Dua Plt Hanura Sulsel Incar Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Dua pelaksana tugas (plt) DPD Hanura Sulsel siap bersaing di musyawarah cabang (muscab) lanjutan DPC Hanura Makassar, yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 8 Mei mendatang.
    Kedua plt yang siap maju sebagai kandidat Ketua DPC Makassar ini yakni plt sekretaris Imbar Ismail dan plt bendahara Nurmiati. Saat ini, lima kader Hanura mencuat menjadi calon ketua DPC Hanura Makassar. Selain kedua plt tersebut juga ada Waris Halid, Jalaluddin Akbar serta Bakri. Informasi yang diperoleh, kandidat tersebut sudah menggalang dukungan PAC untuk bisa maju sebagai calon.
    Agenda muscab Makassar sebelumnya ditetapkan DPD Hanura Sulsel pada 30 April, namun belakangan terpaksa diundur ke 8 Mei. Informasi yang diperoleh, penundaan dilakukan karena kandidat yang akan bertarung sedang umrah dan baru kembali pada 3 Mei yakni Waris Halid.
    Plt wakil ketua DPD Hanura Sulsel, Asrullah Awing yang dikonfirmasi membenarkan bahwa muscab baru akan digelar 8 Mei mendatang. Muscab ini turut dihadiri pengurus DPP Hanura sebagai pemantau. Untuk memperebutkan posisi ketua DPC Hanura Makassar, partai ini memberi ruang kepada semua kader untuk mencalonkan diri kendari sifatnya lanjutan.
    "Sepanjang memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk maju, kita beri ruang bagi semua kader untuk maju. Syarat khusus salah satunya harus mendapatkan dukungan PAC minimal 20 persen dari total suara yang akan diperebutkan," kata Asrullah, Kamis, 26 April.
    Berdasar petunjuk organisasi DPP Hanura tentang pelaksanaan muscab Hanura Makassar, ditegaskan bahwa tahapan muscab Hanura yang lalu utamanya pada tahapan pleno IV dibatalkan. Dalam artian, calon ketua yang akan bertarung harus diseleksi ulang baik berkas maupun bukti dukungan dari PAC. Jumlah suara yang diperebutkan adalah 15 suara yang terdiri dari 14 PAC dan 1 pemuda Hanura.    
    Plt bendahara Hanura Sulsel, Nurmiati menegaskan sangat siap bertarung di muscab Hanura Makassar apalagi setelah memenuhi syarat dukungan dari PAC. Beberapa PAC kata dia sudah melakukan pleno dan menyatakan dukungannya secara resmi kepada Nurmiati. "Tidak ada kata menyerah untuk bertarung di muscab Hanura Makassar. Dukungan dari teman-teman PAC juga sudah ada," kata Nurmiati. (hamsah umar)        

Golkar Siapkan Kelompok Kader di Pelosok

MAKASSAR, FAJAR-- DPD Golkar Sulsel saat ini memang belum membentuk tim pemenangan untuk Syahrul Yasin Limpo di pilgub 2013. Namun gambaran strukturnya sudah disiapkan partai berlambang pohon beringin ini.
    Salah satunya partai Golkar akan menghadirkan kelompok kader yang khusus bekerja memenangkan Syahrul pada tingkat dusun bahkan tingkat RT/RW.  Kelompok kader ini merupakan turunan dari tim pemenangan partai Golkar yang akan dibentuk hingga tingkat kecamatan dan desa.
    Anggota Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris yang juga digadang-gadang sebagai ketua tim pemenangan Syahrul di partai Golkar menyatakan, kelompok kader ini disiapkan dengan harapan tim pemenangan petahana ini ada hingga pelosok dusun sekalipun. "Jadi bukan hanya sampai di desa, tapi dusun dan RT/RW kita akan hadirkan tim. Cuma namnya kelompok kader," kata Arfandi, Kamis, 26 April.
    Struktur tim pemenangan Golkar untuk pilgub Sulsel saat ini sudah direkomendasikan tim pilkada ke Syahrul. Tim pemenangan Golkar terpisah dengan tim lain baik tim keluarga maupun tim pemenangan dari partai lain. "Jadi ini khusus tim pemenangan Golkar," kata Arfandi.
    Kendati Syahrul adalah cagub petahana, Arfandi menegaskan tim pemenangan tetap dibutuhkan karena tim ini menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan. "Ditambah mesin partai kita yang sudah lebih awal bergerak, kita sangat optimis memenangkan pilgub," tandas Arfandi.
    Kendati Syahrul selama ini intens melakukan roadshow ke daerah termasuk melantik timnya seperti di Bone, Golkar merasa cagub petahana ini belum bekerja.  Arfandi menyebut, Syahrul baru akan habis-habisan melakukan sosialisasi pada Juni mendatang atau enam bulan sebelum hari pencoblosan. (hamsah umar)
                                          

Aziz: Rumah Rakyat Tampung Multietnis

MAKASSAR, FAJAR--Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar mempertegas bahwa rumah rakyat adalah wadah yang bisa menampung semua kalangan termasuk semua etnis (multietnis).
    Di rumah rakyat itu, semua warga negara memiliki hak yang sama utamanya dalam mendapatkan keadilan. Ini ditegaskan calon wakil gubernur Sulsel saat mengukuhkan tim pemenangan Ilham-Aziz (IA) serta dialog dengan tokoh masyarakat Toraja di Hotel Pantan, Tana Toraja, Kamis, 26 April.
    Namanya saja rumah rakyat sehingga penghuninya tidak terbatas. Semua agama dan etnis bisa ditampung termasuk elemen masyarakat dari rakyat biasa hingga masyarakat berada bisa masuk rumah rakyat. Rumah rakyat ingin mewujudkan sistem yang ada  dan tidak diskriminatif terhadap agama, suku, dan ras.
    Di Tana Toraja, pasangan Semangat Baru ini mengukuhkan Yusuf Biringkanae sebagai ketua tim pemenangan IA Tana Toraja. Pengukuhan tim dihadiri pemangku adat Bitti Kaka, Mansur Baturanda. Dia adalah tokoh masyarakat Toraja yang pernah menjadi camat pada usia 20 tahun serta pernah menjadi ajudan Qahhar Mudzakkar. Juga tokoh agama setempat pendeta Kabanga.
    "Kami tidak menjanjikan apa-apa. Tapi akan memberikan yang terbaik dan mengembalikan kejayaan Toraja seperti masa silam," kata Wali Kota Makassar dua periode ini.
    Tana Toraja memiliki ciri dan karakteristik tersendiri misalnya saja dalam keluarga serumpun ada yang memiliki perbedaan akidah. Di tempat ini, Ilham-Aziz juga menyakinkan rakyat Toraja soal isu mering yang dikaitkan dengan Aziz utamanya terkait program masyarakat religius, termasuk sosok orang tuanya, Kahar Mudzakkar.
    Meski banyak dicitrakan buruk di Toraja, namun masyarakat Tana Toraja tetap menyambut hangat kandidat gubernur ini. Salah satu buktinya dengan terpampangnya baliho bertuliskan La Mo Te Andalanta Solanasang yang berarti inimi andalan kita semua (Ilham-Aziz). Tae kupakasiriki kurre sumange yang berarti kita tidak akan mempermalukan IA. Di daerah ini, bahkan ada pendukung Ilham-Aziz yang mendirikan warung kopi dengan identitas IA yakni warung kopi PIA (pendukung Ilham-Aziz) tepatnya di Jalan Ampera Toraja.
    Ilham-Aziz juga berdialog lintas agama di Pusat Studi dan Pembinaan Tangmentoe Gereja Toraja. Dialog difasilitasi Ketua Badan Pekerja Sinode (BPS) Tana Toraja Pendeta Musa Salusu. "Sebagai pemuka agama kita berkewajiban menerima semua orang, tidak boleh tebang pilih, kita wajib mendoakan semua. Kita bersyukur Ilham-Aziz (IA) hadir membangun komunikasi lintas agama," kata Pendea Musa.  (hamsah umar)

Cabup Golkar Takalar Tinggal Diplenokan

MAKASSAR, FAJAR--Siapa bakal cabup yang akan mengendarai Golkar di pemilukada Takalar segera terjawab. DPP Golkar memastikan penetapan cabup akan dilakukan pada awal Mei mendatang.
    Untuk penentuan cabup itu, DPP Golkar tinggal menunggu jadwal tepat utamanya kesiapan waktu Ketua DPP Golkar, Aburizal Bakrie serta Ketua Tim Pilkada DPP Golkar, Nurdin Halid. Di Takalar, ada dua kader Golkar yang bersaing ketat mendapatkan rekomendasi partai berlambang pohon beringin ini.
    Keduanya adalah Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng dengan fungsionaris Golkar Takalar, Burhanuddin Baharuddin. Dari berbagai survei, Burhanuddin memang cukup diunggulkan tapi faktor Nojeng sebagai putra mahkota juga tidak bisa dinafikan oleh Golkar.
    "Saat ini kita tinggal menunggu jadwal rapat pleno penetapan cabup di Takalar. Ini kan terkait kesiapan waktu ketua karena ini akan dipimpin langsung beliau. Rencanya, awal Mei sudah akan ditetapkan," kata Arfandi.
    Pekan lalu, DPP Golkar  memang telah mengundang tim pilkada DPD Golkar Sulsel terkait pemilukada Takalar. Arfandi menyebut, semua cabup dan cawabup yang mendaftar di Golkar Takalar sudah di tangan DPP termasuk hasil survei terakhir pascaberedarnya survei Indobarometer yang kurang diyakini oleh Golkar.
    Di tengah penantian penetapan cabup Golkar Takalar ini, Arfandi berharap kedua kader Golkar yakni Nojeng dan Burhanuddin tetap menjaga soliditas. "Semua cabup yang mendaftar di Golkar sebenarnya kader kita cuma ada yang diluar struktural yakni  di Kosgoro," tandas Arfandi.
    Terkait hasil survei terakhir Golkar ini, beredar isu kalau hasil survei Golkar tersebut beredar di kalangan masyarakat. "Kita tidak  tahu kenapa ada informasi yang menyebut ada survei beredar," kata tambahnya. (hamsah umar)          

Palaguna Tepis Isu Opsi Karteker

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulsel, HZB Palaguna menepis isu adanya opsi DPP PDIP untuk menunjuk karteker di Sulsel, hanya karena adanya usulan reposisi kader.
    Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa DPP PDIP menyiapkan opsi menunjuk karteker di Sulsel sebagai salah satu opsi penyelesaian ribut-ribut kasus pencopotan Sekretaris DPD PDIP, Rudi Pieter Goni. Setahu mantan gubernur Sulsel ini, DPP belum pernah melakukan pleno apalagi memunculkan opsi karteker. "Rapat DPP seperti itu tidak ada. Untuk jelasnya hubungi DPP," kata Palaguna melalui pesan singkatnya, Rabu, 25 April.
    Sebelumnya diperoleh bocoran bahwa Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyiapkan dua karteker masing-masing  Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPP PDIP, Komarudin Waetubun, serta Ketua Bidang Pendidikan dan Agama sekaligus Ketua Bamusi, Hamka Haq jika opsi terakhir disepakati.   
    Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamka Haq yang disebut-sebut disiapkan menjadi karteker mengaku tidak tahu menahu soal opsi tersebut. Sejauh ini, DPP PDIP belum melakukan pleno untuk menentukan sikap soal usul reposisi kader di PDIP Sulsel. "Kalau ada opsi seperti itu pasti diputuskan melalui rapat pleno. Megawati saya kira tidak pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan pengurus dalam rapat pleno," kata Hamka.
    Kalau pun ada wacana di tingkat bidang misalnya, Hamka menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebuah keputusan karena setiap keputusan harus melalui pleno. Bagi Hamka sendiri, opsi karteker seperti yang berkembang adalah hal yang mustahil kalau sekadar berpatok pada usulan reposisi pengurus.     
    Yang memungkinkan DPP menunjuk karteker ketika pimpinan partai terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, diproses hukum karena perbuatan pidana, melakukan tindakan amoral seperti terlibat narkoba atau perselingkuhan, begitu juga ketika kepengurusan partai tidak aktif. "Kalau tidak aktif dilakukan pembekuan menyeluruh kemudian menunjuk plt. Jadi kalau hanya karena usulan reposisi saya kira sangat mustahil ada opsi karteker," tandas Hamka.
    Begitu juga opsi Rudi diganti sebagai sekretaris namun penggantinya ditunjuk oleh Rudi sendiri. "Tidak pernah ada keputusan partai ditolak atau ditentukan oleh pengurus dibawahnya. Yang bisa menolak atau menentukan adalah Megawati ketika itu keputusan DPD," jelas Hamka.
    Untuk pleno masalah reposisi kader, Hamka memperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Biasanya, DPP melakukan pleno setiap pekan pada Kamis dan Jumat. Usul reposisi Rudi menjadi terkesan bermasalah karena dianggap dicopot. "Tidak ada masalah sebenarnya, cuma diberitakan dicopot sehingga ada kesan masalah. Padahal hanya direposisi untuk jabatan lain," katanya.
    Bagi Hamka, yang terbaik untuk usul reposisi Rudi adalah menempatkan Rudi pada posisi strategis. Misalnya saja sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu, sehingga bisa membantu Palaguna dari bidang lain.
    Tidak boleh kata dia, Rudi direposisi pada jabatan yang tidak strategis atau terkesan dibuang dari pengurus. Dan untuk posisi pemenangan pemilu, Hamka melihat posisi tersebut cukup strategis. (hamsah umar)