Anggaran Belum Cair, Panwaslu Berutang

MAKASSAR, FAJAR--Alokasi anggaran yang diberikan Pemprov Sulsel kepada Panwaslu Sulsel sebesar Rp50 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, tidak menjamin pencairan anggaran itu berjalan mulus.
Bahkan, hingga sebulan lebih anggota Panwaslu Sulsel dilantik bahkan harus keliling daerah melakukan perekrutan calon anggota panwaslu di 22 kabupaten/kota di Sulsel, dana yang disiapkan untuk operasional Panwaslu ini belum cair. Akibatnya, operasional panwaslu selama ini terpaksa menggunakan dana pribadi hingga memilih berutang dari pihak lain.
"Sampai saat ini anggaran Panwaslu Sulsel belum ada yang cair. Semua operasional panwaslu kita peroleh dengan cara patungan sesama anggota panwaslu. Lainnya kita pinjam dari pihak lain," tandas anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, Selasa, 26 Juni.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem yang menerima kunjungan dan curhat anggota panwaslu Sulsel sehari sebelumnya, juga membenarkan informasi yang disampaikan panwaslu kalau dana yang disiapkan sebesar Rp50 miliar belum ada yang cair. "Kita apat informasi kalau anggaran panwaslu Sulsel belum cair," tandas Roem.
Roem memang melakukan pertemuan dengan tiga anggota Panwaslu Sulsel di DPRD. Pertemuan memang hanya membahas mengenai persoalan anggaran Panwaslu Sulsel, baik yang sudah dialokasikan dalam APBD 2013 maupun usulan penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar. Total alokasi anggaran yang dibutuhkan panwaslu Sulsel pada pilgub mendatang diperkirakan mencapai Rp90 miliar.
Roem pun meminta pihak terkait agar berusaha sedapat mungkin mempercepat proses pencairan anggaran yang dialokasikan untuk Panwaslu Sulsel. Apalagi, seingat Roem, alokasi anggaran untuk panwaslu Sulsel sebesar Rp50 juta yang sudah tersedia itu satu paket dengan anggaran KPU Sulsel. Roem berharap persoalan anggaran panwaslu ini tidak begitu lama tersendat di pemprov.
Selama ini, anggaran yang digunakan panwaslu untuk kegiatan operasional termasuk penjaringan calon panwaslu kabupaten/kota hanya bersumber dari dana kesekretariatan panwaslu. "Tapi sebenarnya kan kalau sudah dari sekretariat, itu juga sudah merupakan dana dari pemprov," kata Roem.
Mantan bupati Sinjai dua periode ini pun minta agar Komisi A DPRD Sulsel sesegera mungkin melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Sulsel maupun pihak terkait lainnya, dalam rangka membahas persoalan anggaran panwaslu baik yang saat ini belum bisa dicairkan maupun yang diusulkan sebagai anggaran tambahan. (hamsah umar)    
     

KH Jalaluddin: Saya Sendiri Tidak Bisa Nilai Amien

*Soal Tudingan Amien Inkonsisten

MAKASSAR, FAJAR--Tudingan negatif orang dekat Syahrul Yasin Limpo, Imam Mujahidin Fahmid yang menegaskan Amien Rais negarawan yang tidak konsisten tidak hanya melukai kader Muhammadiyah, juga menimbulkan kontroversi di ormas Islam ini.
Sejak tudingan tersebut mencuat, banyak kader Muhammadiyah yang menyoal dan menanggapi tudingan terhadap tokoh Muhammadiyah ini. Ketua Muhammadiyah Makassar, KH Jalaluddin Sanusi mengakui munculnya kontroversi terkait penilaian Amien Rais sebagai tokoh inkonsisten. Jalaluddin mengaku banyak mendapat SMS dari kader Muhammadiyah yang mempersoalkan penilaian tersebut.
"Ada banyak SMS yang masuk ke telepon saya mengenai penilaian itu. Cuma saya tidak terlalu mau merespons itu. Pastinya itu telah melahirkan kontroversi di kader Muhammadiyah," ujar Jalaluddin, Selasa, 26 Juni.
Sebagai orang Muhammadiyah bahkan memimpin ormas ini di Makassar, Jalaluddin menandaskan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menilai seperti apa ketokohan Amien Rais apalagi kalau sampai harus menilainya tokoh yang punya perilaku negatif. "Saya tidak bisa menilai seperti apa Amien Rais. Cuma ingin saya katakan bahwa dia tokoh nasional dan tokoh di Muhammadiyah," tandas Jalaluddin.
Kendati banyak disoal kader, Muhammadiyah Makassar mengaku belum mengambil sikap atas tudingan Imam tersebut. Ormas Islam ini terkesan memaklumi tudingan Imam dengan alasan penilaian seseorang terhadap seorang tokoh bisa berbeda-beda. Bergantung kapasitas orang dalam menilai ketokohan seseorang, apalagi kalau sudah diiringi kepentingan politik.
"Kadang-kadang karakteristik orang yang berada di dalam politik sulit untuk diprediksi. Karena faktor kepentingan terkadang sangat mempengaruhi. Tapi saya sendiri melihat Amien tidak seperti itu (inkonsisten)," tambahnya.
Sesepuh Muhammadiyah Sulsel, Baharuddin Pagim yang dikonfirmasi terpisah memilih tidak mau mengomentari tudingan tersebut. "Saya tidak bisa komentari pernyataan politik seperti itu," kata Baharuddin. (hamsah umar)  
                   
   

Luthfi: Jangan Ciderai Pilgub Sulsel

*Dukung Sayang di Pilgub 2013

MAKASSAR, FAJAR--Batal maju di pilgub Sulsel 2013 mendatang, mantan bupati Luwu Utara, Luthfi A Mutty masih setia mendukung pasangan petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
Isyarat tetap mendukung Sayang ini disampaikan Luthfi saat makan siang bersama dengan Syahrul di RM Bahari, Selasa, 26 Juni. Kepada wartawan, Luthfi menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang setia dan tidak mudah untuk mengalihkan dukungan. "Saya sudah puluhan tahun merokok dan tidak pernah ganti rokok. Jadi saya itu orangnya setia. Silahkan teman-teman terjemahkan sendiri," tandas Luthfi.
Staf wapres RI ini bercerita bahwa pada pilgub 2007 lalu, dia yang tidak memiliki hubungan kepartaian dengan Syahrul tapi mampu mengantar Sayang pemenang mutlak di Lutra.  Luthfi berkeyakinan kemenangan Sayang di pilgub 2013 mendatang di Lutra lebih besar dari capaian pilgub sebelumnya, karena bupati Lutra juga memimpin Golkar.
"Angka kemenangan Sayang di Lutra nanti harusnya naik, karena bupati di sana juga orang Golkar. Dalam artian bahwa capaian di pilgub lalu harus lebih baik mendatang," tandas Luthfi.
Lantas seperti apa kerja politik yang menjadi kontribusi Luthfi terhadap Sayang?, dia mengaku sudah sulit untuk bekerja all out mendukung Sayang karena dirinya lebih banyak berada di Jakarta. Begitu juga tidak ada niat untuk membentuk tim untuk Sayang mengingat posisinya sebagai seorang PNS.
Kalau pada pilgub lalu Luthfi all out memenangkan Sayang, maka pada pilgub mendatang dia sebatas memberikan dukungan terhadap paket ini. Apalagi, dirinya tidak memiliki lagi otoritas terhadap warga Lutra. Sehingga siapa pun yang terpilih nantinya, dia berharap kandidat bisa saling menghargai . Begitu juga berharap gubernur yang terpilih bisa bertanggung jawab dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa.
"Yang terpenting lagi jangan membuat pilgub Sulsel tercederai. Saya mengajak semua kandidat untuk saling menghargai, sehingga pilgub Sulsel ini berjalan damai," imbuh Luthfi.
Mendapat dukungan dari mantan bupati Lutra ini, Syahrul mengaku sejak awal menyakini tidak akan ditinggalkan oleh teman dekatnya ini. "Pemikiran politik saya dengan Luthfi juga sama, yaitu bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat, Begitu juga pemerintahan yang baik yang tujuannya bukan untuk kekuasaan," kata Syahrul.
Soal harapan agar pilgub Sulsel tidak diciderai, Syahrul menambahkan bahwa kandidat dan timnya harus santu dan beretika dalam berpolitik, utamanya bagaimana menghindari hal-hal yang menyinggung sara. "Jangan kita pernah menyinggung sara," imbuhnya. (hamsah umar)  
                         

Pendaftaran Cagub Ditetapkan 9-15 September

*Rekrut PPK/PPS Dimulai

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menetapkan jadwal pendaftaran calon gubernur Sulsel berlangsung 9-15 September atau tersisa dua bulan lebih.
Sementara bagi calon perseorangan, berdasar ketentuan undang-undang mereka sudah harus menyerahkan dokumen dukungan ke KPU 29 hari sebelum jadwal pendaftaran cagub dimulai. Dengan demikian, calon independen yang ingin bertarung di pilgub Sulsel sudah harus menyerahkan dukungan KPT ke KPU mulai 10-14 Agustus, untuk selanjutnya diverifikasi oleh KPU.
Anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman menyatakan KPU saat ini sudah meminta daftar agregat kependudukan per kecamatan ke pemprov Sulsel. Ini akan menjadi acuan bagi KPU menentukan jumlah dukungan minimal yang dibutuhkan calon perseorangan di pilgub Sulsel mendatang.      
Sejauh ini, belum ada cagub independen yang mencuat begitu juga yang melakukan komunikasi dengan KPU Sulsel. Pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) banyak diperkirakan akan bertarung lewat jalur independen, kendati pasangan ini masih tetap yakin akan bertarung dengan dukungan partai politik. Di pihak lain, baru Gerindra yang pasti mengusung pasangan ini.  
Untuk tahapan pilgub Sulsel sendiri, KPU resmi memulai tahapan pada Rabu, 27 Juli. Untuk tahapan awal ini, KPU Sulsel dan kabupaten/kota sudah harus melakukan penjaringan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). "Besok masyarakat yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS sudah bisa mendaftar di KPU masing-masing," kata anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman, Selasa, 26 Juni.
Ketua KPU Makassar, Minas Hasan yang ditemui di KPU Sulsel menambahkan penjaringan anggota PPK dan PPS untuk wilayah Makassar diharapkan berjalan sesuai harapan.
Kemarin, KPU Sulsel mengumpulkan ketua-ketua KPU se-Sulsel dalam rangka rapat koordinasi dimulainya tahapan pilgub Sulsel. Rapat koordinasi ini diisi dengan dialog dengan Kepala BPKP Sulsel, Hamonangan Simarmata.
Usai berdialog dengan anggota KPU Sulsel, Hamonangan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pemberian honor anggota KPU di pilgub Sulsel belum ada. Kendati begitu, pemberian honor kepada anggota KPU merupakan hak penyelenggara. "Adapun bagaimana besarannya itu harus menganut hal sewajarnya," tandas Hamonangan. (hamsah umar)        

Ni'matullah: Demokrat Peduli Warga Luwu

MAKASSAR, FAJAR--Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengklaim partainya memiliki kepedulian terhadap tokoh atau warga Luwu Raya untuk diberi peran dalam pemerintahan.
Klaim bahwa partai berlambang Mercy ini peduli dengan tokoh Luwu Raya cukup beralasan. Pasalnya pada kabinet Indonesia Bersatu II, setidaknya ada putra Luwu Raya yang diberi kepercayaan Demokrat untuk menjadi menteri. Salah satunya adalah Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, begitu juga Menteri Kehakiman dan HAM, Amir Syamsuddin. "Nanti Demokrat yang menjadi partai penguasa baru banyak orang Luwu yang jadi menteri," kata Ni'matullah.
Karenanya, pada pilgub Sulsel 2013 mendatang, Demokrat yang akan mengusung Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin berpasangan Aziz Qahhar Mudzakkar sangat pantas ketika warga Luwu Raya mendukung pasangan nasionalis-religius ini. Belum lagi, Aziz yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI asal Sulsel juga merupakan putra kelahiran Luwu Raya.
"Sehingga kalau pada pilgub 2013 nanti pasangan Ilham-Aziz bulat dan memperjuangkan kemenangan pasangan ini, saya kira sangat pantas dilakukan, karena Demokrat sendiri cukup peduli dengan orang-orang luwu," tandas Ni'matullah.
Selain di jajaran menteri, mantan bupati Luwu Utara, Luthfi A Mutty juga mendapat peran strategis sebagai staf ahli wakil presiden RI. Pasangan Ilham-Aziz sendiri sejauh ini berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Luwu Raya, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan atau alokasi anggaran secara merata termasuk untuk Luwu Raya.
Harapan agar warga Luwu Raya solid mendukung pasangan Ilham-Aziz ini juga sering didengungkan elit Demokrat di Luwu Raya, dimana menurutnya sudah saatnya Wija to Luwu bersatu untuk memenangkan putra Luwu di pilgub Sulsel mendatang. Kekalahan yang dialami Aziz pada pilgub sebelumnya di kampung sendiri harus jadi pelajaran untuk lebih solid mendukung sesama orang Luwu.
Untuk mematangkan strategi dan kerja politik pasangan IA di pilgub Sulsel bersama partai pengusung, Demokrat dan belasan pengusung IA akan melakukan pertemuan yang akan digelar Kamis, 28 Juni. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mengsinergikan kerja politik yang dilakukan tim pejuang IA dengan tim partai pengusung. (hamsah umar)