Panwascam Protes Panwaslu Sulsel

*Terkait Distribusi Spanduk Sosialisasi

MAKASSAR, FAJAR--Anggota Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Sulsel ramai memprotes Panwaslu Sulsel. Protes ke panwaslu ini karena distribusi spanduk sosialisasi pilgub hanya didrop di sekretariat Panwascam.
"Hampir seluruh panwascam kabupaten/kota melayangkan protes ke kami karena distribusi spanduk dan stiker sosialisasi pilgub. Ini memang masalah karena seharusnya barang tersebut sampai ke desa/kelurahan," kata Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto, Senin, 3 Desember.
Ternyata, rekanan yang melakukan percetakan spanduk sosialisasi tersebut tidak mendistribusikan spanduk dan stiker sosialisasi pilgub itu hingga tingkat desa/kelurahan. Padahal berdasar perjanjian harus sampai tingkat PPS atau desa/kelurahan. "Kami sudah minta sekretariat untuk memanggil rekanan, kenapa distribusinya hanya sampai di kecamatan," kesal Suprianto.        
Suprianto menyebut, salah satu isi spanduk sosialisasi pilgub yang didrop ke kabupaten/kota ini berisi ajakan untuk menciptakan pilgub damai. Salah satu isinya berbunyi "Siapa pun terpilih, itumi gubernurta".
Sementara itu, tim Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) menemukan spanduk yang terkesan kurang mendidik. Spanduk itu sempat ditemukan terpasang di Jalan Faizal, AP Pettarani bahkan di kabupaten. Isi spanduk itu berbunyi "Itumi gubernurta, jangan maki berkelahi".
Jubir IA, Selle KS Dalle mengaku sementara menelusuri spanduk dan penyebarnya. Pasalnya, ada kesan penyelenggara pilgub Sulsel ini tidak netral atau kesan bahwa cagub petahana didukung penyelenggara. "Cuma ini masih simpan siur siapa yang menyebar itu. Tapi spanduk itu sudah dicabut saat tim kami minta mengambilnya sebagai barang bukti," kata Selle.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas juga mengaku mendengar adanya spanduk berisi pesan Itumi gubernurta, jangan maki bertengkar. "Saya dengar ada seperti itu. Ini didalam juga sempat disinggung," kata Jayadi saat ditemui disela-sela Seminar Pemilukada Damai di Grand Clarion & Convention, kemarin.   (hamsah umar)          

Distribusi Logistik Prioritaskan Zona Sulit

*Dimulai 15 Desember

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel memprioritaskan distribusi logistik pilgub Sulsel, 22 Januari 2013 ke daerah yang masuk zona sulit dijangkau. Prioritas terhadap wilayah yang sulit ini agar distribusi logistik sampai tepat waktu.
Daerah yang masuk kategori sulit dijangkau penyelenggara pemilu itu seperti kabupaten kepulauan seperti Selayar, Pangkep dan daerah lainnya. Begitu juga wilayah pengunungan. Khusus wilayah kepulauan, KPU memberi prioritas karena distribusi logistik ini sangat bergantung kondisi cuaca pada wilayah tujuan.
Ada peluang, distribusi logistik KPU baik surat suara, undangan, kartu pemilih, formulir rekap suara baik formulir C dan formulir D, serta alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) tidak dilakukan bersamaan, sehingga KPU akan memberi prioritas wilayah yang sulit dijangkau.
Mengacu tahapan yang telah ditetapkan KPU Sulsel, distribusi logistik untuk pilgub Sulsel 2013 akan dimulai pada 15 Desember mendatang. Rencananya, KPU akan melakukan pelepasan logistik secara simbolis ke kabupaten/kota di Sulsel. "Itu pelepasan secara simbolis saja. Jadi kemungkinan sudah ada logistik yang siap didistribusi ke daerah, terutama kabupaten yang sulit dijangkau," kata Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Senin, 3 Desember.
Untuk pelepasan logistik secara simbolis ini, KPU Sulsel berharap dilakukan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. "Tapi kalau misalnya berhalangan, bisa jadi Ketua DPRD Sulsel atau bisa juga hanya Ketua KPU Sulsel yang melakukannya," tambah Asrar.
Ditanya soal proses percetakan surat suara, undangan dan logistik lainnya, Asrar menegaskan proses percetakan surat suara itu sudah menjadi tanggung jawab pemenang tender. Karena DPT sudah ditetapkan KPU Sulsel sebesar 6,2 juta lebih beberapa waktu lalu, maka proses percetakan surat suara sudah bisa dilakukan saat ini.
Terhadap percetakan surat suara pilgub yang tadinya diestimasi jumlah pemilih mencapai 7,2 juta, Asrar menegaskan bahwa berdasar perjanjian kontrak, surat suara dihitung berdasarkan jumlah satuan. Sehingga sekalipun saat tender estimasi surat suara yang akan dicetak mencapai 7,2 juta, namun rasionalisasi anggaran untuk percetakan surat suara dan undangan tetap mengacu pada jumlah DPT yakni 6,2 juta plus cadangan 2,5 persen. (hamsah umar)
 

Warga Lawan Bupati Wajo

*Terkait Penolakan Kartu IA Bebas

MAKASSAR, FAJAR--Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru harus siap berlawanan dengan rakyatnya. Sikap bupati yang menolak Kartu Semangat Baru mendapat perlawanan dari masyarakat Wajo sendiri, yang merasa membutuhkan program bebas itu.
Sikap masyarakat Wajo ini disampaikan saat cawagub Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar bersilaturahmi di Dusun Mario, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Senin, 3 Desember. Aziz menggelar pertemuan di rumah salah seorang tokoh masyarakat, H Linta.
Saat itu, Aziz mengutip pernyataan Burhanuddin bahwa dirinya akan melarang Kartu Semangat Baru beredar di kota penghasil sutra ini. Alasannya sembilan program yang ditawarkan IA ini sudah dilakukan bupati di daerah ini. "Ada koran pernah saya baca, bupati mengatakan kartu ini (IA Bebas) dilarang beredar di Wajo, mauki kah kartu ini dilarang beredar di Wajo?," tanya Aziz kepada warga. "Tidak, lawan," jawab warga serempak.
"Berarti masyarakat memerlukan kartu ini, kami wajib menyampaikan manfaat kartu ini, jangan sampai kami berniat baik tahu-tahunya masyarakat tidak tahu. Ini hanya sebagian kecil, banyak sekali yang mau kita lakukan ke depan," sambung Aziz.
Sikap Burhanuddin menolak secara terbuka kartu IA bebas ini bakal merugikan Bur, yang masih ingin mencalonkan diri pada pemilukada Wajo 2013 mendatang.
Di Wajo, Aziz setidaknya melakukan road show di 17 titik. Meski pemerintah di daerah ini terang-terangan menolak program IA, warga Wajo tetap menyambut antusias Aziz. Beberapa titik yang dikunjungi Aziz seperti di Kecamatan Majauleng meliputi Atapang, Piampo dan Rumpia, Kecamatan Penrang seperti Padaelo, Benteng, Lawesso, Doping, Kecamatan Sajoanging yakni Jalang,  Salompare'e. Kemudian di Kecamatan Takkalala meliputi Peneki, Ceppaga, Caleru, dan Cellue, serta Kecamatan Tempe di Yayasan Puangrimaggalatung (Prima), RSUD, serta di rumah tokoh agama Wajo UstadAli Pawellangi.
Mantan Kapolsek Sajoanging, Andi Bahri menyerukan agar warga berani melawan segala bentuk pembodohan masyarakat, karena di daerah ini disinyalir masih terjadi praktik yang cenderung membodohi masyarakat.
"Sekarang bukan lagi waktunya orang dibodohi, sekarang masyarakat sudah pintar. Karena itu saya serukan kepada semua keluarga saya di Wajo ini agar berani melawan segala bentuk pembodohan itu," pinta Bahri.
Pembodohan dan intimidasi serta pemaksaan memilih kandidat tertentu cukup menghatui masyarakat di tempat ini. (hamsah umar)

Door to Door di Kandang

MAKASSAR, FAJAR--Distribusi Kartu Semangat Baru yang memuat 9 program bebas, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mulai merambah kampung halaman Aziz. Di wilayah basis ini, tim mendistribusi IA bebas dengan cara door to door.
Pada hari pertama, Senin, 3 Desember, tim IA membagikan kartu IA bebas di tiga kecamatan yakni Wara, Wara Timur, dan Wara Selatan. Di tiga kecamatan ini ada 17 kelurahan. Di tiga kecamatan ini, sedikitnya 11 ribu kartu dibagikan tim IA, sementara di kota Palopo berkisar 25 ribu.
Tim yang turun langsung melakukan distribusi IA Bebas dari TPP, TPB, tim perempuan, tim relawan, 13 parpol koalisi termasuk Partai Kedautan Palopo, yang juga menyatakan siap memenangkan IA di palopo. Di daerah ini IA menargetkan mendistribusi kartu dalam sepuluh hari ke depan.
Sementara di Wajo, mantan bupati Wajo, Andi Asmidin juga turun langsung mendistribusikan kartua IA bebas di masyarakat. Saat membagikan kartu kepada warga yang pernah dipimpinnya satu periode, Asmidin menyebut Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru telah melakukan pembohongan ke publik terkait mengakuannya yang mengatakan bahwa 9 program Bebas yang tertera di Kartu Semangat Baru telah lama berlaku di Wajo.
"Itu bohong dan sama sekali tidak benar. Saya ini mantan bupati wajo, juga mantan ketua DPRD Wajo. Saya sangat paham  situasi ditengah masyarakat Wajo. Masih banyak pelayanan dasar disini yang  membebani masyarakat. Anda  lihat sendiri, warga sangat antusias mendapatkan Kartu Bebas IA. Ini artinya  pelayanan dasar  belum mereka rasakan selama ini di wajo," ujar Asmidin.
Dia juga menegaskan di daerah ini tidak boleh ada larangan dari seorang penguasa. "Tidak ada kog undang - undang yang  melarang untuk mengedarkan kartu ini. Lagipula yang disebarkan ini kebaikan yang sangat dibutuhkan masyarakat, jadi kenapa mesti dilarang. Kasihan rakyat kita jika pemerintahnya masih melakukan gaya - gaya intimidasi berupa pelarangan seperti ini," paparnya. (hamsah umar)

Garuda-Na Kritik Pengentasan Kemiskinan di Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengkritik program pengentasan kemiskinan di Sulsel, yang tidak kunjung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
Jumlah warga miskin yang masih tinggi, dianggap tidak selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulsel hanya dinikmati kalangan tertentu, atau masyarakat yang selama ini memang sudah tergolong sejahtera.
"Angka kemiskinan di Sulsel saat ini berkisar 12,5 persen. Itu kalau menurut angka statistik. Tapi persoalan kemiskinan ini tidak boleh dilihat dengan angka-angka, sebab inilah yang membuat pemprov Sulsel salah kaprah dalam menangani persoalan kemiskinan," kata Jubir Garuda-Na, M Nawir, Senin, 3 Desember.
Mestinya, penanganan kemiskinan di daerah ini dilihat dalam konteks lokal sehingga program yang dilakukan pemerintah, betul-betul menyentuh masyarakat miskin. Misalnya di daerah harus memperhatikan masyarakat petani dan nelayan, sementara di perkotaan harus memberikan jaminan tempat tinggal. "Di kota ini kan hak masyarakat miskin rawan dicaplok tempat tinggalnya," kata Nawir yang juga koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).
Status Sulsel sebagai daerah penghasil beras juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Lebih ironis lagi, angka anak gizi buruk di Sulsel masih sangat tinggi. "Makanya Garuda-Na memberikan perhatian pada petani utamanya dalam mengolah tanahnya," paparnya.
Nawir melihat ada beberapa kebutuhan dasar warga miskin yang perlu ditangani pemerintah yakni kebutuhan bertahan hidup dalam hal ini ketersediaan sembako, kebutuhan akan proteksi/perlindungan kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, kebutuhan informasi, dan kebutuhan identitas.
Kebutuhan lain yakni partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sehingga segmentasi program tepat sasaran, kebutuhan akan pendidikan formal dan informal, kebutuhan waktu luang dan  kebutuhan organisasi.

Dukungan KKSS Luwuk Banggai
Simpati terhadap Garuda-Na di pilgub Sulsel terus berdatangan.  Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Muh Amin dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pasangan urut 3 ini.
Amin mengaku akan mengkonsolidasikan dan berkordinasi dengan warga Luwuk Banggai untuk mendukung Garuda-Na. "Ini dukungan saya kepada Garuda-Na," kata Amin.
Dia bahkan menjamin, keluarga besarnya di Sulsel seperti di Sidrap, Bone, dan Pinrang akan mendukung pasangan nomor urut tiga ini. Dia bahkan siap pulang kampung demi memberikan dukungan kepada pasangan ini. "Saya akan pulang kampung. Istri saya kan ada di Makassar, sehingga saat pencoblosan saya akan data ke sini," tambahnya. (hamsah umar)