Gerakan Rp5.000 untuk IA

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan publik Sulsel terhadap Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) tidak sebatas dukungan politik, juga dalam hal materi berupa fundraising berupa sumbangan dana kampanye.
Community Ilham-Aziz (CIA) salah satunya yang melakukan Gerakan Rp5.000. Gerakan ini bentuk dukungan dan penggalangan partisipasi publik terhadap IA. Jadi, tidak hanya berjuang memenangkan, tetapi juga memberikan sumbangan dana meski nilainya kecil.
"Pendukung IA itu banyak dari rakyat kecil dan tetap mau berkontribusi, mau berpartisipasi untuk membantu kandidatnya," ujar Amal Bakti, penggagas fundraising Rakyat untuk IA, Selasa, 4 September.
Fundraising akan digelar di setiap kabupaten dan rumah rakyat termasuk di Jakarta. "Di Jakarta juga banyak pendukung IA yang mau berpartisipasi. Acara ini akan memfasilitasi mereka," tambah mahasiswa asal Sulsel yang tengah menimba ilmu di Jakarta ini.
Gerakan ini merupakan bagian dari pembelajaran politik dalam rangka mendorong partisipasi rakyat dalam pilgub. Selain itu, juga untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kecil untuk berpartisipasi khususnya pendukung IA. "Kami tidak melihat dari sisi jumlah, tetapi orang kecil pun yang ingin berpartisipasi kita beri ruang," tambahnya.
Ketua CIA, Sukmono Kumba menambahkan, idealnya politik itu bottom up, dari bawah.  Karena itu, idealnya adalah mendorong partisipasi publik terhadap kandidatnya. Bukan  hanya dukungan suara, tetapi juga dukungan yang lain karena sudah terbangun kesadaran  akan hadirnya pemimpin yang berkualitas.
CIA ingin politik yang partisipatif, bukan politik yang transaksional, dimana kandidat terpilih hanya karena membeli suara rakyat.
Mantan Ketua PB HMI ini berharap gerakan ini bisa dibantu dan diikuti masyarakat Sulsel lainnya. Karena dengan membantu berarti membantu perjuangan untuk kesejahteraan  masyarakat. "Kandidat itu punya kewajiban untuk membina rakyat secara politik dengan proses-proses yang baik dan benar dan itu dibangun dari bawah. Bukan dengan cara-cara intimidatif dan destruktif karena itu merupakan cara-cara orde baru," imbuhnya.
Pilgub kali ini, kata Sukmono, sudah yang kedua kalinya digelar secara langsung oleh rakyat, karenanya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Hal itu penting agar proses demokrasi ada kemajuan. Jadi ada proses pembelajaran dari setiap ajang pemilihan.
"Jika pola-polanya tetap sama dengan pilgub  sebelumnya, berarti tidak ada kemajuan. Demokrasi kita berarti tidak maju. Dan itu berarti kegagalan parpol dan kegagalan gubernur sebagai pembina politik," tegasnya. (hamsah umar)

Aspanji Bertekad Jadi Lokomotif Ekonomi Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Pengurus DPD Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Sulsel, siap menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Sulsel ke depan.
Harapan untuk bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Sulsel ini menjelang Musyawarah Provinsi III (Musprov) yang akan dilaksanakan pada, Minggu, 9 September  mendatang. Musprov akan diikuti sekitar, 120 orang pengurus DPC Aspanji se-Sulsebar dari 30 DPC. Salah satu harapan dari musprov ini akan menjadikan Aspanji sebagai lokomotif pembangunan perekonomian daerah.
Selain akan membahas mengenai program yang akan dilakukan Aspanji ke depan utamanya dalam rangka menjadikan organisasi ini sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, musprov juga akan menjadi ajang untuk memilih ketua baru.
Saat ini, setidaknya ada tiga pengurus Aspanji yang menyatakan siap untuk memimpin Aspanji ke depan. Selain Ketua DPD Aspanji Sulsel, Bahar Ngitung yang kembali akan maju mencalonkan diri, dua pengurus yang akan menantangnya adalah Chalik Suang serta Muhammad Talal Ahmad. Untuk bisa mencalonkan diri, harus mendapat dukungan minimal 30 persen dari pengurus DPC Aspanji.
Musprov Aspanji ini  bertepatan dengan deklarasi akbar pasangan bakal calon Gubernur  Sulsel, Sayang. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan membuka musprov ini. Ketua Panitia Musprov, Agussalim Saleh menyatakan musprov akan digelar di Hotel Grand Clarion Makassar. "Dalam musprov nantinya ada 3 pengurus Aspanji yang sudah menyatakan siap maju," kata Agussalim.
Musprov akan dihadiri Ketua Umum Aspanji Aip Syarifuddin. Aspanji mengajak para anggota Aspanji untuk ikut ambil andil dalam pembangunan daerah, dan hal itu sudah menjadi kewajiban seluruh anggota Aspanji.
Yang jelas dalam musprov kali ini, yang bertemakan jadikan Aspanji sebagai lokomotif pembangunan ekonomi bagi daerah, dan ini merupakan sikap moral Aspanji dalam membangun perekonomian di Sulsel. (hamsah umar)

Garuda-Na Dibayangi Dukungan Ganda

MAKASSAR, FAJAR--Dibayangi dukungan ganda parpol pengusung Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinring (Garuda-Na), tidak membuat pasangan ini khawatir dengan dukungan ganda.
Pasangan cagub Sulsel di pilgub mendatang ini optimis rekomendasi parpol nonparlemen yang akan mengusung Rudi-Nawir di pilgub mendatang, adalah yang sah berdasarkan ketentuan yang ada. "Kita tidak pungkiri asumsi sebagian masyarakat yang melihat akan ada dukungan ganda, tapi kami tidak khawatir dengan itu karena kita percaya rekomendasi yang kita peroleh adalah sah," kata tim Garuda-Na, Chalik Suang, Selasa, 4 September.
Pasangan ini sangat yakin dengan persentase suara yang disyaratkan KPU untuk bisa mendaftar. Apalagi, sejauh ini Garuda-Na telah mengantongi dukungan parpol berdasarkan persentase suara hingga 18 persen.
Selama ini, tim Garuda-Na sepakat untuk tidak membuka parpol mana saja yang telah menjadi bagian pengusung pasangan ini di pilgub mendatang. Chalik tidak ingin ada pihak yang memengaruhi parpol pengusungnya itu. "Kita tidak ingin apa yang pernah dialami Pak Prabowo pada pilpres lalu terulang. Partai yang tadinya mendukung dia tarik diri," tambahnya.
Jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin terpisah menyatakan parpol pengusung Garuda-Na diharapkan tidak ada yang memberikan dukungan ganda. "Kalau pun ada dukungan ganda parpol pengusung, itu adalah kewenangan KPU Sulsel untuk mana yang berhak dan tidak," kata Nasrullah.
Tentu saja, proses verifikasi KPU Sulsel terhadap parpol yang memberikan dukungan ganda atau dualisme itu, harus mengaju aturan dan perangkat yang ada. Parpol yang ada dukungan ganda akan mengacu pada keputusan resmi DPP sedang yang dualisme mengacu pada Depkum HAM. (hamsah umar)

Pembatalan Debat Atas Permintaan Sayang

MAKASSAR, FAJAR--Pembatalan debat cagub Sulsel yang sejatinya digelar Jumat, 14 September ternyata dilakukan atas permintaan tim Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang). Alasan cukup rasional karena sejauh ini belum ada calon yang sudah resmi ditetapkan KPU Sulsel.
"Bukan dibatalkan, tapi dipindah dalam waktu sedikit lama. Menurut panitia, itu diminta tim Sayang karena dia melihat belum saatnya debat dilakukan karena belum ada yang resmi calon karena belum ada penetapan KPU," kata Humas Panitia Dies Natalis Unhas ke-56 Unhas, M Iqbal Sultan, Selasa, 4 September.
Debat ini kurang etis digelar sebelum resmi menjadi cagub. Bagi Unhas, alasan tersebut sangat rasional karena kalau digelar, sementara kandidat yang diundang debat tidak lolos verifikasi di KPU malah akan membuat citra debat tersebut kurang baik. Sehingga panitia pun memutuskan untuk mengambil jalan tengah dan menyesuaikan dengan agenda KPU yang baru dilakukan Januari 2013 mendatang.
"Tidak etis kalau sudah debat sementara belum resmi jadi calon. Penundaan ini memang sangat rasional dan akademis. Kita tentu akan bentuk panitia lain yang tetap dikoordinir oleh FISIP Unhas," tambah Iqbal.
Jubir Sayang, Henny Handayani menyatakan tawaran tim Sayang agar debat cagub tersebut diundur karena jadwal yang ditetapkan Unhas tersebut bersamaan dengan agenda pasangan ini mendaftar di KPU Sulsel pada 14 September mendatang. Sayang pada saat itu banyak kesibukan bahkan mulai pukul 09.00 hingga selesai mendaftar.
"Sebenarnya bukan karena sudah ada calon yang ditetapkan KPU atau tidak, tapi itu bertepatan dengan jadwal kita mendaftar di KPU Sulsel. Pak Syahrul itu mulau pukul 09.00 Wita sudah sibuk seperti pamit dengan orang tua, konsolidasi dengan Agus hingga pendaftaran di KPU," kata Henny.
Jubir Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Nasrullah Mustamin menyatakan sejauh ini pihak Unhas belum pernah ada komunikasi dengan Garuda-Na maupun dengan timnya. "Setahu saya belum ada komunikasi dengan kita. Tapi kita sangat apresiasi kalau ada lembaga yang mau melakukan debat itu. Sekalipun, tidak ada kewajiban bagi calon dan timnya untuk hadir, karena yang wajib dihadiri adalah yang digelar KPU," kata Nasrullah.
Tapi bagi Garuda-Na, pihaknya sangat siap untuk terlibat dalam debat sekiranya benar dilakukan Unhas. Namun dia juga mempertanyakan dasar dilakukan debat sementara belum ada calon yang resmi oleh KPU. "Resminya adalah setelah penetapan, tapi kalau debat itu ada kita siap hadiri apakah itu dihadiri langsung oleh Garuda-Na atau diwakili tim," lanjut Nasrullah.
Salut dengan gagasan Unhas, bahkan sudah rapat tim, siap untuk hadir, Unhas adalah lembaga yang terkemuka.
ada tidak ada kandidat, siapa yang diundang unhas untuk lakukan debat suatu kehormatan makanya ditanggapi serius. karena itu melihat pemimpin terbaik Sulsel. (hamsah umar)

Daftar ke KPU, PKS Kerahkan 300 Kader

MAKASSAR, FAJAR--Menindaklanjuti kewajiban partai ikut verifikasi, DPD PKS Makassar memutuskan mendaftar atau menyetor berkas kepengurusan partainya ke KPU Makassar, Rabu, 5 September.
Setidaknya 300 kader PKS se-Kota Makassar akan dikerahkan DPD PKS Makassar untuk mendaftarkan partainya ke KPU Makassar. Kader yang dikerahkan ini semuanya adalah pengurus DPD, DPC, dan pengurus ranting.
 " Kami tidak mengerahkan banyak kader dan simpatisan untuk hadir dengan
pertimbangan tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat. Karena kalau ada pegerahan massa yang berlebihan, kita khawatir akan mengakibatkan kemacetan makanya itu kami hindari,"  kata Sekretaris DPD PKS Makassar, Muzakkir Ali Djamil, Selasa, 4 September.
Muzakkir menyatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPU Makassar terkait rencana pendaftaran ini. Calon wali kota Makassar ini menandaskan, partainya telah menyiapkan berkas yg dibutuhkan di antaranya Kartu Tanda Anggota, No rekening partai, surat keterangan domisili sekretariat Kota danKecamatan.
Sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa kab/kota yang penduduknya diatas 1 juta maka wajib menyetorkan data Kartu Tanda Anggota sebanyak 1100 KTA. Tentang syarat tersebut, PKS kota Makassar sudah  bisa memenuhinya, bahkan untuk KTA, PKS Makassar akan menyetor sebanyak 2000 KTA. Pendaftaran PKS ke KPU ini dilakukan serentak di KPU kabupaten/kota di Indonesia termasuk Sulsel.
"Saat ini struktur ditingkat kecamatan sdh rampung 100 persen dan sekretariatnya juga sdh ada. Klo persyaratan UU bahwa kepengurusan ditingkat kecamatan cukup 50 persen, maka kami akan mendaftarkan 100 persen struktur kecamatan kami." Ujar Muzakkir Ali. (hamsah umar)