Muhyina Incar Birokrat

*Kumpulkan 48 Ribu KTP

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Muhyina Muin mengklaim telah mengumpulkan 48 ribu dukungan KTP di Makassar. Meski yang disyaratkan KPU hanya berkisar 45 ribu, cawali yang akan maju lewat independen ini bertekad mengumpulkan dukungan lebih banyak dari dari persyaratan KPU.
"Untuk dukungan KTP dari masyarakat Makassar yang sudah ada di tim kita sudah 48 ribu. Tapi kita tidak mau terpaku pada jumlah itu, makanya kita ingin mendapatkan dukungan KTP dua kali lipat dari yang dipersyaratkan untuk bisa maju di Makassar," tandas Muhyina, Jumat, 22 Juni.
Keinginan untuk mendapatkan dukungan KTP lebih banyak dari yang disyaratkan itu, untuk mengantisipasi pemilik KTP tersebut sudah tidak berada di tempat, meninggal, atau KTP sudah tidak berlaku lagi saat proses verifikasi oleh KPU. Asumsi inilah sehingga Muhyina minta timnya untuk mengumpulkan dukungan KTP tidak sekadar memenuhi syarat yang dibutuhkan KPU. Ini juga bakal menjadi acuan untuk mengukur dukungan warga Makassar terhadap anggota DPRD Makassar ini.
Sebagai calon independen yang selayaknya mempersiapkan pendamping lebih awal dibanding calon yang diusung parpol, Muhyina menyebut sejauh ini dirinya sudah mulai membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh termasuk yang selama ini punya keinginan bertarung di Makassar. Dia bahkan mengungkan tokoh birokrat banyak yang melamarnya untuk berpasangan di pilwalkot. Sayangnya, Muhyina enggan membeberkan siapa saja birokrat yang coba melamarnya itu.
"Jadi bukan saya yang menawarkan diri, tapi dia yang menawarkan diri ke saya. Kita tentu akan melihat semua siapa yang paling pantas dan mampu memahami apa yang menjadi program kerja kita ke depan. Pastinya, maju sebagai cawali masih menjadi dorongan besar masyarakat kepada saya," tandas Muhyina.
Kendati tidak menyebut tokoh birokrat yang membangun komunikasi dengannya, dia mengaku kalau tokoh tersebut juga sudah sering muncul. Khusus di Makassar, birokrat yang disebut-sebut akan maju seperti Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Syaifuk Saleh, mantan Sekkot Makassar, Anis Kama, dan Apiaty Amin Syam. Sementara untk cawawali sejauh ini belum terlihat ada yang memunculkan diri.
Kendati bulat maju melalui independen, Muhyina tidak menutup kemungkinan maju melalui jalur partai politik baik partai besar atau pun partai kecil seperti nonparlemen. "Kita tetap membangun komunikasi dengan partai," tambah Muhyina.
Sementara cawali asal PKS, Iqbal Djalil (Ije) yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai cawali di Makassar, intens sosialisasi melalui kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, pengajian, isra mikraj dan komunitas pesantren. "Pertemuan dengan sejumlah tokoh tetap intens kita lakukan. Kalau dari PKS sendiri saya kira Ije yang paling siap karena sudah deklarasi," kata Ije.
Anggota DPRD Makassar ini pun berharap PKS bisa menetapkan cawalinya di Makassar dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga calon yang akan diusung nanti bisa lebih banyak melakukan gerakan di tengah masyarakat. Saat ini, PKS masih sebatas memberi ruang tujuh kadernya bersosialisasi sebagai cawali Makassar. "Lebih cepat ada ditetapkan menurut saya akan lebih baik," kata Ije. (hamsah umar)              

Panwaslu Sulsel Pilih Sewa Ruko

*Pekan Depan, Uji Kelayakan 132 Calon Panwaslu 

MAKASSAR, FAJAR--Lama terkatung-katung dan tidak ada kepastian mendapat fasilitas kantor dari pemprov Sulsel, anggota Panwalu Sulsel terpaksa memilih menyewa ruko. Pengawas pilgub ini menyewa ruko di Jalan Bonto Langkasa Makassar untuk dijadikan sebagai kantor atau sekretariat.
Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar menyatakan setelah dilantik beberapa bulan lalu pemprov sama sekali belum mampu menyiapkan kantor kendati permohonan ke Biro Pemerintahan Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel sudah diajukan jauh hari. Sementara, anggota Panwaslu Sulsel ini sudah diperhadapkan berbagai agenda yang harus dituntaskan salah satunya penyelesaian penjaringan anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulsel.
"Dari pada kita terkatung-katung terus dan hanya mengandalkan warung kopi sebagai tempat pertemuan, kita berinisiatif untuk menyewa kantor. Pilihan ini kita tempuh karena sudah lama kita ajukan permohonan ke pemprov tapi sampai sekarang tidak bisa dipenuhi," tandas Anwar, Jumat, 22 Juni.
Sebelumnya, anggota panwaslu Sulsel ini meminta fasilitas kantor di Jalan AP Pettarani yang dulunya juga digunakan sebagai kantor panwaslu Sulsel. Selain menjadi pusat kota Makassar, kantor itu juga dengan dengan kantor KPU Sulsel sehingga memudahkan alur koordinasi kedua penyelenggara pemilu ini. Sayangnya harapan tersebut tidak sanggup dipenuhi gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Sementara terkait penjaringan calon anggota panwaslu di 22 kabupaten/kota di Sulsel, Anwar menyebutkan pihaknya sudah mengagendakan pelaksanaan fit and propert test bagi calon yang dinyatakan lolos tes wawancara pekan depan. Setidaknya ada 132 calon anggota panwaslu yang akan menjalani uji kelayakan, dimana masing-masing kabupaten menyisakan enam calon.
"Fit and propert test ini dilakukan untuk memilih tiga nama yang akan ditetapkan sebagai anggota panwaslu di kabupaten/kota di Sulsel. Kita sudah agendakan uji kelayakan dimulai pekan depan. Cuma dari kabupaten mana yang akan kita panggil lebih dulu, masih sementara kita susun jadwalnya," tandas Anwar. (hamsah umar)                          

Dukungan PAN Diserahkan di Rakerwil

MAKASSAR, FAJAR--Keraguan yang dialami kader PAN Sulsel mengenai dukungan di pilgub bakal terjawab tuntas di arena rapat kerja wilayah (rakerwil) yang akan digelar 30 Juni hingga 1 Juli di Hotel Singgasana Makassar. Di arena ini, dukungan partai akan diserahkan kepada calon yang akan diusung.
Sebelumnya, DPW PAN Sulsel merilis dukungan PAN ke pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), kendati belakangan diragukan karena diterima dalam bentuk faks. Namun belakangan, Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi menyebut SK asli dukungan PAN ke pasangan ini sudah di tangan dan tinggal menunggu penyerahan ke calon bersangkutan.
Keinginan DPW PAN Sulsel agar rekomendasi PAN ini diserahkan di arena rakerwil tidak dibantah Kahfi, tapi juga bukan tidak mungkin rencana tersebut meleset. "Masih bersifat tentatif. Apakah saat itu diserahkan atau tidak kita tunggu saja," kata Kahfi, Jumat, 22 Juni.
Rakerwil yang melibatkan seluruh pengurus DPD PAN se-Sulsel ini memang diagendakan dihadiri langsung Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, pendiri PAN Amin Rais dan sejumlah elit PAN lainnya. Informasi yang diperoleh dari elit DPW PAN Sulsel menyebutkan bahwa mendatangkan Hatta ke Makassar butuh penyesuaian waktu, apalagi dengan kesibukannya menjalankan tugas negara sebagai menteri. Sehingga arena rakerwil inilah diharapkan menjadi momen penyerahan dukungan PAN ke Sayang.
Ketua Panitia Rakerwil PAN Sulsel, Jamaluddin Jafar mengaku tidak tahu menahu apakah penyerahan dukungan dilakukan saat rakerwil atau tidak. "Hanya hanya mengusur rakernya dan menyiapkan fasilitasnya. Soal penyerahan dukungan yang tahu Pak Kahfi. Pastinya kita sudah minta Pak Hatta dan Amin Rais serta pengurus DPP untuk hadir di acara ini," kata Jamaluddin.
Di arena rakerwil ini, PAN banyak membahas program kerja ke depan utamanya terkait pengembangan partai, seperti kesiapan pencalegan menuju pemilu legislatif 2014 dan pilpres 2014 mendatang. Begitu juga kesiapan sejumlah DPD menghadapi momen politik di wilayah masing-masing utamanya kabupaten yang diharapkan mengusung kader sebagai calon.
Wakil Ketua DPW PAN Sulsel yang juga anggota tim pilkada DPW PAN Sulsel, Usman Lonta juga tidak menampik adanya rencana penyerahan dukungan PAN ke cagub di arena rakerwil. Momen ini juga dianggap tepat karena para pengurus DPD se-Sulsel hadir, dan akan menyaksikan penyerahan rekomendasi tersebut.  (hamsah umar)
               

Dipecat, Ince Sumbang Buku Golkar

MAKASSAR, FAJAR--Dipecat sebagai kader Golkar tidak membuat Ince Langke kecewa dengan Golkar. Anggota DPRD Sulsel ini malah berniat menyumbang Golkar sebuah buku tentang biografinya dan kisahnya bersama Golkar selama puluhan tahun.
Sambil menunggu proses PAW dirinya sebagai anggota DPRD Sulsel, Ince mempersiapkan diri untuk menerbitkan buku tentang dirinya. Penerbitan buku ini melibatkan sejumlah pakar seperti pakar tata negara, pakar komunikasi politik, pakar hukum, tokoh Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, serta pihak lainnya.
"Buku yang akan saya terbitkan ini akan saya sumbangkan juga ke Golkar. Dengan harapan ini bisa bermanfaat bagi aktivis Golkar utamanya dalam melihat aturan partai bagaimana diberlakukan. Saya ingin gambarkan bahwa rule itu tidak dibuat untuk kader saja tapi semua fungsionaris dan pengurus. Rule (aturan) juga tidak dijadikan sebagai pedang tapi bagaimana meningkatkan kedisiplinan kader," tandas Ince, Jumat, 22 Juni.
Ince menyebut, fenomena kepengurusan partai politik saat ini terkesan hanya menjadi pemilik pengurus partai bukan semua kader. Termasuk pemecatan dirinya sebagai kader partai yang sudah berlangsung hingga dua kali. "Ini juga menjadi sejarah seorang kader dipecat dari partainya sampai dua kali. Saya belum pernah dengar sampai saat ini ada kader dipecat dua kali dari partainya," kata Ince.
Dalam buku yang akan diterbitkan nantinya, Ince akan menceritakan bagaimana proses pemberhentiannya dari Golkar baik tahap satu maupun yang kedua kalinya. Begitu juga dengan penerapan mekanisme partai dalam memproses kader yang dianggap bersalah. Termasuk bagaimana Golkar menjadikan mekanisme partai berlaku surut untuk kadernya. Aturan yang diberlakukan surut itu kata dia terkait pilkada dimana larangan kader maju ketika ada kader yang diusung Golkar baru berlaku pada 2011.
"Buku ini juga akan bercerita banyak bagaimana Golkar mencetak saya sebagai seorang tokoh hingga saat ini, dan bagaimana saya menghabiskan separuh hidup saya bersama Golkar. Konsep inilah yang sementara kita bahas bagaimana desainnya dan apa saja yang perlu kita masukkan dalam buku ini," tambahnya.
Ince berharap buku yang akan diterbitkan ini sudah bisa cetap pada September mendatang, dan sudah bisa di launching pada 20 September atau bertepatan dengan hari kelahirannya. "Mudah-mudahan buku ini nantinya bisa menjadi sumbangan yang berguna bagi Golkar," imbuh Ince. (hamsah umar)  

Nasrullah: Militansi Kader Tidak Terpengaruh

*Soal Pembakaran Atribut Gerindra di Bone 

MAKASSAR, FAJAR--Ulah Ketua DPC Gerindra Bone, Muhammad Kasim yang menurunkan reklame bergambar Andi Rudiyanto Asapa bahkan membakar atribut partai ditanggapi biasa DPD Gerindra Sulsel. Aksi pimpinan Gerindra Bone itu tidak mempengaruhi pencalonan Rudi di pilgub Sulsel termasuk mempengaruhi suaranya.
Apalagi, ulah itu bukan dilakukan oleh banyak kader Gerindra Bone tapi dilakukan perorangan yang merasa kepentingannya tidak diakomodasi. "Kalau pun dia mundur saya kira tidak ada pengaruhnya dengan pencalonan Rudiyanto di pilgub Sulsel. Informasinya hanya dia yang melakukan dan kalau pun ada pihak lain yang terlibat belum berstatus kader tapi baru akan diusulkan," jelas Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin, Jumat, 22 Juni.
Malah, aksi kader Gerindra Bone ini semakin menguatkan militansi dan perjuangan kader Gerindra Bone untuk memperjuangkan pasangan Andi Rudiyanto-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) di pilgub mendatang. Kader Gerindra bukannya simpati dengan Kasim, tapi menambah kekuatan dukungan kader terhadap pasangan cagub Sulsel ini.
"Jadi silahkan saja mundur kalau memang itu yang diinginkan. Tidak mundur pun kita akan mengambil sikap sesuai aturan organisasi dan memberikannya sanksi. Kalau memang ada pembakaran atribut partai sanksinya bisa pemecatan. Jadi kalau pembakaran betul terjadi kemudian dia tidak mundur, partai yang akan memundurkannya," tandas Nasrullah.
Gerindra Sulsel saat ini sudah menurunkan tim investigasi untuk menyikapi aksi Kasim tersebut. Untuk menghindar partai tidak maksimal, DPD Gerindra bakal menunjuk pelaksana tugas atau diambil alih oleh DPD Gerindra dengan menunjuk korda Bone untuk mengambil alih jabatan pimpinan partai.
Selain karena sekretarisnya ditolak DPD Gerindra, informasi lain menyebutkan aksi itu dilakukan Kasim karena ada hubungannya dengan salah seorang adiknya yang mengabdi di Sinjai sebagai PNS. "Kalau soal itu, tidak ada juga hubungannya pimpinan partai dengan seorang adik yang mengabdi di Sinjai," katanya.
Garuda-Na sendiri masih tetap aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Nawir yang sudah dipecat Demokrat misalnya intens menggarap wilayaj Ajatappareng. Bahkan, Sabtu, 23 Juni hari ini, Garuda-Na akan sama-sama menggarap tiga kecamatan di Pangkep yakni Kecamatan Sigeri, Mandalle, dan Ma'rang. "Selain melakukan konsolidasi dan pelantikan pengurus partai, juga menggarap Pangkep untuk menyosialisasikan pasangan ini," kata Nasrullah. (hamsah umar)