Anis: IA Refresentasi Riil Umat di Sulsel

*Kolaborasi Kompetensi dan Integritas

MAKASSAR, FAJAR--DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya alasan kuat memilih pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di pilgub mendatang. Figur  nasionalis-religius ini dinilai kolaborasi yang paling tepat.
Alasannya, Ilham memiliki pengalaman pemerintahan memimpin Makassar selama dua periode sehingga kompetensi kepemimpinannya tidak diragukan lagi, sementara Aziz yang saat ini sebagai anggota DPD RI dua periode adalah tokoh umat di Sulsel sehingga dipastikan memiliki integritas yang baik bagi masyarakat Sulsel ke depan.
  "Ilham-Aziz itu kolaborasi kompetensi dan integritas," ujar Sekjen DPP PKS, Anis Matta saat hadir berbuka bersama di Rubaj Anging Mammiri, Rabu, 25 Juli.
Acara buka puasa ini dihadiri sejumlah elit PKS seperti Ketua DPW PKS Sulsel Akmal Pasluddin, Ketua MPW PKS Ariady Arsal, Sekretaris Dewan Syariah PKS Jafar Sodding, Sekretaris PKS Amru Saher dan sejumlah elit PKS lainnya. Tidak hanya dari PKS, Ketua PPP Makassar Busranuddin Baso Tika, Wakil Ketua PDS Nelson M Kamisi, pimpinan ormas Islam dan sejumlah pihak lainnya.
Ilham-Aziz lanjut Anis merupakan figur yang punya integritas dan kepribadian yang tinggi. Atas alasan itu, PKS sudah menjatuhkan pilihannya untuk mendukung pasangan ini di pilgub. Bahkan seluruh Ketua DPD PKS se-Sulsel dikumpulkan untuk sosialisasi keputusan dukungan PKS tersebut di Grand Clarion.
Saat memberikan pengantar buka puasa, Anis sempat mengungkapkan bahwa aroma kemenangan pasangan IA di pilgub Sulsel sudah mulai dirasakan, kendati dia tidak merinci alasan pasangan Semangat Baru ini akan memenangkan pertarungan. "Kita semua sudah bisa mencium aroma kemenangan," kata Anis.
Di era pemerintahan yang serba dihimpit berbagai persoalan ini, ikon umat sudah saatnya didorong untuk tampil memimpin bangsa tidak hanya di Sulsel, tapi juga di Indonesia ke depan. Anis bahkan sempat menyinggung soal pilgub DKI Jakarta yang memiliki kemiripan dengan pilgub Sulsel.  
Lantas kapan SK resmi diserahkan?, Anis menyebutkan penyerahan SK masih akan dikondisikan dengan kesiapan pasangan calon, termasuk jadwal deklarasi. "Dukungannya sudah final ke Ilham-Aziz, sisa proses administrasi saja untuk penyerahannya dan akan disesuaikan dengan jadwal deklarasi," kata Anis.
Dengan koalisi keumatan yang akan dibangun, akan memudahkan pemenangan Ilham-Aziz. Sebab, memang memiliki dukungan massa yang riil. "Koalisi ini juga akan jauh lebih solid karena tersebar merata di Sulsel dengan hadirnya PKS dalam barisan pemenangan Ilham-Aziz," tambahnya.
Anis menambahkan, dalam kondisi relatif menurunnya kepercayaan publik terhadap parpol, Ilham-Aziz merupakan figur yang layak dipercaya. Hal itu sudah dibuktikan sejak diberi amanah untuk memimpin.
Sementara itu, Ilham mengapresiasi keputusan PKS bergabung bersama rumah rakyat. "Kalau sudah sekjen yang mengatakan seperti itu, itu sudah sangat luar biasa. Adapun rekomendasi sebenarnya sudah tidak masalah karena itu juga dibutuhkan saat mendaftar di KPU nanti," kata Ilham. (hamsah umar)
 

Sayang Pesantren Ramadan, Garuda-Na MTQ

*Sasar Pemilih Pemula

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) memanfaatkan momen Ramadan untuk menyasar pemilih pemula. Caranya dengan menggelar pesantren Ramadan yang diagendakan berlangsung 1 Agustus mendatang.
Pesantren Ramadan Sayang ini dilakukan oleh DPD Golkar Sulsel, dengan menargetkan sedikitnya 5.000 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Ketua Panitia Pesantren Ramadan, Rusni Kasman menyebutkan peserta pesantren Ramadan ini berasal dari siswa SMA sederajat di Sulsel.
24 kabupaten/kota di Sulsel nantinya diminta untuk mengirimkan perwakilannya mengikuti pesantren Ramadan ini. "Jadi kabupaten kita minta mengirim perwakilan," kata Rusni, Rabu, 25 Juli.
Mengenai tempatnya. DPD Golkar Sulsel belum menentukan tempat yang pasti, namun kemungkinan besar pesantren Ramadan ini akan digelar di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Sulsel sekaligus cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo. Pesantren Ramadan ini akan membahas berbagai hal terkait pendidikan agama bagi kalangan remaja di Sulsel.
Juru Bicara Sayang, Maqbul Halim terpisah menyebutkan bahwa pesantren Ramadan ini dilakukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya pelajar SMA sederajat mengenai Emotional Spiritual Quotient (ESQ), serta mengenai motivasi diri. Sehingga melalui pesantren ini, siswa memiliki kematangan emosi dan spiritual dalam menjalankan segala aktivitasnya. "Kita ingin membangkitkan ESQ dan motivasi kalangan pelajar tingkat SMA sederajat," tandas Maqbul.
Momen Ramadan ini memang dimanfaatkan kandidat gubernur Sulsel melalui partai pengusungnya mencari simpati masyarakat. Selain pasangan Sayang, pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) juga intens menggelar kegiatan Ramadan untuk mencari simpati masyarakat. Bedanya, Garuda-Na melakukannya melalui kegiatan MTQ tingkat remaja.
"Selebihnya sebatas buka puasa serta tarawih bersama dengan masyarakat. Memang Garuda-Na tidak terlalu membuat program khusus selama Ramadan ini," kata Juru Bicara Garuda-Na, Nasrullah Mustamin. (hamsah umar)        

Paksakan Nonparlemen, Garuda-Na Tamat

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) idealnya sudah berbalik arah jika serius ingin bertarung di pilgub Sulsel 2013 mendatang. Jika memaksakan harapan diusung partai nonparlemen, niat baikGaruda-Na ikut andil di pilgub Sulsel bisa saja tamat.
Itu jika melihat kalkulasi dan persentase suara nonparlemen yang belum menentukan dukungan di pilgub Sulsel. Kalau sekadar mengandalkan sebelas parpol nonparlemen yang tersisa, Garuda-Na dipastikan tidak mampu mengumpulkan persentase suara hingga 15 persen termasuk jika dibangun dengan persentase suara Gerindra. Sebelas parpol nonparlemen yang belum menentukan cagub itu hanya memiliki persentase suara 8,16 persen, sementara Gerindra hanya 2,49 persen. Sehingga kalau digabung, hanya mampu mengumpulkan 10,65 persen.
Adapun sekiranya RepublikaN bergabung ke Garuda-Na, dukungan ini juga belum bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan 12,22 persen. Sementara RepublikaN sendiri sudah terang-terangan mendukung pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA). RepublikaN disebut-sebut sudah menandatangani dukungan untuk pasangan ini.
Kalau Garuda-Na ngotot mendapatkan dukungan parpol nonparlemen, pasangan ini harus mampu mengsabotase dukungan 10 parpol nonparlemen yang sudah lebih awal menyatakan dukungan ke Ilham-Aziz. Tanpa sabotase parpol nonparlemen, sudah saatnya Garuda-Na mengumpulkan dukungan KTP untuk bertarung melalui jalur independen.
Anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman menyebutkan bahwa calon yang ingin maju menggunakan parpol nonparlemen harus memenuhi 15 persen dari suara sah pemilu legislatif 2009 lalu. Untuk teknis pencalonan menggunakan partai politik baik parlemen dan nonparlemen, Ziaurrahman menyebutkan KPU Sulsel pekan depan akan mengundang seluruh partai politik untuk mengikuti sosialisasi.
"Tempat dan jadwal pastinya kita belum tetapkan. Tapi pekan depan kita akan melakukan sosialisasi untuk pencalonan melalui partai politik baik pemilik kursi maupun nonparlemen," kata Ziaurrahman.
Sejauh ini, Garuda-Na masih sangat optimis diusung partai nonparlemen kendati nonparlemen yang belum memberikan dukungannya tersisa 11 parpol. Sementara partai yang memiliki kursi di DPRD Sulsel juga sudah tidak memungkinkan memberikan dukungan untuk pasangan ini.
Juru Bicara Ilham-Aziz, Syamsu Rizal menyatakan sepuluh partai nonparlemen yang mendukung IA sudah mengeluarkan rekomendasi resmi ke pasangan ini. Terkecuali kalau belakangan ada partai yang mengeluarkan dua rekomendasi. "Yang jelas 10 partai itu sudah ada di tangan rekomendasinya. Tentu kita sangat yakin partai ini sudah tidak kemana-mana lagi," tandas Ical-sapaan akrab Syamsu Risal. (hamsah umar)  

Persentase Suara 11 Nonparlemen:
Partai Barnas 37.449 (1,00)
Partai Kedaulatan 57.940 (1,54)
Partai Karya Perjuangan 13.220 (0,35)
Partai Matahari Bangsa 42.914 (1,14)
PNBKI 20.348 (0,54)
Partai Patriot 34.748 (1.00)
PKDI 24.963 (0,66)
PIS 19.079 (0,51)
Partai Merdeka 12.733 (0,34)
PSI 19.286 (0,51)
Partai Buruh 21.331 (0,57)
Gerindra 93.545 (2,49)

Total: 397.556 (10,65)

Modal Sosial Tentukan Politik Dinasti

MAKASSAR, FAJAR--Kendati masyarakat Bone disebut-sebut sudah sangat rasional dan cerdas menentukan pemimpinnya dengan melihat figur, namun modal sosial yang dimiliki calon masih sangat menentukan ada tidaknya pengaruh politik dinasti di bumi berjuluk Arung Palakka ini.
Putra mahkota bupati Bone Idris Galigo, Irsan Idris yang merupakan salah satu calon yang diunggulkan memenangkan pertarungan, bisa saja membuat isu politik dinasti di daerah ini menjadi kuat dan berpengaruh. Itu kalau dinasti pemerintahan yang dibangun Idris Galigo selama dua periode ini dianggap memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat Bone.
Direktur Eksekutif Insert Institut, Muh Aris menyebut isu politik dinasti di pemilukada Bone sulit dihindarkan kendati pengaruhnya kecil. Justru karena tokoh yang diunggulkan yakni Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle dan Irsan Galigo masih berasal dari dinasti yang sama sehingga pengaruh politik dinasti dipastikan tetap masih ada.
"Bagi saya, politik dinasti masih mengental, persoalan persentasenya kecil itu bergantung domain lawan. Kalau sekiranya Cicang memiliki modal sosial yang baik di tengah masyarakat, bisa dipastikan bahwa pengaruh orang tuanya yang saat ini masih bupati Bone akan memberikan kontribusi besar bagaimana Irsan meraih dukungan luas masyarakat Bone," jelas Aris.
Kebulatan tekad Irsan untuk bertarung melalui jalur independen dan melawan keputusan partai, menjadi salah satu alasan kuat bahwa pengaruh Idris Galigo di daerah ini masih sangat diperhitungkan masyarakat Bone. Idris juga tidak mungkin memaksakan mendorong putra mahkotanya maju bertarung melawan Golkar kalau tidak merasa memiliki modal sosial yang baik bagi masyarakat Bone.
Selain pengaruh dari Galigo, Cicang juga dipastikan mendapat dukungan luas dari masyarakat Bone, ini bisa dilihat dari hasil pemilu legislatif lalu yang mampu mengantar Cicang duduk sebagai anggota DPRD Sulsel. Meski baru beberapa tahun mengabdi sebagai anggota dewan, kerja-kerja politik Cicang di masyarakat masih sangat diperhitungkan warga Bone dalam menentukan dukungan kepada tokoh mudah Bone ini.
"Sekiranya lawan kuat yang dihadapi Cicang bukan berasal dari dinasti yang sama. Malah pengaruh politik dinasti di Bone akan semakin kental. Tapi karena Fahsar ini juga masih bagian dari keluarga besarnya, pengaruh dinasti memang tidak terlalu besar," tandas Aris. (hamsah umar)

Pengawasan Pilgub Terancam Gagal

MAKASSAR, FAJAR--Proses pengawasan pilgub Sulsel terancam tidak bisa berjalan sesuai harapan. Selain dibebankan mengawasi tahapan pemilu legislatif 2014, pembentukan panitia pengawasan kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (PPL) juga belum bisa dilakukan.
Untuk panwascam dan PPL, Panwaslu Sulsel baru akan menjadwalkan pembentukannya pada Oktober mendatang. Praktis, anggota panwascam dan PPL ini hanya akan mengawasi agenda kampanye kandidat gubernur serta masa pencoblosan hingga perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Padahal, pembentukan panwascam dan PPL idealnya seiring dengan dimulainya tahapan yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan misalnya pemutakhiran data pemilih dan tahapan awal lainnya. Belum lagi, KPU Sulsel sudah menetapkan 9-15 September untuk pendaftaran cagub-cawagub Sulsel. Itu artinya, panitia pengawas sudah mesti bekerja keras mengawasi gerak-gerik kandidat, tim, hingga pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak taat aturan.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menyebutkan belum adanya agenda pembentukan panwascam dan PPL untuk pilgub Sulsel, karena panwaslu terbentur masalah penganggaran atau honor panwascam dan PPL. Dalam aturan Mendagri, masa kerja panwascam dan PPL hanya selama dua bulan. Artinya, pengawas tingkat bawah ini baru akan dibentuk paling cepat tiga bulan sebelum hari H. Kalau dibentuk sekarang, panwaslu tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan honor kepada pengawas level bawah ini. Padahal untuk pilgub Sulsel ini, panwaslu telah mengusulkan alokasi anggaran pengawasan cukup besar hingga Rp90 miliar.
"Panwaslu tidak ingin membentuk pengawas kalau pada akhirnya kita harus mendapat gedung baru di Lapas sana. Aturan mendagri honor yang disediakan untuk pengawas di bawah hanya dua bulan. Sehingga kemungkinan kita baru bentuk pada Oktober," tandas Suprianto.
Suprianto berharap, Mendagri bisa mengeluarkan edaran yang memberi ruang masa kerja panwascam dan PPL lebih dari dua bulan. Kalau pun tidak, panwaslu hanya bisa mengandalkan peran masyarakat membantu panwaslu melakukan pengawasan. "Apalagi panwaslu itu kan sebatas tindak lanjut. Kalau ada laporan masyarakat yang memenuhi syarat dan bisa dibuktikan kita proses," ketus Suprianto. (hamsah umar)