Tugas Panwaslu Sudah Menunggu

MAKASSAR, FAJAR--Rencana Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merilis tiga anggota Panwaslu Sulsel yang lolos mundur selangkah. Penetapan yang sejatinya dilakukan Selasa malam batal, dan baru kembali dijadwalkan Rabu malam (tadi malam).
Anggota Bawaslu, Muhammad Hasrullah yang dikonfirmasi mengaku penetapan tertunda karena banyak agenda yang dibahas Bawaslu. "Jadi nanti malam ini (tadi malam) baru kita agendakan lagi pleno untuk penetapan anggota panwaslu Sulsel dan Sulawesi Tenggara," kata Hasrullah.
Yang pasti menurut dia, tiga anggota panwaslu Sulsel yang akan ditetapkan ini didasari penilaian objektif dengan pertimbangan komptensi, integritas, independensi, dan kepimimpinan yang dimiliki calon panwaslu.
Sebelumnya Ketua Bawaslu, Muhammad Alhamid menyatakan bahwa pascapenetapan tiga anggota panwaslu Sulsel ini, mereka sudah diada sejumlah tugas dan agenda yang harus segera dilakukan pascadilantik. Pelantikan anggota panwaslu itu baru akan dilakukan sekitar dua pekan setelah ditetapkan oleh Bawaslu.
Salah satu tugas yang sudah menanti anggota Panwaslu Sulsel terpilih nantinya adalah, pembentukan atau penjaringan calon anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, pada Juni atau Juli mendatang proses penjaringan anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulel sudah dilakukan anggota panwaslu terpilih nantinya.
"Jadi tidak lama setelah mereka dilantik, dia sudah harus bekerja salah satunya adalah membentuk panwaslu kabupaten. Panwaslu kabupaten ini sudah harus segera dibentuk karena mereka juga nantinya sudah harus mulai bekerja paling tidak Juli," tandas Alhamid. (hamsah umar)          

Kepentingan Politik Bermain di PAN Bone

MAKASSAR, FAJAR--Kisruh internal DPD PAN Bone yang berujung pada pemecatan Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa melalui pleno MPP tidak lepas dari permainan kepentingan politik.
Indikasi ini tidak ditepis Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi. Namun adanya kepentingan politik dibalik kisruh itu, dianggap masih wajar apalagi organisasi ini adalah organisasi politik. Namun kepentingan politik yang bermain dimaksud dipastikan bukan dari luar, atau pihak lain yang ingin melihat partai ini bermasalah jelang pemilukada Bone atau pun pilgub.
"Namanya partai politik pasti ada kepentingan politik yang ada di dalamnya. Tapi kita berharap apa yang terjadi ini bisa diselesaikan secepatnya, dan meminta teman-teman di bawah damai dan solid kembali. Semua harus menyikapi secara bijak," jelas Ashabul Kahfi, Rabu, 2 Mei.
Kendati laporan tertulis desakan musdalub serta laporan keputusan pleno yang memecat ketua sudah diserahkan sejak Selasa lalu, Ashabul mengaku belum melihat laporan resmi tersebut baik dari pihak yang inginkan musdalub, atau pun dari pihak Ketua DPD PAN Bone sendiri.            
Ashabul terkesan hati-hati ketika ditanya mengenai pemecatan yang dilakukan oleh DPC, DPRt, MPP, dan pengurus DPD PAN Bone terhadap ketuanya, dimana dukungan tersebut memenuhi 2/3 suara atau pemegang mandatang.
Namun terkait desakan musdalub, Ashabul menyatakan bahwa dalam AD/ART partai ada dijelaskan mengenai aturan musdalub, dimana harus memenuhi tiga syarat yang diperlukan. "Tapi kiya berharap tidak perlu sampai ada seperti itu. Harapan saya bagaimana kader di bawah solid dan bersatu membangun partai," imbuh Ashabul.
Soal isu adanya upaya Wahyudi memaksakan hanya mendukung Andi Taufan Tiro kader satu-satunya yang akan didukung di pemilukada Bone, Ashabul lagi-lagi menepis isu tersebut. DPD PAN Bone kata dia tidak bisa paksakan kehendak karena yang menentukan adalah DPW PAN termasuk DPP. Spekulasi ini menggelinding di tengah kader PAN Bone karena Taufan Tiro yang akan maju di Bone merupakan kakak kandung Wahyudi.
"Spekulasi seperti itu bisa saja muncul, tapi saya yakin tidak ada hal seperti itu. Ini murni dinamikan partai yang memang kadang-kadang muncul. DPW sendiri tidak bisa sewenang-wenang menentukan calon nantinya," tandas Ashabul.
Ketua DPD PAN Bone, Wahyudi sendiri menegaskan bahwa pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya ilegal karena tidak sesuai mekanisme dan AD/ART. Dia juga menepis kalau dirinya ada keinginan untuk memaksakan kehendak di pemilukada Bone mendatang. (hamsah umar)

DPD II Golkar Dukung Rapimnasus

MAKASSAR, FAJAR--Keinginan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie mempercepat rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Golkar Juli mendatang, bakal berjalan mulus kalau saja sekadar bercermin dari Golkar Sulsel.
Pasalnya, Golkar di daerah memiliki keinginan sama dengan keinginan DPP Golkar mempercepat rapimnasus. Bahkan, DPD Golkar kabupaten/kota menjadikan salah satu wacana rapimnasus yang akan dibawa dalam pertemuan dengan Aburizal Bakri  di kediaman, Kamis, 4 Mei besok.
DPD Golkar Bulukumba misalnya bahkan telah memplenokan dukungan kepada DPP untuk menggelar rapimnasus Juli nanti. Golkar di daerah ini berpendapat semakin cepat ditetapkan capres Golkar, akan semakin baik bagi Golkar sendiri menghadapi pilpres 2014 nanti.
"Salah satu poin hasil pleno DPD Golkar Bulukumba adalah meminta rapimnasus dipercepat, atau mendukung wacana yang dilemparkan DPP.  Itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan keinginan kader dari bawah," tandas Ketua Bappilu DPD Golkar Bulukumba, Hamzah Pangki, Rabu, 2 April.
Rapimnas Golkar normalnya baru akan digelar pada Oktober mendatang, namun kemudian ada keinginan DPP agar segera dilakukan rapimnasus. Banyak pihak yang menilai bahwa rapimnasus Golkar tersebut sebagai trik Ical memuluskan pencapresannya di Golkar, sekaligus menutup pintu bagi kader lain seperti mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung.
Golkar Bulukumba sendiri tambah Hamzah hanya mendukung Aburizal Bakri sebagai capres dari Golkar. Ini juga sama dengan daerah lain yang memprioritaskan Ical sebagai capres.
Ketua DPD Golkar Selayar Kepulauan, Syahrir Wahab terpisah menegaskan bahwa ketika Golkar Selayar mendukung Ical sebagai capres dari partai berlambang pohon rimbung, sudah tentu akan sejalan dengan keinginan menggelar rapimnasus.
"Kalau bicara pencalonan, tentu kita juga akan mengarah ke rapimnasus. Golkar Selayar saya kira sama dengan teman-teman di daerah lain yang mendukung secara bulat Aburizal Bakrie," kata Syahrir.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang mengaku tidak tahu apa saja yang jadi agenda pertemuan dengan Ical dikediamannya, termasuk kemungkinan DPD II Golkar se-Sulsel akan digiring untuk sepakat digelarnya rapimnasus Juli nanti. "Saya tidak tahu itu," kata Ajiep. (hamsah umar)    

PDIP Dukung Syamsari Kitta

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan partai politik (parpol) kepada calon bupati Takalar, Syamsari Kitta terus menguat. Terkini, PDIP resmi mengusung politisi PKS Sulsel ini pada pemilukada Talakar Oktober mendatang.
Rekomendasi resmi partai berlambang moncong putih ini diserahkan kepada Syamsari bertepatan peringatan may day Selasa, 1 Mei. Ini artinya, Syamsari menyisihkan beberapa cabup lain seperti Makmur Sadda, Amin Yacob dan sejumlah cabup lainnya yang melamar di PDIP Sulsel. Dengan dukungan PDIP ini, Syamsari sudah mengantongi enam kursi.
Sebelumnya, Syamsari sudah didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Gerindra. Dukungan PDIP ini semakin memperkuat motivasi cabup PKS ini untuk bertarung di pemilukada Takalar, kendati sampai saat ini dia belum memastikan siapa calon pendampingnya.
Salah satu alasan PDIP mendukung Syamsari karena figur ini dianggap sebagai sosok yang cerdas, energik, jujur dan memiliki pengalaman sebagai anggota dewan sehingga bisa dikorelasikan ketika menjabat sebagai bupati Takalar mendatang. "Kami melihat Syamsari sosok yang muda yang cerdas dan energik. Tentu ada harapan besar kami ketika dia yang memimpin Takalar mendatang," tandas Wakil Ketua PDIP Sulsel, Dan Pontasik, Selasa, 1 Mei.
Sekretaris DPD PKS Takalar, Hairil Anwar terpisah membenarkan dukungan resmi PDIP ke Syamsari Kitta. Dukungan PDIP ini tentu saja disambut baik PKS apalagi partai ini memang berharap bisa membangun koalisi besar menghadapi pemilukada Takalar Oktober nanti.
"Rekomendasi resmi dari PDIP sudah kita terima dan ini tentu saja menambah dukungan kita di pemilukada Takalar setelah sebelumnya kita sudah didukung PKB dan Gerindra," tandas Hairil.
Syamsari terpisah menyatakan bangga dengan dukungan yang diberikan PDIP Sulsel tersebut. "Pemberian rekomendasi kepada saya ini dilakukan dengan suasana santai," tandas Syamsari. (hamsah umar)
 

Terlalu Memaksakan Kehendak

EKSEKUSI terhadap Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa yang dilakukan kader PAN melalui rapat pleno diperluas Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Bone belum bisa dianggap sepenuhnya sah. Malah, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulsel melihat ada kesan pemaksaan kehendak dalam kasus ini.
"Kalau saya melihat teman-teman terlalu memaksakan kehendak. Normalnya, pemberhantian ketua itu melalui musyawarah daerah (musda) atau kalau tidak normal melalui musdalub. Jabatan yang bisa dipecat melalui pleno hanya sekretaris ke bawah," tandas Sekretaris DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, Selasa, 1 Mei.
Mestinya, kekecewaan kader PAN di Bone tidak perlu sampai pada upaya pemecatan ketua melalui pleno. Tapi bagaimana desakan itu sekadar diaspirasikan ke DPW atau DPP. "Setinggi-tingginya keputusan adalah bagaimana keinginan teman-teman itu diaspirasikan ke DPW. Sementara yang terjadi di Bone ini diaspirasikan tapi langsung juga dieksekusi, sehingga ini yang saya lihat terkesan dipaksakan," tandas Buhari.
Desakan musdalub bahkan pemecatan Ketua DPD PAN Bone ini dikoordinir MPP PAN Bone dimana 2/3 pemegang mandat memang sepakat memecat Wahyudi untuk selanjutnya minta musdalub. Sekalipun syarat untuk melengserkan ketua terpenuhi, PAN Sulsel tetap berharap segala tindakan yang diambil tetap harus melalui mekanisme. Yaitu melalui aspirasi atau permintaan musdalub tanpa mengambil keputusan sepihak.
Buhari mengakui MPP PAN Bone sudah memberikan laporan tertulis mengenai desakan musdalub PAN Bone termasuk keputusan pleno diperluas MPP PAN yang berakhir dengan pemecatan Wahyudi.  PAN Sulsel saat ini masih menunggu laporan yang sama dari DPD PAN Bone. "Masing-masing pihak harus kita dengan dan minta laporannya," tandas Buhari.
Secara prinsip, kepengurusan partai memang terkadang diwarnai dinamikan dimana kader tidak sepakat dengan ketua. Adanya kekurangan di pucuk pimpinan partai memang tidak bisa dihindari. Karenanya, MPP diharapkan menjadi penasehat yang baik bagi partai.

Anggap Ilegal
Ketua DPD PAN Bone, A Wahyudi Taqwa yang dikonfirmasi terpisah mengenai pemecatan dirinya sebagai pimpinan partai dengan tegas menyatakan, pleno pemecatan dirinya ilegal dan tidak berdasar. Apalagi tidak diatur dalam aturan partau.
"Pleno itu jelas ilegal karena tidak sesuai mekanisme dan melanggar AD/ART partai," tegas Wahyudi singkat.  (hamsah umar)