Staf Laporkan Panwaslu ke Bawaslu

MAKASSAR, FAJAR--Kerja panwaslu Sulsel tampaknya menuai banyak tantangan. Setelah adanya upaya pelemahan dari pihak luar, kini panwaslu harus menghadapi persoalan dari internal sekretariat panwaslu sendiri.
Tantangan yang dihadapi dari dalam itu yakni adanya aksi penolakan dari staf sekretariat panwaslu yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Anwar Alam untuk membayar pengadaan inventaris kantor di sekretariat panwaslu Sulsel. Pengadaan/sewa barang dan jasa sebagai penunjang kantor seperti komputer, TV, laptop, meja ketua, meja rapat, kursi tamu, meja rapat, proyektor, AC dan alat penunjang lainnya yang berjumlah 23 item itu dinilai staf sekretariat menyalahi prosedur.
Pengadaan/sewa alat penunjang kantor sebesar Rp287 juta ini tolak dibayar pihak sekretariat, karena proses pengadaan tersebut sarat intervensi anggota panwaslu Sulsel. Bahkan PPTK Panwaslu Sulsel, Anwar Alam menyebut pihak sekretariat tidak dilibatkan dalam proses itu, terbukti tidak dilakukan proses tender.
"Beberapa waktu lalu ada masuk surat tagihan dari CV Sitra Gemilang ke sekretariat untuk membayar sisa yang belum dibayar. Bendahara tidak mau membayar itu karena prosedur masuknya barang itu kami anggap tidak prosedural, karena tidak ditender. Padahal berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, baik pengadaan atau pun sewa barang harus ditender kalau nilainya di atas Rp200 juta," kata Anwar Alam kepada wartawan, Selasa, 30 Oktober.
Anwar mengungkap, anggota panwaslu Sulsel sudah meminta bendahara sekretariat Panwaslu untuk membayar tagihan tersebut, berdasarkan desposisi Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto yang minta segera dibayarkan. Namun hingga kini pihak bendahara menolak melakukan pembayaran tersebut.
"Tadi malam kami sudah adukan secara lisan Pak Suprianto dan Anwar ke Ketua Bawaslu, Muhammad Alhamid. Kami melihat, mereka ini melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tugasnya. Masa pengadaan barang dan jasa harus dia yang atur juga dengan meminta pengadaan cukup diswakelola saja," kata Anwar Alam.
Selain mengadu ke Bawaslu, staf Panwaslu yang menjabat PPTK ini juga telah menghadap ke Sekprov Sulsel, Andi Muallim. Atas penolakan PPTK dan bendahara membayar tersebut, Anwar kemudian ingin dikembalikan Panwaslu ke pemprov Sulsel, berdasar surat panwaslu Sulsel tanggal 29 Oktober, nomor 040/panwaslu-sulsel/X/2012, perihal pengembalian PNS yang diperbantukan di panwaslu Sulsel. Dalam surat panwaslu itu, struktur sekretariat panwaslu tidak dikenal istilah PPTK.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto didampingi anggotanya, Anwar Ilyas yang dikonfirmasi di kantor KPU Sulsel membantah tudingan staf sekretariat. "Kami tidak tahu menahu soal pengadaan barang dan jasa. Saat itu, kita masih melakukan fit and propert test panwaslu kabupaten. Terbalik itu kalau dikatakan panwaslu yang urus pengadaan barang dan jasa," kata Suprianto.
Dia mengakui kalau telah meminta bendahara membayar sisa sewa yang belum dibayar. "Yang pakai barang itu kan panwaslu. Karena ada permohonan masuk, saya desposisi dan minta bendahara bayarkan. Jadi kalau dilapor ke Bawaslu silahkan. Kami tidak takut bahkan kalau dilapor ke KPK," tambah Anwar Ilyas. (hamsah umar)

Camat Tallo Berpeluang di Pemilukada Mamasa

MAKASSAR, FAJAR--Niat Camat Tallo, Mario Said Saggaf untuk bertarung di pemilukada Mamasa 2013 mendatang cukup memberi harapan. Hasil survei Insert Institute menyimpulkan Mario memiliki peluang baik bertarung di daerah ini.
Itu jika melihat tingkat popularitas Mario yang cukup besar. Kendati popularitas Bupati Mamasa, Ramlan Badawi masih berada di urutan teratas, namun popularitas Mario juga cukup menyakinkan karena berada di bawah bupati saat ini. Berdasar survei yang dilakukan Insert Institute Oktober 2012, popularitas Mario berada di angkat 87,23 persen.
Tingkat popularitas ini hanya berbeda tipis dengan Ramlan Badawi yang saat ini sebagai bupati Mamasa. Tokoh lain yang memiliki popularitas cukup menjanjikan seperti Banyamin JD sebesar 67,82 persen, Rudiyanto 72,61 persen, dan Muhammadiyah 66,91 persen.
"Ini memang menarik karena popularitas bupati sekarang hanya berbeda tipis dengan Mario Said, sehingga bisa disimpulkan bahwa tokoh dari birokrat ini layak diperhitungkan pada pemilukada Mamasa 2013 nanti," kata Direktur Insert Institute, Muhammad Aries.
Survei ini melibatkan sedikitnya 400 responden yang tersebar di semua desa dan kelurahan, dalam 17 kecamatan Kabupaten Mamasa. Survei yang menggunakan metode proportional random sampling yang dipadukan dengan stratified random sampling, memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3 persen. Metode survei ini dilakukan dengan pertimbangan asumsi keragaman sampel.
Selain melihat tingkat popularitas calon, survei juga melihat tingkat kepantasan kandidat memimpin Mamasa lima tahun mendatang. Dari tingkat kepantasan, Insert menyimpulkan Benyamin JD berada pada angka 38,56 persen,
Rudiyanto 60,80 persen, Muhammadiyah 87,23 persen, Ramlan Badawi 67,55 persen,
dan Mario Said Saggaf 69,15 persen.
Aris menyebut, surveyor disebar secara acak, dengan penentuan titik acuan yang disepakati sebagai simpul massa dan berbasis TPS, untuk kemudian melakukan pengambilan data pada responden yang terpilih secara acak pula berdasarkan batas administrasi desa/kelurahan. Survei dilaksanakan selama 8 hari kalender, dengan jumlah surveyor sebanyak 15 orang yang dilakukan pada tanggal: 1-8 oktober 2012.
Kegiatan survei dilakukan dengan tujuan memberikan arahan bagi klien, memberikan gambaran , dalam menentukan arah dan mendapatkan gambaran prioritas tentang nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkait Pemilukada, menetapkan strategi pemenangan, serta membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat Kabupaten mamasa. (hamsah umar)

Verifikasi Faktual Lebih Berat

MAKASSAR, FAJAR--Lolos verifikasi administrasi, 16 partai politik belum menjamin bisa menjadi peserta pemilu 2014 mendatang. Tantangan berat masih akan dihadapi yakni verifikasi faktual.
Komisi Pemilihan Umum Sulsel menyebut verifikasi faktual yang akan dilakukan 1-2 November lebih berat dibanding verifikasi administrasi. Itu karena ada kewajiban khusus yang harus dipenuhi parpol dalam proses verifikasi ini. Kewajiban dimaksud harus menghadirkan seluruh pengurus perempuan partai.
16 parpol yang akan diverifikasi faktual ini kemarin telah dipanggil oleh KPU Sulsel, guna membahas mengenai tata cara dan hal-hal yang harus dipenuhi parpol saat verifikasi berlangsung. Termasuk pemberitahuan jadwal verifikasi masing-masing parpol.
"Data yang telah dilaporkan ke KPU pusat yang akan kami faktualkan. Menurut kami, proses ini lebih berat dibanding syarat administrasi. Boleh saja dalam syarat administrasi semua parpol memenuhi itu, tapi apakah fakta di lapangan seperti yang disampaikan. Jangan sampai dicatat pengurus perempuan tapi ternyata bukan, atau hanya sekadar nama saja," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari di hadapan pengurus partai menegaskan keterwakilan perempuan yang ada dalam SK kepengurusan harus dihadirkan saat tim verifikasi KPU melakukan pengecekan. KPU akan melakukan pengecekan satu persatu pengurus yang terdaftar dengan mencocokkan SK pengurus serta identitas kader.
"Pengurus yang sifatnya wajib dihadirkan saat verifikasi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus perempuan. Yang tidak kita temui di kantornya saat kita mendatangi sekretariatnya, akan kami surati parpolnya dan minta menghadirkan ke KPU Sulsel," kata Ziaur Rahman.
Hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual yang berlangsung dua hari ini, akan diberi kesempatan parpol melakukan perbaikan 3-6 November.  Dalam melakukan verifikasi faktual ini, KPU akan melakukan metode sensus dan acak sederhana dengan mengambil sampel untuk memastikan keberadaan pengurus.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Piter Goni disela-sela menghadiri rapat koordinasi dengan KPU menyatakan, PDIP sudah sangat siap menghadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Sulsel. "Di PDIP sudah sangat siap baik dari struktur pengurus, sekretariat, hingga keterwakilan perempuan," kata RPG.
  Khusus keterwakilan perempuan, RPG menyebut partai yang dipimpin HZB Palaguna ini mencapai 40 persen. "Semua yang diminta KPU akan kita hadirkan," kata RPG.
Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin tidak menampik asumsi KPU Sulsel yang menyebut verifikasi faktual ini lebih berat dari verifikasi administrasi. Kendati, partainya sudah siap difaktualkan.
"Kami akan melakukan monitoring di 24 kabupaten/kota selama proses verifikasi ini. Kami tidak ingin ada teman-teman di daerah yang tidak memiliki kesiapan dan keseriusan dalam proses ini," kata Susanna.
Selain KPU Sulsel, KPU Makassar juga mengumpulkan 16 parpol yang lolos administrasi dan memberikan penjelasan mengenai proses vertual ini. Pertemuan KPU Makassar dengan 16 parpol ini digelar di Hotel Dempasan Makassar. (hamsah umar)    

Waspadai Teror di Basis Lawan

*Tekan Partisipasi Pemilih

MAKASSAR, FAJAR--Perang partisipasi pemilih di daerah yang menjadi kantong suara calon patut diapresiasi. Tapi itu tidak cukup, karena tidak tertutup kemungkinan adanya strategi untuk menekan partisipasi pemilih di basis lawan.
Strategi menekan partisipasi pemilih di daerah yang bukan menjadi basis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja mencoba mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, begitu juga dengan menggunakan teror untuk memberikan kesan suatu daerah tidak aman dan kondusif, sehingga timbul ketakutan masyarakat keluar rumah.
Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menjelaskan, tiga pasangan cagub Sulsel ini tentu memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Nah tidak tertutup kemungkinan juga memainkan strategi menekan partisipasi pemilih di daerah yang bukan menjadi basisnya atau basis lawan.
"Kan bisa jadi ada keyakinan di daerah tertentu calon memastikan tidak akan mampu meraih kemenagan, sehingga memainkan strategi menekan partisipasi pemilih untuk membendung angka partisipasi masyarakat di basis lawan," jelas Firdaus.
Dia menyebut, mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih adalah salah satu yang bisa dilakukan. "Misalnya saja mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih. Katakanlah mengatakan pada masyarakat untuk apa datang mencoblos padahal tidak ada juga gunanya, bahkan membuat waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan lain," kata Firdaus.
Hal yang patut dikhawatirkan juga adalah upaya menekan partisipasi pemilih dengan melakukan kampanye golput. Kampanye golput bisa dilakukan melalui agen tertentu, apalagi kalau daerah yang memiliki akses yang sulit seperti pulau, atau membutuhkan biaya.
"Tekanan dan teros termasuk salah satu yang bisa menekan angka partisipasi pemilih. Dan mungkin masih ada banyak strategi lain untuk melakukan itu," tambahnya.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari mendukung kandidat ambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kendati pun hanya di daerah yang menjadi basisnya.
"KPU tentu mendukung bahkan itu memang sudah menjadi harapan kita, bagaimana kandidat atau pun timnya untuk mendorong partisipasi pemilih di Sulsel. Bagi KPU, semakin besar partisipasi pemilih yang menyalurkan hak suaranya akan semakin berkualitas demokrasi kita," kata Ziaur Rahman.
Dia menyebut, KPU Sulsel sejak awal sudah minta tiga cagub Sulsel ini untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih di pilgub. Ini bisa dilakukan sejak awal melalui jaminan semua masyarakat Sulsel yang sudah memiliki hak suara bisa terdaftar.
"Jadi itu dulu yang harus kita pastikan bersama bagaimana masyarakat terdaftar sebagai pemilih. Nanti kalau sudah ada kepastian terdaftar, baru kita akan melangkah ke tahap berikutnya yakni memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat dan mengajak untuk menggunakan hak suaranya pada 22 Januari nanti," imbuh Ziaur Rahman.
Terhadap potensi adanya oknum yang mencoba menekan tingkat partisipasi pemilih di daerah yang jadi basis lawan, Ziaur Rahman menyatakan dalam undang-undang ada penekanan bahwa pihak yang menghalang-halangi masyarakat menggunakan hak suaranya bisa dikenai pidana.
Sejauh pemilukada di Sulsel, KPU Sulsel mengaku belum ada laporan dari masyarakat yang menyoal atau melaporkan adanya upaya sistematis menekan angka partisipasi pemilih di daerah tertentu. "Yang ada biasa banyak warga yang mengaku tidak mendapat undangan dan kartu pemilih. Tapi itu pun sudah kita akali dengan meminta tetap datang sepanjang sudah terdaftar," lanjut Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Makassar Tempat Studi Banding Wali Kota Dunia

MAKASSAR, FAJAR--Program pembangunan yang dicetus wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mendapat pengakuan wali kota ternama dunia utamanya di Asia.
Itu terlihat dari antusiasme wali kota di luar Indonesia yang ingin menjadikan Makassar sebagai tujuan studi banding, soal pembangunan berbasis lingkungan dan perubahan iklim. Dalam meeting hari kedua bertajuk Climate Change and Pro Urban Governance Capacity Development Workshop: Promotion Sustainable Human Development in Asian Cities, yang dihelat di Hotel InterContinental, Bangkok, 937 Ploenchit Road, Bangkok, Thailand, 29-31 Oktober, wali kota yang terlibat dalam pertemuan ini mengusul Makassar tempat studi banding.
"Pertemuan wali kota dunia di Bangkok, bukan saja menambah pengalaman bagi kami namun suatu  kesyukuran yang mendalam karena Makassar diusulkan menjadi lokasi studi banding para wali kota dunia yang menjadi peserta meeting," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
Cagub Sulsel ini menyebut, salah satu alasan wali kota dari luar negeri ini ingin menjadikan Makassar tujuan studi banding, karena mereka ingin mengetahui konsep revitalisasi lapangan Karebosi. Dari pemaparan yang dilakukan, wali kota dunia ini menilai  proses pembangunan dengan konsep kemitraan dengan pihak swasta berbasis lingkungan dan perubahan iklim  adalah sebuah inovasi terbaik dan terobosan baru.
Kemitraan pemerintah dan swasta menyangkut perubahan iklim dan pemanasan global yang berpihak ke masyarakat cukup sulit terwujud karena karena dinilai proyek rugi. Namun di Makassar bisa terwujud. "Sehingga itulah yang membuat mereka penasaran dengan revitalisasi Karebosi," lanjut Ilham.
Wali kota ini tidak menyanga Pemkot Makassar mampu meyakinkan investor Karebsosi, bahwa kemitraan ini bisa saling menguntungkan. Ilham adalah satu dari sepuluh Kota di dunia yang mendapatkan undangan united nation development programe (UNDP), sebuah lembaga di bawah naungan PBB  karena dianggap  paling inovatif dalam pembangunan kota yang mempertimbangkan perubahan iklim, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.
Mereka yang diundang yakni Wali Kota Dhaka dan Chittagong dari negara Bangladesh,  Sihanoukville dari Kamboja, Makassar mewakili Indonesia,Kathmandu dan Kota Biratnagar dari Nepal, Sorsogon wakil dari Philipina, Kota Negombo dan Balangoda dari Srilangka, serta Bangkok Thailand.
Pada sesi Implications of local governance and decentralisation for thee efective delivery of finance for climate change at the local level, atau implikasi sistem pemerintahan derah dan desentralisasi dalam pendanaan untuk mengantispasi dampak perubahan iklim, peserta makin antusias karena sudah membahas masalah pendanaan.
Selain revitalisasi, wali kota itu juga salut dengan konsep Makassar yang mengelola sampah dengan meminimalisir pencemaran, dengan membakar metan sehingga dinilai konsen dengan program perubahan iklim. (hamsah umar)