendukung Syahrul di pilgub Sulsel mendatang, namun Pontasik menegaskan bahwa di antara dua cagub dan cawagub yang melamar di PDIP itu, tidak satu pun pasangan yang diprioritaskan atau akan direkomendasi ke DPP secara khusus. Syahrul maupun Ilham akan ditempatkan sama di mata DPP.
Ini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa PDIP Sulsel bakal memberi prioritas kepada Syahrul dalam pengusulan nama cagub ke DPP PDIP. "Tidak ada yang kita prioritaskan. Pokoknya kita akan usulkan dua cagub dan cawagub ke DPP tanpa ada yang kita beri nilai plus. Kita serahkan ke DPP untuk menentukan siapa yang layak didukung," tandas Pontasik.
Pontasik menepis kabar yang menyebutkan PDIP Sulsel hanya akan mengusulkan satu cagub dan cawagub ke DPP PDIP. Menurutnya, wacana yang berkembang tersebut tidak berdasar, buktinya partai ini tetap membuka ruang melalui proses pendaftaran sehingga semua calon yang mendaftar akan diajukan ke DPP.
"Kalau hanya satu calon yang mau kita rekomendasikan ke DPP, untuk apa kita buka proses pendaftaran dan melakukan penjaringan. Siapa saja yang mendaftar akan kita ajukan ke DPP," tandas Pontasik. (hamsah umar)  

Muttamar Siap Lawan DPP Golkar

*Desak  SK Diberikan, Dituding Merapat IA

MAKASSAR, FAJAR--Menerima atau melawan itulah yang terlintas di pikiran Andi Muttamar Mattotorang. Kabar pemecatan dirinya siap dilawan ketika alasan pemecatannya tidak rasional.
Meski SK pemecatan Muttamar sebagai kader Golkar sudah ada di tangan DPD Golkar Sulsel dan Bulukumba, anggota DPRD Bulukumba ini mengaku belum menerima SK pemecatannya. Makanya, dia cukup menyesalkan elit Golkar yang membeberkan terlebih dahulu ke publik sebelum SK tersebut sampai ke tangannya.
"Ini lucu profesionalisme Golkar. SK yang merupakan kerahasiaan dibagi-bagi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada saya sebagai pihak yang dituju. Saya berharap agar SK itu secepatnya diberikan kepada saya agar saya bisa menentukan langkah," tandas Muttamar, Selasa, 15 Mei.
Mantan Ketua DPD Golkar Bulukumba ini menegaskan, ada dua kemungkinan sikap yang akan ditempuh ketika SK pemecatan dirinya sudah sampai di tangan. Kedua langkah tersebut yakni menerima pemecatannya atau melakukan perlawanan hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang partai politik. "Kalau tidak menerima tentu saya akan mengambil langkah hukum melalui pengadilan," tandas Muttamar.
Muttamar tidak yakin pemecatan dirinya sebagai kader Golkar karena kasus pidana masa lalu yang pernah menjeratnya. Kalau itu yang jadi alasan, Golkar juga mesti melakukan pemecatan terhadap kader lain mulai dari tingkat kecamatan hingga DPP yang menurutnya ada pengurus Golkar yang pernah bertatus sebagai narapidana. "Kalau alasan itu, saya kira di DPD 1 ada yang pernah lebih lama dipidana," kata Muttamar.
Sekitar 3 bulan lalu, Muttamar diundang DPP Golkar untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya sebagai kader. Saat itu dia bersamaan dengan Ince Langke dan Malkan Amin. Khusus Muttamar, dia membeberkan setidaknya ada lima poin laporan yang dituduhkan kepadanya namun tidak satu pun yang terkait kasus pidana yang pernah dijalaninya.
Rupanya, laporan Muttamar yang sampai ke DPP ini ternyata lebih banyak terkait agenda pilgub Sulsel 2013 mendatang. Kader Golkar yang sudah 21 tahun bergabung ini rupanya dituding merapat ke pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), yang konon merupakan pasangan penantang Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Dari lima poin laporan ke DPP itu, setidaknya ada tiga poin yang berhubungan dengan agenda pilgub atau disebut-sebut merapat ke Semangat Baru. Salah satu laporan yang disebut-sebut sebagai upaya merapat ke Ilham-Aziz adalah ikut dalam deklarasi pasangan Ilham-Aziz di Masjid Al-Aqsa Jalan Maipa, Jumat, 10 Februari lalu. (selanjutnya lihat grafis).
Semua tudingan yang dialamatkan ini dibantah Muttamar saat diklarifikasi, bahkan klarifikasi dirinya disampaikan secara tertulis. "Termasuk pakaian yang saya pakai saat musrembang yang berwarna biru juga saya serahkan ke DPP," kata Muttamar.  
Sementara kader Golkar Bulukumba yang turut andil dalam membuat laporan ke DPD dan DPP Golkar setidaknya ada empat orang. Mereka inilah yang memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Muttamar. Kader Golkar tersebut masing-masing Andi Ilham Malik, Arqam Bohari, Tabri, dan Sudirman. (hamsah umar)  

Poin Laporan Muttamar ke DPP Golkar:
1. Memakai baju biru dengan atribut Demokrat saat melakukan musrembang di Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba.
2. Hadir dalam deklarasi pasangan Ilham-Aziz di masjid Al-Aqsa, Jalan Maipa Makassar, Jumat, 10 Februari
3.Mengfasilitasi kegiatan pasangan Ilham-Aziz ketika berkunjung ke Bulukumba
4.Memimpin demo perseteruan bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan dan kubu mantan bupati Bulukumba, Andi Syukri Sappewali terkait pemalsuan surat Partai Merdeka
5. Halangi rapat paripurna pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPRD Bulukumba.

Pemberi Keterangan di DPP Golkar:
1.Ilham Malik
2. Tabri
3. Arqam Bohari
4. Sudirman P      

           

Panwaslu Harus Kerja Keras

MAKASSAR, FAJAR--Komitmen Panwaslu Sulsel menindak PNS yang tidak netral dalam pilgub Sulsel, khususnya yang membranding atau memasangi stiker mobil pribadi dengan atribut cagub tertentu bakal menuai hambatan.
Terkecuali, Panwaslu Sulsel dan jajarannya mau bekerja keras mengawasi PNS di daerah ini. Pasalnya, sejauh ini tidak ada regulasi terkait pemilu yang melarang mobil pribadi dibranding atau dipasangi stiker calon tertentu. Kalau pun itu bisa dikategorikan sebagai salah satu pertanda PNS berpihak, namun akan menjadi sulit untuk membuktikannya.
Peluang untuk bisa membuktikan bahwa PNS yang memasangi mobil pribadi stiker calon tertentu, hanya ketika PNS tersebut tertangkap tangan memasangi mobilnya dengan atribut calon, partai atau atribut kampanye lainnya. Di luar itu, panwaslu bakal kesulitan membuktikannya.
Di sinilah perlunya kerja keras panwaslu Sulsel jika betul-betul ingin menindak PNS yang tidak netral di pilgub Sulsel.  "Bagaimana bisa membuktikan bahwa PNS itu berpihak kalau hanya mobilnya ada stiker calon tertentu. Kan bisa jadi perdebatan kusir antara panwaslu dengan PNS. Bagaimana misalnya kalau dia katakan bukan dia yang pasang, atau yang pasang adalah anaknya," kata pengamat politik Unismuh, Dr Arqam Azikin, Senin, 14 Mei.
Panwaslu dalam persoalan ini tidak bisa menggeneralisir bahwa mobil pribadi PNS yang ada atribut calon tertentu, menandakan bahwa PNS tersebut tidak netral.  
Makanya, yang perlu dilakukan panwaslu adalah memperkuat regulasi untuk menjerat PNS dengan asumsi seperti itu. Apalagi tidak ada aturan yang melarang mobil pribadi PNS dipasangi stiker. Misalnya saja, panwaslu membuat juknis tentang larangan seperti itu.
"Jadi landasan pijaknya dulu harus diperkuat panwaslu. Kalau perlu, panwaslu Sulsel ini coba membuat terobosan ke Bawaslu agar ada juknis kalau memang memungkinkan membuat juknis seperti KPU. Kalau hanya mengacu regulasi sekarang, yang bisa dibuktikan hanya yang tertangkap basah," tandas Arqam.
Strategi seperti inilah yang perlu dipikirkan panwaslu Sulsel dalam memaksimalkan perannya terhadap pengawasan PNS di pilgub, dimana harus ada penguatan untuk menuduh orang melanggar hukum atau melanggar mekanisme pilgub.
Sebelumnya, Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto menegaskan bahwa PNS yang membranding atau memasangi striker mobilnya dengan atribut calon tertentu bertanda PNS tersebut tidak netral, apalagi kalau yang dipasangi adalah mobil dinas. Panwaslu Sulsel sendiri berjanji melakukan pengawasan ketat terhadap PNS di daerah ini. (hamsah umar)

Irham: PAN Sulsel Idealnya Dukung IA

MAKASSAR, FAJAR--Kendati elit DPD PAN Sulsel banyak inginkan petahana, Syahrul Yasin Limpo didukung dipilgub Sulsel 2013 mendatang, tidak demikian dengan kader daerah. Kader tingkat grassroot ini inginkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).
Suara akar rumput PAN yang menginginkan Ilham-Aziz didukung di pilgub Sulsel 2013 mendatang ini datang dari DPD PAN Bulukumba. Bahkan, kader di daerah ini melihat bahwa PAN Sulsel idealnya mendukung pasangan yang tampil sebagai penantang, Ilham-Aziz.
"Kalau menurut saya, DPW PAN Sulsel ini harus menjadikan banyak pertimbangan dalam mendukung cagub di pilgub 2013. Kalau saya, idealnya DPW PAN Sulsel menetapkan dukungannya pada pasangan Ilham-Aziz," tandas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PAN Bulukumba, Irham Rahimin, Senin, 14 Mei.
PAN Sulsel kata Irham, tidak mesti sekadar memikirkan politik lokal dalam menentukan siapa calon yang akan didukung di pilgub. Meski partai berlambang matahari terbit pada pilgub 2007 lalu ini mendukung Syahrul-Agus, PAN Sulsel mesti memerhatikan agenda politik lebih besar yakni pilpres 2014 mendatang. Pilgub Sulsel kata dia harus selaras dengan pilpres, sehingga kerja politik PAN di Sulsel pada pileg dan pilpres 2014 lebih enteng.
Irham yang merupakan salah satu pendukung fanatik Syahrul-Agus di pelgub lalu menandaskan, PAN dan Golkar tidak mungkin akan selaras pada pilpres 2014 mendatang. Sehingga ini mesti dilihat secara utuh oleh DPW PAN Sulsel.
"Persoalan pilpres 2014 harus dilihat PAN. Karena PAN peluang terbesarnya bersama dengan Demokrat, ada baiknya di pilgub Sulsel juga demikian dengan mendukung Ilham-Aziz," imbih Irham.
Kader PAN di bawah kata dia sejauh ini jenuh dengan kondisi PAN Sulsel saat ini yang belum juga ada kepastian. Kendati sebelumnya ada yang menyebut rekomendasi Syahrul sudah diteken DPP PAN, namun sampai saat ini dukungan PAN belum ada kejelasan.
"Agenda pilgub Sulsel ini akan menjadi desakan DPD PAN Bulukumpa pada saat rapat kerja wilayah (rakerwil) DPW PAN Sulsel, yang diagendakan 19 Mei mendatang, termasuk menyuarakan dukungan ke Ilham-Aziz," katanya. (hamsah umar)