Pemerintah Harus Sinergi dengan Ulama

MAKASSAR, FAJAR--Pemerintah selaku pengayom masyarakat serta ulama sebagai pembina umat harus bersinergi utamanya dalam pembangunan moral generasi bangsa.
    Harapan ini mencuat dalam silaturahmi alim ulama, tokoh agama, dan cendikiawan Islam se-Sulsel bertajuk revitalisasi peran ulama dalam menjawab persoalan umat dan bangsa, yang digelar Pusat Konsultasi Syariah Indonesia (PKSI) Sulsel, di Hotel Grand Palace Makassar, Minggu, 29 April.
    Kegiatan ini diikuti sedikitnya 100 orang terdiri dari pimpinan pondok pesantren , MUI, Assa'diyah, NU, Muhammadiyah, BKPRMI, IKADI, Ar-Rahmah, DDI, ICATT dan Al-Birr. 
    Sebagai narasumber antara lain Prof  Arifuddin Ahmad (Anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel), DR Moammar Bakry (Ketua Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah), dan Surya Dharma Lc (Ketua Ikadan Da'i Indonesia Sulsel). Arifuddin  mengupas tuntas tentang peran ulama dalam menjawab persoalan keagamaan, Moammar menyoal kekuatan fatwa ulama, dan Surya mengangkat peran ulama dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan politik.
    Silaturahmi tokoh Islam se-Sulsel ini dimaksudkan untuk menyikapi berbagai peran ulama di tengah permasalahan umat Islam di Sulsel. PKSI Sulsel adalah salah satu organisasi sayap DPW PKS Sulsel yang dideklarasikan beberapa waktu lalu.
    Munculnya berbagai persoalan umat belakangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Karena itu, PKSI Sulsel coba mengumpulkan para pemuka agama, penyelenggara pemerintahan maupun tokoh masyarakat guna membahas berbagai masalah yang ada di masyarakat.
    "Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi juga menjadi isu penting yang perlu kita sikapi bersama sehingga generasi kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif, yang kemudian merusak masa depan anak-anak kita," jelas Ketua Panitia, Abd Rahman Sakka Lc.
    Rahman berharap dengan adanya pertemuan dan duduk bersama menyikapi persoalan di tengah masyarakat, bisa memberikan solusi yang baik dalam persoalan masyarakat di segala aspek.
    Ketua Dewan Pembina PKSI Sulsel,   Jafar Sodding menandaskan dalam menyikapi berbagai persoalan umat di tengah masyarakat, kerja sama pemerintah dan ulama sangat penting diciptakan. Termasuk dengan PKSI Sulsel yang dihadirkan sebagai salah satu penyedia solusi persoalan umat. Calon wali kota Makassar ini berharap tidak ada kesenjangan informasi antara jajaran pemerintah dengan para ulama.
    "Tentunya, PKSI ke depan kita harapkan bisa memunculkan peran ulama dalam segala aspek dimana fatwa-fatwa ulama bisa menjadi referensi pendamping dalam membuat regulasi," tandas Jafar Sodding.
    Ketua PKSI Sulsel, Ismail Kappaja Lc memaparkan peran PKSI sebagai wadah untuk menghimpun ulama yang selama ini kurang mendapatkan tempat untuk memberikan konstribusi langsung pada masyarakat, sesuai  dengan kemanpuan dan pemahaman tentang syariah. Apalagi KPSI Sulsel ini memberikan layanan konsultasi dalam berbagai aspek persoalan yang ada di tengah masyarakat melalui  www.syariahonline.com dan 085-2428-444-83. (hamsah umar)

PDIP Bahas Penjaringan Cagub Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Instruksi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPIP) agar daerah yang menghadapi pemilukada, termasuk Sulsel yang menyongsong pilgub Sulsel melakukan penjaringan cagub-cawagub disikapi Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna.
    Informasi yang diperoleh, pengurus DPD PDIP Sulsel, Senin, 30 April akan menggelar rapat membahas agenda yang akan dilakukan partai, termasuk isu mengenai pilgub Sulsel. Sejauh ini, proses penjaringan cagub-cawagub PDIP Sulsel tidak jelas kendati dalam rapat pleno sebelumnya ada keinginan cagub-cawagub PDIP ditentukan oleh Palaguna.
    Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Dan Pontasik yang dikonfirmasi membenarkan agenda rapat di kantor DPD PDIP Sulsel hari ini. "Kita akan melakukan rapat besok (hari ini). Hal yang akan dibahas itu seputar agenda partai," kata anggota DPRD Sulsel ini.               
    Mengenai wacana penjaringan cagub-cawagub, Pontasik mengatakan wacana tersebut termasuk salah satu yang akan dibahas, utamanya mengenai regulasi penjaringan cagub-cawagub. Di PDIP, penentuan cagub-cawagub juga sangat didasarkan pada jumlah perolehan kursi di DPRD Sulsel. Dari cerminan ini ada persentase kewenangan daerah dan pusat.
    Berdasar peraturan standar partai, kewenangan penjaringan cagub-cawagub lebih besar di daerah. Inilah yang akan dilihat PDIP Sulsel menyikapi instruksi penjaringan cagug-cawagub Sulsel. Pontasik belum memastikan kapan akan dilakukan penjaringan atau pendaftaran di partai berlambang moncong putih ini.
    Sebelumnya, diperoleh bocoran bahwa hasil pertemuan di DPP PDIP menyebutkan bahwa usul reposisi pengurus DPD PDIP Sulsel utamanya sekretaris, Rudi Pieter Goni berpelung tidak dikabulkan DPP. Kendati sebelumnya, pengurus DPP PDIP Hamka Haq menyebutkan pembahasan masalah Sulsel belum sampai pada teknis penyelesaian. (hamsah umar)       

KPU Makassar Rancang DPT Online

MAKASSAR, FAJAR--Setelah menyosialisasikan pemanfaatan electronic voting (e-voting) sebagai persiapan di pilwalkot Makassar, KPU saat ini tengah merancang sistem pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berbasis internet.
    Sistem ini akan membuat DPT yang dibuat KPU Makassar bisa dengan mudah mendeteksi berbagai persoalan klasik seperti pemilih ganda, pemilih tak
terdaftar, pemilih tak bersyarat atau pemilih yang  sudah meninggal tapi masih terdaftar.
    Untuk langkah awal, KPU Makassar akan menggandeng  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),  untuk merancang teknologinya. "Kita awali dengan membuat DPT yang terpasang di website KPU.Setiap orang bisa mengaksesnya untuk mengecek keberadaannya dalam DPT. Tinggal mengetik nama dan beberapa identitas lainnya, ia sudah bisa memastikan namanya ada dalam DPT tanpa perlu lagi mencarinya di PPS atau di KPU," jelas anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus, Minggu, 29 April.
    DPT online ini juga bisa memberikan banyak informasi kepada
masyarakat. Misalkan saja jika seorang pemilih tidak tahu di TPS mana akan memilih, sistem akan memberitahunya.  Selain menggandeng BPPT, KPU
Makassar telah belajar menjalankan sistem ini di KPU Provinsi Bali yang lebih awal menerapkan teknologi ini.
    KPU Makassar juga tengah mempersiapkan sistem teknologi untuk pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) berbasis internet dengan menggunakan fasilitas Google Map. Sistem ini akan membuat KPU
Makassar dengan mudah mendeteksi setiap perkembangan terbaru dari TPS sebelum, saat dan setelah pemilihan.
    "Sistem ini akan memberikan informasi kepada kita tentang batas
wilayah TPS,  lokasi TPS, bahkan sampai jumlah pemilih  pada setiap
rumah tangga di Makassar," tandas Nurmal.
    Fasilitas ini dimungkinkan dilakukan oleh KPU Makassar dengan
menggunakan fasilitas Google Map. Dengan inovasi cerdas, peta wilayah
yang direkam lewat proses pencitraan satelit dari Google akan
mengcover seluruh wilayah Makassar. Dari situ, KPU Makassar bisa
dengan mudah mendeteksi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan
 di wilayah Makassar. (hamsah umar)

Golkar Bone Siap Suarakan JK

MAKASSAR, FAJAR--Jelang pertemuan 24 DPD Golkar se-Sulsel dengan Ketua DPP Golkar, Aburizal Bakrie awal Mei ini,  DPD Golkar Bone mulai menjaring aspirasi kader hingga tingkat bawah.
    Penjaringan aspirasi ke bawah itu, untuk mengetahui seperti apa keinginan kader terkait wacana pencapresan di tubuh partai Golkar. Apalagi, ada kesan Ical-sapaan akrab Aburizal ingin menggiring kader untuk menjadikannya sebagai capres tunggal Golkar.
    Kendati belum berani memastikan siapa kader yang akan diprioritaskan diusuarakan dari Golkar Bone. Sekretaris Golkar Bone, Firman Batari menandaskan selain Ical yang menjadi salah satu prioritas, kader lain seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung merupakan kader yang punya potensi yang harus diperhitungkan.
    "Saya tidak ingin katakan mendukung JK, tapi ingin saya tegaskan bahwa ketika kader Golkar ini merupakan kader yang patut diperhitungkan untuk wacana capres. Namun sebelum DPD Golkar Bone memberi prioritas pada salah satunya, kita akan jaring dulu keinginan dari kader di bawah," kata Firman, Minggu, 29 April.
    Kendati JK menurut Firman merupakan kader yang cukup diperhitungkan dimana menurut informasi yang diperolehnya memiliki elektabilitas yang baik, Firman terkesan hati-hati ketika ditanya bagaimana bentuk dukungan Golkar Bone terhadap JK. Kehati-hatian Firman ini cukup mendasar apalagi sebelumnya diberitakan kalau DPD Golkar Sulsel hanya merekomendasikan satu-satunya capres, Ical.
    Padahal, Kabupaten Bone merupakan tempat kelahiran atau kampung halaman JK, dimana semestinya kader beringin di daerah ini patut ngotot untuk memperjuangkan JK sebagai capres Golkar. "Saya tidak ingin katakan seperti apa pastinya, karena jangan sampai apa yang saya katakan justru tidak sama dengan yang diinginkan kader di bawah. Makanya kita tunggu dua hari ke depan kita akan rapat dulu sebelum ke Jakarta," tandas Firman.
    Konsolidasi organisasi ini penting dilakukan Golkar Bone sehingga apa yang menjadi keinginan kader di bawah, bisa menjadi aspirasi yang disampaikan ke DPP. Karena pada akhirnya semua keputusan akan mewakili keinginan kader. 
    Pastinya, Golkar kata dia tidak bisa kesampingkan kader lain diluar Ical untuk dipertimbangkan jadi calon presiden dari Golkar. Partai ini tetap harus komitmen dengan mekanisme yang telah dibuat, termasuk melalui mekanisme survei. "JK sendiri sudah dikenal oleh semua jaringan Golkar. Makanya, kita serahkan ke kader siapa yang akan diprioritaskan," tambahnya.
    Sementara Ketua Bappilu DPD Golkar Bulukumba, Hamzah Pangki menegaskan bahwa Golkar Bulukumba baru akan melakkan pleno satu dua hari ini. Karenanya, apakah Golkar Bulukumba memunculkan nama JK sangat bergantung keinginan kader. (hamsah umar)

Dewie Incar Birokrat

MAKASSAR, FAJAR--Adik kandung gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Dewie Yasin Limpo mulai menyaring calon pendampingnya di pilwalkot Makassar 2013 mendatang. Politisi Hanura ini mengincar birokrat sebagai calon pendampingnya.
    Dewie beralasan kalau birokrat cukup pantas dan layak mendampinginya di pilwalkot. Faktor pengalaman dalam mengelola pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan kenapa Dewie mengincar birokrat sebagai calon pendamping. Kendati belum ada figur yang akan dipinang, dia mengaku tetap akan menjadikan metode survei sebagai acuan utama.
    "Orang birokrat itu punya pengalaman. Jadi ini saya anggap lebih pantas mendampingi saya kalau maju," ujar Dewie usai silaturahmi dengan tim pemenangannya di aula Man Model Makassar, Minggu, 29 April.
    Kandidat yang cukup percaya diri bertarung di Makassar dengan mengandalkan dukungan masyarakat ini, tidak menyoal siapa figur yang akan mendampinginya nanti. Yang pasti, fokus dia adalah bagaimana di pilwalkot Makassar nanti dia bersama birokrat.
    Politisi Hanura Sulsel ini layak percaya diri bisa bertarung di pilwalkot Makassar. Apalagi, di DPRD Makassar partai ini memiliki tiga kursi sehingga sisa butuh lima kursi untuk bisa maju. Dia sendiri optimis bisa mendapatkan dukungan partainya apalagi Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto sangat mendukung dan merespons keinginan Dewie maju di pilwalkot Makassar.
    "Saya ini kader Hanura, alangkah anehnya kalau kader sendiri tidak didukung oleh partai, sementara Pak Wiranto sendiri memberi respons dan mendukung saya bertarung," ujar Dewie.
    Bahkan, dia menyebut Wiranto memotivasinya untuk membangun komunikasi atau mencari partai yang bisa diajak berkoalisi di pilwalkot. Terkait wacana pilwalkot Makassar, saat ini sudah ada beberapa figur yang disebut-sebut akan meramaikan pertarungan. Sebut saja Anis Kamis, Apiaty Amin Syam, dan Syaiful Saleh.
    Dalam bersosialisasi, Dewie memanfaatkan angkutan umum sebagai media sosialisasi. Di Makassar setidaknya ada 500 mobil angkot yang akan dijadikan Dewie sebagai branding. Dia mengklaim dari 500 angkot yang terdata itu, sudah ada sekitar 300 mobil yang sudah dibranding.
    "Sudah 300 unit yang kita branding. Ke depan masih ada yang akan kita branding dalam bentuk lain. Pokoknya kita tunggu dan lihat saja nantinya," tandas Dewie.
    Untuk struktur pemenangan, Dewie mengaku kalau timnya sudah terbentuk di 143 kelurahan di 14 kecamatan yang ada di Makassar. Tim yang telah dibentuk ini juga sudah bekerja menyosialisasikan Dewie di tengah masyarakat.  "Tinggal kita mengevaluasi kinerjanya, Kita terus melakukan komunikasi dengan seluruh tim dan setiap waktu ada laporan mengenai perkembangan yang dilakukan," katanya.
    Dalam bersosialisasi, Dewie menargetkan melakukan pertemuan di 1.000 titik. Makanya, dia terus menggenjot pertemuan dengan masyarakat sekaligus melihat sejauh mana dukungan masyarakat terhadap dirinya. (hamsah umar)