Bawaslu Sulsel Ditunda Hingga 2013

MAKASSAR, FAJAR--Meski dianggap mendesak, pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel dipastikan baru akan dibentuk pada 2013 mendatang. Bawaslu memutuskan menunda seleksi Bawaslu Sulsel hingga masa bakti panwaslu Sulsel berakhir.
Ketua Bawaslu, Dr Muh Alhamid menandaskan provinsi yang saat ini sementara berlangsung pemilukada untuk sementara tidak akan dibentuk dulu Bawaslu. Karena diputuskan tidak membentuk Bawaslu Sulsel, pengawasan tahapan awal pemilu legislatif di Sulsel dipercayakan kepada anggota Panwaslu Sulsel. Meski tugas panwaslu Sulsel sudah menumpuk dan cukup berat dalam mengawasi proses pilgub yang dikhawatirkan banyak pelanggaran, Bawaslu optimis panwaslu Sulsel bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.
"Jadi kita untuk sementara memutuskan memberi wewenang kepada panwaslu untuk melakukan tahapan pemilu nasional. Kita berharap wewenang panwaslu melakukan pengawasan tahapan pemilu nasional ini sampai berakhir pilgub," kata Alhamid, Senin, 9 Juli.
Alhamid khawatir, kalau segera dibentuk Bawaslu Sulsel masyarakat malah bigung mana yang harus mengawasi pilgub dan pileg, sehingga untuk menghindari kebingungan itu, Bawaslu baru akan menyeleksi calon anggota Bawaslu Sulsel pada saat tugas panwaslu Sulsel akan berakhir.    
Dia menyebut, tugas dan tanggung jawab panwaslu dalam pengawasan pilgub dan pileg hanya ada beberapa hal yang berbeda. Bawaslu yakin tiga anggota panwaslu Sulsel saat ini mampu melakukan pengawasan pilgub dan tahapan pileg secara maksimal. Tugas pengawasan pilgub Sulsel yang cukup berat bukan menjadi alasan bagi panwaslu Sulsel untuk tidak melakukan pengawasan tahapan awal pileg dengan baik.
Bagaimana ketika panwaslu yang diberi kepercayaan melakukan pengawasan pileg dan pilgub Sulsel ada anggota panwaslu yang tidak memenuhi syarat (tidak maksimal), Alhamid menegaskan pihaknya segera melakukan pergantian. "Jadi kalau dalam proses ada panwaslu yang tidak memenuhi syarat, kita akan segera ganti," tegas Alhamid.
Bawaslu kata Alhamid, tidak ingin ada dua lembaga pengawas di Sulsel kendati pada akhirnya panwaslu dan Bawaslu memiliki tugas yang berbeda. Bawaslu tidak ingin pembentukan Bawaslu Sulsel malah membuat pengawasan tumpang tindah di mata masyarakat.
Sebelumnya, anggota KPU Sulsel berharap pembentukan Bawaslu Sulsel segera dilakukan paling tidak sudah ada saat tahapan pileg di Sulsel sudah dilakukan. Anggota KPU, Ziaurrahman malah khawatir kalau pembentukan Bawaslu Sulsel ini akan meniru pembentukan anggota KPU Sulsel yang baru. "Kita kan baru akan melakukan seleksi anggota KPU yang baru 2013. Kalau Bawaslu seperti itu juga maka itu cukup riskan dalam pengawasan pileg," kata Ziaurrahman. (hamsah umar)      

lham-Aziz Luncurkan Iklan Religius

*Kumpul 2013 Dai di Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel yang dikenal nasionalis-religius, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) akan memperkuat karakter religius selama bulan Ramadan dengan meluncurkan iklan religius.
Iklan religius selama Ramadan ini diproduksi di Production House milik vokalis Art2tonic, Rere. Pasangan Semangat Baru ini bahkan telah melakukan syuting pengambilan gambar yang dilakukan di Baruga Anging Mammiri, Jalan Penghibur Makassar, Senin, 9 Juli. Iklan Ramadan ini sangat tepat bagi pasangan ini apalagi visi misi pasangan ini salah satunya ingin mewujudkan masyarakat religius di Sulsel.
Syuting iklan Ramadan yang diluncurkan IA ini akan ditayangkan di sejumlah media televisi lokan maupun nasional selama bulan Ramadan. Proses syuting pengambilan gambar iklan ini dikoordinir langsung oleh Rere.
Dalam sesi syuting, Ilham dan Aziz tampil kompak dengan mengenakan baju koko warna hijau muda. Iklan yang diiringi musik nasyid ini juga melibatkan enam bocah usia taman kanak-kanak. Bocah ini juga turut bernyanyi lagu Ramadan yang diciptakan Rere. Iklan yang berisi pesan-pesan islami ini berdurasi sekitar dua menit.
Jubir pasangan Ilham-Aziz, Syamsu Rizal menandaskan bahwa penayangan iklan ini sama dengan iklan sebelumnya, dimana biaya produksi disumbang oleh kolega pasangan ini. "Pasangan Ilham-Aziz tidak menyiapkan budget khusus karena semua berasal dari bantuan kolega maupun simpatisan IA," kata Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal.
Ical menambahkan, penayangan iklan religius selama Ramadan ini untuk meneguhkan karakter religius IA, paling tidak melalui iklan ini akan terbangun penguatan pada masyarakat. Pasalnya, Iklan ini juga berisi ajakan kepada masyarakat Sulsel untuk memanfaatkan dan memahami betul manfaat dan hikmah yang harus diambil dari Ramadan.
Beberapa bulan lalu, pasangan yang disebut-sebut penantang terberat Syahrul asin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) ini juga sudah banyak beriklan di media elektronik tentang pencalonannya di Sulsel.

Kumpulkan 2013 Dai se-Sulsel
Sementara tim Ilham-Aziz yang tergabung dalam Gerakan  Ilham Membawa Berkah (GIMB) akan menghadirkan 2013 mubalig/mubaligh se-Sulsel.Acara yang dikemas silaturahmi akbar ini akan dihelat Rabu, 11 Juli  di Masjid Terapung Amirul Mukminin.
Koordinator GIMB Sulsel Dr Rahman Qayyum mengatakan, para mubalig yang diundang berasal dari keterwakilan beberapa lembaga, seperti lembaga dakwah, majelis zikir, dan ormas Islam. Acara diisi dengan ceramah akbar agama oleh Ketua MUI Sanusi Baco dan pembacaan doa Ketua MUI Makassar KH Ahmad Muhammad. Kegiatan ini untuk menyamakan materi dakwah dalam bulan Ramadan serta menyosialisasikan muatan dakwah yang diilhami semangat baru. (hamsah umar)

Pendaftaran PPK Diperpanjang

MAKASSAR, FAJAR--Kendati jumlah calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang mendaftar di Makassar mencapai 300 orang, namun KPU Makassar masih memperpanjang pendaftaran calon anggota PPK hingga 13 Juli mendatang.
Itu karena banyak calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat administrasi serta banyak yang tidak mengembalikan formulir. Jumlah anggota PPK yang mengembalikan formulir sendiri hanya mencapai 260 orang, sedang sekitar 30 pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Calon anggota PPK yang tidak bersyarat karena masih di bawah umur, terindikasi pengurus parpol, serta ijazah tidak dilegalisir.
Disamping memperpanjang proses pendaftaran calin anggota PPK, KPU Makassar juga saat ini sudah melakukan fit and propert test terhadap calon yang dianggap sudah memenuhi syarat. Anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus menegaskan ratusan calon anggota PPK sudah menjalani uji kelayakan.
Beberapa kecamatan yang dianggap masih kurang pendaftarnya seperti Mariso, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Bontoala, dan Mariso. "Pendaftar calon anggota PPK tidak merata di semua kecamatan, tapi ada beberapa kecamatan yang peminatnya mencapai 40 orang," jelas Nurmal.
Sementara untuk uji kelayakan anggota PPS, Nurmal menyatakan KPU baru akan melakukan fit and propert test calon anggota PPS setelah proses uji kelayakan anggota PPK sudah dirampungkan oleh KPU. Penerimaan anggota PPK dan PPS ini langsung menjalani fit and propert test tanpa harus melalui tes tertulis.
Adapun anggota KPU Sulsel kemarin melakukan audience dengan Kejati Sulsel. Audience dengan Kejati ini dalam rangka meminta kesiapan pihak kejaksaan melakukan pengawasan terhadap proses tender proyek yang akan dilakukan KPU Sulsel pada pilgub Sulsel mendatang. Misalnya tender pengadaan surat suara. "Sehingga proses tender yang dilakukan KPU Sulsel tetap berjalan sebagaimana mestinya. Makanya kita harap ada pengawasan dari kejaksaan," tandas Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS. (hamsah umar)
   

Bur-Nojeng Asuransikan Warga Miskin

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan calon bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim mulai menggagas program unggulan yang akan ditawarkan bagi warga Takalar ketika terpilih bupati Takalar. Salah satunya menyiapkan asuransi jiwa bagi warga miskin di daerah ini.
Program asuransi jiwa ini sebagai jaminan warga miskin terhadap keluarganya ketika pencari nafkah di lingkungan keluarga miskin ini sudah tidak bisa lagi mencari nafkah atau meninggal. Program asuransi jiwa ini digagas Bur-Nojeng karena jumlah kepala keluarga (KK) miskin di daerah ini masih sangat besar.
Berdasar survei dan data yang dimiliki Bur-Nojeng, setidaknya ada 7.000 KK dari sekitar 60 ribu KK di Takalar yang tidak memiliki simpanan baik dalam bentuk uang maupun emas. Dalam artian apa yang diperoleh keluarga ini cukup untuk menghidupi keluarganya pada saat itu juga. "Jadi warga yang tidak miliki simpanan baik di bank maupun di bawah bantal ini yang perlu kita asuransikan," tandas Bur, Senin, 9 Juli.
Kondisi masyarakat miskin yang tidak memiliki simpanan dalam bentuk apapun ini sangat rawan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya, Bur-Nojeng menyiapkan asuransi jiwa bagi mereka. "Sehingga kalau ada apa-apa, pemerintah bertanggung jawab. Harapan kita dengan asuransi jiwa ini kesenjangan sosial di tengah masyarakat bisa diminimalisir," tandas Bur.
Selain asuransi jiwa, Bur-Nojeng juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi desa. Pemberdayaan ekonomi desa bisa dilakukan dengan membentuk lembaga atau badan usaha milik desa. Selain bisa menciptakan lapangan kerja, ekonomi pedesaan juga dipastikan lebih bergerak. "Sebenarnya kita sudah menyiapkan sedikitnya 11 program unggulan yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Takalar. Program inilah yang akan kita prioritaskan untuk membangun Takalar lebih baik," imbuhnya.
Adapun pasangan Andi Makmu Sadda-Nashar Bason (AMAN), pasangan ini ingin memberikan pelayanan prima, kemandirian, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal.
"Yang dibutuhkan masyarakat Takalar saat ini juga adalah pelayanan yang maksimal dari seluruh komponen pemerintahan. Makanya, pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan menjadi prioritas pasangan AMAN. (hamsah umar)  
         

Pemprov Sulsel Pilih Bungkam Soal Muttamar

*Hamzah: Saya Ikut Gubernur

MAKASSAR, FAJAR--Ancaman anggota Fraksi Golkar DPRD Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang untuk melalukan upaya paksa terhadap pemprov dalam hal ini gubernur Syahrul Yasin Limpo tidak membuat pemprov bersuara.
Sebaliknya, pemprov memilih bungkam soal ancaman Muttamar maupun putusan PT TUN dna PTUN yang telah membatalkan SK pencopotan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. Sikap bungkam ini ditunjukkan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Simon Lopang. Saat ditemui sebelum menghadiri rapat dengan Komisi A DPRD Sulsel, Senin, 9 Juli, Simon menolak memberi komentar.
Sebaliknya, Simon memilih lempar tanggung jawab untuk memberikan kejelasan mengenai sikap pemprov atas putusan PT TUN dan PTUN atas sengketa pencopotan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. "Saya tidak mau berkomentar kalau soal itu. Kamu temui kasubag hukum saya saja," kata Simon.
Sebelumnya, Muttamar melalui kuasa hukumnya, Andi Cakra mengingatkan gubernur melalui Biro Hukum Pemprov Sulsel untuk tidak main-main dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Jika tidak, Muttamar akan melakukan upaya paksa berupa membayar ganti rugi atau uang paksa. Ancaman itu karena Muttamar melihat pemprov termasuk gubernur tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah.
Sikap bungkam juga dipilih Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamzah juga menolak memberikan komentar soal ancaman Muttamar. Dia juga menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi ke Biro Hukum Pemprov Sulsel, sebagai pihak yang selama ini mengambil langkah hukum terhadap upaya yang dilakukan Muttamar.
"Biro Hukum Pemprov kita telepon jangan saya. Kalau saya tidak ada komentar. Namun soal sikap, jawaban saya sama dengan gubernur," tandas Hamzah Pangki.
Hamzah yang diangkat menggantikan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba akan mengikuti saja apa yang menjadi keputusan gubernur nantinya. Sebelumnya, Hamzah menegaskan bahwa posisinya sebagau Ketua DPRD Bulukumba masih sah, karena sampai saat ini Syahrul belum pernah mencabut SK pengangkatan dirinya sebagai pimpinan dewan. (hamsah umar)