DPRD Sulsel Panggil Penimbun Buloa

MAKASSAR, FAJAR--Kasus penimbunan pesisir pantai di Kelurahan Buloa Makassar masih menjadi perhatian Komisi B DPRD Sulsel. Bahkan, komisi ini berencana memanggil pengusaha yang menimbun pantai Buloa, aparat kelurahan, camat, BPN dan pihak terkait lainnya, Senin, 3 September.
Agenda menghadirkan aparat terkait serta pengusaha yang melakukan penimbunan di Buloa itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Sulsel, Kadir Halid. Dia menyatakan, pemanggilan ini guna menindaklanjuti tuntutan nelayan dan warga Buloa agar aktivitas penimbunan laut di Buloa ini dihentikan karena berdampak atau merugikan warga utamanya para nelayan.
"Kita sudah jadwalkan untuk memanggil pihak-pihak terkait termasuk pengusaha yang melakukan penimbunan, untuk dimintai penjelasan mengenai persoalan ini pada Senin (hari ini). Kita berharap, pihak yang kita panggil ini bisa datang dan memberikan penjelasan soal penimbunan laut di Buloa ini," kata Kadir Halid.
Kadir berharap, setelah DPRD Sulsel melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, ada solusi yang tepat untuk menjawab keluhan dan kekhawatiran warga Buloa selama ini, utamanya para nelayan yang merasa terancam mata pencahariannya akibat reklamasi pantai ini. Pasalnya, penimbunan laut ini dipastikan bakal menutup akses keluar masuk perahu nelayan untuk melaut, karena akses keluar masuk nelayan juga tertimbun akibat penimbunan itu.
Terhadap kekhawatiran pihak pengusaha menolak hadir di DPRD Sulsel, Kadir menegaskan dewan akan terus melakukan pemanggilan hingga berulang kali. Tidak ada alasan pihak terkait maupun pengusaha untuk tidak memberikan klarifikasi atas keluhan masyarakat di Buloa. "Kami tidak ingin ada pihak yang mau membangkang apalagi yang memanggil adalah institusi pemerintah," tandas Kadir.
Sebelumnya, puluhan warga dan nelayan Buloa melakukan demo di DPRD Sulsel menolak aksi penimbunan laut di Buloa. Komisi B DPRD Sulsel sudah melakukan peninjauan ke lokasi, namun baru kali ini berkesempatan memanggil pemerintah termasuk pengusaha. Terhadap aksi penimbunan laut ini, Kadir sepakat dengan tuntutan warga dan nelayan agar penimbunan laut yang sudah diprotes warga sejak 2008 ini dihentikan secara menyeluruh. (hamsah umar)
   
     

SBY Terkesan Tagline Semangat Baru

*Anas Pastikan Hadiri Deklarasi IA

MAKASSAR, FAJAR--Tagline Semangat Baru yang dipopularkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), begitu terkesan di hati Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Buktinya, saat menerima kunjungan pengurus dan kader Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) di kediaman pribadinya Puri Cikeas, Jumat, 31 Agustus, SBY meminta agar kader dan pengurus Pakar Pangan yang resmi bergabung menjadi sayap Partai Demokrat akan menjadi semangat baru di Demokrat.
Pakar Pangan resmi menjadi amunisi baru Demokrat setelah bergabung sebagai sayap partai bernama Bakti Karya Perjuangan Demokrat (BKPD). Keputusan bergabung menjadi saya merupakan amanah Rapimnas yang dilaksanakan di Bali, April 2011.
“Kami menyambut keputusan Pakar Pangan dengan senang hati dan tangan terbuka. Pakar Pangan akan menjadi amunisi baru bagi Demokrat dalam memperjuangkan amanah rakyat sekaligus saya yakin menjadi semangat baru bagi kita semua,” ungkap SBY.
Hadir Ketua Umum Pakar Pangan, Jend Purn  H Yasin, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan 24 pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Pakar Pangan se-Indonesia. SBY didampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Sekjen DPP, Edhy Baskoro Yudhoyono serta Sekretaris Dewan Pembina, Andi Mallarangeng.
Usai pertemuan, Anas Urbaningrum memastikan akan menghadiri Deklarasi IA di lapangan Karebosi, Jumat, 7 September. Menurut Anas, deklarasi IA tersebut merupakan salah satu momentum penting untuk menunjukkan dukungan rakyat terhadap pasangan nasionalis-religius.
Pasangan ini menjadikan hari Jumat sebagai momen penting dalam setiap agenda penting Ilham-Aziz selama proses pilgub berjalan. IA mengawali deklarasi pasangan di Masjid Al-Aqsa pada Jumat, 10 Februari. Menyusul deklarasi bersama partai pengusung yang juga digelar Jumat, 7 September, serta pendaftaran sebagai cagub di KPU Sulsel, Jumat, 14 September. "Hari Jumat menjadi agenda penting bagi IA, makanya deklarasi kemudian pendaftaran juga dilakukan Jumat," kata Jubir IA, Selle KS Dalle.      (hamsah umar)

Akmal Interview Televisi Al-Jazeera

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin berkesempatan melakukan jumpa pers sekaligus wawancara dengan televisi ternama Qatar, Televisi Al-Jazeera. Interview dengan televisi ternama ini dilakukan di Turki.
Akmal dan sejumlah elit DPW PKS Sulsel serta pimpinan DPD PKS Sulsel melakukan kunjungan atau ke sejumlah negara timur tengah, dalam rangka mempelajari strategi politik dalam memenangkan sebuah pemilihan umum. Daerah yang dikunjungi seperti Casablanca, Maroko, dan Istambul Turki.
Di Turki, Akmal dan rombongan melakukan pertemuan dengan Pengurus Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, yang kemudian dilanjutkan dengan jumpa pers dengan televisi Al-Jazeera yang memang datang khusus dari Qatar.  Di Maroko PKS silaturahmi dengan Kedubes RI Maroko serta pertemuan dengan  Menteri Sosial Maroko yang kebetulan Kader Partai Keadilan dan Pembangunan.
"Di Casblanca Maroko dan Istanbul Turki kita berdiskusi dan belajar memenangkan pemilu dengan Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko dan Turki," kata Akmal.
Partai yang dijadikan sasaran studi strategi pemenangan pemilu ini adalah partai yang memang cukup besar di negara itu bahkan menjadi partai pemenang pemilu. Rencananya, Akmal dan elit PKS se-Sulsel bari akan kembali ke tanah air pada Sabtu, 8 September mendatang. (hamsah umar)

Jack: PDS Sulsel Lebih Baik Cari Aman

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPW PDS Sulsel, Jack Sardes Thanduk (versi Hulman Thamrin Simanjuntak) mengajak kader PDS Sulsel untuk tidak memperuncing masalah karena kisruh internal, apalagi menyebut kader bukan bagian dari PDS.
Kader PDS yang masih berdiri di kubu Denny Tewu sebagai Ketua DPP PDS dan Matius Timang sebagai Ketua DPW PDS Sulsel, harus tetap dewasa menyikapi kisruh internal yang terjadi. "Kita perlu pendewasaan menuju jalur yang benar, Turnip adalah pendiri PDS di Jakarta dan masih tetap pengurus PDS sekarang ini," kata Jack, Jumat, 31 Agustus.
Jack menyesalkan statement Wakil Ketua DPW PDS Sulsel, Paulus Tandiongan yang menyebut Turnip Cs bukan pengurus PDS. Bahkan kalau mengacu perkembangan partai, hasil munas Manado 2009 lalu telah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Makanya ada munaslub di Jakarta April 2012 lalu, yang kemudian menetapkan Hulman Ketua DPP PDS," urai Jack.
Gugatan yang diajukan Denny Tewu bahkan tidak pernah dimenangkan PTUN, bahkan kasasi yang ditempuh Denny Tewu belum ada putusan resmi saat ini. Namun, niet ontvankelijke verklaard (NO) atau kasasi tidak dapat diterima sudah turun dari Mahkamah Agung (MA). "Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat akan ada perubahan besar karena kasasi Denny ditolak. Meski yang baru turun NO-nya saja," sebut Jack.
Makanya, Jack mengajak kader PDS Sulsel utamanya yang saat ini berstatus sebagai anggota dewan agar lebih baik mencari aman dalam menyikapi kisruh internal PDS, termasuk memerhatikan instruksi Sekjen DPP PDS, Turnip agar tidak mendukung cagub tertentu sebelum ada kejelasan kepengurusan PDS di DPP yang sah.
"Karena kalau mereka nanti kalah, pada akhirnya juga akan cari aman untuk mengamankan kursinya. Jadi dewasa saja menyikapi ini demi PDS ke depan. Kami yang telah ditunjuk sebagai Ketua DPW PDS Sulsel masih tetap menganggap teman-teman di Sulsel sebagai kader PDS," sebut Jack.
Jack bahkan mengungkap, DPP PDS yang dipimpin Hulman telah meminta kantor DPP PDS yang ditempati Denny untuk dikosongkan, dan menghentikan segala aktivitas mengatasnamakan PDS. (hamsah umar)

Anwar: Panwaslu Wajo Belum Maksimal

*Politisasi PNS Wajo

MAKASSAR, FAJAR--Kinerja anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Wajo belum maksimal. Penilaian itu disampaikan sendiri anggota Panwaslu Sulsel, Anwar.
Belum maksimalnya kinerja Panwaslu Wajo dalam menjalankan tugasnya itu terkait dalam upaya investigas terjadinya mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajo yang diharuskan memberikan surat pernyataan untuk mendukung cagub petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru.
Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi jadwal pendaftaran cagub Sulsel di kantor KPU Sulsel, Jumat, 31 Agustus, Anwar dengan tegas menyebut Panwaslu Wajo belum maksimal terkait laporan politisasi PNS di Wajo. "Panwaslu Wajo belum maksimal, tapi itu karena saat ini ada kesibukan melakukan perekrutan anggota panwaslu kecamatan (panwascam)," kata Anwar.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, sejumlah PNS di Wajo diwajibkan untuk mencari dukungan minimal 20 orang terhadap kandidat gubernur dan cabup Wajo tertentu. Politisasi PNS ini bahkan tidak sekadar dilakukan dalam bentuk instruksi tapi dilakukan dengan menyiapkan format pernyataan dukungan dengan jumlah orang yang direkrut. Bahkan politisasi PNS ini diperintahkan langsung oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) ke Panwaslu Sulsel dan Panwaslu Wajo, namun hasilnya tetap saja belum ada kejelasan.
Anwar menyatakan, sejauh ini Panwaslu Wajo belum pernah memberikan laporan mengenai hasil investigasi politisasi PNS di Wajo yang terjadi beberapa bulan lalu. Kendati, sejak politisasi PNS di Wajo mencuat, Anwar menyebut politisasi PNS stagnan. Tidak ada lagi gerakan untuk meminta PNS memberikan surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu, begitu juga keharusan merekrut dukungan.
Panwaslu Sulsel berharap setelah pelantikan anggota panwascam di Wajo dilakukan pada September nanti, Panwaslu Wajo sudah bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sudah dibantu aparat panwascam. Paling tidak, Panwaslu harus berani menindak PNS yang membandel dengan meniru langkah tegas yang dilakukan Panwaslu Takalar yang membeber PNS yang tidak netral.   (hamsah umar)