KPU Persiapkan Diri Hadapi Sengketa Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akan mengasah pengetahuan terkait penanganan sengketa pilgub Sulsel. Persiapan KPU ini dengan melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada di Hotel SAS 25-27 April.
    Peluang pilgub Sulsel yang akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dimana KPU menjadi objek yang akan digugat kandidat yang tidak menerima kekalahan, menjadi salah satu alasan KPU membekali diri dengan pengetahuan penanganan sengketa pemilukada.
    "Dalam hadapi pilgub Sulsel 2013 nanti, ada kemungkinan berakhir di MK seperti beberapa kasus pemilukada lalu. Makanya, KPU melakukan diklat penanganan sengketa pemilukada supaya KPU memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan sengketa," kata Kapala Bagian Hukum Teknis dan Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Selasa, 24 April.
    Selain pilgub, pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang termasuk agenda yang perlu diantisipasi KPU Suslel. Peserta diklat adalah anggota KPU dari devisi hukum serta Kabag Hukum KPU kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, dengan diklat ini anggota KPU memiliki pengetahuan bagaimana melakukan fasilitasi terhadap sengketa yang muncul. Diklat tersebut menghadirkan pemateri dari Mahkamah Konstitusi, dan Devisi Hukum KPU Pusat.
    Sementara dari kesekretariatan, juga menggelar rapat koordinasi penyusunan proyeksi kebutuhan logistik pemilu. Kegiatan yang diikuti sekretaris KPU se-Sulsel ini berlangsung di Hotel Horizon Makassar, 23-25 April. Rapat ini juga membahas mengenai pendataan jumlah dan kondisi logistik yang ada di kabupaten/kota terutama bilik dan kotak suara. Rakor juga dihadiri Kepala Biro Logistik KPU, Boradi sekaligus sebagai pemateri.
    Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS mengatakan proyeksi  ini selain persiapan pemilu 2014 juga persiapan pilgub Sulsel. "Ini menjadi entri poin bagi KPU kabupaten/kota se-Sulsel untuk melakukan pendataan kondisi logostik dan juga sebagai ajang memanaskan mesin KPU menghadapi pilgub," kata Annas.
    Annas berharap KPU se-Sulsel melakukan pendataan logistik secara cermat untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan logistik termasuk pola distribusinya. (hamsah umar)

Ilham-Aziz Ingin Deklarasi Utuh

*PPDI Ikut Masuk Rumah Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--Agenda deklarasi pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar bisa jadi baru dilakukan Mei. Pasangan ini ingin melakukan deklarasi utuh bersama koalisi besar yang tergabung di Rumah Rakyat.
    Sebenarnya, pasangan nasionalis-religius ini sudah mencerminkan koalisi besar karena didukung belasan partai politik di Sulsel baik yang memiliki kursi di parlemen, maupun nonparlemen. Namun beberapa partai besar seperti PKS, PAN, PDIP, PPP, dan Hanura masih ditunggu kepastiannya bergabung di rumah rakyat. Ketika partai ini sudah memastikan mendukung IA atau kandidat lain, Demokrat baru akan menentukan jadwal deklarasi.
    Sebelumnya, Ilham berharap deklarasi dengan parpol pengusung digelar akhir April ini. Saat ini, persiapan teknis sudah matang begitu juga nonteknis.
    "Segala persiapan deklarasi sudah kita lakukan, tinggal menunggu momen tepat untuk melakukannya terutama kepastian koalisi dari beberapa partai. Kita ingin deklarasi secara utuh dengan semua partai pengusung," kata Ketua Devisi Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal, Selasa, 24 April.
    Selain Demokrat, Ilham-Aziz saat ini sudah resmi didukung PBB, PKB, PPDI, serta sepuluh partai nonparlemen yakni PKPB, PSI, PIB, PDP, PNIM, PPPI, PPNUI, PPRN, Pelopor, dan Barnas.
    PPDI yang memiliki satu kursi di DPRD Sulsel resmi masuk Rumah Rakyat setelah rekomendasi partai ini diserahkan kepada Ilham dalam penutupan Rapimwilsus PPDI di Hotel Pena Mas kemarin. Ketua DPD PPDI Sulsel, Andi Degong Abubakar menyatakan siap bekerja untuk Ilham-Aziz.
    Sementara, Ilham terus memperlebar sayapnya dengan meresmikan posko pemenangan atau rumah rakyat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Ujung Tanah kemarin. Ratusan warga Buloa dan pendukung IA turut menyaksikan peresmian posko pemenangan ini. Di tempat ini, Ilham mengajak warga Buloa untuk peduli lingkungan dengan melakukan penghijauan. Dia bahkan memberikan bibit pohon kepada warga untuk ditanam sebagai pohon penghijauan.   
    Ilham mengharapkan warga Makassar menyampaikan kepada keluarga di kampung halaman masing-masing bahwa Wali Kota Makassar berniat mewakafkan diri menjadi Gubernur Sulsel dan memohon dukungan.
"Kalau masyarakat Makassar sudah merasakan keberhasilan Kota Makassar, mohon sampaikan keluarga, kalau wali kota ta mau jadi gubernur dan memohon dukungan," imbuh Ilham.
    Ilham menyatakan tidak ada salahnya bagi warga memberinya kepercayaan memimpin dan mengayomi masyarakat Sulsel. Apalagi dia berhasil memimpin Makassar sebagai miniatur Sulsel selama dua periode. (hamsah umar)

Simulasi Sukses, Politisi Ragukan E-Voting

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sukses melakukan simulasi elektronik voting (e-voting) di ruang rapat DPRD Makassar, Selasa, 24 April.
    Seratusan warga dari berbagai kalangan di Makassar mengikuti simulasi sekaligus workshop kesiapan KPU Makassar menggelar e-voting di pilwali Makassar. Hasil simulasi menunjukkan kalau e-voting ini sangat efektif pelaksanaannya, ringkas, dan cepat dalam proses perhitungan. Dari TPS bisa langsung direkap di KPU.
    Kepala Program Sistem E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru mengatakan sistem yang sudah berlaku di luar negeri ini, juga sudah pernah diujicobakan di daerah lain. Dia menyebut, pengamanan sistem e-voting tidak memungkinkan adanya perubahan data, juga bisa diverifikasi pada tingkat TPS.
    "Sedangkan pascapemungutan suara, pengamanan data hasil pemilihan tidak memungkinkan perubahan setelah pemilihan selesai. Akses terhadap data juga ada pengamanan sehingga yang tidak berhak mengakses data bisa dihindari. Begitu juga dengan pengiriman secara offline dan online," jelas Andrari.
    Ketua KPU Makassar, Misnah Hatta menyatakan bahwa KPU Makassar siap menerapkan e-voting pada pilwalkot Makassar 2013 mendatang. Namun sistem ini hanya akan dilakukan pada TPS tertentu misalnya 1 atau 2 TPS. Bagi KPU Makassar, e-voting tidak masalah sepanjang memiliki perangkat yang lengkap.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan penerapan e-voting nantinya memang perlu kajian utamanya ketika sistem tersebut error. "Yang pasti, sistem seperti ini perlu kita coba. Kalau tidak dicoba maka kita tentu tidak akan terbiasa. Penggunaan telepon saja misalnya kita perlu mencoba memakainya sehingga semakin terbiasa," kata Jayadi menjawab keraguan berbagai kalangan.
    Sekiranya di pilwalkot Makassar nanti e-voting diujicoba, Jayadi berharap juga ada persiapan untuk melakukan perhitungan manual ketika hasil e-voting tersebut diragukan. "Jadi kalau ada keraguan dihitung manual. Di situ bisa dilihat apa ada perbedaan atau tidak," katanya.
    Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Zainal Betta yang hadir dalam simulasi ini sangat meragukan sistem e-voting yang diperlihatkan KPU. Dia malah tidak setuju kalau e-voting ini diujicobakan pada pilwali Makassar. "Kalau mau ujicoba, kenapa tidak dilakukan di pemilukada DKI. Jangan ujicoba dilakukan di Makassar. Kita ini berada pada ranah politik sehingga hal-hal seperti ini sulit diterima," kata Zainal.
    Apalagi, dengan sistem e-voting ini, tidak ada ruang bagi kandidat yang mengikuti pemilukada untuk melakukan koreksi terhadap hasil perhitungan. Berbeda ketika secara manual bisa dikoreksi pada semua tingkatan mulai TPS, PPS, PPK hingga KPU. Sementara kalau dengan e-voting, prosesnya sangat singkat dimana dari TPS langsung ke KPU.
    Kendati dari kalangan politisi banyak yang meragukan sistem ini, namun tidak sedikit yang mendorong KPU Makassar menerapkan sistem ini pada pilwalkot Makassar. Kalau perlu, sistem ini diujicoba pada pilgub 2013 mendatang khususnya di wilayah Makassar. (hamsah umar)                                           

Busrah Mulai Intens Sosialisasi

*Pakai Tagline Hamba

MAKASSAR, FAJAR--Kader DPD PAN Makassar terpanggil menyosialisasikan HM Busrah Abdullah sebagai cawali Makassar. Sikap kader yang bulat mendukung ketuanya di pilwalkot Makassar ini untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas jagoannya.
    "Karena kita sudah rekomendasikan mendukung Busrah di pilwalkot Makassar, kader juga komitmen membantu beliau bersosialisasi di masyarakat," tandas Wakil Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah Hamid, Selasa, 24 April.
    Saat ini, Busrah sudah memiliki tagline yang akan menjadi jualan politik dalam rangka mempopulerkan dirinya. Tagline yang dipilih adalah "Hamba" singkatan dari HM Busrah Abdullah. Hamba bagi Busrah merupakan keinginan dan tekad yang kuat untuk melayani masyarakat Makassar di masa mendatang. Kalau selama ini Busrah terkesan kurang bersosialisasi, saat ini Busrah dibantu kader mulai intens termasuk menyebar atributnya di Makassar. 
    Makanya, di internal PAN Makassar sepakat menggunakan tagline ini sebagai refresentasi keinginan Busrah untuk mewakafkan diri mengabdi kepada masyarakat Makassar, ketika dipercaya memimpin pusat kota Sulsel ini. Busrah tidak ingin dilayani masyarakat, tapi sebaliknya siap memberikan pelayanan terbaik bagi warga Makassar.
    Untuk agenda sosialisasi, Hamzah menyatakan kalau Busrah atau pun kader PAN Makassar melakukan sosialisasi secara perlahan. Saat ini, sudah ada beberapa atribut bergambar Busrah serta taglinenya disebar disetiap sudut kota Makassar. "Cuma memang masih kecil-kecil seperti memasang di tiang listrik. Karena kita memang ingin memulai mulai dari bawah," kata Hamzah.
    Di Makassar, partai berlambang matahari terbit ini merupakan partai terbesar ketiga dengan perolehan kursi di DPRD Makassar sebanyak 5 kursi. Untuk bisa mengusung calon, partai ini masih harus mencari dukungan minimal tiga kursi.
    PAN optimis, Ketua DPD PAN Makassar ini mampu bersaing mendapatkan simpati masyarakat kendati sosialisasi yang dilakukan belum gencar seperti kandidat lainnya. Apalagi, di pilwalkot Makassar mendatang tidak ada calon incumbent sehingga peluang  figur cukup berimbang. (hamsah umar)    
     
          

Kualitas Aparatur Negara Rendah

MAKASSAR, FAJAR--Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.
    Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah.
    Kondisi ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Azwar Abubakar dalam rapat kerja/sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua) di Clarion Hotel & Convention, Senin, 23 April.
    Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Makanya, perlu dilakukan reformasi pada semua instansi pemerintahan di semua tingkatan. "Jadi SDM aparatur yang jumlahnya mencapai 4 juta, hanya 5 persen yang berkualitas," tandas Azwar.
    Raker/sosialisasi reformasi birokrasi ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, para sekda se-Indonesia Timur, serta aparat terkait lainnya.
    Untuk menangani masalah aparatur pemerintah yang saat ini kualitasnya rendah, Azwar  menegaskan pemerintah harus terus melakukan pembinaan, termasuk bagaimana memposisikan aparatur pada bidangnya. Begitu juga instansi tidak boleh membiarkan aparat gemuk sementara ada instansi lain yang sementara kekurangan.
    Rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sangat tinggi. "Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Inilah saya kira pentingnya dilakukan reformasi birokrasi. Menurut saya tetap ada harapan untuk melakukan perubahan kalau kita berkeinginan," tandas Azwar.
    Kendati kualitas aparatur rendah serta tingkat kepuasan publik tentang pelayanan juga rendah, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui kenaikan gaji pokok berkala serta kemungkinan pemberian renumerasi.   
    Azwar menambahkan di Indonesia saat ini ada tiga persoalan yang paling mendasar. Selain birokrasi pemerintahan, korupsi masih menjadi fenomena sementara pembangunan infrastruktur juga masih rendah. Untuk infrastruktur misalnya, bangsa ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 triliun per tahun atau sekitar 4 persen dari total belanja negara.
    Angka alokasi pembangunan infrastruktur ini tentu saja sangat rendah, apalagi kalau melihat fakta bahwa kondisi infrastruktur kita saat ini sangat terbelakang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. "Ditambah kualitaas tidak kuat plus banyak juga yang kebocoran (penyimpangan)," kata Azwar.
    Kembali ke masalah aparatur, Azwan meminta daerah agar rekruitmen CPNS dan promosi PNS di masa mendatang  betul-betul dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penataan jumlah dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga MenPAN tidak terkesan menjadi penghambat sekiranya semua daerah memahami pemetaan dan analisis pegawai.
    Untuk rekruitmen CPNS misalnya, MenPAN akan bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia dalam membuat soal. Pusat berharap seleksi CPNS mendatang kembali dilakukan secara nasional mengingat saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. "Sudah terlalu banyak permainan. Jadi saya kira pemerintah daerah harus membantu kita agar masyarakat percaya bahwa seleksi CPNS berjalan tanpa ada kecurangan," tandas Azwar.
    Terhadap pelayanan publik, Azwar berharap pemerintah daerah bisa mendukung terwujudnya pelayanan publik yang memadai pada setiap daerah. Apalagi sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dipermudah.
    Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan instansi atau aparat pemerintah yang tidak mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya bisa melalui lembaga onbusman yang sudah dibentuk di daerah. "Warga tidak puas dengan pelayanan lapor ke onbusman. Kita ingin ada peningkatan transparansi," tandas Azwan.   
    Mendagri, Gamawan Fauzi menambahkan bahwa persoalan birokrasi di lingkup pemerintahan memang butuh pembenahan. "Banyak hal yang memang harus kita bina untuk bisa mewujudkan birokrasi yang baik," ujar Gamawan.
    Bicara kemajuan daerah utamanya dikaitkan dengan otonomi daerah, Gamawan menyebutkan bahwa di Indonesia ini memang ada daerah yang maju namun ada juga yang tertinggal. Dia sangat apresiasi dengan tingkat kemajuan yang dicapai Sulsel utamanya pertumbuhan ekonomi.
    Ketika disandingkan dengan masalah angkatan kerja atau pun pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah sangat berperan menekan angka pengangguran. Kalkulasinya, kalau ekonomi tumbuh 1 persen pertahun, angka pengangguran yang bisa terserah berkisar 600 ribu orang. "Sehingga kalau angkatan kerja kita setiap tahun ada 3 juta jiwa plus pengangguran, kita butuh pertumbuhan ekonomi 6 persen. Jadi kalau Sulsel saat ini pertumbuhan ekonominya di atas 8 persen, sudah dipastikan bahwa angka pengangguran juga berkurang," kata Gamawan.
    Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa pemerintahan di Sulsel saat ini berjalan dengan baik dengan tingkat kepuasan masyarakat 81 persen. "Ekonimi Sulsel tumbuh 8,64 persen. Saat ini uang yang beredar di masyarakat sekitar Rp31 triliun sedang tabungan warga per Januara mencapai Rp45 triliun," kata Syahrul.
    Dari segi birokrasi utamanya terkait pengelolaan keuangan, Syahrul juga mengungkap kalau Sulsel semakin membaik. Hal ini sejalan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempersepsikan Sulsel wajar tanpa pengecualian (WTP). (hamsah umar)