Pemprov Sulsel Pilih Bungkam Soal Muttamar

*Hamzah: Saya Ikut Gubernur

MAKASSAR, FAJAR--Ancaman anggota Fraksi Golkar DPRD Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang untuk melalukan upaya paksa terhadap pemprov dalam hal ini gubernur Syahrul Yasin Limpo tidak membuat pemprov bersuara.
Sebaliknya, pemprov memilih bungkam soal ancaman Muttamar maupun putusan PT TUN dna PTUN yang telah membatalkan SK pencopotan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. Sikap bungkam ini ditunjukkan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Simon Lopang. Saat ditemui sebelum menghadiri rapat dengan Komisi A DPRD Sulsel, Senin, 9 Juli, Simon menolak memberi komentar.
Sebaliknya, Simon memilih lempar tanggung jawab untuk memberikan kejelasan mengenai sikap pemprov atas putusan PT TUN dan PTUN atas sengketa pencopotan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. "Saya tidak mau berkomentar kalau soal itu. Kamu temui kasubag hukum saya saja," kata Simon.
Sebelumnya, Muttamar melalui kuasa hukumnya, Andi Cakra mengingatkan gubernur melalui Biro Hukum Pemprov Sulsel untuk tidak main-main dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Jika tidak, Muttamar akan melakukan upaya paksa berupa membayar ganti rugi atau uang paksa. Ancaman itu karena Muttamar melihat pemprov termasuk gubernur tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah.
Sikap bungkam juga dipilih Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hamzah juga menolak memberikan komentar soal ancaman Muttamar. Dia juga menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi ke Biro Hukum Pemprov Sulsel, sebagai pihak yang selama ini mengambil langkah hukum terhadap upaya yang dilakukan Muttamar.
"Biro Hukum Pemprov kita telepon jangan saya. Kalau saya tidak ada komentar. Namun soal sikap, jawaban saya sama dengan gubernur," tandas Hamzah Pangki.
Hamzah yang diangkat menggantikan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba akan mengikuti saja apa yang menjadi keputusan gubernur nantinya. Sebelumnya, Hamzah menegaskan bahwa posisinya sebagau Ketua DPRD Bulukumba masih sah, karena sampai saat ini Syahrul belum pernah mencabut SK pengangkatan dirinya sebagai pimpinan dewan. (hamsah umar)

Pengamanan Pilgub Tidak Dibackup APBN

*Roem: Hindari Dobel Anggaran

MAKASSAR, FAJAR--Kendati APBN mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pemilu hingga Rp39 triliun pada APBN 2012 dan Rp41 triliun di APBN 2013, namun alokasi tersebut tampaknya tidak termasuk anggaran pengamanan pemilukada di daerah termasuk pilgub Sulsel mendatang.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari yang dikonfirmasi, Senin, 9 Juli menandaskan alokasi anggaran yang mungkin disiapkan APBN hanya pemilu yang bersifat nasional seperti pileg dan pilpres. Dia memastikan, pilgub Sulsel tidak dianggarkan pengamannya oleh Mabes Polri melalui APBN.
"Yang dianggarkan melalui APBN itu hanya pemilu yang bersifat nasional, sementara untuk pemilukada seperti di pilgub Sulsel, biaya pengamanan yang dibutuhkan kepolisian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kalau sekiranya pilgub Sulsel dibackup anggarannya di pusat, tentu kita juga diminta melakukan pengusulan anggaran pengamanan, tapi sampai saat ini tidak pernah kita usulkan biaya pengamanan pilgub ke sana," jelas Chevy, Senin, 9 Juli.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi menyebut alokasi anggaran pengamanan pemilukada daerah sudah termasuk yang disediakan APBN sebesar Rp39 miliar pada 2012. Rio menyebut aparat keamanan hanya bisa mengusulkan anggaran pengamanan ke daerah kalau pilgub berlangsung dua putaran, dengan alasan biaya pengamanan yang ditanggung APBN hanya untuk satu putaran.
"Mungkin anggota dewan itu yang kurang memahami alokasi anggaran pengamanan yang disiapkan APBN. Karena setahu saya, biaya pengamanan pemilukada di daerah koordinasinya ke pemerintah daerah masing-masing," kata Chevy.
Ketua DPRD Bulukumba, HM Roem mengaku tidak memahami persis apakah benar ada alokasi anggaran pengamanan pemilukada yang disediakan APBN atau tidak. Namun dia berharap sebelum usul anggaran pengamanan pilgub yang diajukan Polda Sulsel ini dibahas dalam APBD perubahan, pemprov Sulsel harus sudah memperjelas isu yang berkembang tersebut.
Kalau sekiranya benar apa yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI bahwa APBN backup pengamanan pemilukada, pemerintah harus mengkaji mana yang dicover APBN dan mana yang belum. "Karena jangan sampai anggaran pengamanan pilgub itu dobel, saya kira kita harus hati-hati dan tidak boleh ada dobel anggaran," tandas Roem.
Selain kepastian ada tidaknya anggaran APBN untuk pengamanan pemilukada Sulsel, masalah sharing anggaran pengamanan dengan kabupaten yang bersamaan momen politiknya yakni Bone dan Palopo juga mesti jelas. "Sharingnya harus ada kejelasan. Semua ini akan kita bicarakan utamanya dengan Komisi A," imbuh Roem. (hamsah umar)          

Syahrul: Jangan Ada Black Campaign

*Beber Janji di Parepare

MAKASSAR, FAJAR--Cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo mengimbau tim pemenangannya tidak melakukan black campaign kalau ingin memenangkan dirinya pada pilgub mendatang.
Itu diungkapkan Syahrul saat silaturahmi dengan tim pemenang DPD II Golkar Parepare di Cafe D'Carlos, Parepare, Minggu. 8 Juli. "Jangan ada black campaign, jangan buat black campaign. Mari kita lakukan yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dilakukan," imbau Syahrul.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu mengungkapkan, pendekatan awal yang harus digunakan adalah bekerja keras untuk kemajuan Sulsel. Pilgub hanyalah sebuah proses yang harus dilalui. "Jangan jauh dari pendekatan itu. Kita tunjukkan kalau kita memang bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Ia berharap, tim pemenangan dan simpatisan tetap percaya diri menghadapi pilgub dan tidak perlu menjelek-jelekkan kandidat lain. "Saya harap kita makin percaya diri. Tuhan harus kita bawa dalam segala aktivitas kita dan kita yakin bisa melalui tantangan di pilgub nanti," terangnya.
Syahrul juga meminta agar seluruh masyarakat Parepare menjaga stabilitas dan suasana tetap kondusif. Tidak terpancing dengan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa memecah kebersamaan dan pencapaian yang telah diraih.
Dalam lawatannya ke Parepare, Syahrul meninjau Pelabuhan Parepare dan menyempatkan diri naik ke Kapal Bukit Siguntang yang akan berlayar menuju Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan. Di atas kapal, dia berdialog dengan penumpang. Tampak hadir mendampingi  Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Drs Daud Batara dan General Manager PT Pelni Parepare Firman Rahimin.
Ia mengungkapkan masyarakat membutuhkan transportasi yang makin efektif. Khususnya, kesiapan transportasi laut ketika masyarakat akan melakukan mudik lebaran.
"Pelabuhan nusantara ini memang membutuhkan perhatian lebih. Armada kapal ditambah dan terminal harus kita perbaiki. Silakan Pak Wali Kota siapkan lahannya, nanti kita ajukan tahapannya seperti apa," janji Syahrul.
Syahrul juga membeber janji untuk berupaya maksimal pada tahapan-tahapan yang ada dengan memprioritaskan angkutan laut untuk masyarakat Sulsel. "Sekarang kita lihat sendiri, semua lorong kapal ditempati penumpang untuk tidur. Tentunya, ke depannya, kita harus berusaha memberikan kenyamanan kepada para penumpang kapal," pungkasnya. (hamsah umar)

Rudal Jalan Santai

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Rusdin Abdullah (Rudal) tidak kehabisan cara untuk menggalang simpati dan dukungan warga jelang pilwalkot Makassar mendatang. Cawali independen ini melakukan jalan santai bersama seribuan warga Antang, Minggu, 8 Juli.
Rudal menyebut, jalan sehat ini sebagai salah satu cara untuk membiasakan pola hidup sehat dengan olah raga sekaligus juga sebagai ajang silaturrahmi. "mungkin selama ini bapak dan ibu sering melihat gambar-gambar kami. Melalui gerak jalan ini kita bisa saling mengenal lebih dekat," jelas Rudal.
Melalui even ini, Rudal mengajak warga untuk bersama-sama mewujudkan Makassar yang lebih baikke depan. Di hadapan warga, Rudal menegaskan komitmennya untuk menjadikan pusat kota ini lebih baik dan selalu dekat dengan masyarakat. "Insya Allah jika saya terpilih sebagai wali kota saya senantiasa bersama rakyat," terang Rudal.
Gerak jalan Rudal bersama warga Antang menempuh jarak sekitar 5 km dengan rute mengelilingi kompleks Perumnas Antang. Warga makin antusias karena didiselingi penarikan undian door prize dan hiburan. Di tempat ini, Rudal bagi-bagi hadiah kepada warga yang beruntung berupa kulkas, tv flat, mesin cuci, rice cooker, dispenser, dvd, dan beragam peralatan rumah tangga lainnya.
Pemenang tv flat 32 inci yakni Rini sedang yang beruntung mendapat kulkas yakni Wandi. Selain jalan santai, Rudal juga membuka kompetisi futsal yang dilaksanakan oleh Rudal Junior. "Futsal ini untuk persahabatan dan silaturrahmi, bukan semata-mata untuk menjadi pemenang tetapi jauh lebih penting membangun kebersamaan. Kalaupun ada klub belum bisa memenangkan kompetisi futsal ini sebaiknya kita memegang prinsip bahwa kekalahan adalah kemenangan tertunda untuk hari esok," jelasnya.
Kepada peserta, Rudal mengajak untuk memperbanyak teman, apalagi ada ungkapan bahwa seribu teman masih sedikit tetapi satu lawan sangatlah banyak. Penanggung jawab Rudal Junior, MC Jibril menyatakan kompetisi futsal ini diselenggarakan selama setahun dan dilksanakan di 14 kecamatan.
"Tujuan futsal ini dilaksanakan untuk menyalurkan bakat pemuda juga untuk memupuk persaudaran dan meneguhkan prinsip sportifitas," kata Jibril. (hamsah umar)

Biaya Pengamanan Pilgub Dianggarkan Pusat

MAKASSAR, FAJAR--Alokasi anggaran pengamanan pilgub Sulsel yang diusulkan Polda Sulsel ke Pemprov Sulsel sebesar Rp43, 9 miliar perlu dipertimbangkan ulang. Pasalnya APBN telah mengalokasikan anggaran pengamanan pemilukada melalui mabes Polres sebesar Rp39 triliun pada 2012 dan meningkat menjadi Rp41 triliun pada 2013.
Alokasi anggaran pengamanan pemilukada itu mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesia termasuk di Sulsel. Adanya anggaran pengamanan pemilukada yang disiapkan APBN melalui mabes Polri ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi. Legislator yang membidangi Hukum dan Ham ini menilai anggaran pengamanan Pilgub Sulsel yang diajukan polda sedikit keliru.
Namun kalau alokasi anggaran yang diajukan adalah untuk pilgub putaran kedua, Rio menyebut sah-sah saja karena anggaran yang disiapkan APBN tersebut hanya untuk satu putaran. "Polda berhak mengajukan anggaran kalau pilkadanya menjadi dua putaran," kata Rio, di Warkop Sija, Minggu, 8 Juli.
Makanya, legislator asal Bone ini minta Polda Sulsel untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri mengenai anggaran pengamanan pemilukada, sehingga pemprov juga tidak salah dalam mengambil kebijakan anggaran. Paling tidak dengan koordinasi dengan Polri ini Polda bisa memastikan berapa besar anggaran yang diberikan untuk pengamanan pilgub Sulsel.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan alokasi anggaran pengamanan pilgub yang diusulkan polda sejauh ini belum mendapat persetujuan DPRD Sulsel. Dia mengaku masih akan menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk mengetahui apakan anggaran pengamanan pemilukada sudah diposkan dalam APBN atau tidak.
Sekiranya anggaran pemilukada yang disiapkan APBN sudah mencakup seluruh kegiatan pemilukada di Indonesian, Komisi A akan mempertimbangkan kembali usulan yang diajukan pihak kepolisian di daerah ini.
"Kita akan bahas anggaran pengamanan pemilukada Sulsel saat pembahasan perubahan anggaran. Mengenai alokasi anggaran ini tentu semuanyaakan kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah pusat. Kalau itu ternyata ada, paling kita akan kita klopkan berapa kebutuhan anggaran pengamanan nantinya," tandas Sugiarti. (hamsah umar)