Rusli Pemberantasan Kemiskinan, Ismail Pemerintahan Beribawa

MAKASSAR, FAJAR--Dua tokoh yang mengincar cagub independen Rusli Ibrahim dan Ismail Rahmat punya keseriusan bertarung di pilgub mendatang. Keduanya bahkan sudah menyiapkan program prioritas yang akan diwujudkan ketika diberi kepercayaan masyarakat.
CAPT Rusli misalnya memberi prioritas pada upaya pemberantasan kemiskinan dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan keterampilan, kegiatan usaha dan kegiatan lain yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Sulsel. Dengan memberi perhatian pada pemberdayaan masyarakat miskin, Rusli optimis ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang.
"Kenapa masalah pemberantasan kemiskinan ini saya angkat, karena masyarakat Sulsel saat ini masih banyak yang miskin. Di sinilah diperlukan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat. Caranya, bagaimana agar warga miskin yang ada diberdayakan sehingga memiliki penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Rusli.
Begitu juga masalah pendidikan dan kesehatan harus lebih ditingkatkan,   "Pendidikan dan kesehatan gratis sudah didengungkan sejak 2004, tapi apa yang terjadi saat ini masih banyak layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang tidak dirasakan dengan baik masyarakat. Faktanya, kita masih sering menemukan warga mengeluh karena persoalan biaya pendidikan dan kesehatan. Bagaimana masyarakat mau mencintai pemerintah kalau semua aspek kehidupan diperas," urai Rusli.
Bagaimana dengan Ismail?, figur akademisi ini juga punya visi misi yang menjadi prioritas. Hal yang paling utama yang ingin dihadirkan ketika terpilih menjadi gubernur Sulsel adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa. Dosen Fakultas Pendidikan UNM ini beralasan, sosok akademisi menjadi salah satu kalangan yang diharapkan masyarakat memimpin Sulsel ke depan. "Mengacu penelitian, figur akademisi sangat diharapkan. Apalagi ada keinginan masyarakat hadirnya pemimpin baru," tandas Ismail.
Ismail mengaku gerakan yang dilakukannya menggunakan pendekatan sosiologi sehingga tidak perlu tampak. Keinginan untuk maju di pilgub Sulsel bukan baru muncul tapi sudah bergerak sejak satu tahun lalu. Ismail bahkan menolak untuk memasang atribut untuk menyosialisasikan diri dengan alasan mematuhi aturan yang ada. "Kalau sudah terdaftar di KPU baru kita pasang atribut. Saya kira perintah undang-undang juga seperti itu," katanya.
Ismail bahkan mengklaim, dukungan KTP tidak ada lagi masalah. Pasalnya, saat ini sudah ada sekitar 600 ribu lembar fotokopi KTP yang telah dikumpulkan timnya.Dia juga mengaku sudah memiliki calon pendamping namun enggan membeberkan. "Ada saatnya saya sampaikan ke publik siapa pendamping saya. Itu karena dia juga yang minta tidak dimunculkan dulu," sebut Ismail. (hamsah umar)

Sjaiful: Politik di Masjid Hal Wajar

MAKASSAR, FAJAR--Imbauan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo agar masjid clear dari konteks politik selama Ramadan tidak mendapat dukungan. Sebaliknya, harapan tersebut ditentang elit parpol berbasis Islam di Sulsel.
Masjid memang bukan tempat untuk melakukan kegiatan politik, tapi bukan berarti masjid harus clear dari konteks politik. Malah, politik dalam konteks kenegaraan merupakan suatu hal wajar sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman politik di tengah masyarakat secara rasional. "Kalau masjid harus clear dari politik, saya malah khawatir umat Islam di Sulsel malah menjadi umat yang sekuler," tandas Ketua DPW PBB Sulsel, Sjaiful Kasim, Jumat, 20 Juli.
Sepanjang konteks politik kenegaraan yang disampaikan di masjid bernilai positif atau bukan isu-isu negatif, politik kenegaraan tidak bisa dipisahkan di masjid. Masjid salah satu fungsinya adalah untuk dimakmurkan. "Jadi sangat tidak sependapat kalau masjid harus terhindar dari politik, karena kita juga berkewajiban memberikan pemahaman politik yang baik kepada semua elemen masyarakat," kata Sjaiful.
Sjaiful berharap, gubernur tidak menjadikan adanya black campaign "Gubernur Narkoba" yang sempat beredar di tengah masyarakat, sehingga meminta masjid bersih dari konteks politik. Yang salah menurut Sjaiful ketika masjid dijadikan tempat kampanye bukan wadah untuk dakwah.    
Begitu juga, Sjaiful menolak imbauan Majelis Ulama Indonesia MUI) untuk memberi fatwa agar masjid clear dari isu politik. "Tidak paslah kalau MUI harus digiring memberi fatwa pada hal-hal yang tidak tepat. Saya kira MUI ini masih banyak pekerjaan yang lebih penting yang harus diselesaikan. Begitu juga gubernur tidak perlu menghabiskan waktu untuk meminta MUI memberi fatwa, karena masih banyak pekerjaan yang perlu dituntaskan dan itu saya kira lebih penting," tandas Sjaiful.
Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulsel, Ariady Arsal juga tidak sepakat dengan imbauan gubernur agar masjid bebas dari isu politik, begitu juga keharusan MUI mengeluarkan fatwa. "Tidak ada itu masalah kalau ada konteks politik di masjid. Yang salah kalau kita berpolitik saat ibadah sedang berlangsung. Tapi kalau sebelum dan sesudahnya saya kira tidak ada persoalan," sebut Ariady.
Anggota DPRD Sulsel ini juga menentang permintaan gubernur agar MUI mengeluarkan fatwa. Dia menyebut, masih banyak hal yang lebih penting dipikirkan MUI kalau sekadar mau mengeluarkan fatwa. Ariady bahkan berpendapat mengangkat isu narkoba, korupsi, nepotisme di masjid adalah hal yang wajar.
"Malah akan semakin bagus kalau banyak elemen masyarakat yang mengajak warga menghindari narkoba, begitu juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan nepotisme dan korupsi. Syahrul saya kira juga adalah orang yang konsen mengampayekan anti narkoba di Sulsel," kata Ariady. (hamsah umar)  

Enam Tokoh Incar Perseorangan

MAKASSAR, FAJAR--Persaingan memperebutkan wali kota Makassar melalui jalur perseorangan, tidak kalah menarik dibanding menggunakan dukungan partai politik. Buktinya, saat ini sudah ada enam cawali yang siap bertarung di jalur independen.
Keenam tokoh yang mengincar perseorangan ini tidak kalah berpengaruh dibanding mereka yang mengandalkan dukungan partai politik, kendati sebagian besar calon independen juga diketahui seorang politisi. Tokoh yang saat ingin membidik independen seperti Rusdin Abdullah (Rudal), Syaiful Saleh (ICMI Sulsel), Erwin Kallo (konsultan properti), Dewie Yasin Limpo (Hanura), Muhyina Muin (Pakar Pangan), dan Andi Herfidha Attas.        
Tokoh yang mengincar jalun independen ini sudah mulai unjuk kekuatan baik melakukan tatap muka langsung di tengah masyarakat, adu program, hingga mengumpulkan dukungan KTP dari masyarakat. Sejumlah kandidat menyiapkan jumlah dukungan KTP dua kali lipat dari yang dipersyaratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. Kandidat seperti Rudal, Dewie, Muhyina, Syaiful bahkan disebut-sebut telah mengumpulkan puluhan ribu dukungan KTP.
Sementara Erwin Kallo baru pekan ini mulai mengumpulkan KTP setelah membentuk tim yang tergabung dalam Erwin Kallo Centre. Untuk pilwalkot Makassar, calon independen membutuhkan sedikitnya 45 dukungan KTP untuk bisa maju melalui jalur perseorangan. Jumlah ini tetap menjadi tantangan berat bagi calon independen apalagi kalau kurang mendapat dukungan luas masyarakat.
"Syarat untuk maju dengan jalur perseorangan sebagaimana syarat yang diperkirakan KPU Makassar berkisar 45 ribu KTP, sehingga karena saya ingin maju melalui jalur independen, maka saya menargetkan mengumpulkan KTP dua kali lipat atau sekitar 90 ribu KTP," kata Muhyina Muin, Kamis, 19 Juli.
Ketua DPC Partai Pakar Pangan Makassar ini mengaku telah melampaui perkiraan jumlah dukungan KTP yang dibutuhkan untuk maju di Makassar, karena timnya sudah mengumpulkan KTP hingga 50 ribu. "Namun jumlah itu kami anggap belum cukup karena kita ingin maksimal dan serius untuk jalur ini," tambah Muhyina.
Muhyina optimis pada pilwalkot 2013 mendatang, dirinya memiliki peluang untuk ambil bagian sebagai calon wali kota. Salah satu yang menjadi program yang akan diperhatikan adalah pemberdayaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pemerintahan.
Jubir Erwin Kallo, Faizal Habib terpisah menyatakan kendati timnya baru bergerak mengumpulkan dukungan KTP dari masyarakat di Makassar, dia yakin jumlah proses pengumpulan KTP di Makassar tidak akan berjalan lama. Apalagi calon yang dikenal sebagai konsultan properti ini juga mulai mendapat dukungan dari berbagai komunitas di Makassar. "Termasuk dari kalangan seniman di Makassar," kata Faizal. (hamsah umar)  

Dewan Salahkan Pemprov

*Soal Dana Pengamanan Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran Polda Sulsel tampaknya masih harus bersabar menunggu persetujuan alokasi anggaran pengamanan pilgub Sulsel 2013. Sampai saat ini, usul biaya pengamanan pilgub ini belum sampai di meja DPRD Sulsel, sehingga belum bisa dibahas untuk mendapatkan persetujuan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim cukup memahami sikap Polda yang mulai menangih usul biaya pengamanan pilgub kepemerintah. Namun, Komisi A sebagai mitra kepolisian ini belum bisa mengagendakan pembahasan di dewan karena sampai saat ini pemprov belum ajukan usul Polda itu kepada legislatif.
Sugiarti lebih lanjut menyatakan dewan khususnya Komisi A DPRD Sulsel siap setiap saat melakukan pembahasan terkait alokasi anggaran pengamanan pilgub yang dibutuhkan Polda. "Tapi apa yang mau dibahas kalau pengajuannya dari pemprov sampai saat ini belum ada yang kita terima. Jadi itu yang jadi persoalan. Kalau kita di dewan begitu masuk hari ini, bisa saja hari itu juga sudah kita jadwalkan pembahasannya," urai Sugiarti, Kamis, 19 Juli.
Kalau selama ini dewan mengetahui ada usulan biaya pengamanan pilgub yang diusulkan polda sebesar Rp49 miliar, Sugiarti menyebut usul tersebut masih sebatas informasi yang berkembang melalui media. "Saya kira bergantung pemprov bagaimana mengalokasikan penganggarannya. Saya tidak tahu apakah nanti masuk di APBD perubahan atau seperti apa. Pastinya, apa yang kita mau bahas kalau belum ada yang diajukan ke kita," tambah Sugiarti.
Sebelumnya, polda melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari mulai menangih alokasi anggaran pengamanan pilgub. Pasalnya, sejumlah aparat kepolisian saat ini mulai diturunkan Polda Sulsel untuk mengawal kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hemat polda, idealnya alokasi anggaran untuk pengamanan pilgub itu sudah harus tersedia ketika tahapan pilgub sudah berjalan.
Anggota Komisi A DRPD Sulsel, Muchlis Panaungi mengaku dewan dalam hal ini Komisi A sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk mempercepat proses pembahasan anggaran pengamanan pilgub yang diajukan Polda Sulsel. Namun dia mengakui belum ada jadwal pasti yang ditetapkan untuk duduk bersama membahas biaya pengamanan ini.
"Sebelum kita membahas anggaran pilgub yang diajukan itu, kita di Komisi A tentu akan melakukan rapat interen terlebih dahulu, baru melakukan rapat teknis dengan pihak kepolisian maupun yang terkait lainnya. Tapi memang belum ada jadwal yang kita tetapkan. Namun saya kira kita sependapat bahwa tidak seharusnya kita menghambat proses penganggaran yang sudah jelas peruntukannya," imbau Muchlis. (hamsah umar)      

Amping: Rakyat Butuh Pemimpin Sederhana

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan mantan Bupati Tana Toraja, Amping Situru terhadap pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di pilgub Sulsel terus diperkuat, dengan menyosialisasikan IA di tengah masyarakat Tana Toraja.
Mantan bupati dua periode ini punya alasan tersendiri sehingga mendukung IA di pilgub Sulsel. Salah satunya, pasangan ini dinilai sosok pemimpin bersahaja, sederaha, religius, dan dekat dengan masyarakat bawah.
"Sekarang masyarakat semakin merindukan sosok pemimpin yang bersahaja, sederhana dan memperlihatkan kedekatan dengan masyarakat yang tidak dibuat-buat. Banyak warga Toraja yang bermukim di Makassar kembali ke kampung membawa cerita tentang gaya kepemimpinan Pak Ilham yang banyak membawa kesejukan dalam hal keberagaman beragama. Mereka mengaku sangat tenang beribadah di Makassar," cerita Amping.
Ini diungkap Amping saat dialog keberagaman beragama dengan tokoh masyarakat Tanah Toraja, di Makale Kamis, 19 Juli.  Dialog yang berlangsung penuh keakraban ini di selingi sambil menyeruput kopi khas Toraja yang disajikan oleh keluarga besar Amping.
"Saya berani memperjuangkan pak Ilham di Tana Toraja karena saya kenal sepak terjangnya yang banyak membantu warga Toraja di Makassar. Liatmi nanti, kita tidak akan malu di sini, saya terus intens cek situasi di tengah masyarakat Toraja, situasinya bagus untuk pak Ilham-Aziz," lanjut Amping.
Dalam diskusi ini, Ilham juga sempat menceritakan tentang perjalanan politiknya yang banyak dipengaruhi oleh firasat keilahian yang kerap hadir dalam langkah politiknya. "Banyak kesuksesan politik yang saya alami terasa sangat kental nuansa spiritualnya. Mudah - mudahan yang kita perjuangkan ini tidak terlepas dari campur tangan Allah," lanjut Ilham sambil menyeruput kopi khas toraja.
Di Toraja, Ilham juga melakukan ziarah ke makam Puang Sondong alias Puang Rondo-Rondo. Ilham merupakan keturunan langsung dari Puang Sondong alias Puang Rondo-Rondo dari Ibunda Ilham Siti Djohra. Puang Sondong adalah Bangsawan Toraja yang cukup berpengaruh dalam merekatkan umat beragama di Toraja. Puang Sondang adalah satu dari Puang Pitu (tujuh pangeran) Toraja. Dari tujuh puang ini hanya Puang Rondo-Rondo yang Muslim. "Ziarah kubur ke makam orang tua kami Ini adalah tradisi keluarga sejak dulu, termasuk di Tana Toraja ini" ujar Ilham.
Ilham didampingi adiknya, Hendra Sirajuddin dan putra sulungnya, Amirul Yamin Ramadhansyah, serta penasehat spiritualnya ustadz Rahman Qayyum.  "Mendoakan leluhur kita yang telah meninggal memiliki praktek yang besar, utamanya untuk orang yang telah meninggal, Insya Allah akan mendapat pegurangan dosa jika terus didoakan oleh orang yang masih hidup. Ziarah kubur akan selalu mengingatkan kita akan kematian, sehingga orientasi hidup lebih seimbang antara dunia dan akhirat," ujar Rahman.
Selain Amping, sejumlah tokoh yang pernah bertarung di Toraja juga mendukung IA seperti Viktor D. Batara, Adelheid Sosang dan sejumlah tokoh Toraja lainnya. (hamsah umar)