Pekan Depan, Bawaslu Periksa Panwaslu

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Alhamid menjadwalkan memeriksa anggota panwaslu Sulsel, Selasa, 6 November pekan depan.
Komisioner panwaslu Sulsel yang akan diperiksa Bawaslu adalah ketua panwaslu Sulsel, Suprianto dan jubir panwaslu, Anwar Ilyas. Saat bersamaan, Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap staf sekretariat panwaslu Sulsel utamanya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Anwar Alam.
Alhamid menandaskan, pihaknya sudah memutuskan untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan anggota panwaslu Sulsel dalam mengurus pengadaan barang dan jasa, untuk penunjang kantor panwaslu Sulsel. Ironisnya lagi, pengadaan penunjang kantor ini tidak dilakukan melalui proses tender padahal nilai anggarannya mencapai Rp280 juta lebih. "Insya Allah kita akan jadwalkan 6 November," kata Alhamid, Jumat, 2 November.
Dalam melakukan klarifikasi terhadap persoalan ini, Bawaslu berjanji akan melakukan konfrontir antara anggota panwaslu dengan staf sekretariat. Yang pasti, Bawaslu mengancam akan melakukan pemecatan terhadap Suprianto maupun Anwar ketika apa yang diadukan staf sekretariat panwaslu Sulsel ini benar terjadi.
Pihak panwaslu Sulsel sendiri membantah laporan staf sekretariat ke Bawaslu yang menyebut Suprianto dan Anwar yang mengurus pengadaan barang penunjang kantor. Panwaslu menyebut, apa yang disampaikan staf tersebut tidak berdasar karena panwaslu tidak pernah mengurus masalah keuangan panwaslu apalagi pengadaan barang. "Harganya saja kami tidak tahu apalagi memesannya," kata jubir panwaslu Sulsel, Anwar.
Anggota panwaslu Sulsel bahkan menuding staf atau PPTK panwaslu Sulsel telah memutarbalikkan fakta, karena PPTK lah yang memesan barang penunjang kantor panwaslu Sulsel. (hamsah umar)          

Asmara Community untuk Semangat Baru

MAKASSAR, FAJAR -- Pendukung Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara) di pilgub lalu mencoba untuk solid. Mereka menyatukan diri dalam satu simpul relawan yang siap bekerja untuk Ilham-Aziz (IA).

SIMPUL relawan ini dinamakan Asmara Community Semangat Baru. Relawan dipimpin Haji Haruna yang juga merupakan pendukung berat Asmara pada pilgub 2007 lalu. Relawan ini dikukuhkan, Kamis, 1 November.
"Relawan ini wadah bersatunya pendukung Asmara untuk Ilham-Aziz. Kita akan satukan kembali semua elemen pendukung untuk bekerja memenangkan IA," ujar Haji Haruna saat pengukuhan oleh kandidat gubernur, Ilham Arief Sirajuddin, kemarin.
Selain Asmara Community Semangat Baru, juga dikukuhkan relawan Sahabat Muda Ilham-Aziz, dan Peloncing Warkop Putra Wajo. Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Gladiol, Panakkukang.
Terpisah, dukungan kepala desa (kades) ke pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) juga mengalir. Terakhir, pernyataan dukungan disampaikan puluhan kepala lembang (kades) se-Toraja Utara (Torut) ke pasangan urut 1 ini.
Dukungan kepala lembang disampaikan mereka saat bersilaturahmi dengan Ilham di RM Istana Laut, Kamis, 1 November.  "Kepala lembang se-Torut solid dukung IA dengan pertimbangan selama beliau memimpin kota Makassar, terbukti mampu berdiri di atas semua golongan tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras," ucap Nico Biringkanae disambut aplaus.
Di Makassar, sudah tidak lagi sekat identitas kesukuan yang mencolok dan mengarah pada perpecahan. Meski latar belakang etnis begitu beragam menghuni kota Makassar, namun mereka berbaur dan hidup rukun satu sama lain. Ilham dianggap mampu menghilangkan stigma negatif yang mengakibatkan rasa trauma bagi etnis minoritas.
"Dulu kami orang-orang Toraja kadang merasa takut dengan sebutan, Torajaya, dan berbagai sebutan lain yang memojokkan kami. Syukurlah sejak beliau menahkodai kota ini, kami kini merasa tentram, nyaman, dan merasa sama dengan warga lainnya," tambah Nico.
  Kepala Lembang Torut ini berikrar menjadikan IA pemimpin Sulsel ke depan karena tidak mau diadudomba. Mereka juga menyampaikan saat ini ada oknum dari kandidat lain yang gemar melempar isu berbau SARA di Toraja yang dihawatirkan berdampak pada perpecahan.
Ilham berjanji mengundang seluruh kepala desa se-Sulsel untuk menandatangani kontrak sebagai komitmen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap desa, jika IA terpilih pada Pilgub 2013 mendatang.
Terpisah Aziz Qahhar Mudzakkar menggelar silaturahmi dengan petani asal Takalar. Dalam pertemuan itu, sejumlah petani mengeluhkan mahalnya  harga pupuk di tingkat petani. Curhat petani ini disampaikan saat Aziz silaturahmi di salah satu warga Desa Bonto lebang, Kecamatan Galesong Utara, Takalar.
" Harga pupuk di sini sangat mahal Pak. Selain mahal, juga sangat susah kami dapatkan," ujar Herman, petani yang bertemu Aziz Qahar. Harga pupuk di daerah ini mencapai Rp100 ribu padahal harga normal hanya Rp80 ribu.
Petani lainnya, Daeng Kulle juga mengeluh. "Setiap tahun kami dibagikan bibit padi jenis sembada, padahal jenis itu tidak cocok dengan tanah di sini. Jadi terpaksa kami tolak. Ujung-ujungnya kami harus mengeluarkan lagi uang untuk membeli bibit," keluh Daeng Kulle.
Menjawab keluhan ini, Aziz berjanji akan menerapkan konsep ekonomi kerakyatan, di mana salah satu fokusnya adalah memperhatikan nasib petani. "Salah satunya program bebas harga bibit unggulan Ilham-Aziz yang diharap mampu meringankan beban petani di Sulsel," ujar Senator RI dua periode ini. (hamsah umar)

Demokrat-Hanura Tidak Ragu

MAKASSAR, FAJAR--KETUA DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin percaya diri partainya lolos verifikasi faktual (vertual) yang dilakukan KPU Sulsel serta kabupaten/kota. Keyakinan ini disampaikan saat tim vertual KPU Sulsel melakukan verifikasi di DPD Demokrat Sulsel. "Kami telah memenuhi apa yang diamanahkan undang-undang terkait hal ini. Kami yakin bisa lolos verifikasi faktual," ucap Ilham.
Dari segi keterwakilan perempuan, hal utama dalam vertual ini, Ilham menyebut kuota pengurus perempuan Demokrat bahkan di atas 30 persen dari yang disyaratkan. Jumlah pengurus Demokrat Sulsel mencapai 249 orang.
Demokrat sudah maksimal memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sehingga masalah-masalah administratif yang kemungkinan bisa menjadi kendala akan segera diatasi. "Dari total pengurus, KPU menetapkan sedikitnya 75 orang wakil dari perempuan, sementara kami telah memiliki 81 anggota yang masing-masing telah dilengkapi dengan KTA," tambah Ilham.
Saat verifikasi berlangsung, kader Demokrat antusias mengikuti proses verifikasi ini. Kemarin, KPU Sulsel setidaknya memverifikasi sembilan parpol dari 16 parpol yang lolos.
Selain tingkat provinsi, Demokrat Makassar juga percaya diri vertual yang dilakukan KPU Makassar di partai tidak bermasalah.  "Syarat ini memang tidak mudah, tapi partai Demokrat bukanlah suatu yang sulit, sebagai semua struktur kita sudah 100 persen rampung," kata Ketua Bappilu Demokrat Sulsel, Enre Cecep Lantara.
Ketua DPC PD Makassar, Adi Rasyid Ali menuturkan, sistem dan pengembangan keanggotaan di Demokrat sangat berbeda dengan partai lain, apalagi dengan adanya asuransi bagi kader.
Ketua Devisi Data dan Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus mengatakan dalam vertual ada tiga item yang jadi fokus KPU yakni status penggunaan kantor, susunan struktur kepengurusan partai dan keterwakilan perempuan.
"Kalau hasil verifikasi kita, syarat yang dibutuhkan KPU Makassar terpenuhi, tapi masih ada item yang harus dibenahi hingga batas yang telah ditentukan," kata Izzdin.
Ketua DPD Hanura Sulsel, Ambo Dalle juga yakin syarat yang dibutuhkan dalam vertual ini tidak akan terkendali. Dia optimis Hanura Sulsel akan mampu lolos vertual. Apalagi, hasil vertual yang dilakukan KPU sendiri, dokumen yang disampaikan Hanura tidak ada yang berbeda dengan hasil vertual yang dilakukan KPU. "Kita tentu yakin lolos karena semua syarat yang dibutuhkan dalam verifikasi ini terpenuhi. Struktur kepengurusan kita sudah lengkap, alamat kantor jelas, dan kuota perempuan terpenuhi 30 persen," kata Ambo Dalle. (hamsah umar)

Ilham Sapa Syahrul di Rujab

MAKASSAR, FAJAR--Penantan cagub petahana Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin rajin menemui Syahrul Yasin Limpo. Sejak Ilham memastikan akan berhadapan dengan Syahrul di pilgub Sulsel 2013, wali kota Makassar ini sudah tercatat beberapa kali mendatangi Syahrul.
Kebiasaan Ilham ini kembali dilakukan, Kamis, 1 November. Dia datang menyapa Syahrul di rujab gubernur Sulsel. Kedatangan Ilham ini dalam rangka menyampaikan undangan resmi kepada gubernur, untuk meminta kesediaannya menjadi inspektur upacara (irup) pada peringatan HUT Kota Makassar ke-405.
Ketua DPD Demokrat Sulsel menyatakan, meski dia dan Syahrul akan berhadapan di pilgub mendatang, namun persoalan politik bukan sebuah alasan untuk memutuskan silaturrahmi dengan seseorang apalagi hubungan dalam pemerintahan.
"Saya sebagai wali kota Makassar akan terus menjaga etika pemerintahan, meski kami nantinya akan menjadi rival pada Pilgub 22 Januari mendatang, bukan berarti kami harus menutup hubungan silaturrahim kami," ucap Ilham.
Dalam pertemuan itu, Ilham dan Syahrul tampak terlihat akrab dalam pertemuan ini dan sesekali terlibat pembicaraan serius. Baik Ilham maupun Syahrul saling memberi nasehat agar senantiasa menjaga tatanan proses demokrasi yang akan segera digelar 22 Januari mendatang.
"Kita juga sepakat agar saling menjaga segala hal yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Persaingan dalam Politik itu mesti ada, akan tetapi bukan berarti kita akan mengorbankan segalanya termasuk hubungan silaturrahmi ini," lanjut Ilham.
Lebih lanjut, Ilham mengungkapkan bahwa baik IA maupun Sayang akan senantiasa menjaga dan terus menghimbau tim sukses dan relawan masing-masing, agar tidak mudah terprovokasi isu-isu tidak bertanggung jawab yang berdampak ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat. (hamsah umar)

Kuota Perempuan Parpol Belum Beres

MAKASSAR, FAJAR--Sejumlah partai politik di Sulsel yang telah dinyatakan lolos administrasi belum sepenuhnya bisa dikatakan bersyarat. Hasil verifikasi faktual (vertual) KPU Sulsel, kuota keterwakilan perempuan masih banyak yang belum beres.
Informasi yang diperoleh FAJAR, data administrasi yang disampaikan parpol ke KPU pusat melalui KPU kabupaten/kota masih banyak yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini umumnya dari kuota kepengurusan perempuan minimal 30 persen, serta kejelasan kantor. Parpol yang tidak beres keterwakilan 30 persen perempuan atau pun kejelasan sekretariatnya ini bisa saja digugurkan KPU jika sampai batas akhir verifikasi tetap seperti saat ini.
Dari segi kuota perempuan, beberapa parpol yang belum mampu mengsingkronkan data administrasi dengan struktur di bawah ini seperti PBB, PDP, PKBIB dan beberapa partai lainnya. PKBIB Sulsel misalnya, hasil vertual KPU yang dilakukan kemarin, partai ini tidak satu pun pengurus perempuannya yang hadir, begitu juga dokumen pinjam pakai kantor yang tidak jelas.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menjelaskan, dari dokumen administrasi PKBIB yang diperoleh dari KPU pusat, parpol ini memang memenuhi syarat administrasi. "Pengurus yang kita temui hanya tiga orang yakni ketua, bendahara, dan sekretaris. Adapun pengurus perempuannya tidak ada yang datang," kata Jayadi, Kamis, 1 November.
Ketua PKBIB Sulsel, Saelan Moka dan pengurus lain yang hadir pada saat vertual ini berlangsung beralasan kalau pengurus perempuan PKBIB Sulsel sibuk bekerja sehingga tidak bisa hadir kemarin. Saat sosialisasi sehari sebelumnya, KPU Sulsel sudah meminta agar semua pengurus perempuan 16 parpol agar dihadirkan.
Selain soal pengurus perempuan yang tidak hadir, Jayadi mengungkap PKBIB Sulsel juga tidak bisa memperlihatkan pinjam pakai kantor yang saat ini digunakan, dengan alasan berkas tersebut sudah diserahkan ke KPU pusat, sementara partai ini tidak menyimpan arsipnya.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menambahkan, dari tiga parpol yang difaktualkan yakni Hanura, PDP, dan PBB, hanya Hanura yang  layak dikatakan sempurna anatara kesesuaian data administrasi yang disampaikan ke KPU dengan kondisi di lapangan. Dua partai lainnya yakni PDP dan PBB belum seluruhnya mampu menghadirkan pengurus perempuannya.
"PDP sebenarnya kuota perempuannya sudah terpenuhi 30 persen. Dua pengurusnya yang tidak sempat hadir karena saat ini sedang studi di luar negeri. Tentu kalau alasan seperti ini dan ada bukti yang diperlihatkan bahwa memang sedang pendidikan, kita patut memberi toleransi," kata Ziaur Rahman.
Sementara PBB yang juga ada pengurusnya perempuan yang belum hadir, berjanji akan menghadirkan di KPU Sulsel paling lambat 6 November mendatang. Partai ini mengaku dua pengurusnya yang belum sempat hadir itu karena kesibukan. (hamsah umar)