Operasi Patuh, Motor dan Angkot Diamankan

MAKASSAR--Sedikitnya 12 unit sepeda motor dan tiga mobil angkutan kota (angkot) dijaring Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan, saat melakukan operasi patuh di Jalan Cokroaminoto di sekitar Makassar Mall, Selasa, 12 Juli. Sepeda motor dan pete-pete ini terpaksa diamankan polisi karena surat-surat kelengkapan kendaraan dan pengemudi tidak lengkap.

Operasi Patuh 2011 dalam rangka menghadapi Ramadan ini melibatkan puluhan Unit Satlantas Polres Pelabuhan. Operasi ini sedikit mengakibatkan kemacetan lalu lintas, apalagi di jalur ini para korban kebakaran Makassar Mall berjualan. Dalam operasi ini, beberapa pengendara sepeda motor sempat dikejar-kejar polisi karena saat berusaha dihentikan, pengendara motor tersebut terus menancap gas motornya.

Bahkan salah seorang pengendara motor metic merelakan helm yang digunakan terjatuh saat polisi berusaha memegangnya. Pengendara yang diduga tidak melengkapi kendaraannya ini terus menerobos polisi yang mengadangnya hingga berhasil melarikan diri,  namun kehilangan helm standar.

Salah seorang petugas Satlantas Polres Pelabuhan, AKP Andi Mariati menyebutkan bahwa operasi patuh ini dilakukan mengingat banyak kendaraan bermotor yang tidak lengkap surat-suratnya atau tidak dilengkapi SIM. "Banyak kendaraan tidak beres jadi kita melakukan operasi patuh," kata Mariati.

Kapolres Pelabuhan, AKBP Audy AH Manus terpisah menambahkan bahwa, operasi patuh 2011 jelang Ramadan ini rencananya akan dilakukan selama 14 hari kerja. Ini dilakukan kata dia dalam rangka mengantisipasi banyaknya kendaraan bermotor yang tidak lengkap surat-suratnya.

"Apalagi kalau sudah Ramadan, pengguna kendaraan bermotor kadang semakin tidak mematuhi aturan lalu lintas. Makanya, sejak awal kita melakukan operasi agar warga  melengkapi kendaraannya," kata Audy. ( hamsah umar)

      

                      

Polisi Giatkan Operasi Pekat

MAKASSAR--Dua pekan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, jajaran kepolisian mulai menggiatkan operasi pekat untuk melakukan cipta kondisi di tengah masyarakat. Salah satu sasaran operasi pekat ini seperti miras dan senjata tajam. Apalagi menurut kepolisian, miras dan senjata tajam merupakan salah satu faktor pemicu timbulnya tindakan kriminal di tengah masyarakat.

Operasi terhadap miras dan senjata tajam ini mulai dilakukan jajaran Polsekta Panakkukang Makassar Senin malam. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras jenis ballo, penjual, serta warga yang sedang bermaksud membeli miras tersebut.

Selain mengamankan sedikitnya 500 liter ballo dalam operasi pekat itu, polisi juga mengamankan salah seorang penjual ballo, Dg Luppa, serta tiga warga yang diduga sebagai penikmat miras jenis ini yakni; Rizal, Nuswendi, dan Saing. Operasi pekat sendiri dilakukan di tiga lokasi yakni Jalan Adipura, Jalan Uripsumoharjo Lr IV, serta Jalan Pampang.

"Jadi operasi pekat ini dilakukan sebagai cipta kondisi. Apalagi saat ini marak perang kelompok dan tindak kriminal di tengah masyarakat," ujar Kapolsekta Panakkukang, Kompol Muh Nur Akbar, Selasa, 12 Juli.

Akbar menambahkan bahwa, salah satu upaya preventif yang dilakukan polisi untuk mencegah perang kelompok, maupun tindak kriminal lainnya adalah melakukan operasi seperti ini. Pasalnya, dalam beberapa kasus utamanya perang kelompok yang terjadi di Pampang I, kelompok warga yang terlibat perkelahian terlebih dahulu menenggak miras sebelum melakukan aksinya.

Dia menegaskan bahwa, warga yang terjaring dalam rasia pekat ini akan diproses sesuai hukum yang ada. Namun upaya untuk melakukan pembinaan terhadap warga tersebut tetap dilakukan, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya utamanya jelang Ramadan. (hamsah umar)           

SBY Sekadar Beretorika

MAKASSAR--Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan kader partai demokrat tidak kebal hukum dan tidak dilindungi, utamanya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi ditanggapi miring dua pengamat politik di Sulsel. SBY yang juga presiden RI ini dinilai sekadar beretorika dalam rangka melakukan pencitraan terhadap Demokrat.

Kedua pengamat yang menilai SBY sekadar beretorika ini masing-masing; pengamat Sosial Politik Universitas Hasanuddin, Andi Haris dan Pengamat Politik Unhas, Andi Culla. Alasannya, selama ini SBY sudah banyak memberikan pernyataan menyangkut komitmen melakukan pemberantasan korupsi, namun tindakan nyata dari pernyataan tersebut dianggap tidak seperti yang diinginkan masyarakat.

"Pernyataan itu tidak menyelesaikan persoalan karena banyak tidak terbukti. Kita juga tahu sepak terjang Pak SBY banyak beretorika, sementara yang ditunggu masyarakat adalah tindakan nyata sehingga ada fakta yang bisa dilihat masyarakat," jelas Andi Haris.

Mestinya kata dia, kalau SBY serius dengan pernyataannya untuk berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi, termasuk yang melibatkan kader Demokrat  SBY mesti bertindak lebih tegas. 

Haris menambahkan bahwa, SBY seakan hanya ingin memperlihatkan diri bahwa dia adalah seorang yang sangat demokratis dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal di sisi lain dia tetap terusik dengan berita yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini utamanya terkait kasus yang membelit mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin.

"Seperti pernyataan SBY yang seakan-akan menyalahkan atau menyudutkan media atas pemberitaan yang berkembang. Ini kan menunjukkan bahwa SBY tidak mau dikritik melalui media. Padahal menurut saya, media itu menyajikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta, misalnya soal bocoran SMS Nazaruddin," jelas Haris.

Menurut dia, apa yang disampaikan Nazaruddin selama ini yang menyebut pengurus Demokrat terlibat kasus korupsi, bukan pernyataan yang tidak berdasar. Tidak mungkin kata dia, Nazaruddin menyebut orang tertentu di Demokrat  kalau tidak memegang kartu atau fakta mengenai keterlibatan kader tersebut. Apalagi, Nazaruddin adalah mantan bendahara umum partai yang dipastikan mengetahui aliran dana di Demokrat.

Dia bahkan memprediksi, pernyataan SBY utamanya mengenai SMS akan mendapat serangan balik dari tersangka kasus dugaan korupsi, Nazaruddin. 

Asumsi lain bahwa SBY sekadar beretorika karena beberapa kader Demokrat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, serta dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati juga tidak disikapi dengan tegas oleh SBY. Mestinya kalau SBY serius, kader seperti ini dinonaktifkan untuk sementara. "Belum lagi beberapa kasus seperti BLBI, Bank Century, kasus Gayus dan lainnya banyak yang belum diproses," tambahnya.

Pengamat Politik Unhas lainnya, Andi Culla juga menegaskan bahwa pernyataan SBY di salah satu televisi tadi malam, sama sekali belum bisa dinilai positif. Karena menurutnya, hal ini hanya sekadar pernyataan yang bersifat retorika.

"Kemauan politik untuk melakukan langkah terhadap permasalah yang muncul belum ada. Tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang muncul di internal Demokrat juga belum menciptakan kesamaan tindakan," kata Culla.

Kalau saja SBY serius dengan pernyataannya seperti tidak melindungi kader Demokrat, pihaknya semestinya mengintruksikan agar kader yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi atau pidana dinonaktifkan. "Jadi sebaiknya semua kader yang tersangkut dinonaktifkan sampai kemudian ada klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat," jelasnya.

Makanya, Culla juga beranggapan bahwa pernyataan SBY tersebut sangat normatif, apalagi pernyataan seperti itu sudah sering kali disampaikan di hadapan masyarakat. (hamsah umar)  

Polisi Didesak Tuntaskan Penembakan Surullah

MAKASSAR--Aliansi Mahasiswa Pemerhati Sosial (Ampas) Makassar melakukan aksi unjuk rasa di Polrestabes Makassar, Senin, 11 Juli. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan dugaan kasus pengeroyokan dan penembakan yang dilakukan anggota Polsekta Makassar terhadap warga BTP Blok AD, Surullah alias Bagong hingga tewas.

Seratusan mahasiswa serta keluarga Surullah yang melakukan aksi demo di Polrestabes Makassar ini, menuntut jajaran Polda Sulsel untuk mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus penembakan warga tersebut. Apalagi pihak keluarga maupun mahasiswa yang melakukan demo ini, menilai bahwa korban dikeroyok  oleh polisi kemudian ditembak hingga tewas.

"Kami juga meminta polisi untuk tidak mengaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena berdasar saksi-saksi yang kami peroleh, saat mengetahui dirinya dikejar polisi, dia membuang badiknya  kemudian menyerah. Tapi kemudian dia dikeroyok dan ditembak," kata Jenderal Lapangan Ampas, Ardan.

Dia juga mendesak Kapolda Sulsel, Irjen Pol Johny Wainal Usman untuk bersungguh-sungguh melakukan pengusutan terhadap kasus penembakan ini. Bahkan dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak kapolda mundur jika tidak mampu mengusut tuntas kasus tersebut.

Di Polrestabes Makassar, pengunjuk rasa termasuk istri Surullah, Mina sempat melakukan dialog dengan pihak Polrestabes Makassar. Mereka diterima Kabag Ops, AKBP Hotman Sirait, Kasat Reskrim, AKBP Himawan Sugeha dan penyidik Propam Polrestabes Makassar. Dalam dialog tersebut, mereka mempertanyakan sejauh mana proses yang telah dilakukan polisi terkait kasus tersebut.

Hotman pada kesempatan itu menjelaskan bahwa polisi masih melakukan inventarisasi dan mencari saksi-saksi yang mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi. "Kita tidak mau gegabah memberikan kesimpulan. Yang jelas polisi tetap bekerja baik dari reskrim maupun Propam," kata Hotman.

Dia mengakui, proses penyelidikan terhadap kasus ini membutuhkan waktu. "Tapi bukan berarti polisi tidak bekerja. Proses penyelidikan tetap kita lakukan," tambah Hotman. (hamsah umar)       

           

Kios Darurat Tunggu SK Parsial

MAKASSAR--Rencana pembangunan sedikitnya 2.000 unit kios darurat yang diperuntukkan untuk pedagang Makassar Mall korban kebakaran, hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemkot Makassar kapan janji untuk membangun tempat penampungan sementara itu direalisasikan.

Lurah Ende, Syarifuddin yang dikonfirmasi membenarkan bahwa rencana pembangunan kios darurat belum memiliki jadwal resmi. Dia beralasan, surat keputusan (SK) parsial yang menjadi acuan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kios darurat tersebut belum keluar. Belum lagi masih harus ada persetujuan dari DPRD Kota Makassar. "Tinggal SK parsial saja yang ditunggu keluar. Kalau itu sudah ada, mungkin sudah bisa direncanakan kapan pembangunan dimulai," kata Syarifuddin.

Terhadap penanganan korban kebakaran ini, pemkot dikabarkan telah menyiapkan dana sebesar Rp5 miliar, bahkan sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar. Dana miliaran ini akan digunakan untuk membangun sedikitnya 2.000 kios darurat.

Dia menambahkan, berdasar data yang diperoleh pemerintah dari pengelola termasuk asosiasi pedagang, jumlah kios secara keseluruhan di Makassar Mall termasuk gudang mencapai 2.037 unit. Makanya, pemkot berencana untuk membangun kios darurat hingga 2.000 unit.

Sementara melihat kondisi pedagang yang saat ini sudah mulai berjualan pada kios darurat yang dibangun sendiri, Syarifuddin menyebutkan kondisi tersebut bisa saja menjadi hambatan ketiga mereka harus ditata ulang. Apalagi para pedagang sudah memiliki banyak barang dagangan di kios mereka.

"Kalau melihat kondisi  pedagang yang sudah mulai berdagang saat ini, memang memungkinkan pedagang keberatan ditata ulang apalagi sudah mulai berjualan, tapi pemerintah tentu berharap pedagang nantinya bersedia dibongkar dan ditata ulang ketika semuanya sudah siap," tambah Syarifuddin.

Kalau saja pedagang kata dia keberatan ditata ulang, bisa saja pemkot tidak membangun kios darurat. Alternatifnya pedagang sekadar dibantu untuk melengkapi kekurangan materil pembangunan kios mereka seperti seng, karena para pedagang umumnya memang hanya menggunakan tenda sebagai atap kios darurat. "Misalnya saja dibantu dengan seng," tambahnya.

Sementara  itu, sejumlah pedagang yang ditemui mengakui belum mendapat kepastian kapan kios darurat tersebut dibangun pemkot. Pedagang umumnya mengaku akan lebih baik kalau pemerintah membangunkan lapak agar lebih seragam dan tertata dengan baik. (hamsah umar)