H-2, Sayang Show Force

*PPP Ancam Pecat Kader

MAKASSAR, FAJAR--Cagub petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menyambut masa kampanye dengan melakukan show force. Melalui Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Sayang menggelar apel akbar/siaga pada H-2 kampanye.
Apel akbar seluruh elemen Golkar ini akan menghadirkan sedikitnya 10 ribu kader baik pengurus Golkar maupun organisasi sayap seperti AMPG, AMPI, Kosgoro, SOKSI, PPM, Sampang Induk, Tagana, Kelompok Brigade, Kiwal, Gucido dan elemen lainnya. Rencananya, show force ini akan dilakukan di halanan Stadion Andi Mattalatta atau di Lapangan Hasanuddin Makassar.
"Apel akbar ini juga menghadirkan seluruh ketua Golkar di Sulsel termasuk ketua-ketua DPRD. Khusus dari ormas, seluruh perwakilan AMPG se-Sulsel hadir," kata Ketua AMPG Makassar, M Juniar Arge didampingi Syamsinar Alam, Fauzan Wahab saat menggelar keterangan pers di kantor DPD Golkar Makassar, Kamis, 20 Desember.
Juniar menegaskan, selain sebagai show force, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk kesiapanan elemen pendukung Sayang mengawal pilgub Sulsel damai, aman, bersih, dan jujur. Dia menyebut, ajang ini merupakan pengumpulan massa terakhir Sayang sebelum memasuki masa kampanye.
Usai apel akbar/siaga, petahana Sulsel ini juga berencana melakukan rolling show di kota Makassar. Fauzan menambahkan, apel ini juga sebagai bentuk kesiapan tim pendukung Sayang mengamankan jagoannya dari tindakan yang tidak diinginkan. "Kami juga siap berhadapan dengan oknum yang coba mengganggu calon kami," papar Fauzan.
Sementara itu, PPP Sulsel sebagai salah satu parpol pengusung Sayang di pilgub Sulsel mempetegas dukungan partai ke Sayang. Partai berlambang Kakbah ini tidak ingin lagi melihat ada kader yang tidak berkontribusi untuk pemenangan Sayang. "Kalau ada kader membangkan, kita akan beri sanksi tegas termasuk mengcabut keanggotaannya dari partai," tandas Sekjen DPP PPP, M Romahurmuzy, saat membuka rakornis DPW PPP Sulsel, kemarin.
Dia menegaskan, PPP tidak ingin ada kader yang mendukung calon diluar dukungan partai. Makanya, sudah saatnya PPP kata dia bersikap tegas terhadap kader partai yang membangkang.
Ketua DPW PPP Sulsel menambahkan, kalau selama ini DPW PPP Sulsel masih melepas kadernya yang tidak mendukung Sayang, pascarakornis ini sanksi sudah akan diberlakukan. "Yang tidak mau mendukung partai proses organisasi akan jalan. Kader yang kita lihat tidak serius sebenarnya sudah ada daftarnya, tapi kita pertegas dulu di rakornis ini," tegas Amir Uskara.
Di pilgub Sulsel ini, PPP ingin memberi kontribusi suara untuk Sayang secara ril. Menurut dia, 300 ribu suara dari kader partai ini sudah riil akan disumbangkan ke sayang. "Itu suara kader, kalau mereka bergerak tentu akan lebih besar lagi. Tapi patokan kita 300.000 itu sudah riil," tambah Uskara.
Saat kampanye mendatang, tokoh sentral PPP juga akan turun mengampanyekan pasangan petahana ini. Partai ini memetakan lima kabupaten sebagai daerah pergerakan utama yakni Gowa, Bulukumba, Pangkep, Soppeng, Bantaeng. (hamsah umar)

IA-Garuda-Na Dukung Panwaslu, Sayang Kritisi

MAKASSAR, FAJAR--Langkah panwaslu Makassar mencabuti atribut sosialisasi cagub Sulsel ditanggapi berbeda kandidat. Petahana mengkritisi panwaslu sedang dua penantangnya memilih mendukung penertiban itu.
Rabu malam, anggota panwaslu Sulsel dibantu pihak terkait menertibkan atribut cagub di sejumlah alat peraga kampanye seperti spanduk, bando dan alat sosialisasi lainnya. Setidaknya seribuan atribut milik Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) yang berhasil diturunkan panwaslu.
Jubir pasangan urut 1, Selle KS Dalle menyatakan langkah panwaslu pada dasarnya baik, paling tidak kata dia para kandidat taat asas lebih awal dalam hal aturan. "Tapi akan lebih baik ketika panwaslu melakukan koordinasi dengan tim. Supaya kita turun bersama menertibkan atribut itu. Bagi tim tentu siaap tahu masih ada yang bisa kita manfaatkan dan bisa dipergunakan kembali saat kampanye," jelas Selle.
Ketika melibatkan tim semua kandidat, Selle menilai panwaslu tidak terlalu kerepotan karena dibantu tim calon. Ditanya soal kewenangan panwaslu, Selle mengaku tahu kalau kewenangan panwaslu hanya merekomendasikan bukan menertibkan. "Tapi sekali lagi, sepanjang niatnya bagus kita selalu mendukung," lanjut Selle.
Sikap sama disampaikan Garuda-Na. Dukungan bahkan disampaikan langsung pendamping Rudi, Andi Nawir Pasinringi. "Langkah panwaslu saya kira sudah bagus dan tepat, apalagi baliho makin merajalela," kata Nawir di Media Centre Garuda-Na.
Dia menilai, alat peraga bukan menjadi ukuran calon mendapat dukungan masyarakat, tapi lebih efektif ketika menemui langsung masyarakat sehingga bisa lebih dekat, termasuk menyerap aspirasinya. "Itulah yang membuat Garuda- Na terus bergerilya hingga pelosok desa untuk merebut kursi gubernur," tandas Nawir.
Adapun jubir Sayang, Maqbul Halim malah mengkritisi langkah panwaslu  yang menertibkan alat sosialisasi calon. "Jadi makin jelas ketidakjelasan kinerja panwaslu. Dalam aturan, tahapan pengawasan pelanggaran kampanye ada pada masa kampanye. Sekarang ini apakah sudah masa kampanye kan belum," kata Maqbul yang ditemui disela-sela menghadiri dialog Calon Presiden 2014 di Unhas.
Maqbul berharap, panwaslu dalam berkerja tetap mengacu atau dituntun aturan yang dibuat oleh KPU, sehingga tidak kebablasan dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas menandaskan pihaknya masih akan terus menertibkan alat sosialisasi calon di daerah ini. "Masih tetap akan kita lanjutkan," kata Amir Ilyas.
Saat penertiban peraga, sempat terjadi insiden antara panwaslu dengan Tim Relawan Jakarta SYL di jalan AP Pettarani Makassar. Saat akan menurunkan salah satu alat peraga milik calon ini, tim relawan ini mengancam panwaslu. "Anggota kita memang ada yang dikejar-kejar," kata Amir. (hamsah umar)      

Bupati Wajo Dilaporkan ke Panwaslu

MAKASSAR, FAJAR--Upaya mobilisasi PNS secara terang-terangan yang dilakukan Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru berbuntut. Tim Advokasi Hukum Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) melaporkannya ke Panwaslu Sulsel.
Burhanuddin dilaporkan ke panwaslu Sulsel, Kamis, 20 Desember. Tim hukum IA datang ke panwaslu dipimpin Nasiruddin Pasigai didampingi Syahrir Cakkari dan lainnya. Nasiruddin menegaskan, laporannya terkait upaya calon tertentu melakukan mobilisasi pejabat dan birokrat Wajo untuk memenangkan incumbent. Ini bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan PNS netral atau tidak dibolehkan berpolitik praktis.
"UU itu memosisikan PNS untuk netral karena peran dan fungsinya harus melayani kepentingan semua pihak. Makanya tidak boleh memihak, karena kapan memihak pasti ada distorsi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan yang diembannya," kata Nasiruddin.
Mobilisasi PNS untuk mendukung incumbent, kata dia, selain mengganggu sistem, juga akan menimbulkan perpecahan di kalangan birokrat. Karena itu, akan terjadi polarisasi sehingga mengganggu kinerja pelayanan pemerintahan.
"Kalau ingin menegakkan demokrasi pada pilgub ini, maka semua pihak, semua calon harus menghindari mobilisasi PNS karena itu merupakan pelanggaran serius," ujar Nasiruddin.
Menurut tim IA, beberapa waktu lalu, bupati Wajo secara khusus mengajak birokrat Wajo untuk mendukung pasangan petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang. Hal ini dinilai tim hukum IA sebagai langkah untuk memobilisasi PNS mendukung petahana.
Tim juga mengingatkan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang terkesan melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan Bupati Wajo tersebut. Menurut dia, seharusnya gubernur mengingatkan, bukan malah ikut juga aktif memobilisasi aparat daerah, baik kades, lurah, bahkan bupati untuk mendukung  dirinya. "Ini perlu dijaga untuk menghindari ekses pemilukada," tambahnya.
Syahrir menambahkan, langkah melaporkan Burhanuddin ke Panwaslu ini untuk menjaga kualitas pilgub Sulsel. Jika terus dibiarkan, harapan untuk menghasilkan pilgub berkualitas akan sulit dicapai.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menyatakan laporan dugaan mobilisasi PNS oleh bupati Wajo ini akan dilimpahkan ke Panwaslu Wajo untuk menindaklanjutinya.  "Besok kita akan serahkan laporannya ke panwaslu Wajo untuk diproses," tandas Suprianto. (hamsah umar)

Diskusi Capres, JK Tokoh Fenomenal

MAKASSAR, FAJAR--Mantan wakil presiden, Jusuf Kalla dinilai tokoh cukup fenomenal sebagai salah satu calon presiden (capres) 2014. Survei yang selalu menempatkannya masuk lima besar menjadi alasan.
Penilaian ini disampaikan Adi Suryadi Culla saat tampil sebagai narasumber dalam dialog Calon Presiden 2014, yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) kerja sama Majalan Indonesia 2014 dan FISIP Unhas di Aula Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran, Kamis, 20 Desember.
Di mata pengamat politik Unhas ini, JK adalah refresentasi tokoh lokal yang juga memiliki basis di level nasional. Berbagai survei yang menempatkan JK selalu berada di 5 besar baik survei elektabilitas, popularitas hingga survei kualitas tokoh yang dilakukan LSI, menjadi hal menarik atau menjadi fenomena bagi JK.  
Misalnya saja survei CSIS menempatkan JK di posisi 2, Lembaga Survei Nasional urut 3, LSI urut 2, Soegeng Sarjadi Syndicate di urut 3 dan sejumlah survei ternama lainnya. Ini berbeda dengan tokoh lain yang cukup populer dan memiliki elektabilitas tinggi, tapi dari segi kualitas dia tidak masuk dalam daftar tokoh yang dianggap berkualitas (berintegritas, kapabilitas, dan  akseptabilitas).
"Yang jadi masalah karena JK tidak memiliki parpol yang akan mengusungnya. Sehingga itu yang akan menjadi tantangan bagi JK nanti," kata Adi Culla.
Terhadap survei opinion leader yang jadi topik pembahasan dalam dialog ini, Adi Culla juga sedikit mengkritisi. Dia mlihat survei ini memiliki bias karena yang banyak dimunculkan dari sekitar 30 tokoh itu mayoritas dari parpol. Begitu juga tidak banyak menampilkan tokoh-tokoh lokal. "Jadi ini juga kelemahan dari survei LSI karena tokoh lokal tidak banyak muncul. Saya kira potensi lokal perlu dimunculkan juga dalam survei," kata Adi Culla.
Pembicara lain dalam dialog calon presiden 2014 ini yakni Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, dan salah satu tokoh yang dianggap memiliki kualitas menjadi capres, Jend (Purn) Endriartono Sutarto, serta Prof Salim Said.
Menanggapi survei LSI yang juga memasukkan namanya sebagai salah satu tokoh, Endriartono menegaskan sekiranya survei ini menjadi pilihan masyarakat banyak, sebagai tokoh dia tidak bisa mengecewakan masyarakat. Namun kata dia, survei ini juga harus dimaklumi kalau tidak menjadi pilihan masyarakat banyak.
Endriartono menekankan bahwa pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini kedepan yang utama adalah yang memiliki komitmen memberantas korupsi. "Karena kalau korupsi merajalela, maka korupsi akan menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Karena itu, persoalan korupsi harus diberantas karena menjadi penyebab kemiskinan masyarakat Indonesia," tandas mantan Komisaris Utama PT Pertamina ini.
Dalam dialog ini, dia juga banyak bercerita mengenai sosoknya utamanya ketika menjadi Komisaris Utama PT Pertamina yang kemudian memilih mundur karena kebijakan yang menurutnya untuk kepentingan rakyat tidak mendapat akomodasi yang baik.
Yang pasti menurutnya, Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang betul-betul mumpuni. "Bukan pemimpin yang hanya nikmati jabatan. Pemimpin itu harus melayani masyarakat hingga paling bawah," tandasnya.
Salim Said dalam kesempatan ini juga tekankan kualitas pemimpin dalam hal memberantas korupsi. "Jangan kita biarkan negara kita digerogoti korupsi. Ancaman paling besar adalah korupsi. Korupsi itu bukan hanya uang tapi politik pun dikorupsi.  VOC runtuh karena persoalan korupsi," sebut Salim.
Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi menyatakan hasil surveinya yang mengedepankan kualitas tokoh ini perlu disosialisasikan secara luas di masyarakat dalam rangka memilih pemimpin yang terbaik sesuai indikator tertentu.
"Makanya, kami ajak unhas suarakan itu. Ada pihak yang menyatakan pilpres itu masih lama, tapi justru disitulah kita penting diskusikan ini supaya kita bisa mendiskusikannya panjang lebar. Di tangan presiden itu ditentukan 200 juta jiwa lebih penduduk Indonesia," kata Kuskridho.
LSI berinisiatif menyosialisasikan hasil survei ini dengan harapan masyarakat di Indonesia bisa mengenal dan memahami pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki kualitas. Tidak sekadar karena popularitas yang dimiliki calon itu. Dia melihat, kualitas tokoh yang akan jadi pemimpin di negeri ini yang jadi problem dari berbagai pertimbangan.
Makanya, dia menyebut sosialisasi ini begitu penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tokoh yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik memimpin negeri ini. Apalagi, dari survei yang dilakukan integritas seorang pemimpin menjadi hal sangat penting yang dibutuhkan dalam memimpin bangsa ini. (hamsah umar)

Etnisitas Bisa Cair di Pemilih Rasional

MAKASSAR, FAJAR--Kendati variabel etnis dianggap memiliki peran yang cukup menentukan di pilgub Sulsel 2013, faktor kesukuan ini bisa jadi mencair ketika diperhadapkan pada pemilih rasional.
Dalam politik, salah satu kecenderungan masyarakat dalam menentukan sikap selalu mencari faktor homopili atau kesamaan latar belakang, pendidikan, agama atau pun kesukuan. Salah satu alasannya untuk mendekatkan psikologi sosial antara masyarakat dengan pemimpinnya.
"Namun, kalau diperhadapkan pada pemilih rasional seperti misalnya di Makassar, faktor etnisitas ini bisa cair, dimana masyarakat tidak lagi menjadikan kesamaan suku sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan," kata pengamat politik Unhas, Hasrullah, Rabu, 19 Desember.
Berbeda kata dia ketika etnisitas ini di daerah, dimana masih banyak pemilih yang tidak rasional. Pemilih rasional umumnya lebih banyak mempertimbangkan program kandidat dan figur.
Hasrullah menyebut, variabel etnisitas di era demokrasi saat ini sah-sah saja menjadi hal yang diperhitungkan calon dalam meraih dukungan masyarakat luas. Namun, kandidat harus memahami batas kewajaran ketika harus menjadikan variabel ini dalam mencari dukungan masyarakat.
"Sepanjang tidak ditarik pada hal-hal sensitif wajar kalau calon gunakan variabel itu. Tapi tidak boleh ditarik lebih dalam karena itu bisa memicu atau berpeluang terjadinya konflik horizontal. Sehingga kalau ini ditarik terlalu jauh, bisa sensitif apalagi untuk masyarakat yang mengutamakan faktor emosional," jelas Hasrullah.
Terhadap variabel etnisitas ini, tiga cagub Sulsel memang tidak terlalu menjadikan variabel ini untuk meraih dukungan masyarakat luas. Cagub lebih memilih memaksimalkan tim dan jaringan partai politik dengan alasan variabel etnis akan ikut dengan sendirinya. (hamsah umar)