DPD II Golkar Dukung Rapimnasus

MAKASSAR, FAJAR--Keinginan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie mempercepat rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Golkar Juli mendatang, bakal berjalan mulus kalau saja sekadar bercermin dari Golkar Sulsel.
Pasalnya, Golkar di daerah memiliki keinginan sama dengan keinginan DPP Golkar mempercepat rapimnasus. Bahkan, DPD Golkar kabupaten/kota menjadikan salah satu wacana rapimnasus yang akan dibawa dalam pertemuan dengan Aburizal Bakri  di kediaman, Kamis, 4 Mei besok.
DPD Golkar Bulukumba misalnya bahkan telah memplenokan dukungan kepada DPP untuk menggelar rapimnasus Juli nanti. Golkar di daerah ini berpendapat semakin cepat ditetapkan capres Golkar, akan semakin baik bagi Golkar sendiri menghadapi pilpres 2014 nanti.
"Salah satu poin hasil pleno DPD Golkar Bulukumba adalah meminta rapimnasus dipercepat, atau mendukung wacana yang dilemparkan DPP.  Itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan keinginan kader dari bawah," tandas Ketua Bappilu DPD Golkar Bulukumba, Hamzah Pangki, Rabu, 2 April.
Rapimnas Golkar normalnya baru akan digelar pada Oktober mendatang, namun kemudian ada keinginan DPP agar segera dilakukan rapimnasus. Banyak pihak yang menilai bahwa rapimnasus Golkar tersebut sebagai trik Ical memuluskan pencapresannya di Golkar, sekaligus menutup pintu bagi kader lain seperti mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung.
Golkar Bulukumba sendiri tambah Hamzah hanya mendukung Aburizal Bakri sebagai capres dari Golkar. Ini juga sama dengan daerah lain yang memprioritaskan Ical sebagai capres.
Ketua DPD Golkar Selayar Kepulauan, Syahrir Wahab terpisah menegaskan bahwa ketika Golkar Selayar mendukung Ical sebagai capres dari partai berlambang pohon rimbung, sudah tentu akan sejalan dengan keinginan menggelar rapimnasus.
"Kalau bicara pencalonan, tentu kita juga akan mengarah ke rapimnasus. Golkar Selayar saya kira sama dengan teman-teman di daerah lain yang mendukung secara bulat Aburizal Bakrie," kata Syahrir.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang mengaku tidak tahu apa saja yang jadi agenda pertemuan dengan Ical dikediamannya, termasuk kemungkinan DPD II Golkar se-Sulsel akan digiring untuk sepakat digelarnya rapimnasus Juli nanti. "Saya tidak tahu itu," kata Ajiep. (hamsah umar)    

PDIP Dukung Syamsari Kitta

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan partai politik (parpol) kepada calon bupati Takalar, Syamsari Kitta terus menguat. Terkini, PDIP resmi mengusung politisi PKS Sulsel ini pada pemilukada Talakar Oktober mendatang.
Rekomendasi resmi partai berlambang moncong putih ini diserahkan kepada Syamsari bertepatan peringatan may day Selasa, 1 Mei. Ini artinya, Syamsari menyisihkan beberapa cabup lain seperti Makmur Sadda, Amin Yacob dan sejumlah cabup lainnya yang melamar di PDIP Sulsel. Dengan dukungan PDIP ini, Syamsari sudah mengantongi enam kursi.
Sebelumnya, Syamsari sudah didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Gerindra. Dukungan PDIP ini semakin memperkuat motivasi cabup PKS ini untuk bertarung di pemilukada Takalar, kendati sampai saat ini dia belum memastikan siapa calon pendampingnya.
Salah satu alasan PDIP mendukung Syamsari karena figur ini dianggap sebagai sosok yang cerdas, energik, jujur dan memiliki pengalaman sebagai anggota dewan sehingga bisa dikorelasikan ketika menjabat sebagai bupati Takalar mendatang. "Kami melihat Syamsari sosok yang muda yang cerdas dan energik. Tentu ada harapan besar kami ketika dia yang memimpin Takalar mendatang," tandas Wakil Ketua PDIP Sulsel, Dan Pontasik, Selasa, 1 Mei.
Sekretaris DPD PKS Takalar, Hairil Anwar terpisah membenarkan dukungan resmi PDIP ke Syamsari Kitta. Dukungan PDIP ini tentu saja disambut baik PKS apalagi partai ini memang berharap bisa membangun koalisi besar menghadapi pemilukada Takalar Oktober nanti.
"Rekomendasi resmi dari PDIP sudah kita terima dan ini tentu saja menambah dukungan kita di pemilukada Takalar setelah sebelumnya kita sudah didukung PKB dan Gerindra," tandas Hairil.
Syamsari terpisah menyatakan bangga dengan dukungan yang diberikan PDIP Sulsel tersebut. "Pemberian rekomendasi kepada saya ini dilakukan dengan suasana santai," tandas Syamsari. (hamsah umar)
 

Terlalu Memaksakan Kehendak

EKSEKUSI terhadap Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa yang dilakukan kader PAN melalui rapat pleno diperluas Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Bone belum bisa dianggap sepenuhnya sah. Malah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulsel melihat ada kesan pemaksaan kehendak dalam kasus ini.
"Kalau saya melihat teman-teman terlalu memaksakan kehendak. Normalnya, pemberhantian ketua itu melalui musyawarah daerah (musda) atau kalau tidak normal melalui musdalub. Jabatan yang bisa dipecat melalui pleno hanya sekretaris ke bawah," tandas Sekretaris DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, Selasa, 1 Mei.
Mestinya, kekecewaan kader PAN di Bone tidak perlu sampai pada upaya pemecatan ketua melalui pleno. Tapi bagaimana desakan itu sekadar diaspirasikan ke DPW atau DPP. "Setinggi-tingginya keputusan adalah bagaimana keinginan teman-teman itu diaspirasikan ke DPW. Sementara yang terjadi di Bone ini diaspirasikan tapi langsung juga dieksekusi, sehingga ini yang saya lihat terkesan dipaksakan," tandas Buhari.
Desakan musdalub bahkan pemecatan Ketua DPD PAN Bone ini dikoordinir MPP PAN Bone dimana 2/3 pemegang mandat memang sepakat memecat Wahyudi untuk selanjutnya minta musdalub. Sekalipun syarat untuk melengserkan ketua terpenuhi, PAN Sulsel tetap berharap segala tindakan yang diambil tetap harus melalui mekanisme. Yaitu melalui aspirasi atau permintaan musdalub tanpa mengambil keputusan sepihak.
Buhari mengakui MPP PAN Bone sudah memberikan laporan tertulis mengenai desakan musdalub PAN Bone termasuk keputusan pleno diperluas MPP PAN yang berakhir dengan pemecatan Wahyudi.  PAN Sulsel saat ini masih menunggu laporan yang sama dari DPD PAN Bone. "Masing-masing pihak harus kita dengan dan minta laporannya," tandas Buhari.
Secara prinsip, kepengurusan partai memang terkadang diwarnai dinamikan dimana kader tidak sepakat dengan ketua. Adanya kekurangan di pucuk pimpinan partai memang tidak bisa dihindari. Karenanya, MPP diharapkan menjadi penasehat yang baik bagi partai.

Anggap Ilegal
Ketua DPD PAN Bone, A Wahyudi Taqwa yang dikonfirmasi terpisah mengenai pemecatan dirinya sebagai pimpinan partai dengan tegas menyatakan, pleno pemecatan dirinya ilegal dan tidak berdasar. Apalagi tidak diatur dalam aturan partau.
"Pleno itu jelas ilegal karena tidak sesuai mekanisme dan melanggar AD/ART partai," tegas Wahyudi singkat.  (hamsah umar)

Bawaslu Rilis Panwaslu Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Anggota Panwaslu Sulsel yang dinyatakan lolos fit and propert test Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), direncanakan dirilis oleh Bawaslu, Rabu, 2 Mei. Tiga nama dari enam calon yang lolos seleksi akan diumumkan setelah malam tadi digelar pleno penetapan panwaslu.
    Sekadar tahu, enam calon anggota panwaslu Sulsel yang lolos fit and propert test masing-masing mantan anggota Panwaslu Sulsel, Nur Setiawati, mantan Panwaslu Luwu Utara, Supriyanto, dan mantan Panwaslu Gowa, Nurhayati. Tiga lainnya yakni Arif Sikki (guru honorer), Arman (aktivis LSM), dan Anwar (pengacara).
    "Malam ini (tadi malam) kita melakukan pleno untuk menetapkan tiga anggota panwaslu yang kami anggap terbaik di antara enam orang yang diseleksi. Nanti besok baru kita akan rilis siapa ketiga orang yang lolos ini," jelas Ketua Bawaslu, Dr Muh Alhamid, Selasa, 1 Mei.
    Enam calon anggota panwaslu Sulsel ini pekan lalu telah menjalani uji kelayakan oleh tim seleksi Bawaslu. Seleksi ini menggunakan pendekatan pemahaman calon terhadap undang-undang pemilu yang baru. Materi uji kelayakan tentang UU pemilu yang baru ini untuk mengasah pemahaman dan pengetahuan calon mengenai UU pemilu.
    "Harus dipahami bahwa calon anggota panwaslu itu harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pemilu. Makanya, pendekatan kriteria UU pemilu yang baru juga kita gunakan dalam fit and propert test," tandas Alhamid.
    Prinsipnya, Bawaslu kata dia akan memilih yang terbaik dari enam orang yang ikut seleksi ini. Pertimbangan utama yang digunakan adalah bagaimana integritas calon dalam menjalankan amanah dengan baik, utamanya menjalankan fungsi pengawasan dalam pilgub Sulsel 2013 mendatang.
    Bawaslu tidak ingin anggota panwaslu nantinya tergoda atau masuk angin dengan rayuan calon maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pilgub Sulsel mendatang. Makanya, calon yang dianggap memiliki komitmen kuat menjalankan aturan secara mandiri, jujur sebagaimana asas-asas pemilu yang dipertimbangkan lebih utama.
    Soal pengalaman, Alhamid menyebut bahwa hal itu adalah pertimbangan paling belakang. "Kami tidak ingin kasus terulang pada pemilu lalu ada panwaslu yang tergoda dan masuk angin. Ini mengganggu kinerja panwaslu dan legalitas pemilu itu sendiri," kata Alhamid.
    Anggota panwaslu yang lolos ini kemudian akan disampaikan ke DPRD Sulsel dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dua pekan setelah ditetapkan baru Bawaslu menjadwalkan pelantikan. Tapi sebelum mereka dilantik harus terlebih dahulu disampaikan kepada dewan soal anggota panwaslu terpilih.   (hamsah umar)

Ketua PAN Bone Dipecat

MAKASSAR, FAJAR--Kisruh internal DPD PAN Bone ternyata cukup serius. Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Bone berakhir pemecatan Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa.
    Rapat pleno MPP yang awalnya hanya membahas desakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), berlanjut ke pleno diperluas yang kemudian memutuskan memecat Taqwa dari jabatannya. Setidaknya ada lima poin penting yang diputuskan dalam pleno diperluas ini.
    "Memberhentikan saudara Andi Wahyudi Taqwa sebagai Ketua DPD PAN Bone karena dinilai gagal dan tidak mampu memimpin PAN Bone dengan baik dan benar, melanggar AD/ART, dan perbuatan tercela yang sangat merugikan citra dan kredibilitas PAN," tandas Ketua MPP PAN Bone, Muhammad Naim mengutip poin pertama keputusan pleno diperluas MPP PAN Bone, Selasa, 1 Mei.
    Poin lain, mendesak MPP atau pelaksana tugas Ketua DPD PAN Bone yang sudah ditunjuk untuk segera melaksanakan musyawarah daerah luas biasa (musdalub), sesuai ketentuan AD/ART PAN karena ketua PAN Bone telah diberhentikan. Dalam asumsi lain bahwa Muh Naim diberi amanah menjadi plt PAN Bone.
    Bahkan dalam poin empat merekomendasikan dan medesak aparat hukum untuk memproses dugaan penyelewengan keuangan partai serta tindakan premanisme yang menggangu rapat MPP. "Menolak, membatalkan, dan tidak mengakui kegiatan yang dianggap sebagai muscab beberapa DPC PAN karena ilegal, dan bertentangan AD/ART seperti DPC Barebbo, DPC Tonra, DPC Dua Boccoe, DPC Kahu, dan DPC Tellu Siattingge.
    Pleno yang memutuskan memecat Ketua DPD PAN Bone ini pengurus MPP, pengurus harian DPD, ketua departemen DPD, utusan DPC, dan DPRt. Pleno dipimpin wakil bendahara PAN Bone, Fatmawati, Wakil Sekretaris PAN Firman Syude, Wakil Ketua Suprianto, Wakil Ketua MPP A Supriadi Mappa, Ketua DPC Libureng A Takdir Arkam Nur, dan Ketua MPP Bone Muh Naim sebagai pendamping.
    Naim mengungkap, dalam rapat pleno itu setidaknya ada empat kesalahan besar ketua yang dianggap pelanggaran. Salah satunya memberhentikan Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Nasir tanpa persetujuan rapat, roling kelengkapan dewan dari Fraksi PAN Bone, pembentukan DPC tandingan, serta tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai.
    Pemecatan Wahyudi dari kursi Ketua DPD PAN Bone ini sudah dilaporkan ke DPW PAN Sulsel, Selasa, 1 Mei. Dalam laporan ini, MPP PAN maupun pengurus yang menghendaki musdalub juga melampirkan beberapa daftar dos Wahyudi selama memimpin PAN Bone periode 2010-2015. Termasuk pemilihan Ketua Fraksi PAN Bone yang tidak lepas dari intervensi Wahyudi itu.   
    Naim menegaskan bahwa pemecatan Wahyudi sebagai Ketua DPD PAN Bone ini sudah sesuai mekanisme partai, dimana pemegang mandat ketua yang telah memberikan persetujuan. "Kalau pemegang mandat yang melakukan pemecatan itu tidak perlu ada SK. Yang jelas sudah memenuhi 2/3 pemegang mandat atau pemilik hak suara," tandas Naim. (hamsah umar)

Dukungan Pemecatan Ketua DPD PAN Bone:
Pengurus MPP DPD PAN Bone 12 orang
Pengurus Harian DPD PAN Bone 15 orang
Ketua Departemen DPD PAN Bone 4 orang
Utusan DPC PAN se-Bone 34 orang dari 19 DPC
Utusan DPRt PAN se-Bone 235 orang.
   
Pimpinan Rapat:
Ketua : Hj Fatmawati
Sekretaris: Firman Syude
Anggota:
Suprianto
Andi Supriadi Mappa
Andi Takdir Arkam Nur