Garuda-Na Perluas Jaringan Pasar

MAKASSAR, FAJAR--Duet Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) di pilgub Sulsel, menyiapkan cara sendiri mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani dan nelayan dalam memasarkan produksinya.
Pasangan urut 3 ini berjanji akan memperluas jaringan pasar ketika diberi kepercayaan memimpin Sulsel, sehingga kendala pemasaran yang sering dialami petani dalam memasarkan produksinya bisa teratasi. Ini juga sejalan dengan program menciptakan 1.000 pengusaha muda di Sulsel.
Janji Garuda-Na membuka jaringan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ini disampaikan saat silaturahmi dengan ratusan masyarakat di Ma'rang, Pangkep, Jumat, 7 Desember.
Silaturahmi ini digelar di rumah salah satu tim kerabat Garuda-Na, Olleng. Di tempat ini, Rudi mengungkap program prioritas adalah melakukan perubahan kehidupan masyarakat petani dan nelayan, dengan peningkatan produktivitas petanian maupun perikanan tambak, kemudahan mendapatkan bibit pertanian ataupun perikanan, yang dibarengi kemudahan mendapatkan pupuk, serta perluasan jaringan pemasaran.
Tuhid salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasarkan produksinya adalah kendala pemasaran seperti jeruk Bali. Garuda-Na melihat produk perkebunan ini juga bisa dikemas.
Juru bicara dan protocol Garuda- Na, Nasrullah Mustamin mengatakan program pengembangan pertanian dan industri perikanan, harus diiringi dengan penciptaan interpreneur baru. “Kami menciptakan agroindustri dan juga agrobisnis yang didukung jaringan pasar dan pengolahan. Secara tidak langsung, hal itu akan menciptakan lapangan kerja,” jelas Nasrullah.
Strateginya, dengan menyiapkan modal kerja khususnya sarjana muda sehingga mereka menciptakan industri. "Termasuk membuka jaringan dengan perbankan dengan bunga rendah atau tanpa bunga dimana personal garansinya adalah pemerintah provinsi," sebut Nasrullah.
Sementara, jubir Garuda-Na, Marwan Hussein menyebut pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) terlambat melibatkan orang-orang hebat di Sulsel dalam merumuskan program pembangunan di Sulsel. "Tapi melibatkan 70 profesor tentu itu kami anggap sebagai kabar baik. Cuma kami pertanyakan kenapa bukan dari lima tahun lalu, atau saat periode pertamanya profesor ini dilibatkan," kata Marwan.
Akibatnya, pelibatan puluhan profesor ini semakin memperkuat bahwa ada ketertinggalan program Sayang di periode sekarang ini. "Melibatkan banyak profesor dalam merumuskan program bukan hal mudah, karena menyatukan pendapat satu profesor itu susah. Jadi kalau baru sekarang dirumuskan sangat terlambat," kata Marwan. (hamsah umar)        

Pemimpin Harus Jadi Teladan

Sementara cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa berpandangan bahwa penegakan supremasi hukum di Sulsel yang masih lemah, menjadi penyebab atau alasan utama banyaknya masalah yang terjadi. "Segala jenis masalah sekarang seperti  Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) membuat rakyat menderita. Itu dikarenakan hukum belum tegak. Sebenarnya sistemnya sudah ada tapi pelaksanaannya yang belum jalan," tegas ahli hukum lulusan Universitas Oxford ini.
Dalam penegakan hukum, bupati Sinjai dua periode ini memang sudah puluhan tahun menjadi pengacara papan atas Indonesia. Semasa menjadi pengacara yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat kecil itu, Rudi sempat memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
Ini juga membuat Rudi paham betul kondisi di lapangan. "Hukum seperti sudah jadi mainan penguasa, dan terlalu banyak rakyat yang harus dibela membuat saya meninggalkan dunia kepengacaraan dan masuk politik. Penegakan hukum harus diubah dari dalam yaitu dari kebijakan," tegas Rudiyanto.
Dia mencontohkan, sengketa lahan yang sekarang masih kerap terjadi seantero Sulsel. Baik itu sengketa lahan dengan masyarakat, pemerintah, maupun adat masih jadi polemik dari belasan tahun yang lalu.  Rudiyanto banyak berkeliling dan masih melihat itu. Dalam posisi ini, rakyat kecil seringkali tidak ada yang membela.
Makanya, untuk mengatasi hal tersebut, Rudiyanto akan memulai dengan kepemimpinan teladan dan tak pandang bulu terhadap supremasi hukum. "Harus ada pemimpin yang paham hukum, bersih dan tidak melanggarnya, tak bisa dibeli, dan mau menindak meskipun keluarganya sendiri. Dari sini masalah penegakan hukum ini baru bisa terurai," jelasnya.
Jika ada pemimpin bersih dan paham dan taat pada koridor hukum, Rudi berpendapat, kepentingan masyarakat akan lebih terlayani bukan hanya di bidang pelayanan hukum saja melainkan juga di seluruh aspek kebijakan. "Pemimpin yang taat dan paham dengan hukum itu sadar, pejabat dipilih dan digaji oleh rakyat. Ketika ia dilantik, ia jadi milik seluruh rakyat Sulsel. Bukan milik sekelompok orang dan kepentingan," tandas Rudi.
"Dan murni bekerja untuk masyarakat. Ini yang sudah kami buktikan, dan sekarang ditawarkan oleh Garudana," ia melanjutkan.
Penegakan hukum juga tak bisa dilepaskan dari disiplin dan kualitas penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Menurut Garuda-Na, hal yang paling penting bagi pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dan memperlihatkan komitmen menegakkan hukum kepada aparat tersebut.
Jika pemerintahan sudah bersih, masa kepolisian tidak mau ikut. Ini akan mempermudah tugas mereka. "Jika tetap tak mau, kita usulkan ganti pimpinannya, atau mereka akan berurusan dengan rakyat yang kritis." tukasnya.
Untuk meningkatkan pelayanan hukum sendiri, Rudiyanto beritikad untuk memperluas bantuan hukum untuk masyarakat kecil. "LBH harus diberi kekuatan ekstra dengan imbalan ekstra, terutama peningkatan jaringan ke daerah-daerah. Mereka yang berkeringat untuk rakyat harus mendapat insentif lebih," tutupnya. (hamsah umar)

Toraja-Torut Memungkinkan Satu Dapil

*Sulsel Jadi 11 Dapil

MAKASSAR, FAJAR--Jumlah daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Sulsel pada pemilu 2014 memungkinkan menjadi 11 dapil. Empat dapil harus ditata ulang karena sudah melebihi 12 kursi.
Dapil yang harus ditata ulang oleh KPU untuk pileg 2014 ini masing-masing dapil I, Makassar. Mengacu data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) Makassar, jumlah penduduk kota ini mencapai 1.612.413. Dari jumlah itu, Makassar memungkinkan 14-15 kursi.
Dapil lain yang harus ditata ulang adalah dapil II meliputi Gowa, Takalar dan Jeneponto. Jumlah kursi di dapil ini memungkinkan menjadi 13 kursi.            
Sementara dapil V meliputi Bone, Soppeng, dan Wajo diperkirakan kursi di dapil ini akan menjadi antara 14015 kursi, begitu juga dapil VI meliputi Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara juga kursinya akan bertambah menjadi 14 kursi. "Melihat ada empat dapil yang harus ditata ulang ini, Sulsel memungkinkan menjadi 11 dapil," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Jumat, 7 Desember.
Karena dapil VI menjadi salah satu dapil yang harus ditata ulang, wilayah Toraja (Tana Toraja dan Toraja Utara), sangat memungkinkan berdiri sendiri atau satu dapil. Di dapil VI yang terdiri lima kabupaten (Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara), posisi Enrekang menjadi kabupaten yang perlu banyak kajian apakah gabung antara Toraja-Toraja Utara atau masuk Sidrap dan Pinrang.
"Jadi Enrekang sebenarnya yang sedikit seksi ini. Apakah di gabung ke Toraja atau Sidrap Pinrang. Kalau mempertimbangkan geografis mungkin lebih dekat ke Toraja. Di sinilah kita akan lihat mana lebih diinginkan," kata Ziaur Rahman.
Kendati wacana penataan dapil khususnya di dapil VI ini, sejumlah wacana menyarankan agar Enrekang gabung dengan Sidrap dan Pinrang, dengan pertimbangan adat istiadat dan budaya.  
KPU Sulsel saat ini mulai mengancang-ancang penataan dapil setelah menerima DAK2 dari pemprov Sulsel. Jumlah DAK2 Sulsel sebesar 9.368.107, untuk per kabupaten lihat grafis. (hamsah umar)
   
DAK2 Pileg Sulsel:

Dapil I (Makassar): 1.612.413
Dapil II:
Gowa: 682.025
Takalar: 295.676
Jeneponto: 420.494
Dapil III:
Bantaeng: 185.675
Bulukumba: 431.818
Sinjai : 227.210
Selayar: 130.486
 Dapil IV:
Maros: 348.150
Pangkep: 353.189
Barru: 169.172
Parepare: 181.734
Dapil V:
Bone: 828.227
Soppeng: 257.219
Wajo: 469.368
Dapil VI:
Sidrap: 321.970
Pinrang:454.946
Enrekang: 243.691
Tana Toraja: 272.220
Toraja Utara: 303.769
Dapil VII:
Luwu: 367.370
Palopo: 175.313
Luwu Utara: 354.685
Luwu Timur: 275.287

Bersyarat di Provinsi, Belum Tentu Lolos

*KTA Banyak Amburadul

MAKASSAR, FAJAR--Partai politik (parpol) yang diverifikasi faktual (vertual) oleh KPU Sulsel, dan dinyatakan bersyarat di tingkat KPU Sulsel belum menjamin parpol tersebut lolos dari daerah ini.
Pasalnya, titik berat vertual parpol ada pada kabupaten/kota dan kepengurusan tingkat kecamatan. Pasalnya, di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ini, keabsahan kartu tanda anggota (KTA) yang diserahkan parpol juga diverifikasi oleh KPU. Di kabupaten kota, jumlah KTA yang diverifikasi ditentukan berdasar jumlah penduduk yakni 1:1.000.
"Dari jumlah KTA yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota itu, akan diambil sampel 10 persen. Jadi kalau misalnya 100 KTA yang dikumpul, kita akan verifikasi 100 KTA. Sehingga kalau pun di provinsi kita nyatakan sudah memenuhi syarat, tapi tidak menjamin parpol itu lolos dari Sulsel karena yang paling menentukan adalah hasil verifikasi kabupaten/kota," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Kamis, 6 Desember.
Di Sulsel, dari hasil verifikasi yang dilakukan secara administrasi semuanya memenuhi syarat seperti kepengurusan, keterwakilan perempuan, hingga status sekretariat. Bahkan partai yang hanya tiga pengurusnya pun bisa dinyatakan bersyarat sesuai undang-undang.
"Yang banyak kita temukan pengurus parpol itu tidak hadir di kantornya saat kita datang melakukan verifikasi. Ada juga yang tidak membawa KTA-nya, begitu juga pengurus perempuannya tidak hadir. Mereka yang tidak hadir ini kita minta diverifikasi di kantor," tambah Jayadi.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink terpisah  menandaskan berdasar hasil vertual yang dilakukan baik 16 parpol terdahulu maupun 18 parpol susulan saat ini, KPU Sulsel masih menemukan KTA yang disampaikan parpol ke KPU ada yang tidak sesuai kenyataan di lapangan setelah diverifikasi.
"Jadi persoalan KTA ini yang kelihatan banyak yang amburadul dari partai yang kita verifikasi. Apapun hasil verifikasi kita di lapangan itulah yang akan kita simpulkan nanti," kata Arum Spink. (hamsah umar)    

Ilham: IPM Era Amin Syam Lebih Baik

MAKASSAR, FAJAR--Kritik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Sulsel kembali dilontarkan cagub penantang petahana Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin.
Ilham yang berpasangan Aziz Qahhar Mudzakkar di pilgub Sulsel, 22 Januari mendatang menilai, IPM Sulsel pada era kepemimpinan Amin Syam sebagai gubernur jauh lebih baik pembangunannya dari era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo Saat ini.
Pernyataan pedas ini dilontarkan Ilham saat mengukuhkan sembilan pengurus anak cabang (PAC) se-Kabupaten Bone, di Lapangan Lippujangnge, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kamis, 6 Desember. PAC yang dilantik Ilham yakni PAC Lappariaja, Bengo, Lamuru, Tellu Limpoe, Ulaweng, Libureng, Amali, Ponre, dan Kahu.
Wali kota Makassar dua periode ini menilai periode Amin Syam 2008 - 2013, IPM Sulsel mampu meningkat dari urut 23 ke 19 dari 33 provinsi (saat ini 34 provinsi).
Sementara duet Syarul-Agus yang memasuki lima tahun masa jabatannya sebagai gubernur, kondisi IPM Sulsel masih berada di urut 19. padahal, pemerintah telah menghabiskan anggaran besar untuk pembangunan IPM ini hingga Rp2 triliun. Ini menjadi keprihatinan pasangan Ilham-Aziz karena pembangunan IPM ini menjadi salah satu program prioritas Sayang yang juga tertuang dalam rencana  pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yakni 10 besar pelayanan dasar masyarakat, yang indikatornya adalah IPM.
"Jika gubernur-wakil gubernur jantan maka harus legowo mundur dan tidak maju lagi karena gagal dalam kepemimpinan," sindir Ilham disambut pekik semangat baru.
Di hadapan kader Demokrat, Ilham menyatakan 47 hari tersisa harus menjadi ajang  masyarakat Bone dalam memilih pemimpin mulai bupati dan gubernur. Masyarakat Bone kata dia harus cerdas memilih pemimpinnya.
Penasihat spiritual Ilham, Dr Rahman Qayyum mengingatkan warga Bone bersatu memilih orang Bone. "Orang Bone jangan mau dikalah dua kali dan jangan mau dicurangi dua kali," katanya.
Di akhir acara, tim IA, Fadriaty AS, di lokasi acara menyosialisasikan manfaat kartu IA Semangat Baru 9 Bebas. Warga pun antusias menyambut dan mendapatkannya kartu tersebut. (hamsah umar)