Nonparlemen Berpotensi Beri Dukungan Ganda

MAKASSAR, FAJAR--Sejumlah partai politik (parpol) nonparlemen di Sulsel bermain dua kaki atau memberikan dukungan ganda  terhadap cagub di pilgub Sulsel. Selain merekomendasikan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), juga Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Indikasi adanya sejumlah parpol nonparlemen bermain dua kaki ini melihat jika melihat persentase suara yang dimiliki. Sebelumnya, beberapa parpol nonparlemen seperti PPRN,  PNB, PDP, PKPB, Partai Pelopor, PIB, PPD, PPPI, PPI, PNI Marhaen, Pakar Pangan, lebih awal telah menyatakan dukungan terhadap pasangan Ilham-Aziz di pilgub. Bahkan rekomendasi parpol itu sudah diberikan kepada Semangat Baru itu.
Di pihak lain, pasangan Rudi-Nawir juga mengklaim mendapat dukungan parpol nonparlemen dengan persentase suara hingga 18 persen. Padahal, kalau hanya mengandalkan 11 parpol nonparlemen yang selama ini belum bersikap resmi seperti Partai Barnas, Partai Kedaulatan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, PNBKI, Partai Patriot, PKDI,
PIS, Partai Merdeka, PSI dan Partai Buruh persentase suara partai ini tidak sampai 10 persen.
Itu berarti, beberapa parpol yang selama ini telah menyatakan dukungan terhadap Ilham-Aziz telah bermain dua kaki bahkan ditengarai mengeluarkan rekomendasi ganda. Salah satu partai yang sudah terang-terangan mendukung Garuda-Na adalah Partai Indonesia Baru (PIB). Ketua PIB Sulsel, Saelan Moka beberapa kali telah menandaskan dukungannya terhadap Garuda-Na kendati sejak awal juga telah menyatakan dukungan terhadap Ilham-Aziz.
Tim Ilham-Aziz sendiri menyatakan 11 parpol nonparlemen sudah menyerahkan rekomendasi resmi DPP sejak Juli lalu. Jubir IA, Syamsu Rizal menegaskan parpol tersebut sampai saat ini solid bahkan rajin mengikuti kegiatan yang dilakukan Ilham-Aziz. Sehingga kalau pun Garuda-Na mengklaim sudah mengantongi rekomendasi parpol nonparlemen hingga 18 persen persentase suara, IA yakin dukungan parpol nonparlemen tidak akan bergeser.
Kendati, Syamsu Rizal tidak menepis adanya partai yang cenderung bergeser ke Garuda-Na seperti PIB dan PPRN. "Tapi kan rekomendasinya sudah ada sama kita," lanjut Ketua PMI Makassar ini.
Tim Garuda-Na sendiri jauh ini belum berani melansir parpol nonparlemen yang resmi mendukungnya di pilgub. Tim cagub yang satu ini hanya mengklaim mendapat dukungan parpol nonparlemen dengan persentase suara hingga 18 persen. Rudi-Nawir baru bersedia melansir parpol pengusung saat pendaftaran dilakukan 13 September mendatang. "Intinya cukup untuk mendaftar di KPU," kata tim Garuda-Na, Chalik Suang. (hamsah umar)

Sekjen PDS Gugat Dukungan di Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan DPD Partai Damai Sejahtera (PDS) Sulsel terhadap pasangan cagub Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) di pilgub Sulsel, dipersoalkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDS, Rimhot Turnip, bahkan menyebut dukungan PDS di pilgub tidak legal.
DPP PDS yang saat ini terlibat konflik internal memang mengakibatkan dualisme kepengurusan. Hasil munaslub PDS April 2012 lalu menetapkan Hulman Thamrin Simanjuntak sebagai Ketua Umum, sementara di pihak lain Denny Tewu juga masih mengklaim sebagai Ketua Umum PDS kendati dalam struktur kepengurusan Denny sudah dikeluarkan berdasar hasil munaslub.
Merasa sebagai struktur kepengurusan partai yang sah, Sekjen DPP PDS secara khusus ke Makassar untuk mempersoalkan dukungan DPP PDS yang dikeluarkan Denny Tewu kepada pasangan Sayang di pilgub 2013 mendatang. "Karena masalah ini masih berproses, maka rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendukung cagub tertentu di Sulsel itu tidak sah," kata Turnip,  didampingi pengurus DPP PDS lainnya, Kristopel EH Sitompul (Wasekjen), Pdt Budiman (Korwil Sulsel) dan PM Sipahutar, Selasa, 28 Agustus.
Selain menegaskan rekomendasi DPP PDS yang dikeluarkan Denny ilegal, Turnip juga menyatakan bahwa kepengurusan DPD PDS Sulsel berdasarkan SK DPP PDS, nomor: 053/SK/DPP.PDS/III/2012 sudah memberhentikan kepengurusan DPW PDS Sulsel di bawah Ketua Mathius Timang, Sem JJ Rakinaung (Sekretaris) dan Johnny F Tumbelaka (bendahara). Sebagai gantinya, DPP mengangkat Jack Sardes Thanduk (ketua), Yunus Ramba (sekretaris), dan Hernest L (bendahara).
"Kami minta KPU tidak menerima rekomendasi atau SK PDS untuk pasangan calon di pilgub Sulsel sebelum ada keputusna hukum yang berkekuatan hukum tetap. Kalau sekiranya KPU memaksakan untuk menerima dukungan PDS terhadap calon tertentu itu, maka harus adil atau menerima dua kubu yang ada. Saya juga minta kader PDS di Sulsel untuk tetap taat pada aturan partai," tandas Turnip.
Bahkan sekiranya kisruh internal DPP PDS belum ada kepastian hingga masa pendaftaran cagub Sulsel yang dijadwalkan berlangsung 9-15 September, Sekjen DPP PDS ini minta agar PDS Sulsel lebih baik tidak mendukung alias netral di pilgub Sulsel. Kendati PDS menyadari partai ini memiliki kepentingan untuk mendukung atau terlibat dalam setiap momen politik di Indonesia termasuk Sulsel. "Kita sebenarnya sudah punya kandidat yang layak diusung di pilgub. Karena itu kita berharap segera ada ketetapan resmi," lanjut Turnip tanpa menyebut kandidat dimaksud.
Koordinator Wilayah DPP PDS untuk Sulsel, Pdt Budiman menambahkan, pengurus PDS saat ini masih dalam proses hukum di MA, sehingga dinyatakan status quo. Dalam posisi demikian, tidak dimungkinkan adanya dukung mendukung di pemilukada setiap jenjang, apalagi oleh pengurus yang sudah diganti.
"Kami ada di Sulsel dalam rangka konsolidasi menjelang verifikasi parpol peserta pemilu 2014. Namun kami baca di media, PDS mendukung kandidat tertentu. Kami tegaskan bahwa dukungan itu tidak benar, sehingga KPU tidak boleh menjadikannya dasar sebagai pengambilkan keputusan dukungan PDS di pilgub dan pemilihan kepala daerah di tempat lain secara nasional," tegasnya. (hamsah umar)          

Diunggulkan, Bur-Nojeng Ogah Sesumbar

*Ajak Kompetitor Sipakalabbiri

MAKASSAR, FAJAR--Diunggulkan survei memenangkan suksesi pemilukada Takalar tidak membuat pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim merasa di atas angin. Bahkan dia tetap mempersiapkan diri untuk siap kalah di pemilukada Takalar Oktober.
Saat menyempatkan diri ke redaksi Harian FAJAR, Bur bercerita kalau dia dan pasangannya tidak ingin terbawa emosi kemenangan. Makanya, dia mengajak wakilnya, tim dan pendukungnya untuk tidak terbawa euforia memenangkan pertarungan. Dengan cara seperti ini, dirinya dan timnya siap untuk menerima hasil pencoblosan yang dijadwalkan berlangsung 4 Oktober mendatang.    
Di FAJAR, Bur didampingi tim suksesnya seperti Idris Leo, Salahuddin, Baharuddin Rangga diterima Wakil Kepala Redaksi FAJAR, Uslimin, Redaktur Budaya Basri, dan Redaktur Politik Yusuf Said. Juga hadir Komisaris Utama Harian Rakyat Sulsel, Subhan Alwi.
Belakangan ini, kandidat bupati Takalar sama-sama menegaskan untuk memenangkan pertarungan satu putaran, dan tidak satu pun kandidat yang mempersiapkan diri kalah sehingga ketika kenyataan menempatkan dia kalah, bisa dipastikan mereka sulit menerima kekalahan. Padahal politik kata legislator Golkar DPRD Sulsel ini tidak memakai perasaan semata, tapi perlu hitung-hitungan dalam memenangkan pertarungan.
Bur-Nojeng juga ogah sesumbar untuk memenangkan pertarungan satu putaran sebagaimana optimisme kandidat lainnya. Apalagi jumlah pasangan calon yang akan bertarung di daerah ini adalah tujuh pasangan calon. Banyaknya calon yang maju ini yang membuat Bur-Nojeng tetap merendah dan tidak ingin over convidence kendati menjadi pasangan yang paling diunggulkan menang. "Mau satu putaran atau dua putaran saya tidak mau menarget. Yang penting Bur-Nojeng menang," tandas Burhanuddin.
Terhadap suasana politik di Takalar yang semakin memanas, dimana kandidat dan timnya sudah ada yang mulai menggunakan cara-cara kotor, Bur mengajak semua kompetitornya dan timnya untuk menjunjung tinggi budaya sipakatau dan sipakalabbiri. Karena cara-cara kotor untuk meraih dukungan masyarakat atau menjatuhkan lawan bukan merupakan budaya orang Takalar yang menjunjung tinggi sifat saling menghargai.
Termasuk mengharapkan agar tidak ada intervensi pemerintah terhadap aparat di bawah untuk memaksakan dukungan terhadap calon tertentu. Pasalnya ada indikasi aparat dan pegawai negeri sipil seperti guru mulai mendapat intervensi untuk mendukung calon tertentu. Bur-Nojeng berharap komitmen bupati Takalar, Ibrahim Rewa untuk tidak memobilisasi PNS mendukung menantunya menjadi komitmen bersama.
Bur juga banyak menyampaikan gagasannya terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun Takalar lebih maju ke depan mulai dari masalah pertanian, SDM, pengairan, pariwisata, industri, investasi dan berbagai aspek pembangunan lainnya. Untuk sektor pariwisata misalnya, Bur menegaskan potensi wisata butuh sentuhan dan penataan sehingga objek wisata Takalar ini benar-benar merefresentasikan objek wisata pada umumnya, seperti perlu fasilitas wisata mulai penginapan hingga toilet umum. (hamsah umar)
   

Netral Tapi Arahkan Dukungan ke IA

*Rakernas Hikma Perjuangkan Enrekang Kabupaten Massenrempulu

MAKASSAR, FAJAR--Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) ingin mengikuti jejak Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), yang menegaskan tidak akan berpolitik pada momen politik yang ada.
Sikap untuk tidak berpolitik alias netral di pilgub atau pun dipemilukada Enrekang ini menjadi sikap politik Hikma pada Perayaan HUT Akbar ke-75 Silaturahmi Internasional dan Rakernas II serta halal bihalal Hikma di Grand Clarion & Convention, Senin, 27 Agustus.
Pertemuan yang dihadiri ribuan warga Massenrempulu baik yang ada di tanah air maupun yang selama ini berkiprah di luar negeri seperti Singapura dan Hongkong, dihadiri Ketua Dewan Pembina Hikma Beddu Amang, Ketua DPP Hikma Ariefuddin Pangka, Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, Ketua DPW Hikma Sulsel Ridwan J Silamma, DPC Hikma Makassar Ruslin Tabi, Ketua Umum BPP KKSS  H Abdul Rivai, serta CEO FAJAR Grup Alwi Hamu.
"Pada kegiatan PSBM direkomendasikan bahwa KKSS tidak ikut pilkada daerah maupun provinsi. Jadi Hikma tidak berpolitik tapi warganya silahkan berpolitik," tegas Ketua DPP Hikma, Ariefuddin Pangka.
Ariefuddin mempersilahkan anggota Hikma untuk berpolitik sesuai dengan hati nurani masing-masing asal tidak membawa-bawa Hikma, dalam mendukung calon tertentu. Meski menegaskan tidak berpolitik pada pilgub Sulsel dan pemilukada Enrekang mendatang, Hikma tetap cenderung mengarahkan anggotanya untuk memilih pasangan Semangat Baru, Ilham-Aziz di pilgub mendatang.        
Dia kemudian melanjutkan bahwa semua warga Massenrempulu sudah mengetahui siapa yang pantas menjadi pilihan pada pilgub mendatang, terkhusus ketika harus memilih sesamanya warga Massenrempulu. "Pak Beddu Amang saja Golkar, tapi yakin ke Aco (Ilham)," tambah Ariefuddin.
Kecondongan warga Massenrempulu mendukung Ilham-Aziz di pilgub Sulsel mendayang ini juga terasa dengan memutar video klip islami Ilham-Aziz berjudul Assalamu Alaikum. Lagu video klip ini bahkan menggema dan menjadi sambutan bagi Ilham saat memasuki tempat pertemuan berlangsung.
Dalam Rakernas II Hikma ini, Ilham yang juga cagub Sulsel mendapat kesempatan istemewa untuk memberikan sambutan selaku wali kota Makassar. Ini pula yang dijadikan momen Ilham untuk mengajak warga Massenrempulu membangun kebersamaan ke depan. Prinsip Tobana yakni tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasihati harus menjadi dasar bagi warga Massenrempulu dalam membangun kebersamaan.
"Saya harapkan Tobana ini menjadi komitmen kebersamaan kita. Insya Allah Tobana akan jadi dorongan Semangat Baru untuk berbuat lebih baik ke depan," kata Ilham.
Di hadapan ribuan warga Massenrempulu, Ilham juga mengajak tokoh untuk melahirkan gagasan brilian dalam rangka membawa Enrekang lebih maju. Ini kata dia menjadi era bagi warga Enrekang untuk memanfaatkan kesempatan di berbagai bidang baik pemerintahan, dunia usaha. Bahkan sudah saatnya warga Enrekang memikirkan seperti apa kontribusi warga Massenrempulu dalam memajukan bangsa Indonesia.
Peran warga Massenrempulu di Sulsel sudah sangat terlihat. "Kalau kita ke kantor balai kota, kita ketemu wali kota orang Enrekang, kalau kita ke bank (BTN) kita juga ketemu direktur orang Enrekang, dan Insya Allah di kantor gubernur mendatang kita akan ketemu gubernur orang Enrekang," urai Ilham.

Perjuangkan Enrekang Kabupaten Massenrempulu
Dalam Rakernas II Hikma ini, setidaknya ada beberapa poin penting yang akan jadi rekomendasi yang selama ini memang sudah menjadi agenda perjuangan warga Massenrempulu. Salah satu perjuangan penting warga Massenrempulu adalah melakukan perubahan nama kabupaten Enrekang menjadi kabupaten Massenrempulu.
Begitu juga, Hikma ingin memperjuangkan warga Massenrempulu diakui sebagai salah satu etnis di Sulsel. Pengakuan etnis Massenrempulu di Sulsel kata Ariefuddin sangat pantas karena daerah ini memiliki bahasa, pahlawan, budaya, kuliner dan semacamnya. "Pantas Massenrempulu jadi etnis di Sulsel. Karena itu, kita akan bentuk tim yang akan bekerja terus sampai Massenrempulu jadi etnis," tambah Ariefuddin.
Ketua Panitia Rakernas II Hikma, Ruslin Tabi menambahkan, dua gagasan Hikma ini menjadi perjuangan yang harus diwujudkan ke depan. Gagasan ini hanya bisa direalisasikan cepat kalau semua pihak seperti legislatif, eksekutif, dan tokoh Enrekang bersatu untuk memperjuangkannya.
Dalam Rakernas II Hikma ini, juga ada launching kamus Bahasa Indonesia-Massenrempulu. Begitu juga Hikma ingin program peduli terus dikembangkan. Di Makassar, salah satu kawasan yang diketahui padat warga Massenrempulu adalah Jalan Abubakar Lambogo dan Tamamaung.
Terhadap berbagai agenda perjuangan Hikma terhadap Massenrempulu ini, Hikma akan menggelar berbagai kegiatan seperti gelar idol Hikma dengan memperlombakan lagu Massenrempulu, serta berbagai kegiatan lain. (hamsah umar)                    

DPP PAN: Rekomendasi PAN Belum Resmi

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa menyebut partai berlambang matahari terbit ini belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendukung cagub di pilgub Sulsel 2013.
Pengakuan terbaru Hatta ini dikutip Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PAN, Andi Yuliani Paris. Kepada FAJAR, Yuliani mengungkap kalau beberapa hari sebelum Idulfitri, dirinya bertemu dengan Hatta dan mempertanyakan mengenai rekomendasi PAN untuk pilgub Sulsel utamanya terkait SK dukungan yang sempat beredar untuk mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
Dalam pertemuan Yuliani dengan Hatta itu, besan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengungkap kalau SK yang sempat beredar tersebut adalah rekomendasi yang dimunculkan PAN saat nama pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), belum masuk daftar cagub Sulsel yang diusulkan DPW PAN Sulsel ke DPP. Hatta tidak menepis ada rekomendasi yang sempat dimunculkan. Namun itu tadi, sebelum pasangan Ilham-Aziz masuk daftar cagub yang diusul PAN ke DPP.
"Saya pernah bertemu langsung dengan Pak Hatta. Menurut penjelasannya, rekomendasi yang beredar itu keluar sebelum Ilham-Aziz termasuk cagub yang diusulkan DPW PAN Sulsel," kata Yuliani.
Karenanya, Yuliani beranggapan bahwa sejauh ini partai yang didirikan tokoh reformasi Indonesia, Amien Rais ini belum memiliki dukungan resmi untuk pilgub Sulsel mendatang. Beberapa bulan lalu, DPW PAN Sulsel melansir SK DPP PAN untuk mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) sebagai pasangan cagub Sulsel 2013 mendatang.
Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi yang dikonfirmasi terpisah menegaskan DPW PAN Sulsel saat ini tetap berpatokan pada rekomendasi yang pernah difaks DPP PAN ke PAN Sulsel beberapa bulan lalu, apalagi SK rekomendasi tersebut sudah ada di tangan dalam bentuk aslinya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menepis kalau pengusulan cagub Sulsel ke DPP PAN dilakukan secara bertahap atau ada yang diusul lebih awal seperti penjelasan Yuliani Paris. DPW PAN Sulsel kata dia mengusulkan cagub Sulsel ke DPP secara bersamaan yakni Syahrul Yasin Limpo dan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA). Tapi kalau yang memberi pernyataan langsung dari Hatta, Kahfi menegaskan bahwa pernyataan resmi Hatta itulah yang resmi nantinya.
"Tidak benar proses yang kita lalui seperti itu. Pengusulan cagub dari DPW Sulsel ke DPP kita lakukan secara bersamaan yakni dua calon yaitu Syahrul dan pasangan Ilham-Aziz. Saat itu, Pak Syahrul malah belum ada pasangannya," kata Kahfi.
Kahfi menegaskan, PAN adalah organisasi politik sangat modern sehingga mekanisme partai termasuk dalam penjaringan cagub Sulsel tidak dilakukan begitu saja. "Partai modern itu punya mekanisme dan itu yang dilakukan. Setelah kita proses dan ajukan dua calon bersamaan, lahirlah rekomendasi dari DPP," tandas Kahfi.
Kahfi bahkan menegaskan penyerahan SK dukungan PAN terhadap Sayang tinggal menunggu perintah dan petunjuk DPP PAN. Sejauh ini, PAN memang belum menetapkan jadwal resmi untuk menyerahkan dukungan tersebut karena masih menunggu petunjuk resmi Hatta Rajasa. (hamsah umar)