DPD II Golkar Beda Sikap

MAKASSAR, FAJAR--Perbedaan sikap di tubuh Golkar daerah terkait wacana pilpres 2014 utamanya mengenai capres sepertinya tetap ada. Sebagian ada yang bulat mendukung capres tunggal Aburizal Bakrie, namun ada juga yang tetap berharap Jusuf Kalla tetap diperhitungkan.
    Golkar Enrekang misalnya dengan tegas hanya akan mendukung Ical-sapaan akrab Aburizal Bakrie. Ini bahkan sudah melalui rapat pleno diperluas  dengan melibatkan kader hingga tingkat kecamatan dan desa. "Rapat pleno diperluas di Enrekang tidak lain mendukung Aburizal Bakrie. Keputusan ini juga akan kita bawa ke DPP saat pertemuan di Jakarta 4 Mei nanti," kata Ketua DPD Golkar Enrekang, La Tinro La Tunrung, Senin, 30 April.
    Sejauh ini, belum ada nama lain yang disebut-sebut kader untuk didukung di pilpres, termasuk misalnya sosok JK yang malah telah digadang-gadang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Pilpres itu kan wacana nasional, jadi tetap kita tunggu dari pusat," tambah La Tinro.
    Ketua DPD Golkar Bulukumba, Zainuddin Hasan terpisah mengakui sejauh ini belum pernah ada nama JK dimunculkan oleh kader Golkar di Bulukumba. Namun Golkar di daerah ini baru akan menggelar pleno nanti malam menyangkut sikap partai di pilpres.
    "Nama JK tidak pernah disebut. Bagaimana pun kita pasti inginkan kader sendiri yang didukung apalagi kita ini garis komando. Sekalipun begitu, JK menurut saya adalah sosok yang sudah dikenal khususnya di Indonesia Timur. Kalau misalnya survei JK lebih tinggi dari Ical, tentu pusat juga akan pertimbangkan," jelas Zainuddin.
    Apalagi dalam politik kata dia, segala sesuatu bisa berubah dengan cepat termasuk soal capres Golkar. Belum lagi, pilpres masih cukup lama yakni 2014 mendatang. "Golkar juga ada mekanisme, kita ikuti saja mekanisme yang ada. Yang penting menurut saya bagaimana kader Golkar di Indonesia bertekad merebut kejayaan Golkar masa lalu," tandas Zainuddin.
    Sekretaris Golkar Bone, Firman Batari menandaskan selain Ical yang menjadi salah satu prioritas, kader lain seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung merupakan kader yang punya potensi yang harus diperhitungkan.
    "Saya tidak ingin katakan mendukung JK, tapi ingin saya tegaskan bahwa ketika kader Golkar ini merupakan kader yang patut diperhitungkan untuk wacana capres. Namun sebelum DPD Golkar Bone memberi prioritas pada salah satunya, kita akan jaring dulu keinginan dari kader di bawah," kata Firman.
    JK menurut Firman merupakan kader yang cukup diperhitungkan dimana menurut informasi yang diperolehnya memiliki elektabilitas yang baik, Firman terkesan hati-hati ketika ditanya bagaimana bentuk dukungan Golkar Bone terhadap JK. Kehati-hatian Firman ini cukup mendasar apalagi sebelumnya diberitakan kalau DPD Golkar Sulsel hanya merekomendasikan satu-satunya capres, Ical.
    Kabupaten Bone merupakan tempat kelahiran atau kampung halaman JK, dimana semestinya kader beringin di daerah ini patut ngotot untuk memperjuangkan JK sebagai capres Golkar. "Saya tidak ingin katakan seperti apa pastinya, karena jangan sampai apa yang saya katakan justru tidak sama dengan yang diinginkan kader di bawah. Makanya kita tunggu dua hari ke depan kita akan rapat dulu sebelum ke Jakarta," tandas Firman.
    Golkar kata dia tidak bisa kesampingkan kader lain diluar Ical untuk dipertimbangkan jadi calon presiden dari Golkar. Partai ini tetap harus komitmen dengan mekanisme yang telah dibuat, termasuk melalui mekanisme survei. "JK sendiri sudah dikenal oleh semua jaringan Golkar. Makanya, kita serahkan ke kader siapa yang akan diprioritaskan," tambahnya.  (hamsah umar)

Golkar Perkuat Struktur Jelang Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--DPD Golkar Sulsel coba memperkuat strukturnya jelang pilgub Sulsel 2013 mendatang. Cara yang dilakukan salah satunya dengan orientasi fungsionaris yang akan digelar Mei ini.
    Orientasi fungsionaris Golkar ini dilakukan untuk membekali kader tentang berbagai hal mengenai isu pilgub, pileg, dan pilpres 2014 nanti. Salah satu yang terpenting adalah mengenai strategi pemenangan, penggalangan massa melalui pendekatan program berbasis suara Golkar suara rakyat.
    Kegiatan ini diprioritaskan bagi kader Golkar yang duduk di legislatif, pengurus DPD kabupaten/kota se-Sulsel, kader dari ormas pendiri maupun yang didirikan Golkar, begitu juga pensiunan TNI dan Polri diberi ruang untuk mengikuti orientasi fungsionaris ini.
    "Orientasi ini juga kita buka bagi pensiunan TNI/polri. Bagi mereka yang ingin berpartisipasi, kita persilahkan melakukan koordinasi dengan DPD di kabupaten/kota se-Sulsel," tandas Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris, Senin, 30 April.
    Setidaknya ada ribuan kader Golkar yang ditarget mengikuti orientasi fungsionaris Golkar ini dan akan dibagi dalam berbagai angkatan. Dalam setiap angkatan maksimal 250 orang. "Adapun pemateri adalah pengurus DPP, DPD Golkar Sulsel serta pakar politik yang ada di daerah ini," tandas Arfandi.
    Kegiatan ini juga menjadi persiapan awal partai Golkar dalam memperkuat struktur partainya jelang pilgub Sulsel. Apalagi, fungsionaris Golkar yang mengikuti kegiatan ini juga sekaligus menjadi tim sukses atau tim pemenangan Golkar di pilgub, pileg, maupun pilpres 2014 mendatang.
    Peran fungsionaris Golkar di ajang pemilukada memang cukup penting, bahkan harus siap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kader yang diusung partai. Di pilgub Sulsel misalnya, Golkar hampir pasti akan mengusung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang II). (hamsah umar)                            

Survei Ulang Masih Pilihan Golkar

MAKASSAR, FAJAR--Dua kali gagal dalam melakukan survei cabup Takalar oleh DPP Golkar tidak membuat partai ini menyerah. Golkar masih menjadikan survei sebagai pilihan menentukan cabup di Takalar.
    Survei yang dilakukan sebelumnya dimana dua kali mengunggulkan fungsionaris Golkar Sulsel, Burhanuddin Baharuddin kemudian sekali menjagokan Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng hanya sekadar jadi pertimbangan partai. Golkar belum yakin tiga survei terdahulu itu memiliki validitas yang baik untuk menentukan kandidat yang akan diusung.
    PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang memilih menarik diri dari Takalar karena mendapat intervensi aparat, tetap menjadi pilihan Golkar untuk melakukan survei ulang. Golkar yakin, survei akan tetap berjalan baik ketika dilakukan dengan metode yang baik dan benar.
    Kendati dua survei yang unggulkan Burhanuddin dianggap tidak memiliki cacat, namun Golkar tetap melihat survei yang ada saat ini di DPP masih ada masalah. "Jadi survei ulang tetap dilakukan DPP menggunakan lembaga yang sama. Cuma mungkin metodenya yang diubah," tandas Ketua Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel untuk pemilukada Takalar, Arfandi Idris, Senin, 30 April.
    Golkar berharap, dengan menggunakan metode baru dalam melakukan survei di Takalar ini, hasil survei terakhir yang dilakukan Golkar ini benar-benar valid dan dapat dipercaya oleh Golkar. "Validitas survei menjadi harapan terbesar Golkar, karena kalau surveinya tidak valid maka itu akan berpotensi membuat Golkar salah dalam menentukan calon," ujar Arfandi.
    Ketika ini terjadi, Golkar memastikan akan berpengaruh pada upaya tim pemenangan Golkar di pemilukada Takalar Oktober mendatang. Makanya, partai ini tidak ingin gegabah menetapkan calon ditengah situasi survei yang tidak memungkinkan dipercaya.
    Arfandi berharap, penetapan cabup Takalar ini sudah bisa dilakukan pada bulan ini. Adapun isu yang menyebutkan DPP sudah memanggil Burhanuddin Baharuddin, Arfandi mengaku tidak tahu mengenai hal ini. "Itu kan sudah menjadi domain DPP. Sejauh ini kita belum tahu apakah sudah ada yang dipanggil," kata Arfandi. (hamsah umar)                        

Daftar di PDIP Cukup Bayar Rp6.000

MAKASSAR, FAJAR--Instruksi DPP agar DPD PDIP Sulsel melakukan penjaringan cagub-cawagub untuk pilgub Sulsel mendatang, akhirnya dijalankan partai ini. Partai berlambang moncong putih ini membuka pendaftaran mulai Rabu, 2-9 Mei nanti.
    Jadwal pendaftaran cagub-cawagub ini dibagi dua sesi. Sesi pertama yakni pengambilan formulir Rabu-Sabtu sedang pengembalian formulir Senin-Rabu. Keputusan membuka pendaftaran cagub-cawagub ini diputuskan setelah pengurus partai melakukan rapat kemarin.
    Ketua Tim Penjaringan Cagub-Cawagub PDIP Sulsel, Dan Pontasik menegaskan bahwa penjaringan cagub-cawagub PDIP ini tidak dipungut biaya. Kalau pun ada biaya yang ditanggung kandidat cukup Rp6.000 untuk kepeluan materai. Biaya materai itu pun diberikan kepada panitia ketika calon yang mengambil formulir di PDIP tidak menyiapkan materai sendiri.
    "Materai ini diperlukan untuk lebih mengformalkan serah terima pendaftaran. Serah terima pendaftaran inilah yang akan bermaterai, jadi tidak sekadar tanda kandidat telah mendaftar dan diterima pendaftarannya, tapi ini lebih bagaimana memberikan pendidikan politik di tengah masyarakat," jelas Pontasik, Senin, 30 April.
    Adapun syarat lain cukup umum. Namun kandidat yang ingin mengendarai PDIP Sulsel setidaknya harus melengkapi belasan syarat yang diperlukan. Beberapa syarat tersebut seperti surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME, setiap pada pancasila, UUD 1945, setia pada cita-cita proklamasi, setia pada keutuhan NKRI, siap kembangkan PDIP, tidak melakukan perbuatan tercela dan syarat lainnya.
    "Yang juga penting adalah harus ada keterangan sehat dari dokter, begitu juga dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya," tambah sekretaris tim penjaringan, Iin Manaba.
    Sebelumnya, di internal PDIP Sulsel sempat mencuat penentuan cagub PDIP Sulsel diserahkan ke Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna. Namun keinginan ini belakangan bermasalah karena adanya kader lain yang inginkan mekanisme partai tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan DPP menginstruksikan setiap DPD melakukan penjaringan. (hamsah umar)                      

Musdalub PAN Bone Harga Mati

*Ashabul Klarifikasi DPD-MPP Bone

MAKASSAR, FAJAR--Kisruh yang mendera DPD PAN Bone cukup serius. Pemegang hak suara bahkan menjadikan wacana musyawarah daerah luar biasa (musdalub) harga mati.
    Pascadeadlock rapat pleno diperluas MPP PAN Bone Minggu lalu, desakan agar musdalub PAN Bone semakin kencang. Adanya indikasi pelanggaran AD/ART yang dilakukan Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa menjadi alasan kuat DPC PAN Bone mendesak dilakukannya musdalub.
    Desakan musdalub ini bahkan sudah disampaikan sejumlah DPC jauh sebelum rapat MPP digelar di kediaman Ketua MPP PAN Bone, Muh Naim. Bahkan keinginan DPC agar dilakukan musdalub ini tidak sekadar desakan lisan tapi sudah dalam bentuk tertulis. Setidaknya ada 20 DPC dari 27 DPC di Bone yang sudah menyatakan dukungan digelarnya musdalub.
    Fakta ini diungkap Ketua DPC Dua Boccoe, Aziz dan Ketua DPC Libureng, Arkam Takdir Nur saat memberikan keterangan di Warkop Sija Makassar, Senin, 30 April. "Wacana musdalub itu sudah menjadi desakan kita yang telah diaspirasikan ke MPP. Dan itu memang menjadi keinginan kami untuk menyelesaikan persoalan di DPD PAN Bone," tandas Aziz dan Arkam.
    Aziz mengungkap beberapa alasan sehingga ada keinginan DPC mendesak musdalub. Salah satunya DPD PAN Bone tidak transparan dalam mengelola keuangan partai setelah satu tahun dilantik.
    "Yang membuat kami sangat kecewa karena hak DPC dilangkahi oleh DPD. Salah satunya DPD membentuk DPC tanpa ada koordinasi dengan ketua DPC. Atau dengan kata lain mengganti DPC tanpa ada alasan jelas. Ini jelas-jelas suatu intervensi yang memang melanggar mekanisme," tandas Aziz.
    Kasus seperti ini kata Aziz terjadi di DPC Libureng, DPC Dua Boccoe, DPC Barebbo, DPC Tonra, DPC Sibulue, dan DPC Tellu Siattingge. "Atas indikasi pelanggaran inilah sehingga kami dari DPC bersurat ke MPP mengeluhkan sikap DPP yang kemudian kita rekomendasikan digelar musdalub," tandas Arkam.
    Terkait kisruh pada saat rapat di MPP, Aziz dan Arkam menepis kalau rapat tersebut dibubarkan paksa. Memang terjadi kisruh karena anak pihak yang ingin mengacaukan rapat dengan melakukan provoksi. Makanya rapat sempat diskorsing kemudian dilanjutkan kembali.
    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi yang dikonfirmasi terpisah menandaskan kisruh DPD PAN Bone ini segera disikapi DPW. PAN akan melakukan klarifikasi terhadap DPD dan MPP PAN Bone terkait kisruh yang terjadi ini. Selain akan melakukan klarifikasi terhadap pihak yang terkait di dalamnya, DPW PAN Sulsel juga menunggu laporan resmi dari DPD dan MPP.
    "Sampai saat ini saya belum mendapat laporan tertulis seperti apa sebenarnya persoalan yang terjadi di Bone. Kita tentu akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait," tandas Ashabul.
    Ashabul berharap, kisruh yang terjadi di Bone ini bisa diselesaikan dengan baik dalam waktu singkat. "Kita berharap persoalan ini diselesaikan secara internal dengan baik," harapnya. (hamsah umar)