Rumah Tua Disulap Posko IA

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) menampakkan kesederhanaannya baik tindakan hingga posko tim suksesnya. Di Bantaeng misalnya, IA tetap percaya diri menjadikan sebuah rumah tua sebagai salah satu Rumah Rakyat-sebutan tim IA.
Bahkan, Kamis, 12 Juli, Ilham memimpin pertemuan dengan sejumlah pemuka masyarakat Bantaeng di Jalan Raya Lanto, Kecamatan Bantaeng. Di rumah yang dibangun sekitar tahun 1930-an ini, Ilham menerima aspirasi warga Bantaeng baik dari camat, kepala desa, hingga mantan anggota legislatif di daerah ini.
Dalam pertemuan ini, sejumlah program keraykatan yang diusung pasangan nasionalis-religius ini menjadi isu pokok yang dibicarakan. "Banyak petani yang mempertanyakan kebenaran program sertifikat tanah gratis, serta program bantuan Rp50 juta tiap desa yang dicanangkan oleh pasangan IA. Makanya kami ke sini mendengar langsung penjelasan Pak Ilham," ujar Tahir Sila, salah seorang tokoh masyarakat Bantaeng yang juga dikenal mantan anggota DPRD Bantaeng dari partai golkar.
Sebelum konsolidasi di rumah tua yang disulap menjadi posko rumah rakyat ini, Ilham melakukan silaturrahmi dengan ratusan warga di Kecamatan Bissappu. Ditempat ini, Ilham kembali menjelaskan sejumlah program kerakyatan yang menjadi kelak menjadi acuan pasangan Ilham Aziz dalam menjalankan pemerintahan jika terpilih.
Di Bulobulo, Kecamatan Palampang, Bulukumba, Ilham menghadiri acara pengajian yang di gelar oleh Jamaah Halwatiah. Begitu juga menyempatkan diri menyapa warga Jeneponto di warung-warung kopi. (hamsah umar)

Nonpribumi Bisa Tiru Pilgub DKI

MAKASSAR, FAJAR--Pertarungan memperebutkan kursi wali kota Makassar 2013 mendatang punya peluang diikuti tokoh nonpribumi. Pilgub DKI Jakarta yang menempatkan pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama menjadi alasan pilwalkot Makassar pantas diikuti figur nonpribumi.
"Kalau tiba-tiba saja ada figur nonpribumi yang muncul di Makassar, karena memang betul-betul tulus dan serius melakukan perubahan, saya kira warga Makassar bisa menerima itu. Karena yang diimpikan masyarakat sekarang ini sebenarnya adalah perubahan. Sehingga kalau sekiranya ada nonpribumi yang menjanjikan perubahan bukan hal mustahil di pilwalkot Makassar," kata Pengamat Sosial Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), DR Darwis, Kamis, 12 Juli.
Berkaca pada pilgub DKI, dimana wakil gubernur dari Jokowi, Ahok adalah figur nonpribumi namun mampu meraih dukungan besar warga Jakarta. Belum lagi, kaum minoritas selalu menjaga soliditas, sehingga begitu muncul ada tokoh dari minoritas, dukungan akan diarahkan kepada kaum minoritas.
Darwis menambahkan, peluang tokoh nonpribumi ambil bagian dalam pertarungan memperebutkan kepala daerah, bukan hal berlebihan apalagi kalau mampu menyentuh masyarakat kelas bawah, dan tidak menyombongkan diri.
Kendati pilgub DKI masih terkesan kebetulan saja diikuti tokoh nonpribumi,  namun Darwis melihat sosok Jokowi juga menjadi penentu pasangan ini mendapat dukungan mayoritas warga Jakarta. Kehadiran tokoh nonpribumi yang digandeng Jokowi cukup tepat dengan suasana psikologi warga Jakarta yang saat ini bosan dan jenuh dengan pemerintahan yang ada saat ini.
"Dia menyentuh hati pemilih, tidak memberi jarak antara dia dan pemilih. Kalau di Makassar ini jumlah nonpribumi mencapai 60 jiwa dan yang memilih setengahnya, itu sangat berpengaruh," kata Darwis. (hamsah umar)

Golkar-Demokrat Belajar Pilgub DKI

MAKASSAR, FAJAR--Dua partai besar di Sulsel yakni Golkar dan Demokrat ingin ambil pelajaran dari pilgub DKI Jakarta. Pasangan incumbent, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli berhasil diungguli penantangnya, Joko Widodo-Basuki T Purnama.
Selain karena alasan petahana diunggulkan dalam berbagai survei, Golkar dan Demokrat sama-sama menderita kekalahan dari pilgub DKI ini. Demokrat mengusung petahana, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sementara Golkar mengusung Alex Noerdin-Nono Sampono yang jauh lebih rendah dukungannya dari petahana.
Kendati kondisi masyarakat Jakarta dan Sulsel memiliki perbedaan, namun hasil pilgub DKI Jakarta ini tetap menjadi analisis partai yang akan bertarung di pilgub Sulsel. Demokrat yang mengusung pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), berkesimpulan bahwa calon incumbent yang diunggulkan survei tetap berpeluang diungguli penantangnya.
"Ini  suatu pelajaran bahwa incumbent bukan hal mutlak menangkan pertarungan. Tapi yang diperlukan ternyata adalah kerja keras dari tim kalau ingin menumbangkan incumbent. Karena di Sulsel kita berhadapan incumbent, Demokrat tentu akan bekerja keras untuk mencapai kemenangan di pilgub," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah, Kamis, 12 Juli.
Apakah itu berarti Demokrat tidak bekerja keras di Jakarta?, Ni'matullah menyebut strategi yang dilakukan Jokowi cukup tepat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat Jakarta yang secara umum adalah masyarakat urban. Namun kondisi itu berbeda untuk Sulsel karena masyarakat urban hanya besar di Makassar. "Tapi yang paling penting sebenarnya ternyata masyarakat pada umumnya menantikan perubahan. Di Sulsel juga masyarakatnya juga tentu merindukan perubahan," sambung Ni'matullah.
Ketua DPD Golkar Gowa yang juga master campaign pasangan Syahrul Yasin Limpo-Aguas Arifin Nu'mang (Sayang), Tenri Olle Yasin Limpo menegaskan kekalahan incumbent di DKI akan jadi pelajaran berharga bagi Golkar di Sulsel yang akan mengusung cagub petahana.
"Tentu hasil pilgub DKI menjadi pelajaran dan itu akan kita kaji. Cuma, posisi incumbent di DKI berbeda dengan Sulsel. Masyarakat Sulsel dan Jakarta memiliki perbedaan sehingga kejadian di DKI tidak bisa disamakan di Sulsel," kata Tenri Olle.
Sosok Syahrul sebagai cagub petahana di Sulsel pun berbeda dengan Fauzi Bowo di DKI Jakarta. Syahrul memiliki ciri khas dan tetap selalu dekat dengan masyarakat. Misalnya saja kalau ke daerah, Ketua Golkar Sulsel selalu menyapa masyarakat kecil seperti pedagang di pasar dan elemen masyarakat lainnya.
Begitu juga, Sulsel adalah merupakan basis Golkar sehingga peluang untuk mempertahankan petahana sangat terbuka. "Ditambah lagi kami mendapat dukungan dari beberapa partai besar seperti PDK, PAN, PPP dan partai lainnya," tambah Tenri.        
Faktor lain, DKI Jakarta memangg selama ini menjadi basis kemenangan PDIP-partai pengusung Jokowi-Ahok bersama Gerindra. "Tapi yang penting memang dicermati karena masyarakat merindukan perubahan," sambung Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Usman Lonta. (hamsah umar)              

Cabup Takalar Bisa Langsung Gugur

*Jika Tidak Disiplin

MAKASSAR, FAJAR--Komitmen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel untuk tidak memberi toleransi kepada pasangan cabup-cawabup Takalar, yang tidak disiplin waktu saat pemeriksaan kesehatan wajib ditaati kandidat. Kalau tidak, kandidat tersebut bisa langsung dinyatakan gugur oleh KPU.
Pasalnya, KPU tidak mau lagi ada jadwal pemeriksaan ulang calon selain yang ditetapkan Sabtu, 14 Juli. KPU menyatakan pemeriksaan kesehatan adalah kepentingan calon, sehingga kandidat harus mematuhi aturan yang ditetapkan tim dokter IDI.
"Saya kira kita sepaham dengan IDI Sulsel. Tidak perlu lagi ada jadwal ulang pemeriksaan kesehatan. Kalau IDI sudah menolak untuk memeriksa kesehatan calon karena terlambat, KPU tidak mau lagi ada alasan," tegas anggota KPU Takalar, Jussalim, Kamis, 12 Juli.
Untuk memastikan para kandidat tersebut tepat waktu, KPU Takalar tetap bersurat ke semua kandidat mengenai jadwal pemeriksaan kesehatan calon ini. Sehingga tidak ada alasan yang dibuat-buat kandidat misalnya tidak tahu jadwal. Sebelumnya, cabup Takalar, Syamsari Kitta tidak sempat hadir kegiatan sosialisasi pemeriksaan kesehatan di kantor IDI Sulsel tanpa ada alasan jelas.
Terkait biaya pemeriksaan kesehatan yang sempat dipertanyakan kandidat sebesar Rp10 juta per pasangan, Jussalim menegaskan bahwa KPU Takalar tidak menyiapkan dana untuk biaya pemeriksaan calon. Kalau selama ini KPU ada MoU dengan IDI Sulsel, dana yang disiapkan KPU hanya persiapan pemeriksaan hingga honor tim pemeriksa kesehatan.
"Jadi sebenarnya yang dibayar itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan. Setahu saya, biaya pemeriksaan kesehatan Takalar ini yang termurah di Sulsel," tambah Jussalim.              
Jubir pasangan Andi Makmur Sadda-Nashar Baso (Aman), Dedi Hasta mendukung komitmen IDI Sulsel untuk tidak memberi toleransi kandidat yang tidak disiplin waktu. Aman juga yakin bisa melewati tes kesehatan karena selama ini rutin melakukan pemeriksan kesehatan. "Kami mendukung sikap tegas IDI. Bahkan calon kita akan menginap di Makassar untuk menghindari keterlambatan," kata Dedi. (hamsah umar)    

Dewan Tolak Penundaan Bawaslu Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Wacana menunda pembentukan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel disambut reaksi negatif Komisi A DPRD Sulsel. Lembaga wakil rakyat ini mendesak segera dibentuk Bawaslu Sulsel.
Wakil rakyat ini menentang rencana Bawaslu memberikan kewenangan pengawasan pileg kepada Panwaslu Sulsel. Dibentuk saja agenda pengawasan pileg belum tentu maksimal, begitu juga pengawasan pilgub yang dikhawatirkan diwarnai kecurangan.
"Bawaslu Sulsel saya kira harus sudah dibentuk, apalagi kalau tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai politik sudah akan berjalan Agustus. Jadi kalau kita mau mengacu aturan hukum yang benar, maka saat tahapan pileg dimulai Bawaslu sudah harus ada dan mengawasi setiap tahapan yang berjalan," kata anggota Komisi A DPRD Sulsel, Zulkifli, Kamis, 12 Juli.
Zulkifli dengan tegas menolak keinginan Bawaslu yang baru mewacanakan seleksi anggota Bawaslu Sulsel pada 2013 mendatang, atau setelah pilgub selesai. Padahal, di tahapan awal ini tugas pengawasan justru lebih berat karena juga ada agenad pilgub. Panwaslu dipastikan tidak bisa maksimal kalau harus diberi tanggung jawab ganda. Makanya, Zulkifli menilai tidak ada alasan yang bisa diterima untuk menunda pembentukan Bawaslu Sulsel.
Zulkifli menjamin kekhawatiran Bawaslu soal kemungkinan masyarakat bigung ketika ada panwaslu dan Bawaslu tidak akan terjadi. Apalagi panwaslu dibentuk khusus untuk pengawasan pilgub, sedang bawaslu adalah tahapan pemilu legislatif. "Ranahnya berbeda jadi tidak akan ada kebigungan. Jadi saya sepakat dengan teman-teman di KPU Sulsel maupun pengamat bahwa Bawaslu Sulsel sudah mendesak dibentuk," tandas Zulkifli.
Apalagi, Panwaslu Sulsel sendiri mengaku tidak sanggup memikul beban dalam mengawasi pilgub dan pileg dan hanya mau mengandalkan masyarakat. Sikap panwaslu yang merasa berat memikul tanggung jawab pengawasan ini, juga harus dihargai Bawaslu untuk segera membentuk Bawaslu Sulsel.  
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel ini akan mendorong pembentukan Bawaslu Sulsel ini ke pusat. Dia memastikan, partai politik yang ada di Sulsel lebih setuju kalau Bawaslu segera dibentuk, ketimbang menyerahkan wewenang kepada panwaslu Sulsel. Bawaslu dibawah kendali putra Sulsel, Dr Alhamid idealnya tidak membuka celah yang bisa memungkinkan terjadinya sengketa pemilu. (hamsah umar)