PKS Launching RKI

MAKASSAR, FAJAR--Upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendekatkan diri dengan masyarakat terus dilakukan. Setelah menghadirkan Pusat Konsultasi Syariah Indonesia (PKSI), PKS kembali melakukan launching Rumah Keluarga Indonesia (RKI).
RKI tingkat DPD PKS Makassar ini dilaunching bersamaan dengan pelantikan pengurus DPC PKS Panakkukang, Kamis, 17 Mei. RKI ini diharapkan menjadi tempat bagi konstituen PKS maupun masyarakat pada umumnya untuk menyampaikan berbagai aspirasi utamanya terkait masalah pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan.
Wakil Ketua DPD PKS Makassar, Tumaruddin saat melantik pengurus DPC PKS Panakkukang mengingatkan jajaran pengurus yang dilantik agar pada usia 14 PKS saat ini, kader PKS hendaknya lebih bersemangat dan senantiasa memberikan karya terbaik bagi masyarakat.
"Pengurus PKS agar membangun komunikasi, berkoordinasi dan membantu pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui RKI ini," tandas Tumaruddin.
Ketua DPC PKS Panakkukang, Andi Fachmi mengingatkan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja optimal untuk kepentingan masyarakat Makassar dengan selalu memperjuangkan aspirasinya. Untuk pemilu legislatif mendatang, PKS menargetkan tiga kursi dari wilayah pemilihan ini.
Pelantikan pengurus DPC PKS Panakkukang digelar di Kelurahan Pampang yang turut dihadiri aparat kecamatan, polsek dan lurah di daerah ini. (hamsah umar)

Konstituen Ince Langke Galau

MAKASSAR, FAJAR--Langkah pemecatan DPP Golkar terhadap kader Golkar Selayar, Ince Langke berimbas ke konstituen anggota DPRD Sulsel ini. Konstituen yang simpati ke Ince resah dan galau dengan kabar pemecatan tersebut.
Akibat kegalauan itu, konstituen Ince ini setiap saat mereka mencari kepastian tentang pemecatan itu, apalagi sampai saat ini Golkar Sulsel belum menyampaikan SK pemecatan terhadap Ince Langke. "Mereka galau saya memecat, tapi karena dipecat. Tapi ketika mereka tanya kebenarannya kepada saya, saya tidak bisa jawab karena SK sampai saat ini belum terima," tandas Ince Langke.
Kalau sebelumnya Ince belum mau memberi komentar seputar pemecatan dirinya, Ince pun mulai terbuka seputar alasan pemecatannya dengan mengacu pada klarifikasi yang dilakukan DPP. Ince membenarkan masih terkait pemilukada Takalar.
Legislator Sulsel ini dianggap membangkang aturan partai dengan melakukan perlawanan terhadap partai melalui pengadilan. Maksudnya, Ince menggugat pemecatan dirinya sebagai kader Golkar 2010 melalui PN Makassar, yang pada saat itu gugatannya dikabulkan alias membatalkan SK pemecatan dirinya.
"Jadi pertanyaan yang muncul pada saya itu katanya saya lebih memilih mekanisme hukum (pengadilan) dari pada mekanisme partai. Padahal itu tidak benar, saya justru berharap persoalan yang dituduhkan kepada saya diselesaikan melalui partai. Tapi karena tidak diberi ruang, saya tempuh pengadilan yang sebenarnya tidak pernah saya harapkan," tandas Ince saat didesak masalah yang pernah diklarifikasi di DPP Golkar.
Sebaliknya, Ince menegaskan bahwa langkah menempuh pengadilan atas pemecatan dirinya dilakukan sebagai wujud kecintaan dirinya terhadap Golkar. Bahkan, putusan PN Makassar yang membatalkan pemecatan dirinya tidak dipublikasikan karena tidak ingin akan tercipta opini atau pengadilan publik.    
Salah seorang konstituen Ince Langke di Selayar, Awal melalui telepon selulernya prihatin dengan sikap Golkar yang memilih memecat Ince Langke. "Dia itu sudah banyak berbuat untuk Golkar. Kalau itu dilakukan oleh Golkar, bukan tidak mungkin suara Golkar di Selayar akan terancam," tandas Awal.
Kalau konstituen Ince Langke saat ini galau menanti kepastian pemecatannya dari DPP, tidak sebaliknya dengan pendukung Andi Muttamar Mattotorang. Anggota DPRD Bulukumba ini mengaku banyak menuai simpati setelah mengetahui alasan pemecatan terhadap dirinya yakni karena tudingan merapat ke pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.
"Ada yang bereaksi menayakan soal alasan pemecatan saya. Saya katakan seperti itu karena itulah yang diklarifikasi terhadap saya," tandas Muttamar.
Baik Ince Langke maupun Muttamar mengaku kalau sampai saat ini belum menerima SK pemecatan dirinya sebagai kader Golkar dari DPP, kendati SK pemecatan itu sudah sampai di Golkar Sulsel bahkan Golkar Bulukumba sejak Minggu lalu. Di Bulukumba, informasi yang beredar menyebutkan SK pemecatan Muttamar ini sudah beredar di warung-warung kopi.
Ince dan Muttamar sendiri menyesalkan sikap partai yang mempublikasikan pemecatan dirinya sebelum SK sampai di tangannya. "Golkar ini adalah partai moderen dan mapan. Lucunya Golkar sendiri menyatakan tidak etis memperlihatkan SK sebelum sampai ke kita, tapi sudah mempublikasikan," tandas Ince Langke. (hamsah umar)          

Mardianto: Golkar Zalimi Muttamar

*Minta Semua Mantan Napi Dipecat

MAKASSAR, FAJAR--Pemecatan Wakil Ketua DPD Golkar Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang sebagai kader partai tidak disambut baik seluruh kader Golkar di daerah ini. Justru aroma perpecahan di partai berlambang pohon rimbun ini yang muncul.
Bukti bahwa ada aroma perpecahan di tubuh Golkar ini karena adanya penilaian negatif terhadap langkah DPP Golkar. Partai ini bukannya dinilai telah mengambil keputusan tepat, justru dianggap tidak adil bahkan melakukan pengzaliman terhadap kader sendiri.
Penilaian negatif ini datang dari Wakil Sekertaris DPD Golkar Bulukumba, Mardianto. Kader yang satu ini berangapan Golkar telah membuat keputusan yang tidak adil apalagi kalau alasan pernah berstatus sebagai terpidana. Alasan ini cukup menarik karena ada kader lain yang juga pernah dipenjara dengan kasus korupsi tidak disentuh yakni Arkam Bohari. Kader yang satu ini bahkan dijerat dengan kasus yang sama dengan Muttamar yakni Bappedagate dengan masa tahanan yang sama pula.
Di DPD Golkar Bulukumba, Arkam tercatat sebagai wakil sekretaris DPD Golkar. Begitu juga ada pengurus DPD Golkar Sulsel, Amiruddin Maula yang juga pernah berstatus terpidana dalam kasus korupsi, bahkan di DPP Golkar juga demikian. Fakta inilah yang dinilai Mardianto sebagai bentuk ketidakadilan dan pengzaliman Golkar terhadap Muttamar. "Itu artinya, Golkar telah berbuat tidak adil dan zalim kepada kadernya sendiri," tegas Mardianto, Kamis, 17 Mei.
Kalau saja Golkar memecat semua kader Golkar yang berstatus mantan narapidana semisal yang disebut di atas, bisa jadi keputusan Golkar ini dianggap sudah tepat. Namun langkah memecat Muttamar dari Golkar tidak lebih sebuah tendensi politik elit Golkar sendiri.  
Sekadar mengingatkan, Muttamar menjalani penjara kasus Bappedagate bersama Arkam 2010 lalu. Saat itu dia masih tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Bulukumba. Musda kemudian menetapkan bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan sebagai Ketua Golkar Bulukumba, sementara Muttamar di plot sebagai wakil ketua.
"Kalau alasan DPD II Golkar mengusulkan Muttamar dipecat karena mantan narapidana, maka, saya minta DPP Golkar legowo memecat kader Golkar yang juga mantan narapidana mulai dari desa sampai DPP," imbuh Mardianto.
Mardianto minta Golkar konsisten dan menghargai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD / ART) partai dan PO Golkar 07/2010 tentang pemberian sanksi. Mestinya, Golkar tidak harus disibukkan dengan main pecat kader partai.
Apalagi rapat pengurus Golkar Bulukumba di kediaman ketua pekan lalu, Zainuddin mengajak seluruh pengurus untuk bersatu. "Kalau bisa saya bilang, penanganan dugaan penyalahgunaan dana bansos di Pemprov Sulsel jauh lebih bagus ditangani karena melibatkan politisi di DPRD Sulsel ketimbang mengurus pemecatan kader," imbuhnya.
Muttamar sendiri menilai pemecatan dirinya sebuah ketidakadilan dan pengzaliman terhadap dia dan keluarganya meski sampai saat ini SK pemecatannya belum ada di tangan. Apalagi pemberhentian dia tidak sesuai mekanisme. "Harusnya saya diberi surat teguran dulu atau melalui proses dari bawah. "Tapi itu semua tidak pernah dilakukan. Saya merasa dizalimi oleh petinggi Golkar," jelas Andi Muttamar. (hamsah umar)

JK Pemimpin Cepat dan Berani

MAKASSAR, FAJAR--Meski Jusuf Kalla (JK) saat ini sudah cukup berumur (70 tahun), dorongan masyarakat Sulsel dan partai politik untuk menampilkan JK sebagai capres 2014 tidak surut.
Energi yang dimiliki JK saat ini jarang dimiliki oleh tokoh lain di Indonesia. Belum lagi, loncatan pemikirannya sangat luar biasa dan sulit ditemukan pada tokoh lain saat ini. JK dianggap masih sangat memiliki banyak kelebihan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.  
Yang tidak kalah pentingnya, JK adalah pribadi yang dikenal cepat dalam mengambil keputusan penting serta tidak berbelit-belit. Mereka juga berani tampil dalam kondisi dan situasi apapun. "Karakter JK yang super cepat mengambil keputusan yang tepat adalah salah satu alasan kuat untuk mendorong beliau sebagai capres 2014. Apalagi dia orangnya tidak cengeng tapi selalu tampil berani," tandas Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Asriadi Samad, Kamis, 17 Mei.
JK yang merupakan tokoh yang merefresentasi Indonesia timur ini sepak terjangnya tidak bisa lagi diragukan di petas nasional, mulai dari menteri sampai menjadi wapres. Sementara saat ini, JK masih sangat aktif melakukan kegiatan kemanusiaan.
"Tindak tanduknya cirikan pempimpin yang gampang ditemui, enak diajak komunikasi. Itu tidak hanya dirasakan teman-teman DPW tapi juga DPP. Jadi saya lihat JK ini sangat cocok dengan karakter yang diinginkan PKS," tambah Asriadi.
Makanya, DPW PKS Sulsel sangat respons dengan keinginan untuk mendorong JK sebagai capres termasuk dari PKS sendiri. Kendati PKS kata dia memiliki kader seperti Anis Matta yang sudah sejak awal disiapkan PKS, partai berbasis Islam ini tetap menempatkan JK sebagai sosok yang harus diperjuangkan.
Plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase terpisah menyatakan, terlebih dari umurnya yang sudah mencapai 70 tahun, tapi sosok JK tetap sangat energik. "Yang luar biasa menurut saya karena JK punya loncatan berpikir yang sangat hebat. Belum lagi terobosan ekonomi yang dia miliki juga sungguh luar biasa. Jadi kalau disuruh memilih pasti pilih JK," tandas Amrullah.
JK juga memiliki kearifan, ketegasan sebagai pemimpin dan tidak senang melihat orang bersengketa. Begitu juga, JK selalu ingin menampilkan Indonesia sebagai negara yang harus dihormati negara lain.
Selama JK menjadi wapres, banyak program pembangunan yang digagas dan semuanya bersentuhan langsung dengan masyararak. "Apa yang belum dipikirkan orang lain dia sudah pikirkan. Misalnya masalah energi, JK jauh sebelumnya telah memikirkan bahwa Indonesia pada saatnya akan kekurangan energi," ujar Amrullah. (hamsah umar)

Lebih Berani Tanpa Petahana

*Politikus Dominasi Kandidat Wali Kota Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Sejumlah kandidat calon wali kota Makassar takut bertarung dengan petahana. Buktinya, setelah Ilham Arief Sirajuddin dipastikan tidak maju lagi, puluhan kandidat mulai terang-terangan menyatakan niatnya untuk bertarung pada pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar.

HINGGA saat ini, sedikitnya 21 kandidat yang disebut-sebut siap bertarung. Sebagian di antara mereka menyatakan kesiapannya secara terang-terangan melalui media massa. Ada yang sudah membentuk tim pemenangan hingga ke tingkat kelurahan.
Sebagian lainnya menyampaikan niatnya melalui alat peraga sosialisasi, berupa spanduk, baliho, stiker, dan alat lainnya. Tidak sekadar memasang alat peraga, para kandidat juga terus mendekatkan diri dengan warga di berbagai penjuru Makassar.
Dari 21 kandidat yang paling menonjol saat ini, mayoritas di antaranya adalah politikus. Setidaknya ada 13 kandidat yang kentara berlatar belakang partai politik. Selebihnya adalah pengusaha, birokrat, dan mantan birokrat.
Politikus yang bakal bertarung antara lain Ketua DPD II Golkar Makassar Supomo Guntur, fungsionaris DPP Partai Hanura Dewie Yasin Limpo, Ketua DPP PDK Sulsel Adil Patu, Ketua DPD PAN Makassar Busrah Abdullah, Sekretaris DPW PKS Sulsel Ariady Arsal, dan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Andry Suryana Arief Bulu.
Sementara dari kalangan pengusaha terdapat nama Zulkarnaen Arief, Rusdin Abdullah, Salahuddin Sampetoding, dan Idris Manggabarani. Sementara dari kalangan birokrat dan mantan birokrat ada nama Syaiful Saleh dan Anis Zakaria Kama.
"Kita melihat bahwa pilwalkot Makassar ini memberi peluang bagi semua kandidat. Kan semua yang akan maju tidak ada yang incumbent," kata Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Asriadi Samad.
Rasa percaya diri yang tinggi juga datang dari kalangan nonpolitikus. Pengusaha Salahuddin Sampetoding juga optimis bisa bersaing di Makassar. "Semua calon yang akan maju punya peluang yang sama karena tidak ada yang berstatus incumbent," jelas Salahuddin.
Kandidat calon wali kota Makassar periode 2013-2018 juga diramaikan kandidat perempuan. Sejauh ini, sudah tiga perempuan yang unjuk gigi. Selain Dewie Yasin Limpo, juga ada Muhyina Muin dan Andi Herfidha Attas. Baliho mereka sudah meramaikan sudut-sudut Kota Makassar.
Pengamat politik UIN Alauddin, Firdaus Muhammad mengatakan minimnya kandidat yang berlatar belakang pengusaha murni, birokrat, atau akademisi disebabkan orientasi mereka yang lebih condong idealis dan realistis.
"Penyebab lain karena biaya politik sangat tinggi serta keterbatasan jaringan. Pengusaha tentu berpikir untung ruginya. Kendati kualitas SDM mereka cenderung lebih baik dibanding politikus," jelas Firdaus. (hamsah umuar)