Desember, Garuda-Na Masuk Kota

MAKASSAR, FAJAR--Setelah keluar masuk desa, penantang petahana di pilgub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), beralih menggarah perkotaan.
Selama Desember, pasangan urut 3 ini bakal konsentrasi menggarap ibu kota baik ibu kota provinsi, maupun kabupaten/kota. Langkah Garuda-Na ini dilakukan untuk memaksimalkan dukungan masyarakat dari kalangan masyarakat pemilih cerdas di Sulsel, pada pilgub 22 Januari 2013 mendatang.      
"November lalu kan kita sudah bergerilya dengan cara keluar masuk desa utamanya diluar Makassar. Makanya, pada Desember ini kita masuk di wilayah perkotaan," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Selasa, 4 Desember.
Pasangan ini bertekad ingin mengintensifkan sosialisasi program dengan memanfaatkan waktu yang tersisa. Selain sosialisasi, pasangan ini tetap memperbanyak simpul pemenangan untuk ibu kota kabupaten/kota di Sulsel. Beberapa tim yang sudah dibentuk Garuda-Na juga aktif bergerak menyosialisasikan pasangan ini seperti KotakKotakNa, pejuang Garuda-Na, Laskar Garuda-Na, Laskar Tampan, serta beberapa tim yang sudah terstruktur.
Ibu kota pertama yang jadi sasaran Garuda-Na setelah banyak bergerak di pedesaan adalah Makassar, Gowa, dan Maros. Selama ini, Garuda-Na melakukan sosialisasi di Makassar terbatas pada wilayah pesisir, dan jarang melakukan kunjungan ke pasar-pasar di Makassar seperti dua kandidat lainnya.
Terpisah, tim pemenangan Garuda-Na, Anwar Hussein terus mengkritik petahana Sulsel yang dianggap gagal mewujudkan targetnya di daerah ini. Makanya, Anwar melihat pasangan petahana ini perlu melakukan review kembali terhadap program yang dijanjikan kepada warga Sulsel pada kampanye pilgub 2007 lalu, maupun program yang masuk dalam RPJMD.
"Kenapa sampai hari ini dia hanya mengandalkan program pendidikan dan kesehatan gratis, itu karena dia sulit menggagas program baru. Bagaimana mau membuat program baru kalau program lima tahun lalu yang dijanjikan saja tidak tercapai. Bahkan pendidikan dan kesehatan gratis juga belum bisa dikatakan gratis, setelah melihat IPM Sulsel jauh dari harapan," kata Anwar.
Anwar melihat, ada kesan cagub petahana sulit menggagas program baru karena khwatir malah menjadi kritikan masyarakat setelah target 10 besar pelayanan dasar masyarakat di Sulsel gagal. "Akhirnya hanya pendidikan dan kesehatan gratis yang jadi andalan, yang konong program yang sudah sejak lama digagas Pak Rudi di Sinjai," papar Anwar. (hamsah umar)  

DPRD Sulsel Dipastikan 85 Kursi

MAKASSAR, FAJAR--Jumlah kursi DPRD Sulsel yang akan diperebutkan calon legislatif (caleg) pemilu 2014 dipastikan jadi 85 kursi. Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Sulsel memastikan angka di atas 9,2 juta jiwa.
DAK2 untuk pileg 2014 mendatang ini, rencananya akan diserahkan Pemprov Sulsel ke KPU Sulsel dan 24 KPU kabupaten/kota di Sulsel, di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis, 6 Desember. Sebelumnya, DAK2 tersebut diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ke pemprov beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Andi Hasbi Nur yang dikonfirmasi membenarkan rencana penyerahan DAK2 pileg 2014 ini ke KPU se-Sulsel. "Angka pastinya saya tidak hapal, tapi jumlahnya di atas 9,2 juta jiwa," kata Hasbi Nur.
Hasbi menyebut, penyerahan DAK2 untuk pemilu 2014 ini dilakukan serentak, termasuk rincian per kabupaten. Rekapitulasi DAK2 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel akan diserahkan pemprov ke KPU Provinsi, begitu juga DAK2 kabupaten/kota di serahkan masing-masing perwakilan pemerintah daerah ke KPU kabupaten.
Rencananya, penyerahan DAK2 pemprov Sulsel ke KPU ini akan diserahkan langsung gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ke KTU KPU Sulsel, Jayadi Nas pukul 13.00 Wita. "Tapi penyerahan ini tidak harus dilakukan oleh gubernur kalau misalnya berhalangan," lanjutnya.
Dengan kepastian jumlah DAK2 pemprov Sulsel sebesar 9,2 juta jiwa ini, jumlah kursi di DPRD Sulsel bertambah sepuluh. "Kalau memang angkanya di atas 9 juta yang diserahkan nanti, sudah pasti jumlah kursi dan dapil di Sulsel akan mengalami perubahan pada pemilu 2014. Nanti kita lihat lah berapa besar DAK2 yang diserahkan pemprov," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari.
Dia juga membenarkan, penyerahan DAK2 Sulsel ini akan dihadiri oleh semua ketua KPU se-Sulsel. Saat ini, para pimpinan komisioner KPU kabupaten/kota di sudah berada di Makassar setelah sebelumnya mengikuti rapat koordinasi rencana verifikasi faktual 18 parpol di Sulsel. (hamsah umar)

BKPRMI Dukung Program IA Bebas

MAKASSAR, FAJAR--Meski ada pihak yang terkesan menyindir dan menolak 9 program bebas yang ditawarkan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), namun dukungan dan pujian terhadap program ini semakin menggeliat.
Dukungan salah satunya datang dari BadaKomunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Makassar. Organisasi keagamaan ini mengapresiasi dan memuji program bebas IA, apalagi program tersebut dinilai sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, dan akan membantu masyarakat miskin terkhusus generasi muda di Sulsel.
Khususnya pada program pemberian bantuan permodalan bagi pemuda, pelajar dan mahasiswa. Program ini sangat relevan dalam upaya membangun kemandirian dan jiwa enterpreneurship bagi kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa.
"Saat ini kita bisa melihat masih tingginya angka pengangguran di Sulsel di  kalangan pemuda padahal usia mereka masih sangat produktif. Salah satu masalah yang dihadapi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia," kata Ketua Umum BKPRMI Makassar, Mudzakkar Ali Djamil.
Pemuda sebenarnya sangat punya potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, akan tetapi karena dukungan permodalan yg terbatas sehingga tidak bisa terwujud. Masalah seperti ini juga kami rasakan di BKPRMI. "Karena itu program yang ditawarkan oleh IA akan menjadi solusi bagi pelajar, pemuda dan mahasiswa untuk sejak dini mempersiapkan diri menjadi enterpreneurs muda sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan yang baru," paparnya. (hamsah umar)

18 Parpol Hanya Butuh 17 Hari

MAKASSAR, FAJAR--18 partai politik (parpol) yang akan diverifikasi faktual KPU Sulsel, dituntut serius menyiapkan berkas yang disyaratkan penyelenggara pemilu. KPU hanya memberi waktu selama 17 hari dalam rangka verifikasi ini.
Untuk verifikasi faktual (vertual) parpol tingkat provinsi dilakukan 5-7 November sedang masa perbaikan 10 hari. Sedang untuk KPU kabupaten/kota, vertual akan berlangsung selama satu pekan, kemudian 10 hari masa perbaikan. Jadwal vertual 18 parpol ini berdasar agenda yang telah ditetapkan oleh KPU.
"Masa verifikasi ini tidak sama antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Kalau KPU provinsi vertual tahap pertama hanya tiga hari, sedang masa perbaikan 10 hari," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Senin, 3 Desember.
Untuk kepentingan verifikasi ini, KPU hari ini akan melakukan koordinasi dengan 24 KPU kabupaten/kota di Sulsel, yang kemudian dilanjutkan sosialisasi tata cara vertual kepada 18 parpol yang akan diverifikasi ini. KPU Sulsel menyadari salah satu hambatan yang dihadapi KPU begitu juga partai politik adalah terbatasnya waktu untuk kepentingan verifikasi ini.
"Memang jadi kendala yang akan dihadapi ini adalah waktu yang sangat terbatas. Hambatan ini bukan saja akan dihadapi KPU tapi juga partai politik itu sendiri," tandas Ziaur Rahman.
Terpisah, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebut kelengkapan dokumen yang menjadi syarat vertual ini juga bisa menjadi penghambat dalam proses verifikasi yang dilakukan KPU. Poin penting yang akan diverifikasi berupa kepengurusan 30 persen perempuan, struktur pengurus, keberadaan sekretariat.
Makanya, KPU mengingatkan 18 parpol tersebut untuk mempersiapkan diri secara serius menghadapi proses verifikasi ini. "Kita harus menyadari bersama bahwa waktu yang kita miliki sangat mepet. Tapi apapun resikonya akan kita laksanakan verifikasi ini," tandas Jayadi.
Jayadi menegaskan, KPU tidak akan mentoleransi parpol yang tidak memiliki keseriusan dalam proses vertual ini. "KPU tegas dan akan mengatakan apa adanya hasil verifikasi yang kita lakukan. Apakah cocok administrtsi dengan yang ada di lapangan itu yang paling penting kita cek," kata Jayadi.
Keterbatasan waktu yang dimiliki untuk verifikasi inijuga dirasakan KPU Makassar. "Tahapan yang ada kan berjalan terus. Jadi kendala utamanya sebenarnya ada pada waktu yang sangat mepet," keluh Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus. (hamsah umar)

Bersatu Dorong Pilgub Damai

MAKASSAR, FAJAR--Dorongan terciptanya pelgub Sulsel damai sangat kuat. Elemen masyarakat Sulsel menyatukan tekad dan berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai.
Setidaknya ada 35 NGO yang tergabung dalam KoMit Damai turut menyatakan dukungan terhadap upaya mewujudkan pilgub damai. Sebagai langkah awal, KoMit Damai dan Polda Sulsel melakukan Seminar  Pemilukada Damai Sulawesi Selatan dengan teman, Peran Serta Civitas Akademika, NGO, Ormas, Media, Kepolisian serta Tim Sukses Pasangan Cagub dan Cawagub dalam Mewujudkan Pemilukada yang Demokratis Damai, Aman dan Berkualitas, di Grand Clarion Makassar, Senin, 3 Desember.
Koordinator KoMit Damai, Aswanto seminar pemilukada damai ini diharapkan bisa menjadi komitmen bersama untuk betul-betul mewujudkan pemilu yang damai di Sulsel 2013 mendatang. "Banyak sekali elemen masyarakat yang gabung dengan KoMit Damai dalam mendorong pilgub damai. Ini bukti bahwa masyarakat Sulsel sangat mengharapkan pilgub Sulsel berjalan damai dan demokratis," kata Aswanto.
Dalam berdemokrasi, pilihan boleh saja berbeda tapi perbedaan itu tidak boleh membuat elemen masyarakat terlibat konflik. Makanya, KoMit Damai berharap masyarakat Sulsel termasuk tim pasangan calon bisa saling menghargai.
"Di KoMit Damai yang terdiri dari puluhan NGO juga pasti berbeda pilihan, tapi kami tetap damai. Jadi sebenarnya jangan karena perbedaan lantas membuat kita konflik apalagi memutus silaturahmi," imbuh Aswanto.
Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo menyebut mindset atau deklarasi siap menang siap kalah, mesti dibuat lebih terarah lagi. Apalagi fakta yang sering terjadi pada setiap pemilu, kandidat hanya siap menang. "Mindset harus diubah siap terpilih atau tidak terpilih," kata Mudji.
Salah satu yang ditawarkan Mudji agar pilgub Sulsel damai 2013 mendatang, adalah bagaimana memotivasi sumber daya masyarakat untuk menciptakan pilgub damai itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana setiap pihak yang berkepentingan, betul-betul memiliki komitmen dalam menciptakan pilgub damai.
"Komitmen pilgub damai itu harus diwujudkan dengan tulus. Kita tentu juga perlu ada gagasan dalam rangka pilgub damai, salah satunya melalui kegiatans seminar seperti yang kita lakukan ini," kata Mudji.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas kegiatan ini harus jadi langkah awal untuk bulatkan tekad bahwa pilgub damai Sulsel harus terwujud. "Banyaknya komponen anak bangsa yang telah terlibat di dalam, tentu akan lebih memotivasi penyelenggara mewujudkan pilgub damai," kata Jayadi.
Ketika seluruh komponan masyarakat Sulsel sudah menyatu untuk mewujudkan pilgub damai, masyarakat Sulsel tidak perlu lagi ada kekhawatiran pilgub di daerah ini akan tercederai. Tinggal bagaimana pilihan masyarakat sampai pada tataran politik yang baik di Sulsel.
Seminar ini menghadirkan pembicara, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo, Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas. Juga Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Otto dan sejumlah pihak lainnya. (hamsah umar)