Dewan Tolak Penundaan Bawaslu Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Wacana menunda pembentukan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel disambut reaksi negatif Komisi A DPRD Sulsel. Lembaga wakil rakyat ini mendesak segera dibentuk Bawaslu Sulsel.
Wakil rakyat ini menentang rencana Bawaslu memberikan kewenangan pengawasan pileg kepada Panwaslu Sulsel. Dibentuk saja agenda pengawasan pileg belum tentu maksimal, begitu juga pengawasan pilgub yang dikhawatirkan diwarnai kecurangan.
"Bawaslu Sulsel saya kira harus sudah dibentuk, apalagi kalau tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai politik sudah akan berjalan Agustus. Jadi kalau kita mau mengacu aturan hukum yang benar, maka saat tahapan pileg dimulai Bawaslu sudah harus ada dan mengawasi setiap tahapan yang berjalan," kata anggota Komisi A DPRD Sulsel, Zulkifli, Kamis, 12 Juli.
Zulkifli dengan tegas menolak keinginan Bawaslu yang baru mewacanakan seleksi anggota Bawaslu Sulsel pada 2013 mendatang, atau setelah pilgub selesai. Padahal, di tahapan awal ini tugas pengawasan justru lebih berat karena juga ada agenad pilgub. Panwaslu dipastikan tidak bisa maksimal kalau harus diberi tanggung jawab ganda. Makanya, Zulkifli menilai tidak ada alasan yang bisa diterima untuk menunda pembentukan Bawaslu Sulsel.
Zulkifli menjamin kekhawatiran Bawaslu soal kemungkinan masyarakat bigung ketika ada panwaslu dan Bawaslu tidak akan terjadi. Apalagi panwaslu dibentuk khusus untuk pengawasan pilgub, sedang bawaslu adalah tahapan pemilu legislatif. "Ranahnya berbeda jadi tidak akan ada kebigungan. Jadi saya sepakat dengan teman-teman di KPU Sulsel maupun pengamat bahwa Bawaslu Sulsel sudah mendesak dibentuk," tandas Zulkifli.
Apalagi, Panwaslu Sulsel sendiri mengaku tidak sanggup memikul beban dalam mengawasi pilgub dan pileg dan hanya mau mengandalkan masyarakat. Sikap panwaslu yang merasa berat memikul tanggung jawab pengawasan ini, juga harus dihargai Bawaslu untuk segera membentuk Bawaslu Sulsel.  
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel ini akan mendorong pembentukan Bawaslu Sulsel ini ke pusat. Dia memastikan, partai politik yang ada di Sulsel lebih setuju kalau Bawaslu segera dibentuk, ketimbang menyerahkan wewenang kepada panwaslu Sulsel. Bawaslu dibawah kendali putra Sulsel, Dr Alhamid idealnya tidak membuka celah yang bisa memungkinkan terjadinya sengketa pemilu. (hamsah umar)                        

Garap Petani, Irwan Bagi Pupuk

MAKASSAR, FAJAR--Calon Bupati Sinjai, Andi Irwan Patawari memperlihatkan keseriusan dan kegigihannya maju di pemilukada Sinjai. Untuk meraih simpati dan dukungan warga, dia terus menggarap daerah terpencil utamanya kalangan petani.
Untuk meraih dukungan petani, Sekretaris DPD Demokrat Sulsel ini membag-bagikan pupuk organik kepada sejumlah petani di pedesaan seperti di Desa Lasia, Kecamatan Sinjai Timur.  Irwan membagikan pupuk secara gratis kepada kelompok tani sekitar 50 orang.
Langka Irwan ini tentu saja mendapat apresiasi kelompok tani. Salah seorang kelompok tani di Sinjai Timur, Muhtar, bantuan pupuk ini yang diberikan Irwan ini memenuhi kebutuhan pupuk petani seluas 15 hektare dan kebun 12 hektare. "Pemberian pupuk ini sangat berarti buat kami. Mudah-mudahan Pak Irwan selalu memperlihatkan kepeduliannya," kata Muhtar.
Sejauh ini, Irwan telah menyalurkan bantuan pupuk gratis kepada para petani di Sinjai hingga ribuan kilogram. Untuk jenis pupuk Granular setidaknya ada 144 kilogram sedang pupuk cair sudah mencapai 4.375 kilogram.
Kepada petani, Irwan mengatakan pemberian bantuan pupuk kepada petani ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat tani di daerah ini. Ke depan, program pemberdayaan petani seperti perbaikan sarana pengairan, pemberdayaan kelompok petani, dan pembangun industri pengolahan hasil pertanian akan diwujudkan di daerah ini. "Itu bisa kita buktikan kalau masyarakat memberi kepercayaan," kata Irwan.
Untuk maju di Sinjai, Irwan mengaku intens berkomunikasi dengan parpol yang tidak akan mendorong kadernya bertarung. Partai yang saat ini intens dilobi seperti PBR, PPP, PDK. "Partai yang mengusung kadernya juga tetap kita komunikasi. Cuma kita memang dahulukan yang tidak mengusung kader," kata Irwan. (hamsah umar)

Terlambat, IDI Ancam Tolak Tes Kesehatan Cabup

MAKASSAR, FAJAR--Tim pemeriksa kesehatan khusus cabup-cawabup Takalar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, mengingatkan tujuh pasangan yang akan bertarung di Takalar untuk tepat waktu saat pemeriksaan kesehatan di PCC RS Wahidin Makassar,  Sabtu, 14 Juli.
Kandidat bupati-wakil bupati Takalar ini diminta datang tepat pukul 07.00 Wita atau 30 menit sebelum pemeriksaan dimulai. Pasalnya, kandidat ini harus terlebih dahulu menyelesaikan administrasi pemeriksaan kesehatan atau membayar biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp10 juta per pasangan. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 15.00 Wita.
Karena jadwal pemeriksaan hanya berlangsung sehari, tim dokter IDI Sulsel tidak ingin kandidat seenaknya tidak mematuhi waktu yang ditentukan. IDI mengancam tidak akan melakukan pemeriksaan kesehatan calon apabila terlambat apalagi kalau terlambat hingga satu dua jam. Tim dokter tidak ingin proses pemeriksaan tidak berjalan sesuai rencana kalau ada kandidat yang datang terlambat.
Penegasan tim dokter ini disampaikan saat sosialisasi pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh pasangan cabup-cawabup Takalar di kantor IDI Sulsel, Rabu, 11 Juli. Enam pasangan calon hadir lengkap dalam sosialisasi ini, sementara cabup yang diusung PKS, PDIP, dan PKB Syamsari Kitta tidak tampak dalam sosialisasi ini. Yang tampak hanya Hamzah Barlian, wakil dari Syamsari Kitta.
Ketua IDI Sulsel, Prof Abdul Kadir menyatakan bahwa jadwal pemeriksaan kesehatan cabup-cawabup Takalar ini merupakan agenda KPU. "Sehingga kalau ada yang terlambat, kita akan kembalikan ke KPU untuk memutuskannya. Kalau KPU memberi kesempatan untuk dijadwal ulang, IDI siap tapi tentu dengan konsekuensi pembayarannya akan lebih mahal," katanya.
Kadir menyatakan, tes kesehatan cabup-cawabup Takalar ini tidak dimaksudkan untuk mencari tahu calon yang sakit atau tidak sakit."Tapi yang kita akan cari adalah apakah calon ini memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menjadi bupati-wakil bupati di Takalar. Kalau mencari sakit, saya kira kita semua ini memiliki penyakit," kata Kadir.
Tujuh pasangan calon yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyatakan komitmennya untuk on time saat pemeriksaan kesehatan mendatang. KPU sendiri yakin semua kandidat akan mematuhi jadwal yang ditetapkan IDI. "Pasti tidak ada calon yang tidak mau datang tepat waktu," kata Ketua KPU Takalar, Faizal Amir.
Usai sosialisasi pemeriksaan kesehatan oleh IDI ini, para kandidat tampak akrab satu sama lain. Begitu juga antara pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim dengan pasangan Ahmad Dg Se're-Sukwansyah. Kendati De'de disebut-sebut menarik dukungan keluarga Ibrahim Rewa, De'de dan Nojeng tetap berusaha akrab dan bersahabat. (hamsah umar)                  
     

Pengacara: Muttamar Sah Kader Golkar

MAKASSAR, FAJAR--Sikap gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang memilih melanggar putusan PTUN dan PT TUN terhadap pembatalan SK pencopotan Andi Muttamar Mattotorang sebagai Ketua DPRD Bulukumba, disesalkan pengacara Muttamar.
Alasan gubernur bahwa Muttamar sudah dipecat sebagai kader Golkar sangat tidak berdasar kalau dijadikan alasan pembenar untuk tidak mengeksekusi perintah undang-undang. Syahrul mestinya berpikir rasional dan objektif dalam menyikapi putusan PTUN, bukan sebaliknya memposisikan diri sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel.
Apalagi, Muttamar secara hukum hingga saat ini masih sah sebagai kader Golkar Bulukumba, kendati DPP Golkar melalui SK No.171 DPP/Golkar/IV/2012 sudah dinyatakan dipecat sebagai kader Golkar. Namun pemecatan yang dilakukan DPP Golkar ini belum bisa dianggap sah karena Muttamar masih melakukan upaya hukum atau memperadilankan Golkar.
"Jadi kalau dikatakan Muttamar telah dipecat dari Golkar itu benar. Tapi secara hukum, dia masih sah sebagai kader Golkar. Nanti dia baru bisa dikatakan bukan kader Golkar kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemecatan Golkar itu sah dan berkekuatan hukum tetap. Tapi sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Muttamar masih sah sebagai kader Golkar," jelas pengacara Muttamar, Andi Cakra, Rabu, 11 Juli.
Tim pengacara Muttamar pun berharap gubernur menyimak dan memahami dengan benar Undang-undang RI No.2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, utamanya pada Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi perselisihan parpol diselesaikan dengan cara musyawarah. Sedang ayat (2) berbunyi dalam hal musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
Begitu juga UU RI No 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 383 yang berbunyi dalam hal diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai ketentuan undang-undang, dimana dalam penjelasan poin H dalam hal anggota parpol diberhentikan oleh partai, dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya Peraturan KPU No.22 Tahun 2010, pasal 11 ayat 3, usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota karena alasan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 2 Huruf H, usul pemberhentian harus disertai salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Jadi aturan-aturan itu yang mesti dipahami. Jangan selalu hanya sekadar menyatakan sudah dipecat. Berbeda misalnya putusan PTUN dan PT TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu yang wajib hukumnya dilaksanakan bukan ditolak," imbuh Cakra.
Wakil Sekretaris DPD Golkar Bulukumba, Mardianto turut menyoal sindiran Syahrul bahwa Golkar selama ini menghidupi Partai Golkar. Kader tulen Golkar Bulukumba ini malah berpandangan sebaliknya bahwa Muttamar lah yang menghidupi Golkar. "Berjuang untuk mendapatkan dukungan untuk Golkar itu butuh biaya. Kalau Muttamar di DPRD dapat gaji, itu bukan dari Golkar tapi dari negara," kata Mardianto.
Aktivis LSM Bulukumba, Syahyul Lide terpisah meminta gubernur objektif memposisikan diri dalam kasus Muttamar dan harus mampu membedakan sebagai gubernur dan ketua partai. (hamsah umar)  

Fahsar-Cicang Deklarasi Pascalebaran

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan calon bupati Bone, Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle, serta calon bupati independen, Andi Irsan Galigo (Cicang) memastikan melakukan deklarasi pencalonannya usai lebaran Idulfitri mendatang.
Sebelumnya, pasangan usungan Golkar, Fahsar-Ambo sempat mengancang-ancang menggelar deklarasi pada 15 Juli mendatang. Namun rencana tersebut dipastikan akan mulur hingga selesai lebaran. Golkar mengaku akan mempersiapkan deklarasi pasangan ini secara matang dan baik, sehingga deklrasi yang dilakukan tersebut memberi pengaruh positif pada pasangan ini.
"Kita memang sudah melakukan persiapan-persiapan. Partai Golkar sebagai pengusung pasangan ini ingin melakukan deklrasi secara matang, makanya dijadwalkan dilakukan setelah lebaran," kata Juru Bicara Pasangan Fahsar-Ambo, Sugirman, Rabu, 11 Juli.
Deklarasi pasangan Fahsar-Ambo ini digadang-gadang akan dilakukan bersamaan dengan deklarasi pasangan cagub Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang). Karena pasangan ini dipastikan baru akan menggelar deklarasi usai lebaran mendatang, tim Fahsar-Ambo pun memutuskan untuk menggelar deklarasi setelah Idulfitri.
Sementara juru bicara Cicang, Ali Sadikin terpisah menandaskan tim Cicang saat ini masih fokus membenahi struktur pemenangan. Kalau selama ini timnya bekerja per wilayah, maka calon yang akan maju melalui jalur perseorangan ini ingin lebih tertruktur dalam menjalankan kerja politik. "Kita matangkan dulu tim pemenangan secara terstruktur sehingga kerja tim lebih fokus," kata Ali Sadikin.
Ali Sadikin memastikan, calon pendamping Cicang yang akan digandeng mendampinginya di pemilukada Bone dipastikan sudah akan ketahui usai lebaran. "Makanya deklarasi baru akan kita gelar setelah Ramadan. Deklarasi juga baru kita gelar kalau pasangan sudah jelas," tambahnya.
Dalam menentukan pendamping, Cicang memberi prioritas dari kalangan birokrat. Dari enam cawabup yang saat ini disurvei, hanya satu cawabup yang diketahui dari politisi selebihnya birokrat. (hamsah umar)