Mahasiswa Gowa Ingatkan KPU Netral

MAKASSAR, FAJAR--Belasan mahasiswa asal Gowa mengingatkan KPU Sulsel dan jajarannya untuk menjaga netralitas di pilgub Sulsel, Selasa, 22 Januari. Elemen mahasiswa ini masih meragukan penyelenggara pemilu utamanya tingkat bahwa ada yang tidak netral.
Peringatan mahasiswa asal Gowa ini disampaikan saat menggelar demo di kantor KPU Sulsel, Selasa, 15 Januari. Para mahasiswa ini bahkan mengaku sejumlah warga Gowa yang memiliki hak politik, tidak terdaftar sebagai calon pemilih. "Ada yang pada pemilu sebelumnya terdaftar tapi saat ini sudah tidak lagi," kata Koordinator Aksi, Kamaruddin Munshi Yahudi.
Para mahasiswa ini juga menyoal keputusan KPU Sulsel yang membatalkan debat cagub Sulsel sesi II, karena alasan keamanan. Mahasiswa menilai, pembatalan debat ini adalah bagian dari upaya pembunuhan terhadap demokrasi di Sulsel.
Dia pun minta agar jajaran KPU Sulsel melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk menjamin seluruh masyarakat utamanya di Gowa menggunakan hak pilihnya. "Memang pemilu adalah tanggung jawab bersama, tapi KPU yang telah diberi wewenang oleh undang-undang," tambahnya.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menegaskan bahwa penyelenggara pilgub sangat menjaga independensi, netralitas bahkan integritasnya. Dia pun menantang mahasiswa untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara. "Mari kita awasi bersama. Kalau memang ada yang melakukan hal-hal diluar aturan, silahkan laporkan kepada kami," kata Jayadi.
Jayadi bahkan mengajak mahasiswa yang melakukan demo ini untuk sama-sama mengawal pelaksanaan pilgub Sulsel yang damai dan aman. "Semua kembali pada kita untuk menciptakan pemilu adil, tanpa intervensi dan pemaksaan. Mari ajak masyarakat datang ke TPS, karena siapa pun berhak mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya," kata Jayadi. (hamsah umar)

Tancap Sosialisasi Nomor Urut Parpol

MAKASSAR, FAJAR--Pengundian nomor urut partai politik (parpol) oleh KPU RI, kemarin disambut suka cita pengurus parpol termasuk di Sulsel. Elit parpol di Sulsel langsung tancap gas menyosialisasikan nomor urut partainya masing-masing.
Sosialisasi nomor urut oleh elit parpol di Sulsel ini dilakukan dengan berbagai cara seperti seperti melalui media sosial, BBM, dan SMS. Bahkan, elit parpol di daerah ini segera mengagendakan melakukan rapat koordinasi dengan para pengurusnya di Sulsel pascapenetapan nomor urut ini.
Ketua DPD Hanura Sulsel, Ambo Dalle menyatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada semua pimpinan DPC Hanura se-Sulsel soal nomor urut partai yang diperoleh partai yang dipimpin Wiranto ini. "Bahkan, sosialisasi kepada kader ini sudah sampai di tingkat desa/kelurahan," kata Ambo Dalle, Senin, 14 Januari.
Ambo Dalle menyebutkan, partainya hari ini menjadwalkan akan menggelar rapat koordinasi dengan pengurus partai. Hanura akan membahas langkah yang akan dilakukan setelah adanya nomor urut partai ini. Pada pengundian nomor urut, Hanura memperoleh nomor 10. "Kita segera ambil langkah-langkah memperkenalkan nomor urut ini. Makanya, kita akan rapat besok," kata Ambo Dalle.
Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin juga langsung melakukan sosialisasi nomor urut partainya. Salah satunya melalui status BBM-nya yakni 1 untuk Sulsel, 4 untuk Bone dan 3 untuk Indonesia yang adil dan sejahtera, Insya Allah menang. "Maksudnya angka 1 untuk pasangan Ilham-Aziz di pilgub Sulsel, angka 4 untuk Tafa'dal di Bone, dan 3 untuk hasil pemilu 2014 mendatang," kata Akmal.
Wasekum Humas dan Media DPW PKS Sulsel, EZ Muttaqien Yunus terpisah menambahkan PKS pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan nomor urut PKS di Pemilu 2014. "Tapi ini akan menjadi penyemangat PKS untuk menjadi 3 besar secara nasional sebagaimana target dan cita-cita PKS," kata Muttaqien.
Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara terpisah juga menyatakan seluruh kadernya sudah langsung sosialisasi nomor urut kendati masih sebatas media sosial, BBM, dan SMS. Namun dalam waktu satu dua hari ini, PPP Sulsel segera melakukan pengadaan bendera partai dengan nomor urutnya serta umbul-umbul.
"Kita memang sudah mendapat instruksi dari DPP untuk segera sosialisasi, bahkan besok secara setentak kita sosialisasi lebih intens lagi. Yang pasti, angka 9 yang kita dapatkan ini adalah angka tertinggi sehingga PPP berharap ini bisa membawa berkah dan membuat PPP makin besar. Pemilu lalu kan Demokrat urut 9 dan menang, kita juga berharap demikian," kata Amir Uskara.
Dia menambahkan, dalam rangka sosialisasi lebih massif tidak sebatas pada kader PPP semata, PPP Sulsel segera mencetak bendera partai dan umbul-umbul, karena penetapan nomor urut ini sudah lama dinanti oleh kader PPP di Sulsel. "Kan kita mau sosialisasi lebih luas ke masyarakat. Kalau sebatas kader melalui media sosial, BBM dan SMS sudah dilakukan," tambah Amir Uskara.
Sekretaris DPW PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar juga menegaskan sosialisasi nomor urut partai ini sudah otomatis dilakukan kader. "Kita akan usahakan sosialisasi di masyarakat secepatnya. Kalau melalui perangkat teknologi itu sudah kita lakukan," kata Buhari. (hamsah umar)  

Calon Diimbau Laporkan Saksinya ke KPPS

MAKASSAR, FAJAR--Keberadaan saksi pasangan calon gubernur pada tiap-tiap TPS tidak ditempatkan begitu saja. Cagub atau pun timnya diminta untuk melaporkan saksinya ke petugas KPPS secepatnya.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus menyatakan selama ini ada pengalaman calon tidak melaporkan saksinya ke KPPS, atau baru melapor saat akan dilakukan pemungutan suara. Padahal aturannya, pendataan saksi TPS di KPPS ini paling lambat 1 hari sebelum hari pencoblosan dilakukan.
"Ini perlu disampaikan karena terkadang diabaikan oleh pasangan calon. KPU imbau agar masing-masing pasangan calon melaporkan saksinya ke petugas KPPS dengan membawa mandat atau SK dari tim kampanye kabupaten/kota, parpol, atau gabungan parpol koalisi," jelas Izzdin, Senin, 14 Januari.
Mandat sebagai saksi ini berdasar peraturan KPU No.71 Tahun 2009, tentang mandatang yang dikeluarkan dari tim kampanye tingkat kabupaten/kota. Imbauan KPU agar saksi pasangan calon segera melapor ke KPPS, agar proses dan tahapan pemungutan suara di tingkat TPS nanti tidak mengalami hambatan.
"Kan akan jadi masalah kalau sudah tidak melapor saat pemungutan suara juga terlambat datang. Ini biasa melahirkan perdebatan dengan petugas di bawah sehingga bisa mengganggu proses pemungutan suara. Kami tidak ingin itu terjadi, makanya kami imbau calon melaporkan saksinya," kata Izzdin.
Selain itu, saksi di TPS ini juga diwajibkan untuk mengikuti penjelasan oleh petugas KPPS dan sumpah sebelum pemungutan suara dilakukan. Jumlah saksi pasangan calon ini tidak boleh lebih dari satu orang. Kalau pun ada yang menyiapkan saksi lebih dari satu orang, tidak boleh masuk area TPS atau hanya diluar TPS saja, sama dengan pemantau pemilu. (hamsah umar)

Calon Maksimalkan Peran Saksi

MAKASSAR, FAJAR--Potensi kecurangan di pilgub Sulsel yang banyak dikhawatirkan terjadi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS),  coba diwaspadai pasangan calon gubernur dengan memaksimalkan saksi di level paling bawah ini.
Bahkan, calon gubernur memperbanyak saksi di TPS kendati yang diberi mandat dan bergubungan dengan petugas KPPS tetap satu orang. Pasangan cagub urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) misalnya mempersiapkan dua orang saksi pada tiap TPS di Sulsel.
Di pilgub Sulsel, jumlah TPS yang tersebar di 24 kabupaten/kota mencapai 15.601 sehingga pasangan nasionalis-religius ini harus menyiapkan saksi sebanyak 31.202 orang. "Jadi tiap TPS kita siapkand dua orang saksi," kata Koordinator Devisi Data dan Informasi IA, Hamka Hidayat, Senin, 14 Januari.
Saat ini kata mantan Ketua KPU Palopo ini menyatakan, puluhan ribu saksi yang dipersiapkan IA sudah menjalani proses pembekalan. Proses pembekalan saksi IA ini banyak dilakukan di kabupaten/kota masing-masing. Pasangan urut 1 ini memilih memaksimalkan peran saksi di TPS, untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan di tingkat TPS oleh oknum tertentu.
Kalau pasangan IA memilih menyiapkan saksi lebih dari satu orang per TPS, pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) tidak demikian. Cukup satu orang di tiap TPS. "Mengacu aturan KPU, kita siapkan satu orang saja karena begitu aturannya," kata tim pemenangan Garuda-Na, Anwar Wahab.
Garuda-Na kata dia bahkan tidak perlu mempersiapkan khusus saksi-saksi yang akan ditugaskan di tiap-tiap TPS, termasuk tidak akan menekankan pada saksinya mewaspadai kecurangan yang mungkin terjadi. Garuda-Na terkesan cuek dengan potensi kecurangan yang mungkin terjadi di setiap TPS.
"Kita tidak perlu berpikir akan terjadi kecurangan. Garuda-Na percaya dengan semua wasit yang terlibat dalam proses pemilihan baik itu KPU, KPPS, maupun panwaslu. Kalau pun ada kecurangan, itu tugas dari panwaslu melihatnya," kata Anwar.
Pasangan urut 3 ini sangat yakin tidak akan ada kecurangan di pilgub Sulsel termasuk di TPS pada Selasa, 22 Januari mendatang. Pasangan ini percaya dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pilgub utamanya penyelenggara. (hamsah umar)

Distribusi Logistik Harus Lewat Udara

*Zulfinas Tertahan di Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Ketinggian ombak di laut lepas perairan Selayar yang mencapai 4-6,8 meter tidak memungkinkan distribusi logistik dilakukan KPU melalui jalur perairan. Salah satu pilihan yang harus ditempuh KPU adalah melalui jalur udara.
Sebagaimana diketahui, Selayar memiliki banyak pulau yang harus melewati perairan lepas. Beberapa pulau yang jauh dari pusat ibu kota seperti Takabonerate, Kayuadi, Kakabia, Pasilambena dan beberapa pulau lainnya. Untuk menjangkau pulau-pulau itu, KPU sudah tidak bisa lagi mengjangkau menggunakan transportasi laut.
Bahkan, peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan perairan Selayar baru kembali memungkinkan di atas 18 Januari mendatang. Kalau harus menunggu kondisi cuaca membaik itu, distribusi logistik di pulau terluar di Selayar ini dipastikan tidak akan sampai ke TPS hingga Selasa, 22 Januari mendatang. "Jadi tidak memungkinkan pakai transportasi laut, kalau harus menunggu juga tidak bisa karena itu tidak akan bisa sampai di TPS," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 14 Januari.
Jalan terakhir, KPU harus menyewa alat transportasi udara. Saat ini, KPU sedang melakukan negosiasi dengan Pangdam VII/Wirabuana untuk menyewa Heli Super Puma yang dimiliki TNI. Sementara kalau menggunakan Heli milik kepolisian, KPU menyebutkan juga kesulitan karena kapasitasnya minim. Sedang kalau menggunakan Heli Super Puma milik TNI kapasitasnya lebih besar.
Namun hingga siang kemarin, Jayadi menyebut pihaknya masih melakukan negosiasi intensif dengan Pangdam VII/Wirabuana, utamanya mengenai besarnya biaya sewa yang harus dikeluarkan KPU Sulsel. Informasi yang diperoleh, untuk menyewa fasilutas transportasi milik TNI ini, KPU harus mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta. "Kita belum tahu berapa besar biayanya, tapi kemungkinan agak besar," kata Jayadi.
Saat ini, kondisi ombak di perairan Selayar memang sangat berbahaya untuk transportasi laut, dimana pihak BMKG juga sudah mengingatkan ancaman ombak di perairan ini. Bahkan, kapal milik ASDP yang melayani pelabuhan Bira, Bulukumba-Pamatata, Selayar juga dilaporkan sementara dihentikan.
Bahkan, Ketua KPU Selayar, Zulfinas Indra yang sudah bertolak dari Makassar ke Selayar terpaksa tertahan setelah tidaka da feri yang berlayar. "Jadi Ketua KPU Selayar sudah mau pulang, tapi terpaksa balik lagi karena tidak memungkinkan," kata Jayadi.
Bagaimana dengan wilayah kepulauan di Pangkep seperti Liukang Tanggaiya dan Kalmas dan beberapa pulau di sekitarnya, Jayadi menyebut sejauh ini masih bisa dilakukan melalui transportasi laut. Hanya saja, rute yang tadinya bisa ditempuh misalnya 13 jam, harus ditempuh hingga 20 jam. "Informasi dari Pangkep masih memungkinkan, tapi butuh waktu lebih lama untuk menjangkau pulau terjauh di daerah itu," kata Jayadi.

Ketua KPU Selayar, Zulfinas Indra terpisah juga mengakui bahwa distribusi logistik pilgub untuk jalur transportasi laut tidak memungkinkan. Makanya, dia sudah koordinasi dengan KPU Sulsel dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama sekiranya memungkinkan, distribusi dilakukan melalui jalur udara.
"Karena untuk lima pulau terluar di Selayar hanya memungkinkan menggunakan jalur udara dalam hal ini helikopter. Kalau itu juga tidak memungkinkan, maka opsi kedua harus kita tempuh yakni pemungutan suara susulan," kata Zulfinas.
Zulfinas mengaku, hambatan yang dihadapi KPU Selayar dalam mendistribusikan logistik pilgub ini diserahkan KPU Sulsel. Di Selayar, ada lima kecamatan yang membutuhkan pendistribusian logistik melalui jalur udara yakni Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Taka Bonerate.
Kelima kecamatan ini kata dia meliputi 36 desa dan 94 TPS. Di daerah ini, ada sedikitnya 30.414 pemilih. Kecamatan terjauh dari ibu kota Benteng Selayar adalah Pasilambena, dimana jarak pulau tersebut mencapai 200 mil dari kota Benteng.
Untuk kalkulasi distribusi logistik melalui udara ini, Zulfinas menyatakan pihaknya juga sudah menyiapkan wilayah yang memungkinkan dilakukan pendaratan. Yang pasti kata dia, distribusi logistik ke lima pulau di Selayar ini tidak bisa lagi mengharapkan alat transportasi laut.        
  Dia menyebut, kalau menggunakan helikopter jenis M1-17 milik TNI, KPU memperkirakan pengangkutan logistik dari kota Selayar ke lima kecamatan tersebut diperkirakan hanya tiga kali. Berat logistik yang akan didistribusi ke lima kecamatan itu diperkirakan mencapai 1.222 kilogram. Satu TPS berat logistiknya mencapai 13 kilogram, meliputi surat suara, bilik, kotak, perlengkapan TPS, dan formulir.

Mantan Ketua Devisi Hukum KPU Sulsel yang juga Ketua Pokja Pilgub Sulsel 2007, Ridwal J Silamma menyatakan KPU Sulsel semestinya mengantisipasi jauh hari kemungkinan kendala distribusi logistik pilgub Sulsel, utamanya di wilayah Selayar dan Pangkep.  
"Memang dalam undang-undang dimungkinkan ada penundaan pemungutan suara di TPS kalau sekiranya logistik belum sampai pada hari H, akibat adanya faktor alam yang tidak bisa dihindari. Tapi mestinya KPU antisipasi itu jauh hari sebelumnya, karena kita sudah tahun bahwa Januari-Februari ini musim hujan dan cuaca ekstrem," kata Ridwan J Silamma.
Pada pilgub 2007 lalu kata dia, kendala cuaca juga dihadapi KPU untuk dua wilayah ini. Namun kondisinya masih bisa diatasi karena musim penghujan belum terjadi. Kendati saat ini logistik untuk pulau terluar masih tertahan di KPU Selayar dan Pangkep, Ridwan berharap KPU tetap mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan itu.
Kendala cuaca ekstrem yang mengadang distribusi logistik pilgub untuk pulau terluar ini, tidak boleh didiamkan mengingat pencoblosan pilgub Sulsel sudah sepekan lagi, atau tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Dia menyebut, logistik pilgub ini idealnya sudah sampai di tingkat kecamatan pada H-7, dan H-3 sudah didistribusi ke setiap TPS. Untuk wilayah kota sendiri seperti Makassar, logistik pilgub ini sudah ada yang sampai ke tingkat PPS atau kelurahan.
Ridwan yang punya pengalaman menangani persoalan pilgub ini berharap KPU Sulsel pintar-pintar akali hambatan yang dihadapi, salah satunya minta bantuan pihak TNI atau pun polri. "Kendati harus ada konsekuensi tambahan biaya, hal itu tetap harus dihadapi KPU," tambah Ridwan.
Dia tetap berharap logistik pilgub untuk wilayah kepulauan ini bisa tetap sampai di KPPS tepat pada waktunya, sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih tetap bisa menyalurkan hal suaranya. "Kendati di wilayah kepulauan itu ada yang hanya 100, tapi tetap harus terjangkau semuanya karena mereka juga memiliki hak suara," sebut Ridwan. (hamsah umar)