DPW PAN Tolak Musdalub Bone

MAKASSAR, FAJAR--Penyelesaian kisruh DPD PAN Bone terjawab. Rapat pengurus harian DPW PAN Sulsel memutuskan agar DPD, MPP, dan DPC PAN Bone sama-sama membenahi partai agar kisruh yang ada diselesaikan dengan baik.
"Untuk persoalan di PAN Bone untuk sementara tidak ada musdalub. Kita minta DPD benahi partai dan merangkul semua pihak yang ada utamanya yang mendesak musdalub," tandas  Wakil Ketua DPW PAN Sulsel Bidang Organisasi , Kederisasi, dan Keanggotaan ( OKK) Yusran Paris, Jumat, 18 Mei.
Sambil melakukan pembenahan dan merangkul kader yang selama ini mendesak dilakukan musdalub, DPD PAN Bone juga diminta untuk tidak mengambil atau membuat keputusan strategis tanpa sepengetahuan DPW. Misalnya saja melakukan musyawarah cabang (muscab) atau pergantian pengurus.
Kalau sebelumnya langkah seperti ini bisa dilakukan DPD PAN Bone, maka sejak munculnya kisruh di internal ini, PAN Sulsel membatasi ruang gerak DPD PAN Bone utamanya terkait keputusan strategis. Persoalan muscab sendiri merupakan salah satu masalah sehingga muncul perlawanan dari kader yang kemudian mendesak dilakukannya musdalub.
Yusran menegaskan, jika DPD PAN Bone melakukan muscab seperti yang lalu-lalu tanpa sepengetahuan DPW, maka DPW tidak akan pernah menyetujui atau menganggap muscab tersebut legal.
Dengan ditolaknya usulan MPP PAN Bone agar segera dilakukan musdalub, praktis posisi Ketua DPD PAN Bone, A Wahyudi Taqwa tetap aman. Yusran menegaskan, dua poin putusan rapat PAN Sulsel ini bisa diterima oleh semua pihak di Bone. "Apalagi setelah kami melakukan klarifikasi kedua pihak, saya melihat jika dilakukan komunikasi yang baik tidak ada persoalan. Keputusan rapat DPW PAN Sulsel ini segera kita sampaikan ke bawah ," tandas Yusran.
Sebelumnya, MPP PAN Bone bersama sejumlah DPC, DPRt mengajukan desakan ke DPW agar segera dilakukan musdalub di PAN Bone. Bahkan, hasil pleno MPP PAN Bone sampai melakukan pemecatan terhadap ketua DPD PAN Bone.  (hamsah umar)  

PPP Tetap Godok Cagub

*Mukerwilsus Belum Tetapkan

MAKASSAR, FAJAR--DPW PPP Sulsel memastikan belum akan menetapkan calon gubernur di arena Musyawarah Kerja Wilayah Khusus (Mukerwilsus) DPW PPP Sulsel, yang diagendakan Minggu, 20 Mei.
Kendati mukerwilsus akan membahas wacana pilgub Sulsel, namun sekadar akan memunculkan figur yang layak diusung PPP. Selanjutnya, DPW PPP akan melakukan penjaringan cagub setelah proses mukerwilsus. Hasil penggodokan yang dilakukan DPW PPP inilah yang akan diusulkan ke DPP untuk mendapatkan persetujuan.
"Dalam mukerwilsus tidak menetapkan calon, tapi hanya menjaring nama yang akan dikirim ke DPP. Nama-nama yang akan muncul di DPW atau di mukerwilsus inilah yang memungkinkan kita rekomendasi ke DPP. Berapa banyak yang akan diusul, bergantung keinginan teman-teman nantinya," tandas Sekretaris DPW PPP Sulsel, Aras, Jumat, 18 Mei.
Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali memastikan hadir dalam acara ini bersama sejumlah rombongan. Sebelumnya, sempat beredar bahwa mukerwilsus ini akan menformalkan dukungan PPP terhadap calon petahana, Syahrul Yasin Limpo apalagi sejak awal SDA sudah menginstruksikan PPP mendukung cagub ini. Namun wacana yang berkembang ini ditepis oleh Aras.
Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Andi Mariattang yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa mukerwilsus PPP belum sampai menetapkan cagub yang akan diusung PPP di pilgub.  Selain membahas pilgub Sulsel, mukerwilsus ini juga membahas konsolidasi organisasi utamanya terkait pembidangan seperti penguatan korwil dan lainnya.
"Kalau terkait pilgub, berdasarkan hasil rapat di DPW PPP Sulsel juga disepakati bahwa hasil rakerwilsus belum bersifat keputusan, tapi hasil yang disepakati di rakerwilsus ini akan digodok DPW untuk selanjutnya akan diusulkan ke DPP untuk ditetapkan," tandas Mariattang.
Kalau pun ada nama yang akan berkembang dalam mukerwilsus yang juga akan dirangkaikan rapat pimpinan, nama-nama yang muncul tersebut tetap dijaring melalui mekanisme partai di DPW.
Ditanya soal wacana untuk menformalkan dukungan PPP ke Syahrul, Mariattang juga menepis kemungkinan itu. "Saya kira tidak sejauh itu, karena DPP juga tahu mekanisme yang harus berjalan di partai. Kalau saja langsung ada penetapan, bisa saja masyarakat akan mempersepsikan DPP sewenang-wenang atau memaksakan kehendak," tandas Mariattang.
Sementara lanjutnya, DPW PPP Sulsel sampai saat ini belum pernah melakukan penjaringan cagub. Begitu juga belum satu pun kandidat yang mendaftar di partai berlambang kakbah ini.
Lantas apakah rapimwil akan mengerucut pada salah satu kandidat, Mariattang juga tidak melihat kemungkinan tersebut. Kendati di rapimwil ini akan dibahas khusus hal-hal yang dianggap khusus, namun tidak sampai pada pengambilan keputusan strategis apalagi terkait pilgub. (hamsah umar)

Seleksi Panwaslu Dibagi Tiga Zona

MAKASSAR, FAJAR--Setelah dilantik beberapa hari lalu, Panwaslu Sulsel mulai menjadwalkan seleksi anggota panwaslu untuk kabupaten/kota di Sulsel, yang dijadwalkan mulai pekan depan.
Untuk memudahkan calon anggota panwaslu di 22 kabupaten/kota se-Sulsel (diluar Bone dan Takalar), Panwaslu Sulsel akan membagi tiga zona penerimaan berkas calon anggota panwaslu. Pembagian zona itu juga dilakukan agar pelayanan terhadap calon bisa lebih cepat, serta mendekatkan wilayah penerimaan berkas bagi peminat.
Untuk zona satu yang dipusatkan di Makassar meliputi Pangkep, Maros, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar. Zona kedua meliputi Parepare, Barru, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, dan Wajo. Zona tiga meliputi, Luwu,  Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. "Setiap zona ada dua orang tim yang membantu menerima berkas calon anggota panwaslu," tandas Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto, Jumat, 18 Mei.
Proses seleksi anggota panwaslu kabupaten/kota ini melibatkan tim seleksi yang sebagian telah menyeleksi anggota panwaslu saat ini misalnya Aswanto dan Laode Arumahi. Untuk tim seleksi panwaslu kabupaten/kota ini, panwaslu melibatkan lima timsel dari berbagai kalangan.
Untuk penentuan jadwal penerimaan berkas dan tim seleksi, Panwaslu Sulsel, Sabtu, 19 Mei baru akan melakukan pleno penentuan jadwal seleksi. Tapi sesuai jadwal yang sudah direncanakan, seleksi penerimaan berkas dimulai pekan depan. "Kita akan plenokan besok (hari ini) untuk jadwal pastinya," tambah Supriyanto.
Terkait sekretariat panwaslu Sulsel, Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya sudah memasukkan permohonan ke Pemprov Sulsel mengenai penyediaan kantor. Kantor yang diincar adalah bekas kantor Panwaslu Sulsel 2003-2004 lalu. Namun sejauh ini belum ada persetujuan dari pemerintah.
Mengenai alokasi anggaran untuk panwaslu, Supriyanto mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun berdasar informasi yang beredar, anggaran lembaga pengawas ini mencapai Rp50 miliar. (hamsah umar)

Golkar Tahan SK Pemecatan Muttamar-Ince

MAKASSAR, FAJAR--Meski sudah beberapa hari surat keputusan (SK) pemecatan Andi Muttamar Mattotorang dan Ince Langke diterima DPD Golkar Sulsel, partai berlambang pohon beringin rimbun ini masih menahan SK pemecatan kedua kader itu.
Buktinya, hingga Jumat, 18 Mei, baik Wakil Ketua DPD Golkar Bulukumba, Muttamar maupun fungsionaris Golkar Sulsel Ince Langke belum menerima salinan SK pemecatan dirinya dari DPP. Setuasi ini menimbulkan spekulasi dan berbagai pertanyaan utamanya bagi kedua kader tulen Golkar tersebut.
"Saya beranggapan bahwa ada permainan orang tertentu sehingga SK itu terlambat sampai ke tangan saya, utamanya yang memang coba mencari keuntungan dari persoalan ini. Mungkin mereka akan berpikir bahwa dengan keterlambatan itu ruang saya untuk melakukan langkah terbatas," tandas Ince Langke yang saat ini sedang melakukan reses di Selayar.
Sejatinya, keputusan penting partai itu cepat disampaikan kepada kader yang telah dipecat. Karena berdasar peraturan organisasi, kader yang telah dipecat masih memiliki ruang untuk melakukan pembelaan diri, paling lambat 14 hari setelah SK pemecatan tersebut diterima. "Secara logika, upaya menahan-nahan SK pemecatan itu sudah melanggar hak saya. Karena surat itu seharusnya cepat saya terima untuk kami pelajari untuk kemudian mengambil sikap," tambah Ince.
Dia mengungkap, pada saat dirinya dipecat pada 2010 lalu yang kemudian digugat melalui pengadilan, Ince menyebutkan kalau SK diterima saat itu juga. "Siang ada SK pemecatan saya dari DPP, malamnya sudah saya terima," tambah Ince.
Ince menandaskan, dirinya sejauh ini merasa tidak pernah melakukan pelanggaran pascalahirnya putusan pengadilan yang menyebutkan dirinya tidak melakukan pelanggaran, atau pembatalan SK pemecatannya oleh pengadilan. "Sejak adanya putusan pengadilan maka saat itu saya sebagai kader bersih dari pelanggaran. Kalau saat ini saya dipecat dengan tuduhan melanggar AD/ART partai, saya tegaskan bahwa hal ini adalah bentuk tindakan fitnah dan pencemaran nama baik saya," tandas Ince.
Kendati SK pemecatan dirinya diputuskan DPP Golkar, Ince tetap berharap Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menurutnya bijak untuk melihat persoalan itu secara proporsional.  
Muttamar sudah sejak awal mendesak Golkar segera memberikan SK pemecatannya juga sampai saat ini mengaku belum menerima. Namun ditengah kondisi tersebut, dia justru mendapat simpati dan pembelaan dari sesamanya kader Golkar di Bulukumba.             "Sejatinya, SK itu memang sudah harus diserahkan kepada kita karena kita mau melihat apa yang menjadi alasan sebenarnya," tandas Muttamar.    
Sekretaris DPD Golkar Sulsel, Pangeran Rahim hingga saat ini memilih bungkam terkait keberadaan SK pemecatan Muttamar dan Ince. Kendati handphone miliknya aktif, namun panggilan FAJAR tidak mau diterima. Begitu juga pesan singkat yang dikirimkan tidak direspons.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris terpisah menepis ada upaya menahan SK pemecatan Muttamar dan Ince Langke. "Bersabar saja menunggu SK-nya, tidak perlu buru-buru akan datang ji itu," kata Arfandi. (hamsah umar)      

IA Siap Kontrak Politik dengan Kades

MAKASSAR, FAJAR--Komitmen pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar mendorong percepatan pembangunan melalui pemberdayaan kepala desa (kades), tidak ingin sekadar disampaikan lisan. Semangat Baru ini siap meneken kontrak politik dengan kepala desa terkait komitmennya itu.
IA menilai kepala desa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang desanya, sehingga sangat pantas untuk diberikan kewenangan dan otoritas yang lebih untuk mengelola amanah masyarakat yang diberikan.
Kesiapan IA meneken kontrak politik dengan kades ini sebagai wujud komitmen IA membangun Sulsel dari desa. "Untuk itu kami siap untuk menandatangani kontrak politik dengan kepala desa se-Sulsel untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan dan penguatan peran kepala desa," jelas Ilham.
Di mata Ilham, kader memiliki tugas ganda. Selain tugas struktural pemerintahan dan pembangunan, kades juga memiliki tugas kultural terutama sebagai penjaga gerbang kemuliaan nilai-nilai lokal.  Apalagi Sulsel memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang agung. Kades memiliki peran strategis, makanya layak untuk diback-up kebijakan yang bisa menunjang para kades untuk menjalankan peran dan  fungsi strategisnya yang lebih optimal.
Ketua Tim media IA, Syamsu Rizal MI menyatakan tim IA sementara menggodok rumusan kontrak politik yang akan dijadikan sebagai salah satu program unggulan saat Ilham-Aziz memimpin Sulsel 2013 mendatang. "Tim pakar sementara merampungkan program ini," kata Deng Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal.
Setidaknya ada enam program unggulan yang terkait pemberdayaan dan penguatan peran strategis kader seperti distribusi dana operasional dan stimulan pembangunan desa minimal Rp100 miliar, penguatan dan pemberdayaan pemerintahan desa, pemberian biaya operasional kepala desa  minimal sesuai standar UMP, memberikan dana purna bakti, memberikan asuransi tunjangan kesehatan kepala desa, membangun mekanisme akses komunikasi langsung antara gubernur dan wakil gubernur dengan kepala desa. (hamsah umar)