DPS Diumumkan di Kantor Lurah

MAKASSAR, FAJAR--Masyarakat Sulsel yang ingin mengecek namanya terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) pilgub Sulsel, sudah bisa mengecek namanya di kantor kelurahan dan desa.
24 KPU kabupaten/kota se-Sulsel secara serentak mengumumkan DPS tersebut dan ditempel di kantor lurah dan desa. KPU Sulsel menyebut, pengumuman DPS untuk pilgub Sulsel ini dilakukan KPU sejak pagi kemarin dan dilakukan serentak oleh 24 KPU kabupaten/kota di Sulsel.
Anggota KPU Sulsel, Nusra Azis yang dikonfirmasi membenarkan DPS yang merupakan hasil verifikasi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Sulsel sudah diumumkan. "DPS itu sudah kita umumkan di semua desa dan kelurahan mulai tadi pagi (kemarin, red)," jelas Nusra, Senin, 15 Oktober.
Sesuai dengan jadwal, KPU memang mengagendakan pengumuman DPS pada 15 Oktober dan dilakukan secara serentak. Hanya saja, sejauh ini KPU Sulsel belum merilis berapa banyak daftar pemilih yang dicoret petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), PPS, dan KPU kabupaten kota. Pasalnya, KPU Sulsel saat ini masih menunggu laporan resmi dari KPU kabupaten/kota se-Sulsel.
"Kemungkinan data lengkap mengenai jumlah daftar pemilih yang dicoret karena ganda atau meninggal dunia, baru ada laporan dari KPU kabupaten/kota pada tanggal 17 Oktober. Kita sampai saat ini masih menunggu penyampaian dari masing-masing daerah," kata Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari.
Untuk pengumuman DPS ini, KPU kabupaten/kota tidak hanya mengumumkan DPS tersebut di kantor KPU, desa, kelurahan, kecamatan, tapi juga akan diupayakan diumumkan di tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan KPU akan mengumumkan melalui masjid agar masyarakat pro aktif mengecek namanya dalam DPS.
Ziaur Rahman menyebut, saat proses pengundian nomor urut cagub Sulsel Sabtu mendatang, KPU berencana akan memberikan soft copy data DPS ini kepada masing-masing pasangan calon atau timnya. Langkah ini dilakukan KPU dengan harapan tiga kandidat gubernur ini, serta timnya aktif mengecek data DPS yang diumumkan di kantor pemerintahan.
Bukan tidak mungkin, kandidat dan timnya memiliki tetangga atau sanak keluarga yang ternyata belum terdaftar dalam DPS. Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS ini masing memiliki kesempatan didaftar masuk DPT sepanjang melapor ke penyelenggara pemilu baik KPU atau pun penyelenggara di tingkat bawah. (hamsah umar)          

PKS Tidak Terpengaruh Penundaan Pilwalkot

MAKASSAR, FAJAR--DPD PKS Makassar tidak mau terpengaruh dengan wacana penundaan pilwalkot Makassar dari 2013 ke 2015. Partai yang mendorong tujuh kadernya bersosialisasi ini tidak mempersoalkan apakah pilwalkot digelar 2013 atau 2015.
Bahkan PKS Makassar dan Sulsel tetap mempersiapkan tahapan pilwalkot Makassar dengan dua skenario yakni tahapan dengan skenario digelar 2013 dan 2015.    
"Sampai saat ini juga kader PKS yang sejak awal kita siapkan dan diminta mempersiapkan diri maju, tetap  kita tetap didorong untuk bekerja dan bersosialisasi di masyarakat," kata Sekretaris DPD PKS Makassar, Mudzakkir Ali Djamil, Senin, 15 Oktober.
Hingga saat ini, pelaksanaan pilwalkot Makassar belum ada kepastian apakah tetap di 2013 atau diundur ke 2015 sebagaimana yang diharapkan Mendagri. Kendati dari KPU Makassar sendiri masih tetap berpatokan pada regulasi yang ada saat ini, dan berkenyakinan bahwa pilwalkot Makassar akan tetap disiapkan digelar 2013 mendatang.
  Walaupun begitu, untuk saat ini PKS tetap fokus untuk memenangkancalon gubernur yang diusung PKS pada pilgub nanti yakni Ilham-Aziz. "Beberapa bulan ini kita akan fokus dulu memenangkan kandidat
yang diusung PKS," lanjut Mudzakkir.
Kader PKS yang didorong bertarung di pilwalkot Makassar juga
mengaku sangat siap bertarung baik 2013 atau 2015 mendatang. "Tidak masalah pilwalkot tetap atau diundur. Kita tetap siap karena dari awal kita memang sudah mempersiapkan diri," kata salah seorang cawali PKS, Ariady Arsal.
Kesiapan juga diungkapkan Jafar Sodding yang juga sudah banyak bersosialisasi di masyarakat. Cawali dengan tagline mantap mentong dan JS ini  mengaku tetap jalan di masyarakat. (hamsah umar)

Giliran Mahmud BM Diperiksa Panwaslu

MAKASSAR, FAJAR--Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Sulsel terus memproses aparat PNS yang ditengarai terlibat politik praktis, dan terindikasi mendukung cagub tertentu.
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa PNS sebelumnya seperti Biro Perlengkapan Sulsel, Iqbal Syuaif, plt Kadisbudpar Sulsel, Jufri Rahman, Kadisperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo, dan beberapa PNS lainnya, giliran Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Makassar, Mahmud BM yang diperiksa panwaslu, Senin, 15 Oktober.
Pemeriksaan terhadap kadis di Makassar ini ditengarai karena diduga mendukung pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), saat pasangan ini melakukan kunjungan ke Bulukumba beberapa waktu lalu. Panwaslu menyebut, berdasar laporan masyarakat Mahmud membagi-bagikan stiker dan spanduk bergambar pasangan IA kepada masyarakat.
"Jadi Kadiknas Makassar ini sudah kita periksa tadi, terkait laporan masyarakat yang menyebut dia terlibat politik praktis saat IA di Bulukumba. Masyarakat yang melapor kepada kita mengaku memiliki gambar yang menjadi bukti saat Mahmud membagikan stiker, tapi sampai pemeriksaan dilakukan foto itu belum dia serahkan kepada kita," kata Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto.
Suprianto menegaskan, semua PNS yang telah diproses baik yang diperiksa di Panwaslu Makassar, Panwaslu Takalar, dan lainnya akan diserahkan semua ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti ke Mendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Namun, sejauh ini panwaslu belum memastikan kapan seluruh PNS yang diproses itu akan direkomendasi ke Bawaslu.
Dia menyatakan, penindakan terhadap PNS yang tidak netral ini sebagai salah satu upaya pencegahan agar PNS tidak mengulangi perbuatannya mendukung calon tertentu. Apalagi setelah KPU Sulsel resmi menetapkan pasangan cagub Sulsel yang akan bertarung di pilgub. (hamsah umar)
 

Fokus Pilwalkot, Adil Lepas Tujuh Jabatan

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu mulai mencurahkan perhatiannya secara penuh ke berbagai agenda politik yang dihadapi. Salah satunya mengfokuskan diri menghadapi pilwalkot Makassar 2013 mendatang.
Begitu juga agenda pilgub Sulsel 2013 dengan agenda memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), serta pemilu legislatif 2014 mendatang. Fokus terhadap tiga agenda politik ini bahkan membuat Adil Patu rela melepas tujuh jabatan yang dipegangnya selama ini.
Tujuh jabatan organisasi yang dilepas demi agenda politik ini yakni Ketua Percasi Makassar, Ketua Umum Podsi Sulsel, Ketua Soina Sulsel, Ketua Harian Pramuka Saka Bahari Sulsel, Ketua Komite SMPN 6 Makassar, Ketua Komite SMAN 1 Makassar, dan Ketua Komite SDN Mangkura.
"Saya juga sudah menjadi pengurus pusat dari organisasi itu seperti Podsi dan Soina. Sudah saatnya bagi saya untuk melepaskan dan memberi kesempatan kepada yang lain. Meski saya lepas jabatan di organisasi itu, saya tetap akan memberikan kontribusi demi organisasi kalau memang saya dibutuhkan," kata Adil Patu, Senin, 15 Oktober.
Adil menyebut pilgub, pilwalkot, dan pemilu 2014 merupakan target utama Adil termasuk PDK Sulsel untuk dimaksimalkan, bahkan menjadi harga mati untuk dimenangkan. "Saya bersama teman-teman di PDK sudah bertekad untuk memenangkan ketiga momen politik ini di Sulsel," kata Adil.
Dia menyatakan, dirinya begitu juga dengan kader PDK Sulsel harus konsentrasi penuh menghadapi pilgub Sulsel, apalagi PDK adalah pengusung utama Sayang sebelum partai lain ikut mendukung. Peningkatan syarat parliementary threshold (PT) sebesar 3,5 persen, juga mengharuskan Adil dan kadernya bekerja keras.
Adil mengaku tidak boleh main-main mengurus PDK Sulsel demi eksistensi partai ini ke depan. "Begitu juga pilwalkot Makassar. Ini harga mati kita menangkan dan harus menjadi momen bagi PDK. Semua ini butuh konsentrasi penuh," lanjutnya. (hamsah umar)
 

Ilham Datang, Kades Keluhkan Syahrul

MAKASSAR, FAJAR--Tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih peduli pada kepentingan masyarakat masih sangat tinggi. Buktinya, aparat kepala desa pun turut mengeluhkan minimnya perhatian perhatian pemerintah di bidang pertanian.
Saat festival Desa Tompobulu di Bendungan Ponreponre, Desa Tompobulue, Kecamatan Libureng, Bone, Kepala Desa Tompobulu, Kamaruddin mengeluhkan kurangnya perhatian Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo terhadap nasib bendungan Ponreponre. Keluhan ini bahkan disampaikan saat cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin hadir di tengah-tengah masyarakat.
Masyarakat Bone tampaknya menitipkan harapan besar pada pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) ke depan. Perpaduan putra Bone dan Luwu yang membawa tagline semangat baru ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel, khususnya Bone ke depan.
Kepada Ilham, Kamaruddin menyebut bendungan Ponreponre hanya mendapat anggaran saat Amin Syam gubernur, sementara saat di tangan Syahrul bendungan ini tidak pernah mendapat alokasi anggaran. "Masyarakat Desa Tompobulu seratus persen akan mendukung Ilham-Aziz (IA). Itu karena hanya pak Ilham yang mau menginjakkan dan melihat secara langsung desa Tompobulu," janjinnya.
Mendengar keluhan tersebut, Ilham berjanji akan memberikan perhatian serius pada daerah ini dan mengalokasi anggaran untuk bendungan ini."Kalau saya jadi gubernur, pembangunan dan pemeliharaan Bendungan Ponreponre kembali saya anggarkan," janji Ilham.
Dia akan mengundang investor untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di Desa Tompobulu, apalagi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Desa Tompobulu sangat besar seperti tambang biji besi dan Bendungan Ponre-ponre yang bisa menjadi objek wisata alternatif masyarakat Bone.
Fastival ini dihadiri Kepala Bagian Pembangunan Bone, Andi Taufiq Kadir, Plt Camat Libureng, Andi Sulaeman. Ilham mendengar saat Amin gubernur bendungan Ponreponre mendapat anggaran pemeliharaan Rp1 miliar.
"Dengan tidak adanya dana pembangunan dan pemeliharan tersebut itu menunjukkan pemerintah provinsi tidak lagi berpihak kepada masyarakat di Desa Tompobulu. Jadi buat apa memilih pemimpin yang tidak lagi memperhatikan dan hanya memberikan janji-janji saja," kata Ilham.
Sementara cawagub Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar yakin program masyarakat religius yang diusung bisa memberantas peredaran narkoba di Sulsel yang semakin merajalela.
"Tidak hilang kejahatan di muka bumi ini. Judi semakin dahsyat, penyalahgunaan narkoba semakin merajalela kalau setiap insan tidak mendekatkan diri dengan nilai-nilai religiusitas," kata Aziz dalam ceramahnya di Bulu-bulu, Tonra.
Seorang pemimpin kata Aziz, harus mampu memberikan pencerahan dan perbaikan di masyarakat. Masyarakat tidak akan terjerumus pada hal-hal negatif seperti penggunaan obat-obatan terlarang jika disandarkan pada pendekatan agama sesuai keyakinan masing-masing. (hamsah umar)