Satu Partai Diurus Tiga Orang

*PDK Lolos Persyaratan

MAKASSAR, FAJAR--Satu partai politik di Sulsel, Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) hanya diurus tiga orang yakni ketua, sekretaris dan bendahara.
Ini terungkap setelah KPU Sulsel yang dipimpin Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas melakukan verifikasi faktual (vertual) terhadap partai yang akan mencalonkan mantan Menteri Keuangan (Mengkeu) RI, Sri Mulyadi Indarwati pada pilpres 2014 mendatang. Namun saat KPU melakukan vertual terhadap partai ini, tim hanya diterima ketua DPW Partai Sri Sulsel.
"Menurut pengakuannya, sekretarisnya sempat hadir rapat dengan dia tapi tiba-tiba pingsan. Adapun bendaharanya sedang sekolah ke Inggris," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas usai melakukan vertual Partai Sri.
Karena tidak menemui sekretaris dan bendaharanya, KPU Sulsel minta partai baru ini untuk menghadirkan sekretarisnya ke KPU Sulsel, serta membawa bukti bahwa bendaharanya sedang kuliah di luar negeri. Selain sekretaris dan bendahara tidak ditemui KPU, status sekretariat partai ini belum ada kejelasan.
Makanya, KPU juga minta agar partai ini juga membawa surat keterangan dari lurah setempat bahwa kantor yang ditempati saat ini benar statusnya. Untuk keterwakilan perempuan, partai ini mencapai 70 persen. "Karena tiga pengurusnya hanya satu laki-laki. Jadi memenuhi syarat keterwakilan perempuan," kata Jayadi.
Terhadap keanggotaan, Jayadi menyebut untuk tingkat provinsi tidak diverifikasi sehingga sekalipun hanya tiga orang tetap memenuhi syarat. "Yang wajib ada keanggotaannya adalah kabupaten/kota," sebut Jayadi.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari yang melakukan vertual DPP PDK Sulsel, memastikan partai yang dipimpin Adil Patu ini memenuhi syarat baik dari struktur pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), keterwakilan perempuan, serta keberadaan sekretariat. Kuota kepengurusan perempuan PDK Sulsel bahkan mencapai 40 persen. Jumlah pengurus PDK Sulsel sebanyak 138 orang, sementara pengurus perempuannya mencapai 64 orang.
"Memang saat kita verifikasi ada empat pengurus yang tidak hadir, tapi pada dasarnya memenuhi kuota yang ditentukan undang-undang," kata Ziaur Rahman.
Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu menyatakan bersyukur karena partainya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan KPU. "Meski empat pengurus yang tidak sempat hadir tetap kita minta untuk menyerahkan kartu atau hadir ke KPU dalam rangka verifikasi," kata Adil Patu.
Setelah memastikan partainya di tingkat Sulsel memenuhi syarat, PDK berharap kabupaten/kota di Sulsel serta kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota di luar Sulsel juga bisa memenuhi syarat yang ditetapkan KPU, sehingga partai ini bisa menjadi salah satu kontestan pemilu 2014 mendatang.
"Kami optimis, karena seluruh pengurus DPP turun ke daerah untuk mengawal proses verifikasi ini. Provinsi yang kami anggap sedikit repot adalah Bali. (hamsah umar)

Maret, KPU Seleksi PPK-PPS Pilwalkot

MAKASSAR, FAJAR--Setelah mengambil ancang-ancang pencoblosan pilwalkot Makassar digelar antara 15-25 September 2013, KPU Makassar berencana akan melakukan seleksi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan kelurahan pada Maret mendatang.
Seleksi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), dilakukan Maret jika pilwalkot Makassar sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU, atau jika wacana menunda pimilihan ke 2015 yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tidak terwujud.
"Kalau tidak ada perubahan, Insya Allah pelaksanaan pilwalkot Makassar antara tgl 15 - 25 September (hari H), maka tahapan awal adalah rekruitment PPK dan PPS," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus, Rabu, 5 Desember.
Untuk rekruitment penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan kelurahan ini, KPU Sulsel akan mempertimbangkan memberi prioritas terhadap anggota PPK dan PPS yang bekerja di pilgub Sulsel 2013. Namun prioritas itu hanya akan berlaku bagi anggota PPK dan PPS yang memiliki kinerja yang baik, profesional dan proporsional.
"Sesuai undang-undang, harus melalui tahapan seleksi oleh KPU. Tapi kalau PPK dan PPS yang bagus di pilgub, bisa kita jadikan pertimbangan," lanjut Izzdin.
Terhadap agenda pilwalkot Makassar ini, KPU Makassar menyebut usul alokasi anggaran pelaksanaan pilwalkot dalam waktu dekat sudah dibahas di DPRD Sulsel. Sesuai agenda pembahasan APBD pokok, pembahasan anggaran pemilihan wali kota Makassar ini diperkirakan sudah berlangsung pekan depan.
Terkait undang-undang pemilu yang baru digodok di DPR RI, termasuk usul penundaan pemilukada di daerah, hasil koordinasi anggota Komisi II DPR RI dengan KPU Sulsel beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa undang-undang yang baru dibahas ini tidak boleh dijadikan patokan penyelenggara pemilu di Sulsel, utamanya yang dijadwalkan menggelar pemilu pada 2013.
"Persoalan itu kan kita sempat pertanyakan kepada Komisi II. Dan ternyata jawabannya mengatakan jangan terlalu berharap dari undang-undang baru itu. Artinya bahwa, teman-teman di KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilu 2013 tetap harus bergerak sesuai aturan yang ada sekarang," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas. (hamsah umar)        

Persaingan Ketat Bayangi Penambahan Dapil

MAKASSAR, FAJAR--Meski jumlah kursi di DPRD Sulsel bertambah menjadi 85 kursi, namun persaingan ketat tetap akan membayangi perebutan kursi pada setiap daerah pemilihan (dapil).
Jumlah dapil untuk DPRD Sulsel juga dipastikan akan bertambah. Kalau pada pemilu 2009 lalu, dapil Sulsel hanya tujuh dapil, maka pada pileg 2014 mendatang di perkirakan menjadi empat dapil. Makassar salah satu kota yang pasti dibagi menjadi dua dapil.
Asumsi bahwa perebutan kursi bakal makin ketat disampaikan Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni (RPG). Disamping itu, semakin banyak kursi dan dapil, akan membuat peluang politisi untuk duduk di DPRD Sulsel juga semakin terbuka.
"Tantangan juga tentu semakin keras, karena apabila 10 dapil, maka rata-rata perdapil 8-9 kursi. Sehingga persaingan untuk memperebutan kursi juga semakin ketat," kata Rudi, Rabu, 5 Desember.
Melihat dapil di Sulsel dipastikan bertambah, PDIP Sulsel berharap KPU Sulsel agar dalam mengutak-atik pembagian dapil di Sulsel mendatang, hendaknya mempertimbangkan banyak faktor. Seperti keseimbangan, pembagian yang adil, faktor geografis, dan faktor budaya. Beberapa faktor ini harus menjadi acuan KPU untuk melakukan pembagian dapil, karena persoalan dapil ini juga bisa menjadi bahan perdebatan.
Rudi juga menyarankan agar KPU Sulsel menyosialisasikan dengan baik rencana penambahan kursi dan dapil untuk DPRD Sulsel nanti. Yang terpenting disosialisasikan kata dia adalah pembagian dapil. "Kalau perlu, sebelum pembagian dapil ini ditetapkan KPU, sebaiknya dilakukan uji publik dulu," papar Rudi.
Yang pasti, dia melihat bahwa penambahan kursi dan dapil untuk DPRD Sulsel pada pileg mendatang, memberi keuntungan bagi parpol besar. Di sinilah juga pentingnya KPU mempertimbangkan secara matang pembagian dapil pileg 2014. "Range kursi juga jangan terlalu jauh, misalnya ada dapil 12 kursi dan ada hanya 6 misalnya," lanjutnya.
Menghadapi perubahan yang akan terjadi itu, PDIP Sulsel sudah memperhitungkannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menempatkan kader yang tepat pada setiap dapil. "Dikenal masyarakat, memiliki elektebilitas yang bagus, serta diterima masyarakat dibarengi kerja-kerja partai yang membumi," pungkasnya.
Ketua DPD Hanura Sulsel, Ambo Dalle terpisah menyatakan penambahan kursi dan dapil ini, akan berdampak positif bagi kader partai di Sulsel. Akan semakin banyak kader partai yang bisa didorong untuk bertarung menduduki kursi legislatif.
"Pengaruhnya terhadap partai utamanya kader tentu akan sangat besar, karena itu akan semakin banyak kader yang bisa menjadi caleg. Dengan demikian, makin banyak juga peluang kader duduk di parlemen," kata Ambo Dalle. (hamsah umar)

Pimpinan Khalwatiyah: Pilih Ilham-Aziz

MAKASSAR, FAJAR--Pewaris Tarekat Khalwatiyah Maros, Andi Muhammad Abrar  ( Puang Bani), tampaknya sudah sangat yakin pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) bisa membawa Sulsel lebih baik.
Dia pun mengajak anggota tarekat Khalwatiyah Maros untuk mendoakan dan memilih pasangan IA di pilgub Sulsel, 22 Januari mendatang. Harapan ini disampaikan kepada ratusan jemaah tarket Khalwatiyah yang hadir dalam acara Temmua Taung atau peringatan  dua tahun meninggalnya pemimpin besar Tarekat Khalwatiyah , H Andi Abdullah Puang Ngatta di Desa Pakkasalo, Kelurahan Baji' Pakmai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Rabu, 5 Desember.
Dalam peringatan ini, cagub urut 1, Ilham turut menghadiri. Usai memimpin doa, Puang Bani mengatakan pasangan Ilham-Aziz sejak dulu memiliki hubungan dekat dengan seluruh jemaah Tarekat Khalwatiyah.
Acara ini dihadiri ratusan jemaah  tarekat Khalwatiyah Kabupaten Maros.  "Khususnya Pak Ilham, beliau itu adalah bagian dari keluarga kami sejak dulu. Bahkan Sirajuddin-orang tua Pak Ilham  dibesarkan oleh orang tua kami. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dijelaskan mengapa jemaah Khawatiyah mendoakan beliau menjadi pemimpin di Sulsel, karena memang sudah seharusnya sesama keluarga saling mendoakan, " ujar Puang Bani, yang juga merupakan putra langsung dari H. Andi Abdullah Puang Ngatta.
Dihadapan ratusan jamaah yang hadir dirumahnya, Puang Bani meminta agar semua jamaah Khalwatiyah di sulsel untuk mendoakan dan ikut memilih pasangan nomor satu Ilham-Aziz padal 22 januari 2013 mendatang.
"Tabe, pada kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh jemaah untuk mengabarkan kepada semua keluarga kita agar turut mendoakan serta memilih pasangan Ilham-Aziz yang bernomor urut satu. Pak Ilham adalah keluarga kita," papar Puang Bani.
Dia mengungkap, orang tua Ilham sejak dulu sudah selalu bersama dengan Khalwatiyah. "Jadi inilah waktunya kita bersatu untuk sama - sama memberi dukungan. Sekali lagi, kabarkan kepada semua keluarga yang lain," tambahnya.
Sementara, Ilham mengajak mengajak seluruh jemaah Khalwatiyah untuk tetap melesatarikan ajaran Islam sebagai pemersatu utama di Sulsel.
"Saya ke sini sebagai keluarga. Secara pribadi hubungan keluarga kami sangat dekat, sejak bapak saya masih hidup. Setiap ada perayaan Islam, baik itu maulid maupun acara seperti ini selalu hadir," kata Ilham.
Tarekat Khalwatiyah kata Ilham harus dilestarikan. Dia akan mendorong komunitas ini selama tetap dalam koridor Islam, apalagi tarekat ini efektif sebagai perekat dan pemersatu ummat Islam di Sulsel. Terbukti setiap ada perayaan Islam banyak yang datang dari luar Sulsel bahkan luar negeri seperti Malaysia.
Usai bercengkrama dengan ratusan jemaah, Ilham menyalami satu per satu sembari foto bersama.mereka antusias menanyakan manfaat kartu jaminan program kebutuhan dasar yang tercantum dalam IA Bebas.
"Insya Allah, semua akan dapat kartunya.  Saat ini, ratusan relawan kita terus bergerak untuk membagikan kartu ini kepada warga yang belum dapat. Mudah-mudahan dengan kartu ini, kehidupan kita menjadi lebih baik dari sekarang," papar Ilham. (hamsah umar)

Nasrullah: Jangan Manfaatkan Momen Pemerintahan

MAKASSAR, FAJAR--Tim cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengajak dua kompetitornya tidak memanfaatkan momen pemerintahan untuk menyosialisasikan diri.
Sebagai kandidat yang juga sekaligus kepala pemerintahan, Garuda-Na melihat ada potensi cagub Sulsel ini memanfaatkan momen pemerintahan untuk bersosialisasi, utamanya terhadap jajaran pemerintahan. Mestinya, cagub harus memposisikan diri saat sebagai kepala pemerintahan dan cagub Sulsel.
"Kami dari Garuda-Na minta calon lain untuk membedakan kapasitas sebagai pemerintah dan kandidat. Jangan acara pemerintahan pun dijadikan ajang untuk sosialisasikan diri. Terkecuali kalau memang itu acara partai atau tidak tidak ada masalah," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Rabu, 5 Desember.
Nasrullah mencontohkan, pada saat penutupan Porseni PGRI di lapangan Merdeka Wajo 3 Desember lalu, Syahrul Yasin Limpo selaku gubernur hadir menutup acara itu. Saat memberikan sambutan, Syahrul menyangkat dua jarinya. Nasrullah berpandangan, ulah cagub petahana ini sebagai bentuk sosialisasi nomor urut di kalangan PGRI.
Sekalipun Syahrul tidak memperkenalkan simbol dua jari itu sebagai bagian dari atributnya, Nasrullah tetap melihat sikap itu bagian dari kampanye. "Dua itu notabene nomor urutnya. Di sisi lain, peserta yang mengikuti acara itu ada yang mengangkat jari satu dan tiga. Jadi kalau sudah seperti itu, mana wibawa seorang gubernur. Masa di acara resmi pemerintahan seperti itu masyarakat dipaksa melawan keinginannya," papar Nasrullah.
Dengan adanya peserta yang mengangkat jari satu dan tiga, menunjukkan bahwa warga tidak ingin digiring. "Secara etika tidak selayaknya dilakukan. Jangan perlihatkan masyarakat menantang pemerintahnya. Karena saya kira itu juga bagian dari wibawa gubernur," sebut Nasrullah.
Jubir Sayang, Maqbul Halim yang dimintai tanggapannya soal asumsi tim Garuda-Na yang melihat Sayang memanfaatkan momen pemerintahan bersosialisasi/kampanye terselubung, ogah menanggapi banyak. Dia malah menyebut tidak ada dalam undang-undang yang menyebut tentang kampanye terselubung.
"Adakah dalam undang-undang itu kampanye terselubung?, biar saja mereka menilai karena tidak ada juga dasar hukumnya," kata Maqbul. (hamsah umar)