Rudi Klaim Pelopor Pendidikan-Kesehatan Gratis

MAKASSAR, FAJAR--Program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel sah-sah saja digaungkan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Namun program yang masih jadi jualan utama Sayang di pilgub Sulsel mendatang ini diklaim bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa.
Klaim Rudi-sapaan akrab Rudiyanto yang tidak lain cagub Sulsel berpasangan Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) sebagai pelopor program pendidikan dan kesehatan gratis cukup berdasar. Pasalnya, program ini sudah diterapkan Rudi di Sinjai pada periode pertama memimpin Sinjai tepatnya diawali pada 2003 dan 2004 lalu.
Sebagai pasangan cagub yang mengklaim sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis, beberapa baliho bergambar Rudi banyak beredar yang bersisi pesan pelopor pendidikan dan kesehatan gratis. "Kalau ada baliho yang dipasang teman-teman atau tim, bahwa Rudi adalah pelopor pendidikan dan kesehatan gratis itu tidak salah. Karena memang dia sudah menerapkan itu jauh sebelum gubernur saat ini," tandas Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin.
Makanya, ketika masyarakat Sulsel memberinya kepercayaan memimpin Sulsel mendatang, Nasrullah menyatakan bahwa pasangan ini akan lebih memperbaharui program pendidikan dan kesehatan gratis yang diterapkan pemprov saat ini.
Salah satunya yang ingin dibenahi Garuda-Na adalah keharusan pemerintah kabupaten/kota menanggung anggaran pendidikan dan kesehatan gratis hingga 60 persen, dari seluruh dana yang dialokasikan. Pasangan yang belum memiliki kendaraan pasti ini berjanji akan memberikan beban anggaran sepenuhnya ke pemprov Sulsel.
Begitu juga, pelayanan kesehatan gratis yang selama ini terkesan belum terealisasi dengan baik ke seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Bahkan, Rudi berjanji akan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kendati pelayanan yang dibutuhkan bukan termasuk pelayanan kesehatan dasar.
Misalnya saja, masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan butuh operasi sementara warga tersebut tidak memiliki biaya untuk melakukan operasi. Pasalnya, banyak masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak sekadar pelayanan dasar, namun tidak bisa diperoleh karena keterbatasan biaya. (hamsah umar)
         

Andry-Adil Janji Siapkan Lapangan Kerja

MAKASSAR, FAJAR--Memiliki latar belakangan pengusaha sekaligus politisi,  calon wali kota Makassar, Andry Arief Bulu menebar janji untuk membuka lapangan kerja bagi 200 ribu pekerja baru di Makassar.
Janji untuk membuka 200 ribu lapangan kerja baru ini disampaikan politisi Demokrat Sulsel ini saat silaturahmi dengan ratusan masyarakat di Kecamatan Wajo. Andry optimis mampu membuka 200 ribu lapangan kerja baru di Makassar, dengan alasan daerah ini merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesar.
Sebagai gerbang kawasan timur Indonesia, Andry menyebut banyak investor asing maupun lokal berlomba membuka usaha di Makassar, sehingga ini menjadi peluang besar terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat."Untuk membuka lapangan kerja, keterlibatan pemerintah menfasilitasi terbukanya 200 ribu lapangan kerja baru dibutuhkan," beber Andry.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulsel ini akan membenahi faktor penunjang terbukanya lapangan kerja baru seperti transportasi sehingga meminimalisir kemacetan, tanpa harus merugikan salah satu pihak. "Konsep bagaimana Makassar bebas macet sudah dibahas tim pemenangan," kata master campaign Andry, Wachyudi Muchsin.
Sementara, Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu yang juga cawali Makassar 2013 memaparkan angka kemiskinan dan penggangguran di Makassar masih sangat tinggi. Pencari kerja misalnya saat ini mencapai 600 ribu orang. Pencari kerja ini tidak memiliki banyak keterampilan, modal usaha.
"Untuk menyelesaikan ini, Adil akan menjadikan program penyediaan bursa kerja, dan akan mengundang banyak investor menanamkan midalnya di Makassar," kata tim Adil, Baharuddin Solongi saat temu konstituen Adil Patu di Kecamatan Mariso.
Di Makassar, masih banyak tenaga kerja perempuan yang kurang mendapat akses pekerjaan. Di pihak lain, tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat sementara tidak dibarengi dengan lapangan kerja baru. Makanya, masalah lapangan kerja ini juga akan menjadi perhatian Adil ketika dipercaya menjadi wali kota Makassar ke depan. (hamsah umar)

Empat Kriteria Capres PDK

MAKASSAR, FAJAR--Meski secara nasional PDK tidak masuk sepuluh besar, partai ini tidak mau kalah kalau bicara soal figur calon presiden (capres) 2014. Partai yang didirikan Ryaas Rasyid ini bahkan sudah mengantongi empat kriteria capres pilihannya.
Ketua Dewan Pembina PDK, Ryaas Rasyid saat melakukan silaturahmi dengan pengurus PDK Makassar di Losari Metro, Rabu, 13 Juni menyatakan PDK sudah ada capres yang digadang-gadang. Namun partai ini belum mau mempublikasikan kecuali kriteria capres dimaksud.
"Untuk capres 2014, saya sudah ada orang yang nanti akan saya perjuangkan. Soal siapa orang itu, teman-teman sabar dulu karena ada waktunya kita akan sampaikan," tandas Ryaas.
Capres yang digadang-gadang Ryaas ini memiliki empat kriteria yang tidak dimiliki oleh capres lain. Dia adalah tokoh yang pernah terlibat korupsi, pintar/cerdas, berani, dan sosok yang taat beragama. "PDK tidak akan menuju (mendorong kader) capres. Tapi kita akan perjuangkan sosok yang memiliki kriteria ini," tandas Ryaas.
Namun dari empat kriteria yang disebutkan Ryaas itu, ada spekulasi bahwa partai ini bakal mengikuti jejak PPP yang akan mendorong mantan Wapres RI, Jusuf Kalla (JK) sebagai capres 2014 mendatang. JK semasa menjadi wapres dikenal sebagai sosok yang berani bertindak cepat dan cerdas dalam mengambil kebijakan pemerintahan.
Ryaas menyebut, jika sampai pada waktunya PDK menyampaikan sosok yang akan diperjuangkan menjadi capres itu, PDK bahkan siap membeli program di televisi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia, tentang arah pembangunan yang sebenarnya begitu juga dengan sosok yang paling pas menjadi presiden di pemilu 2014 nanti.
Memperkenalkan capres melalui media televisi melalui idenya ini diharapkan mampu mengubah stigma dan pemikiran masyarakat Indonesia tentang capres yang pantang memimpin bangsa. "Jangan kita menjerumuskan lagi bangsa ini," tandasnya.
Mengenai survei tentang capres yang dilansir selama ini, Ryaas menilai bahwa survei tersebut sangat mendikte masyarakat Indonesia. "Karena memang bagaimana diarahkan untuk calon tertentu," katanya.
Selain itu, Ryaas juga mengomentari mengenai PT yang ditetapkan undang-undang sebesar 3,5 persen. Angka ini dinilai mengebiri hak politik lokal di Indonesia. "Itu lebih kejam dari yahudi, karena tidak memperhatikan aspirasi lokal," katanya. (hamsah umar)  
                           

KPU Gunakan Data Pembanding

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel mulai memikirkan berbagai alternatif untuk melahirkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat, untuk menghindari daftar penduduk potensial pemilih (DP4)  yang akan diberikan pemprov Sulsel bermasalah.
Data pembanding yang akan digunakan KPU Sulsel adalah data pemilu atau pemilukada yang digunakan KPU kabupaten/kota di Sulsel. Dengan data pembanding itu, akan terlihat apakah peningkatan DP4 yang dikhawatirkan signifikan itu akan terlihat, sehingga bisa menjadi bahan analisa bagi KPU apakah data DP4 tersebut akurat atau tidak.
"Selain itu, kita sudah minta teman-teman dengan KPU di daerah untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di daerah masing-masing, untuk mengecek bagaimana data kependudukan di daerah masing-masing. Begitu juga dengan instansi lain yang terkait," kata anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman, Rabu, 13 Juni.
Ziaur berharap, kekhawatiran teman-teman KPU di Sulsel soal DP4 yang berpotensi bermasalah tidak terjadi nantinya, sehingga proses penyusunan DPS hingga DPT berjalan sesuai tahapan yang ada. Makanya, KPU juga berharap pemerintah provinsi dan kabupaten untuk lebih serius menyiapkan DP4.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah memberikan data sementara mengenai jumlah penduduk di Sulsel yang mencapai 10 juta jiwa. Kendati data tersebut sudah ada di tangan KPU, namun Ziaur Rahman menyatakan bahwa yang jadi patokan KPU tetap DP4. "Yang akan kita verifikasi itu adalah DP4. Kalau pun ada jumlah penduduk itu sekadar gambaran saja," tandasnya.
Ziaur mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Umum dan Kependudukan agar dilakukan pertemuan dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan se-Sulsel, untuk membahas atau mengetahui sejauh mana kabupaten/kota melakukan perampungan DP4 di daerah.
"Ini yang kita upayakan dilakukan sebelum proses penyerahan DP4 dari pemprov ke KPU. Karena KPU ingin masalah DP4 ini dikoordinasikan betul dengan baik, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita tidak terjadi," katanya. (hamsah umar)    

KPU Tetapkan Arfandi Pengganti Ince

MAKASSAR, FAJAR--Nasib Ince Langke sebagai anggota DPRD Sulsel diujung tanduk. Pascapemecatan dirinya sebagai kader Golkar, anggota Komisi C ini sudah diusulkan untuk di PAW oleh Golkar ke DPRD Sulsel.
Bahkan, Ketua DPRD Sulsel M Roem telah bersurat ke KPU Sulsel untuk meminta nama caleg yang memiliki suara tertinggi untuk menggantikan Ince Langke. Informasi yang diperoleh, KPU telah menetapkan Arfandi Idris sebagai calon pengganti Ince di DPRD Sulsel.
"Memang sudah ada permintaan dari DPRD Sulsel soal nama yang akan menggantikan Ince Langke. Kita sudah serahkan ke Pak Ketua tapi saya belum tahu apakah sudah ditandatangani. Kalau sudah berarti surat DPRD itu sudah dibalas," tandas anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman, Rabu, 14 Juni.
Setelah DPRD Sulsel menerima nama pengganti Ince dari KPU itu, DPRD tinggal mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan atau dikeluarkan SK PAW Ince. "Sepanjang tidak ada upaya hukum yang ditempuh Ince. Kalau misalnya ada, maka DPRD Sulsel bisa menghentikan sementara prosesnya," tambah Ziaur Rahman.
Mengenai usul PAW ini, Ince mengakui Ketua DPRD Sulsel sudah bersurat ke KPU minta nama pengganti dirinya. "Memang sudah ada itu, tapi coba tanyakan ke KPU seperti apa prosesnya," imbuh Ince.
Yang menjadi persoalan dari SK pemecatan yang diterima dirinya, Ince mengaku kalau DPP tidak menjelaskan secara rinci alasan pemecatannya sebagai kader Golkar. Dalam SK itu hanya disebut telah melakukan pelanggaran AD/ART. "Tapi kan ada pelanggaran sehingga kader disebut melanggar AD/ART, tapi di SK tidak dijelaskan itu," tandasnya.
Makanya, Ince optimis dirinya tetap akan aman di DPRD Sulsel hingga akhir periode. Apalagi, dirinya sudah mempertanyakan statusnya di Mendagri soal statusnya putusan Pengadilan Negeri Makassar yang membatalkan pemecatan dirinya, karena alasan pemilu.
"Kita pernah bersurat ke Mendagri. Saya tanya bagaimana status putusan pengadilan itu. Pertanyaan saya itu sudah dijawab Mendagri yang menyebut bahwa putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Jadi kalau alasan ini saya dipecat, Mendagri saya yakin tidak akan memberikan persetujuan," tandas Ince.
Ince berpendapat, proses PAW dirinya semestinya tidak bisa diproses KPU kalau mengacu undang-undang yang ada. "Terkecuali kalau tidak mengacu hukum lagi," katanya.
Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar akhirnya mengeluarkan penetapan terkait keputusan majelis hakim PT TUN Makassar yang menolak gugatan gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dengan dikeluarkannya penetapan dari PTUN Makassar, upaya kasasi gubernur dan kuasa hukum intervensi Hamzah Pangki sudah tidak dapat lagi dilakukan ke Mahkamah Agung (MA).
"Sehingga keberadaan Hamzah Pangki saat ini sebagai ketua DPRD Bulukumba PAW sudah tidak sah lagi. Semua keputusan Hamzah Pangki setelah PT TUN Makassar mengeluarkan penetapan akan berimplikasi hukum," tandas Djalaluddin.
Makanya, Muttamar saat ini menunggu proses dari gubernur untuk dikembalikan sebagai Ketua DPRD Bulukumba, sebagaimana perintah PT TUN agar Muttamar dikembalikan kedudukannya. (hamsah umar)