Serius Bertarung, Erwin Hadirkan EKC

*Sindir Istilah Militer di Pemilukada

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Erwin Kallo terusik penggunaan istilah militer dalam pesta demokrasi. Idealnya pesta demokrasi menggunakan terminologi yang menyejukkan hati masyarakat.
Erwin yang akan bertarung melalui jalur independen di pilwalkot Makassar mendatang berpendapat, terminologi atau istilah yang digunakan sangat bisa berpengaruh pada tingkah laku dan karakter seseorang, sehingga tidak semestinya digunakan dalam perpolitikan sekarang ini. Sindiran penggunaan istilah militer dalam evan politik ini disampaikan saat melakukan launching Erwin Kallo Centre (EKC) dan diskusi peningkatan industri, di Jalan Lagaligo, Minggu, 15 Juli.
"Pemilu itu kita kenal juga dengan istilah pesta demokrasi bukan perang demokrasi. Karena disebut pesta, harusnya kita menghadirkan unsur seni tidak memakai istilah militer seakan-akan kita ini mau bundu (perang). Bisa jadi nanti ada yang gunakan istilah kapal pembom. Mari kita berpilkada dengan senyuman dan seni," kata Erwin.
EKC ini dihadirkan Erwin wadah bagi tim EK membangun kekuatan menatap pilwalkot Makassar mendatang. Tapi ini juga sekaligus menjadi wadah untuk menampung masukan dari masyarakat dalam hal pemberian kepedulian pada bidang seni dan kreativitas seniman di Makassar. Begitu juga lahirnya pemikiran cemerlang yang bisa membawa Makassar lebih maju.
Erwin yang banyak selama ini dikenal konsultan properti, pengusaha properti, pengajar, hingga lawyer ini punya keinginan untuk menata Makassar menjadi kota yang nyaman dan aman. Dari segi pengelolaan sampah dan penanganan banjir misalnya, Erwin sudah mempersiapkan program yang lebih terarah dan efektif. "Sampah ini tidak perlu ada TPA tapi cukup TPS. Itu kalau kita bisa menangani persoalan ini dengan benar," katanya.
Budayawan Sulsel, Ishak Ngeljaratan yang hadir pada kesempatan ini menyatakan bahwa pengelolaan kekuasaan yang baik harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. "Pemimpin juga harus menghargai budaya," imbuh Ishak.
Dalam proses pembangunan, tidak selalu harus berorientasi pada fisik tapi juga pada persoalan lain. Dalalam penataan ruang perkotaan, masyarakat miskin harus tetap mendapat tempat bukan sebaliknya. (hamsah umar)

Polri Harus Transparan

MAKASSAR, FAJAR--Aparat kepolisian khususnya Polri sepertinya harus lebih transparan terhadap jajaran dibawahnya, terkait alokasi anggaran pemilu yang disiapkan APBN. Polri harus terbuka apakah biaya pengamanan pemilu sudah termasuk pemilukada di daerah.
Polemik biaya pengamanan pemilukada mencuat menyusul usul pengamanan pilgub Sulsel yang diajukan Polda Sulsel sebesar Rp43,9 miliar, sementara APBN mengalokasikan dana pengamanan pemilu termasuk pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) melalui Mabes Polri. Adanya alokasi anggaran pengamanan pilgub di APBN ini dibenarkan anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, dan Syarifuddin Sudding.
Sementara dari pihak Polda Sulsel melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari menepis adanya alokasi anggaran pengamanan pilgub yang disiapkan mabes Polri. Polemik inilah yang diharapkan institusi kepolisian ini terbuka mengenai alokasi anggaran pengamanan pilgub apakah sekadar pemilu nasional atau termasuk pemilukada.
Untuk skala Sulsel misalnya, polda juga mesti memperjelas biaya pengamanan pemilu setiap polres. Selama ini penentuan besarnya anggaran pengamanan pilgub ditentukan berdasar jumlah personel. Begitu juga daerah yang pemilunya bersamaan seperti pemilukada Palopo dan Bone yang bersamaan dengan pilgub Sulsel. Informasi yang diperoleh menyebutkan pihak kepolisian di Polres Palopo juga mengajukan biaya pengamanan pilwalkot Palopo meski pelaksanaannya bersamaan pilgub Sulsel.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan dewan belum bisa bersikap lebih jauh mengenai alokasi anggaran pilgub Sulsel, karena sejauh ini usul biaya pengamanan pilgub belum dibahas di dewan.
"Nanti kalau usul itu sudah masuk dan kita bahas, tentu kita akan bersikap. Apakah nantinya akan dilakukan pengecekan ke pusat atau minta pemerintah yang memberikan kejelasan," tandas Sugiarti.
Sejumlah anggota Komisi A DPRD Sulsel sendiri sepakat usul pengamanan pilgub Sulsel ini diperjelas ke pusat. "Ini kan sudah ada dua anggota Komisi III yang menyatakan anggaran pengamanan pilgub ada di APBN. Sehingga kita tentu perlu mengecek nanti di sana," kata Zulkifli. (hamsah umar)                  

Porpol Kompak Desak Bawaslu

*Soal Pembentukan Bawaslu Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Penolakan atas tawaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melimpahkan wewenang ke Panwaslu Sulsel bermunculan. Suara mereka satu yakni segera dibentuk Bawaslu Sulsel.
Elit partai politik (parpol) di Sulsel yang merupakan bagian dari peserta pemilu mendatang termasuk yang mendesak segera dibentuk Bawaslu Sulsel. Partai politik minta agar Bawaslu tetap mengacu dan berpatokan pada aturan yang ada.
"Pembentukan Bawaslu itu kan ada aturan mainnya yang jelas. Menurut saya, kita ikuti saja aturan itu dan tidak perlu menempuh sikap lain. Jadi saya tidak setuju kalau Bawaslu yang semestinya sudah terlibat mengawasi tahapan pileg ditunda-tunda," tegas Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin, Jumat, 13 Juli.
Akmal menyatakan ada banyak hal yang mesti diawasi oleh Bawaslu di Sulsel sehingga sangat tepat kalau seleksi calon Bawaslu Sulsel dilakukan saat ini. Keinginan untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan beretika menjadi harapan semua partai politik yang ada di Sulsel. Meski pada 2012 ini masih merupakan tahapan awal pemilu, tetap banyak hal yang harus diawasi dan potensi kecurangan.
Akmal pesimis pengawasan pileg berjalan baik kalau dibebankan kepada panwaslu Sulsel. "Pengawasan pilgub Sulsel oleh Panwaslu saja tidak bisa memberikan jaminan mereka akan maksimal, apalagi kalau dibebani lagi untuk mengawasi pileg," imbuh Akmal.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi juga menegaskan hal sama. Yagkin bahkan sudah pernah memberikan masukan kepada Bawaslu untuk segera membentuk Bawaslu Sulsel. "Tapi kita hanya memberi masukan. Apakah dibentuk atau tidak itu urusan Bawaslu," kata Yagkin.
Makanya, dia menyarankan pembentukan Bawaslu Sulsel tetap mengacu aturan. Hemat Yagkin, tidak ada aturan yang memberi ruang menunda pembentukan Bawaslu suatu daerah. "Setahu saya tidak ada aturannya untuk ditunda-tunda," ujar Yagkin.
Sikap sama disampaikan Wakil Ketua DPW PBB Sulsel, Zulkifli. Dia dengan tegas menolak keinginan Bawaslu menunda seleksi Bawaslu Sulsel hingga 2013 mendatang. "Untuk menjamin proses pilgub dan pileg berjalan sesuai harapan, pengawasan sangat kita harapkan. Makanya, Bawaslu harus segera dibentuk di Sulsel sehingga semua tahapan bisa diawasi," imbuh Zulkifli. (hamsah umar)      

Hanura Siap Gaungkan IA

*Masuk Rumah Rakyat, Garuda-Na Tamat

MAKASSAR, FAJAR--DPD Hanura Sulsel sudah siap menggaungkan pemenangan pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA). Itu setelah partai ini resmi masuk rumah rakyat.
"Kita tunggu seperti apa respons Pak Ilham-Aziz. Yang pasti, Hanura ingin penyerahan SK dibuatkan acara khusus, apakah dengan gema yang besar atau yang biasa-biasa saja. Semua bergantung dari pasangan calon," ucap Plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase didampingi Plt Sekretaris Hanura, Asrullah Awing saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat, 13 Juli.
Amrullah mengungkap DPP Hanura telah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Ilham-Aziz, setelah DPP melakukan rapat pleno tim 5 yang melibatkan langsung Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto sehari sebelumnya. SK dukungan yang disampaikan DPP ke DPD Hanura Sulsel memang masih dalam bentuk faks, sehingga Amrullah masih menolak untuk memperlihatkan atau melansir nomor surat dukungan ke IA ini.
Dia menyebut partainya masih akan melakukan komunikasi dengan pasangan Ilham-Aziz, sebelum SK dukungan tersebut diserahkan. Namun dia tidak menyebut komunikasi apa yang akan dilakukan apakah sekadar penentuan jadwal penyerahan SK, atau hal teknis lain seperti kontribusi pasangan ke partai.
Yang pasti, Hanura belum mau menyerahkan SK dukungan tersebut saat akan melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hanura Sulsel di Hotel Sahid Makassar, 15-16 Juli. Meski Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto dijadwalkan membuka langsung rakerda tersebut. "Itu tadi karena kita ingin dilakukan acara khusus," tandas Amrullah.
Dengan adanya penetapan DPP untuk dukungan di pilgub Sulsel ini, Amrullah menandaskan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) sudah tamat di Hanura. Sebelumnya, Garuda-Na juga tidak mengikuti tahapan penjaringan yang ditetapkan DPD Hanura Sulsel.
Amrullah menyatakan, partai ini segera membentuk tim pemenangan pada setiap kabupaten/kota di Sulsel. Tim pemenangan ini akan disinergikan dengan tim yang sudah dibentuk IA. "Semua kader dan struktur partai hingga daerah, harus satu tekad untuk memenangkan pasangan yang diusung partai," imbuh Asrullah.
Sementara Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin menyatakan partainya sampai saat ini belum menetapkan cagub yang akan diusung di pilgub Sulsel. "Kita inginnya cepat, tapi mudah-mudahan Ramadan ini sudah ada turun," kata Akmal. (hamsah umar)      
                   

Maddusila: Mau Perubahan, Pilih IA

MAKASSAR, FAJAR--Tokoh masyarakat Gowa yang juga Ketua DPC Demokrat Gowa, Andi Maddusila Kr Idjo, memantik semangat masyarakat Gowa untuk melakukan perubahan di Sulsel.
"Kalau ingin perubahan seperti DKI Jakarta maka pilih dan menangkan Pak Ilham-Aziz. Untuk memenangkan IA cukup raih 40 persen di Gowa. Kalau target itu tercapai maka IA akan jadi gubernur," seru Maddusila, saat pengukuhan relawan Pasukan Ilham-Aziz (PAS IA) di Desa Panakukang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Jumat 12 Juli.
Untuk memenangkan IA di Gowa, Maddusila menyebut tim bekerja keras menghadapi resiko apa pun, termasuk intimidasi dari pihak lawan.
Penasihat spiritual Ilham, Dr Rahman Qayyum meminta relawan untuk melawan kecurangan (jekkong). "Kalau ada yang mau jekkong, kita beli. Jangan membiarkan orang lain berbuat jekkong, kita harus lawan," katanya.
Sementara, Ilham usai mengukuhkan timnya untuk  mengingatkan masyarakat Gowa bahwa Ilham adalah putra mantan Bupati Gowa, Arief Sirajuddin. "Orang tua saya meninggalkan beberapa karya di Gowa selama dua periode kepemimpinannya. Bapak saya membangun Masjid Syekh Yusuf, Kantor Bupati Gowa, dan Rumah Jabatan Bupati Gowa. Itu semua karya orang tua sehingga saya dan masyarakat Gowa sulit dipisahkan," kata Ilham.
Wali Kota Makassar dua periode dan masuk 10 besar kepala daerah terbaik di Indonesia versi Majalan Tempo 2008 bersama Joko Widodo (Jokowi) ini juga meminta masyarakat Gowa memperkenalkan pasangannya Aziz Qahhar sebagai anak pejuang dan seorang tokoh agama.

Arak Sean Keliling Makassar
Sementara itu, finalis Indonesian Idol 2012, Kamasean Yoce Matthew alias Sean  diarak keliling Makassar oleh Tim pemenangan Ilham-Aziz. Begitu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 15.00 Wita, Sean langsung diarak oleh puluhan kendaraan jeep terbuka yang menggunakan branding IA. Iring - iringan melewati sejumlah ruas jalan protokol di kota Makassar, diantaranya jalan Ahmad Yani, Sudirman, Ratulangi, Haji Bau dan berakhir di depan Balezza.
"Kalau ditanya apakah akan mendukung IA, saya mungkin sulit menjawabnya karena meski berdarah Toraja, namun KTP saya KTP Jakarta. Namun saya sangat berterima kasih kepada IA atas supportnya selama ini," ujar Sean.
Sedang ayah Sean, Yoce D Matthewes mengaku memiliki kedekatan khusus dengan salah satu kandidat gubernur Sulsel, Ilham-Aziz. "Sean kini punya manajemen, sebagai profesional tentunya nantinya akan didahului dengan kontrak, jika akan dilibatkan dalam kampanye pasangan IA," lanjut Yoce.
Campaign Organizer Manajer Tim Pemenangan Ilham-Aziz, Mario David memastikan Sean menjadi tim kampanye IA bersama artis lainnya. "Sean sudah setuju,  kami tinggal menyelesaikan kontrak dengan manajemennya," ujar Mario. (hamsah umar)