Aziz Naik Motor ke Masjid

*Di Wajo, Warga Lawan Intimidasi Bupati

MAKASSAR, FAJAR--Kesederhanaan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar tak hanya ditunjukkan dengan berobat di poliklinik RS Andi Djemma, juga saat bepergian.
Saat berangkat salat tarawih di Masjid Jami Bupon, Luwu Kamis malam, Aziz lagi-lagi menunjukkan karakter kesederhanaannya, dengan hanya naik motor (dibonceng) dari rumah keluarga ke masjid yang berjarak sekitar 1 kilometer, meski harus melawan dinginnya malam. Di masjid itu, Aziz ceramah tarawih.
Pulang dari masjid, Aziz  mampir di rumah rakyat Bupon dan berbaur dengan masyarakat kecil yang ada di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon. “Saya datang ke sini untuk meyakinkan semua keluarga Wija to Luwu bahwa saya maju untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kekuasaan," kata Aziz.
Sementara saat Aziz hendak ceramah Jumat di Masjid Nurul Yaqin, Desa Keera, Kecamatan Keera Wajo, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru sekaligus Ketua DPD Golkar Wajo melalui camat dan kelapa desanya kembali mengintimidasi dan berusaha melarang Aziz ceramah. Namun, etikad buruk itu langsung mendapat perlawanan warga yang sudah menanti sosok Aziz ceramah, kendati harus dijaga ketat 48 personel polisi bersenjata lengkap.
"Sehari sebelumnya (Kamis, red) aparat pemerintah mengumumkan bahwa Aziz dilarang khutbah di Keera. Saya juga menduga bahwa aparat dari atas yang memerintahkan," ujar tokoh masyarakat Keera, Alwi.
Laporan pelarangan ini kemudian disampaikan warga ke tim Ilham-Aziz di Wajo. “Sebenarnya pemerintah melarang, tetapi masyarakat melawan bahwa ustaz harus khutbah," kata Ketua DPC Partai Demokrat Wajo, Rahman Rahim.
Aziz dalam khutbahnya menyampaikan keutamaan Ramadhan. Seperti biasa, Aziz tidak sedikit pun menyinggung masalah politik. “Seharusnya aparat ikut salat Jumat di sini, biar mereka tahu isi khutbah ustadz tidak ada sedikit pun menyinggung politik," celetuk salah seorang jemaah.
Terhadap pelarangan dirinya, Aziz mengatakan tugas pemerintah seharusnya menegakkan keadilan bagi semua warga. Tidak pantas kepala desa dan camat menghalang-halanginya untuk menyampaikan khutbah atau ceramah. "Kalau melarang saya masuk masjid, itu sama dengan melarang ikan masuk kolam,” tegas Aziz.
Pelarangan ini merupakan salah satu bentuk politik yang tidak sehat dan intimidatif. Karena itu, kepada pendukungnya, ia mengimbau agar bersifat seperti lebah. “Lebah itu membawa rahmat, tetapi begitu dia diganggu, maka kejar sampai mati,” tegasnya.
          Jubir Ilham-Aziz, Syamsu Rizal MI mengatakan bupati sebagai pembina parpol di Wajo seharusnya tidak arogan dan melarang aktivitas keagamaan, Walau dia seorang ketua partai. "Sebagai pembina parpol, seharusnya dia ikut bertanggung jawab. Tidak boleh lepas tangan begitu saja, apalagi melarang kandidat bersosialisasi," kata Rizal. (hamsah umar)

A+ Libatkan Anak Garap Tetangga

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin kreatif dalam bersosialisasi, dan mencari simpati dan dukungan masyarakat kota Makassar.  Kandidat yang populer dengan tagline A+ Love Makassar ini memupuk dukungan tetangga dengan berbagi paket Ramadan, Jumat, 3 Agustus.
Ketua Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS SUlsel berbagi paket Ramadan di Tidung Makassar. Saat berbagi paket Ramadan ini, anggota DPRD Sulsel tersebut mengikutsertakan dua anaknya, Salman dan Sabiq membagi-bagikan paket kepada warga utamanya mereka yang kurang mampu.
Pelibatan dua anak Ariady ini tidak sekadar untuk mencari dukungan dan simpati warga Makassar pada Ramadan ini, juga mencoba menanamkan nilai-nilai sosial yang kuat kepada kedua anaknya. Apalagi, kepedulian sosial terhadap sesama manusia penting di tengah kondisi masyarakat yang semakin modern. Kedua anak Ariady yang dilibatkan ini juga cukup antusias membagikan paket Ramadan kepada warga kurang mampu.
"Ramadan itu mengajari kita untuk lebih peduli terhadap saudara kita yang kurang mampu dalam memenuhu kebutuhan hidupnya, makanya kita selalu dianjurkan untuk  berbagi. Paket Ramadan ini jangan dilihat dari nilainya, tapi ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini," jelas Ariady.
Peduli sesama calon wali kota Makassar ini juga menjadi salah satu program PKS selama Ramadan yakni peduli tetangga. Karenanya, sebagai kader PKS, A+ berkewajiban untuk menjalankan program partai tersebut.
"Dalam agama, kita diperintahkan untuk peduli tetangga dan amanah PKS pada Ramadan ini juga peduli tetangga. Paket Ramadan yang kita bagikan ini seperti sirup, gula, mi instan dan semacamnya," sebut Ariady. (hamsah umar)

Pengunduran Pemilukada Rugikan Calon

MAKASSAR, FAJAR--Wacana penundaan lima pemilukada di Sulsel yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri, dipastikan berimplikasi langsung pada kandidat yang akan bertarung baik dari segi finansial maupun dukungan partai politik.
Untuk finansial, calon kepala daerah harus siap-siap mengeluarkan biaya sosialisasi lebih besar selama satu tahun lebih. Hal lain, kandidat yang tadinya sudah mengandalkan atau memastikan dukungan partai politik bisa pudar seketika. Itu kalau penundaan pemilukada itu akan mengacu pada hasil pemilu legislatif 2014.
Partai politik yang tidak cukup besar menjadi parpol yang paling dirisaukan dengan wacana penundaan pemilukada ini. Apalagi kalau partainya tidak lolos parliemantary treshould (PT), yang tentu saja tidak akan bisa menghadirkan kadernya duduk di parlemen.
"Kalau pemilukada lima daerah ini ditunda dan dilakukan 2015, kan kemungkinannya mengacu pada hasil pemilu legislatif 2014. Sementara kalau tetap dimajukan, tetap mengacu pada pemilu 2009," kata anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman, Jumat, 3 Agustus.
Kalau pemilukada ditunda dan baru digelar setelah pileg, ada kemungkinan calon yang sudah bermunculan saat ini dipaksa putar haluan untuk memikirkan maju melalui jalur independen. Sebut saja Ketua DPP PDK Sulsel, Adi Patu yang sudah memastikan diusung PDK Makassar untuk maju di pilwalkot. Adil bisa jadi tidak bisa lagi mengandalkan PDK apalagi kalau partainya tidak lolos PT.
Lima kabupaten/kota di Sulsel yang diwacanakan diundur pelaksanaan pemilukadanya adalah Luwu, Wajo, Pinrang, Makassar, dan Jeneponto. Dari sejumlah daerah ini, bukan tidak mungkin banyak calon yang siap bertarung berasal dari partai menengah. "Tidak masalah kalau partainya lolos PT, tapi kalau tidak tentu calon yang tadinya mengandalkan partainya harus memikirkan alternatif misalnya melalui jalur perseorangan," sebut Ziaurahman.
Sejauh ini, KPU di lima kabupaten/kota tersebut tetap menunggu pembahasan RUU pemilukada yang baru digodok di DPR RI, dengan tetap mempersiapkan diri menggelar pemilukada 2013 mendatang. "Kita tetap menyusun persiapan anggaran untuk pilwalkot Makassar 2013. Bahkan, KPU Makassar sudah merampungkan penyusunan anggaran pada Oktober nanti," kata anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus. (hamsah umar)
 
     

Pengacara Muttamar: Jangan Pura-pura Tidak Paham

*Sengketa Muttamar-Gubernur

MAKASSAR, FAJAR--Tim pengacara anggota DPRD Bulukumba Andi Muttamar Mattotorang, Andi Cakkra gerah dengan sikap gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo melalui kuasa hukumnya, Marwan Mansyur dan Tajuddin Far Far yang menyebut sengketa Muttamar dengan gubernur masih proses untuk dilanjutkan kasasi.
"Ini pengacara gubernur tidak tahu atau pura-pura tidak ngerti. Janganlah kita melahirkan kesan tidak mengerti dalam menyikapi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya ingin katakan pengacara gubernur pura-pura tidak ngerti persoalan hukum," tandas pengacara Muttamar, Andi Cakkar, Jumat, 3 Agustus.
Cakra menegaskan, penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.43/PEN/2011/PTUN.Mks, bahwa putusan perkara nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sama sekali tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan gubernur dan Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. Semua orang apalagi pengacara berlatar bekalang hukum sangat memahami kalau putusan yang sudah incracth, tinggal dilaksanakan atau dieksekusi.
Langkah gubernur mempertanyakan ke Mahkamah Agung (MA) RI untuk meminta petunjuk soal status putusan perkara nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tidak berdasar dan sekadar akal-akalan untuk mengulur-ulur eksekusi. "Jadi itu hanya untuk mengulur waktu saja, karena dari awal memang tidak ada niat baik dan sikap patuh untuk menjalankan putusan hukum," sebut Cakra.
Permintaan agar PTUN Makassar tidak melakukan langkah hukum sebelum ada petunjuk dari MA, juga menjadi alasan kuat bahwa di mata hukum upaya yang dilakukan gubernur ini tidak menghalangi eksekusi. Buktinya, PTUN Makassar sudah melayangkan surat pertama ke Syahrul dan Hamzah Pangki pada 25 Juli lalu. "Petunjuk yang diharapkan gubernur tidak lebih tinggi dari putusan pengadilan yang sudah incracht," kata Cakra.

Tidak Perlu Fatwa MA
Terpisah, Pakar Hukum Administrasi Negara UMI Makassar, Prof Sampara juga berpendapat bahwa suatu putusan yang sudah incracth tidak perlu lagi ada upaya hukum. "Putusan yang sudah incracth itu tidak bisa lagi ada upaya lain selain melaksanakannya," kata Sampara.
Makanya, Ketua DPD Golkar Sulsel selaku gubernur ini mestinya melaksanakan perintah undang-undang yang membatalkan pemberhentian Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. "Tidak perlu dimintakan fatwa kepada MA, karena aturannya sangat jelas apa yang mesti dilakukan," jelas Sampara.
Kalau pun gubernur tidak ingin mematuhi perintah undang-undang ini, PTUN Makassar tegas menempuh tindakan hukum yang semestinya dilakukan. "Suatu putusan yang incracth kalau tidak dilaksanakan ditempuh melalui atasannya. Atasan di sini (presiden) harus segera memerintahkan atau memaksa gubernur melaksanakan perintah undang-undang," jelas Auditor Penjamin Mutu UMI Makassar ini. (hamsah umar)

Digelembungkan, DP4 Masuk Kategori Kejahatan Demokrasi

 *Diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas dan Pemerintahan Amanah (2-selesai)

BARAPA besar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilgub Sulsel 2013 segera terjawab.  Pemprov Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menetapkan penyerahan DP4 pada Senin, 13 Agustus mendatang.

HAMSAH, MAKASSAR
PUBLIK Sulsel sebenarnya sudah punya gambaran mengenai estimasi DP4 untuk pilgub Sulsel yakni dikisaran 7 juta jiwa, atau meningkat signifikan dibanding pilgub 2007 sebelumnya yang hanya pada kisaran 5,3 juta jiwa. Meski prediksi mengenai DP4 sudah disampaikan beberapa bulan lalu, namun banyak pihak yang memperkirakan jumlah DP4 pilgub Sulsel ini tidak akan jauh dari angka 7 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulsel saat ini sudah tembus angka 10 juta jiwa.
Jumlah penduduk dan estimasi DP4 yang meningkat signifikan ini banyak melahirkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat mengenai validitasnya, bahkan tidak sedikit yang berasumsi peningkatan ini sengaja digelembungkan untuk kepentingan tertentu, tidak hanya kepentingan pilgub tapi juga kepentingan anggaran.
Bahkan ada yang berasumsi bisa juga menjadi kepentingan pemilu legislatif. Pasalnya, dengan jumlah penduduk yang menembus angka 10 juta jiwa ini, komposisi jumlah anggota DPRD Sulsel pada pemilu 2014 mendatang akan bertambah sepuluh kursi menjadi 85. Sementara dari segi anggaran, DP4 ini juga menjadi acuan untuk menentukan besarnya anggaran yang harus disiapkan APBD Sulsel dalam rangka membiayai pilgub.
Sekiranya berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat maupun saat diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas, dan Pemimpin Amanah yang digelar di studio mini Harian FAJAR, Kamis lalu ini ada kebenarannya, maka akurasi DP4 yang akan disajikan pemprov nantinya bisa jadi tidak valid.
"Administrasi kependudukan yang mungkin sengaja digelembungkan itu bisa menjadi kejahatan demokrasi," Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Aswar Hasan saat menanggapi pertanyaan pendengar Fajar FM melalui SMS yang masuk melalui ponsel moderator.
Dalam diskusi politik yang menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas dan akademisi Unhas Prof Thahir Kasnawi ini, disiarkan langsung Fajar FM, sehingga pendengar yang tidak sempat hadir langsung dalam diskusi ini juga bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan.  
Salah satu tanggapan cukup menggelitik adalah mengenai potensi rekayasa dan penggelembungan DP4 yang bisa masuk bagian dari tindakan korupsi. Kendati hanya berupa data, tapi penggelembungan DP4 cukup wajar diasumsikan bagian korupsi apalagi kalau dikaitkan dengan proses penentuan besarnya anggaran.
Yang pasti menurut Aswar, ketika DP4 yang disampaikan pemprov ke KPU datanya tidak akurat, maka output yang akan dihasilkan pun sangat berpotensi tidak valid. "Kan kalau inputnya bermasalah, tentu outputnya juga berpotensi bermasalah bagaimana pun baiknya proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU nantinya," kata Aswar.
Mantan anggota KPU Makassar, Fahir Halim yang turut hadir dalam diskusi ini menyebutkan bahwa persoalan DP4 adalah masalah yang selalu berulang pada setiap agenda pemilukada. Kesalahan administrasi kependudukan yang disajikan pemerintah ini selalu menjadi masalah dalam perpolitikan di Indonesia. "Apalagi kalau memang dirancang untuk memenangkan calon tertentu," katanya.
KPU dalam pemutakhiran data pemilih nantinya berjanji bekerja maksimal melakukan pemutakhiran data. Selain melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, KPU juga menerapkan manajemen door to door untuk memaksimalisasi proses pemutakhiran data pemilih.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas berharap pemerintah lebih kreatif lagi dalam menyiapkan DP4 ke depan, sehingga tidak ada daftar penduduk yang sudah bersyarat menyalurkan hak pilihnya tidak terdaftar.
Terhadap DP4 yang akan dimutakhirkan pertengahan Agustus ini, Jayadi menyatakan KPU juga tetap melihat data pembanding dari pemilukada terakhir di kabupaten/kota di Sulsel. Paling tidak akan dijadikan acuan untuk melihat seberapa realistisnya peningkatan jumlah pemilih pada daerah tersebut.  
Terkait kualitas pilgub, Jayadi menyebutkan bahwa salah satu poin penting adalah kesadaran masyarakat Sulsel itu sendiri. Tingkat kecerdasar masyarakat dalam berpartisipasi dan memilih sangat menentukan kualitas pilgub. "Kalau masyarakat sudah pro aktif dan cerdas dalam memilih, kualitas pimilu bukan hal yang sulit diwujudkan," tandas Jayadi.
Bagaimana dengan pemimpin amanah?, tiga narasumber yang ada yakni Jayadi, Anwar, dan Thahir menyatakan bahwa pemimpin amanah baru bisa diukur setelah terpilih dan memimpin. Salah satu ukurannya adalah sejauh mana janji politiknya direalisasikan.
"Kalau masih dalam proses seperti sekarang ini kita belum bisa simpulkan apakah calon ini amanah atau tidak. Yang jadi soal memang karena calon hanya siap menang tapi tidak siap kalah," kata Anwar. (sah)