Debat Cagub Terancam Batal

MAKASSAR, FAJAR--Debat cagub Sulsel sesi II yang direncanakan di Aula AP Pettarani Unhas, 18 Januari mendatang terancam batal. Cagub yang sulit mengendalikan massa pendukungnya menjadi alasan.
Potensi untuk memperlihatkan kekuatan massa pada Jumat, 18 Januari mendatang diperkirakan lebih besar dibanding Jumat lalu. Asumsinya, pasangan calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) akan menggelar kampanye terakhir di Makassar pada Kamis, 17 Januari. Kekuatan massa yang diperlihatkan IA di Makassar ini bisa memancing massa Sayang untuk unjuk kekuatan pada saat debat keesokan harinya.
"Kita sementara lihat perkembangan situasi keamanan, kalau memang tidak memungkinkan kita gelar debat karena keamanan tidak terjamin, lebih baik kita tiadakan debat. Untuk apa debat terbuka kita lakukan, kalau pada akhirnya sama seperti kemarin (bentrok)," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Jumat, 11 Januari.
Pascabentrok KPU, tim pasangan calon, dan Polda Sulsel kembali melakukan rapat koordinasi membahas situasi yang terjadi, termasuk membuat kesepakatan tambahan antara KPU, Polda, dan tim pasangan calon. Setidaknya ada lima poin pernyataan sikap bersama dalam pertemuan di Polda Sulsel kemarin.
Soal kemungkinan debat cagub digelar diluar Sulsel sebagaimana pernah diwacanakan KPU Sulsel sebelumnya, Jayadi menegaskan kemungkinan tersebut sulit diwujudkan terkecuali memang diinginkan oleh pasangan calon. Tapi bagi KPU, lebih baik debat sesi kedua itu ditiadakan sama sekali ketimbang harus dilakukan diluar Sulsel. "Kalau saya tidak ada debat diluar Sulsel, proses ini kan kita mau lihat berjalan baik," lanjut Jayadi.
Jayadi juga sangat kecewa dengan aksi bentrokan antara massa pendukung IA-Sayang usai debat. Kekecewaan KPU ini sangat beralasan karena selain diakhiri dengan bentrokan pendukung, kemasan debat terbuka cagub ini juga menuai banyak kritikan. Baik prosesi debat ketiga pasangan calon yang tidak berbobot, hingga pelarangan televisi lokal menyiarkan langsung proses debat karena harus didikte Metro TV.
Namun, sikap ketua KPU ini berbeda dengan Ketua Pokja Kampanye KPU Sulsel, Samsir Rahim. Dia menyebut peluang debat dilakukan diluar Sulsel tetap ada, ketika hal itu memang mengharuskan dilakukan. Dengan catatan, tiga cagub Sulsel ini juga mendukung debat tersebut.
Menyikapi kritikan bahwa debat tidak berbobot, pihak KPU menyebutkan bahwa kondisi itu terjadi karena tiga cagub lebih konsen pada upaya memaparkan apa yang akan dilakukan. "Tapi sebenarnya sesama calon tetap ada kesan debat. Misalnya ketika Sayang mengatakan sudah bekerja sama 24 kabupaten/kota di Sulsel dalam rangka pendidikan dan kesehatan gratis, yang kemudian Garuda-Na menyebut untuk program ini Sinjai tidak termasuk," kata Samsir.
Begitu juga ketika IA menandaskan akan membuat perda transparansi di Sulsel sebagai upaya pencegahan korupsi, yang kemudian dipaparkan Sayang bahwa Sulsel sudah ada perda transpransi dan tinggal dilanjutkan atau disempurnakan.
Terkait kritikan pelarangan TV lokal menyiarkan live debat tersebut, atau harus diatur Metro TV, Jayadi menjelaskan bahwa konsep penyiaran ini sudah disepakati. Metro TV menawarkan debat tersebut secara gratis sementara televisi lokal tidak. Ada kekhawatiran ketika televisi lokal sudah menyiarkan debat tersebut, dorongan masyarakat Sulsel untuk menonton debat melalui Metro TV ini tidak maksimal lagi.
"Alasannya juga, Metro TV itu siarannya tentu lebih luas dan menjangkau seluruh Sulsel. Debat ini kan hak seluruh masyarakat Sulsel untuk tahu dan itu juga menjadi keinginan KPU bagaimana masyarakat Sulsel tahu isi debat cagub ini," jelas Jayadi.
Selain itu, kesepakatan agar siaran debat ini tidak disiarkan lebih awal televisi lokal untuk memenuhi asal keadilan dan pemerataan, apalagi televisi nasional ini tidak minta bayaran dari KPU alias siaran gratis. KPU menepis asumsi sejumlah pihak yang menyebut Metro TV yang membayar KPU Sulsel.
Tapi yang benar menurut KPU adalah, pihak Metro TV yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menggelar debat tersebut seperti mendatangkan peralatan dari Jakarta. Tapi soal biaya yang dikeluarkan Metro TV untuk mendatangkan alatnya tidak ada urusan KPU.
Awalnya, debat cagub ini akan disiarkan langsung oleh Metro TV sekiranya tidak ada perubahan jadwal secara mendadak. Dua hari sebelum debat berlangsung, Polda dan tim pasangan calon menolak debat dilakukan malam hari. Hasilnya, jadwal debat yang tadinya dirancang malam berubah dan dilakukan sore hari. "Jadi ini juga alasan kenapa sehingga debat ini tidak live, karena perubahan jadwal," kata Samsir.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS yang dikonfirmasi terpisah menyatakan awalnya dia sudah mengusulkan semua TV lokal di Sulsel ikut menyiarkan langsung debat cagub tersebut. Usul ini disepakati semua pihak baik TV lokal maupun TV nasional saat rapat persiapan debat.
Belakangan, KPU yang dipimpin Ketua Pokja KPU Sulsel, kembali melakukan rapat pada Kamis malam. Rapat ini tidak sempat lagi dihadiri Annas GS karena saat itu kurang fit. Baru keesokan harinya dia mendapat informasi tentang adanya rapat terakhir tersebut soal debat cagub. "Saya tidak tahu apa kesepakatan dalam rapat itu karena saya tidak hadiri," kata Annas.
Annas menyebut, penyiaran debat cagub ini tidak ada istilah pemenang karena zero cost. Memang yang menawarkan awal penyiaran debat ini tanpa biaya adalah pihak TV One dan Metro TV. "Tapi saat itu saya tanya kepada TV lokal bagaimana apakah dia siap siarkan debat ini dengan zero cost, dan ternyata mereka juga siap seperti televisi nasional," kata Annas.
Soal siaran debat yang harus diatur-atur oleh Metro TV, Annas mengaku tidak memahaminya. Itu tadi karena dia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akhir soal debat tersebut. Soal siapa yang berwenang dalam debat apakah komisioner atau sekretariat KPU, Annas mengaku kalau yang punya kewenangan ada komisioner KPU. "Sekretariat hanya mengfasilitasi," tambah Annas. (hamsah umar)
 

Panwaslu Usul Surat Suara Dibuka

*Sebelum Diberikan ke Pemilih

MAKASSAR, FAJAR--Surat suara pilgub yang akan diberikan kepada pemilih untuk dicoblos pada hari H, diusulkan agar terlebih dahulu dibuka atau tidak diberikan kepada pemilih dalam keadaan terlipat.
Usul ini disampaikan Panwaslu Sulsel agar menghindari kecurigaan potensi kecurangan di pencoblosan. Apalagi, hasil sortir surat suara yang dilakukan KPU kabupaten/kota ditemukan banyak kertas surat suara yang berlubang. Sehingga untuk menyakinkan semua pasangan calon surat suara yang diberikan kepada pemilih tidak cacat, idealnya surat suara itu dibuka terlebih dahulu sebelum diberikan kepada warga yang akan mencoblos.
"Jadi kami dari panwaslu menganjurkan surat suara dibuka sebelum diberikan kepada pemilih. Yang terjadi selama ini kan surat suara diberikan dalam kondisi terlipat sehingga kita tidak tahu apakah surat suara itu cacat atau tidak," kata Ketua Panwaslu Sulsel, Supriyanto, Kamis, 10 Januari.
Langkah ini kata Suprianto tidak akan merepotkan petugas KPPS di setiap TPS, karena proses membuka surat suara dari lipatan tidak memerlukan waktu lama. "Kalau pun harus menyita waktu tidak ada masalah asalkan pilgub ini terpercaya sejak TPS," tambah Supriyanto.
Pada tingkat TPS ini, kepercayaan terhadap semua tim calon harus ada, karena potensi pelanggaran klimaks pada TPS. Sekiranya di tingkat TPS terjadi masalah, ada kekhawatiran itu malah merepotkan penyelenggara. Panwaslu kata dia juga akan memaksimalkan pengawasan pada tingkat TPS ini.
Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan ini, panwaslu Sulsel akan merekrut relawan pengawas pemilu pada setiap TPS di Sulsel. Relawan inilah yang diberi kepercayaan mengawasi jalannya pencoblosan hingga perhitungan suara. Jumlah relawan yang akan direkrut panwaslu sebanyak 15.601 atau sama dengan jumlah TPS di Sulsel.
Terkait usul panwaslu ini, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman surat suara diberikan kepada pemilih dalam kondisi terlipat. "Petugas KPPS serahkan surat suara ke pemilih dalam keadaan terlipat. Selanjutnya, pemilih sebelum mencoblos memperhatikan surat suara. Kalau ada yang rusak diganti," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)  

Sesalkan Eksklusifitas Debat Cagub

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel boleh beranggapan sukses menggelar debat cagub Sulsel di gedung Triple C Makassar. Namun eksklusifitas debat ini disesalkan pihak tertentu.
Debat cagub yang digelar KPU Sulsel, Kamis, 10 Januari ini dinilai terlalu eksklusif karena televisi lokal tidak diberi kesempatan untuk menyiarkan secara langsung, di sisi lain tidak ada televisi yang memegang hak siar. Kritik datang dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel dan Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel.
"Kita tentu sesalkan ekslusifitas dalam pemanfaatan ruang publik dalam debat cagub ini. Saya kira ii tidak sesuai prinsip penyiaran, karena kalau saya melihat orientasinya lebih kepada bisnis bukan pertimbangan keamanan seperti yang kita perkirakan selama ini," kata Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo usai debat berlangsung.
Senada Ketua KIP Sulsel, Aswar Hasan menyatakan debat cagub yang merupakan even publik ini mestinya disiarkan langsung dan tidak boleh ada pihak yang melarang televisi lokal menyiarkan lebih dulu. "Jadi mestinya untuk TV lokal live, karena ini juga kan fungsinya bisa mencegah masyarakat untuk datang atau memilih nonton di rumah dan tempat lainnya," kata Aswar Hasan.
Aswar menyebut, debat cagub yang idealnya disiarkan langsung ini urgensinya bisa langsung saksikan, paling tidak bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Sulsel. Sebelumnya, KPU Sulsel dan pihak penyiaran memang sudah sepakat bahwa debat cagub ini tidak live. Sesuai rencana, debat ini baru akan disiarkan Metro TV sekira pukul 20.00 Wita tadi malam.
Anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan mengatakan tujuan debat cagub ini sebenarnya hanya bagaimana masyarakat Sulsel tahu apa yang menjadi visi misi dan program pasangan cagub. "Kalau bagi KPU saya kira debat ini cukup sukses, tapi tentu kritik dan masukan akan jadi pertimbangan kita untuk debat tahap berikutnya," kata Lomba Sultan. (hamsah umar)

Pulang Kampung Demi IA

MAKASSAR, FAJAR--Dua tokoh Jeneponto yang selama ini banyak beraktivitas di Jakarta memilih pulang kampung, untuk memenangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di pilgub Sulsel.
Keduanya adalah Karaeng Azis Emba, dan Karaeng Butung. Kedua warga Jeneponto ini bahkan datang langsung ke rumah orang tua Ilham di Jalan Maipa, bahkan berkesempatan menghadiri debat cagub di Triple C Makassar, Kamis, 10 Januari. "Kami siap memenangkan Ilham-Aziz di Jeneponto," ujar Karaeng Azis diamini Karaeng Butung.
Meski banyak beraktivitas di Jakarta, dia mengaku karena dukungannya ke IA dia rela pulang kampung untuk mengampanyekan pasangan ini di Jeneponto. "Kami akan tinggal untuk mengkampanyekan Ilham-Aziz. Kami ini pendukung yang siap mati untuk Ilham-Aziz," tambahnya.
Namun dukungan tokoh asal Jeneponto ke IA ini bukan tanpa harapan. Keduanya berharap komitmen pasangan ini untuk membangun bendungan Kelara Kareloe ketika terpilih  jadi gubernur, Selasa, 22 Januari nanti. Pasalnya kalau ini terealisasi, banyak warga Jeneponto yang akan terbantu. Dia yakin warga Jeneponto bisa sejahtera karena lahan pertanian mereka bisa diairi.
"Selama ini, bendungan kareloe hanya menjadi janji-janji kandidat lain, tapi tidak direalisasikan. Kalau Ilham-Aziz punya komitmen untuk merealisasikannya, dukungan masyarakat Jeneponto ke Ilham-Aziz juga tentu akan signifikan. Kami tidak mau dijanji-janji saja," tambahnya.
Ilham pada kesempatan ini mengapresiasi dukungan ini dan berjanji memperhatikan dan memperjuangkan harapan masyarakat Jeneponto atas bendung Kelara Kareloe. Menghadirkan infrastruktur yang bisa menghadirkan kesejahteraan masyarakat kata dia menjadi harapannya.
"Insya Allah, Ilham-Aziz akan menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi masyarakat Sulsel. Bendungan Kareloe adalah hak warga Jeneponto dan sekitarnya. Kami siap wujudkan bendungan itu untuk masyarakat agar lebih sejahtera," janjinya.  (hamsah umar)

Garuda-Na Kampanye Dialogis di Jeneponto

Pasangan cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) akan memulai kampanye di Zona I di Kabupaten Jeneponto. Di daerah ini, pasangan ini memilih tidak melakukan kampanye akbar, tapi sekadar kampanye dialogis.
"Kita akan melakukan kampanye di kota Binamu, Jeneponto dalam bentuk kampanye dialogis. Cuaca yang tidak menentu serta daerah ini menjadi salah satu wilayah yang terkena banjir menjadi alasan kita tidak melakukan kampanye akbar," kata juru bicara Garuda-Na, Nasrullah Mustamin.
Usai kampanye dialogis dengan kapasitas 1.000 orang itu, pasangan Rudi-Nawir akan mengunjungi sejumlah titik di Jeneponto yang terkena dampak banjir. Pasangan ini ingin meringankan beban para korban banjir, termasuk menyemangati warga yang jadi korban banjir. "Masyarakat yang jadi korban banjir itu tidak hanya membutuhkan dukungan meteri tapi juga dukungan moril," tambah Nasrullah.
Sebelumnya, pasangan ini juga sudah memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Pangkep dan beberapa daerah lain yang dilanda bencana banjir. Selain menyiapkan tim kesehatan dan ambulans, tim Garuda-Na juga membangun posko bencana. (hamsah umar)