Tolak PTUN, Syahrul Berhentikan Muttamar

MAKASSAR, FAJAR--Nasib Andi Muttamar Mattotorang sebagai anggota DPRD Bulukumba diujung tanduk. Setelah dipecat sebagai Ketua DPRD Bulukumba, gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali memberhentikan Muttamar sebagai anggota DPRD Bulukumba.
Pemecatan Muttamar sebagai anggota DPRD Bulukumba ini tercermin dari Surat Keputusan (SK) Nomor 2220/VIII/Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Bulukumba, yang ditandatangani gubernur 27 Agustus 2012. SK PAW ini telah diterima Muttamar, Selasa, 4 September.
PAW terhadap Muttamar ini sebagai tindak lanjut dari SK DPP Golkar Nomor 171/DPP/Golkar/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang juga resmi memecat Muttamar sebagai kader Golkar. Ini juga mengacu surat Bupati Bulukumba nomor 170/1266/Pem.Um tertanggal 8 Agustus 2012, serta surat keterangan panitera PN Bulukumba nomor W22.U11/682/HPDT/01.10/2012 tertangal 8 Agustus 2012.
Sebelumnya, PTUN Makassar telah memerintahkan gubernur untuk mengembalikan Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba, setelah proses hukum yang ditempuh dimenangkan hingga berkekuatan hukum tetap. Namun, perintah pengadilan ini diabaikan Syahrul dan sampai saat ini menolak untuk mematuhi perintah undang-undang. Disaat putusan PTUN tersebut dinanti untuk dijalankan gubernur, Syahrul malam mengeluarkan SK PAW Muttamar.
Advokat Cahaya Keadilan Makassar yang juga pengacara Muttamar, Andi Cakra dengan tegas menyatakan Syahrul telah menabrak aturan, karena lebih memilih memecat Muttamar ketimbang menjalankan putusan PTUN Makassar.
Cakra berpendapat, meski DPP Golkar telah memberhentikan Andi Muttamar sebagai kader Golkar, namun putusan itu belum bisa ditindaklanjuti karena SK DPP Golkar Nomor 171/DPP/Golkar/IV/2012, sedang digugat di Pengadila Negeri (PN) Bulukumba. Gugatan di PN Bulukumba diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pasal 33 ayat 1 dan 2.
Anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya, namun yang bersangkutan keberatan ke pengadilan, maka pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang parpol. "Artinya, proses pemberhentian Andi Muttamar dari partai politik baru bisa ditindak-lanjuti setelah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan," lanjut Cakra.
Wakil Sekertaris DPD Partai Golkar Bulukumba, Mardiyanto  menyayangkan pemberhentian Muttamar sebagai anggota DPRD Bulukumba. Idealnya, gubernur menindak-lanjuti putusan PTUN Makassat Juncto Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang memerintahkan Muttamar dikembalikan sebagai Ketua DPRD.
"Bukan memberhentikannya sebagai anggota DPRD Bulukumba agar Gubernur Sulsel tidak dianggap sebagai pejabat yang tidak taat dan patuh kepada undang-undang," terang Mardiyanto.

Gubernur Harus Jadi Panutan
ANGGOTA DPRD Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang membenarkan telah menerima SK pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Bulukumba. Namun dia menegaskan, langkah gubernur ini telah melanggar aturan dan mekanisme yang benar.  "Tadi saya terima SK pemberhentian saya dari anggota DPRD Bulukumba. Langkah gubernur ini betul-betul sudah mengzalimi saya," tandas Muttamar.
Muttamar menegaskan dirinya bukan tidak mau berhenti sebagai anggota DPRD, namun dirinya keberatan ketika proses yang dilalui tidak sesuai mekanisme. "Saya siap berhenti, tapi jalankan putusan pengadilan yang memerintahkan saya hak saya dikembalikan, lalu saya diberhentikan sesuai dengan aturan," kata Muttamar.
Lebih lanjut, Muttamar menegaskan Syahrul yang saat ini sebagai gubernur Sulsel semestinya tampil sebagai sosok yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat Sulsel, utamanya dalam menaati aturan hukum yang ada, termasuk menghormati putusan pengadilan yang memerintahkan dirinya menjalankan putusan, bukan mengabaikan perintah undang-undang kemudian melabrak aturan lain.
"Seharusnya gubernur menjadi panutan di Sulsel untuk menghormati dan patuh melaksanakan putusan pengadilan, bukan sebaliknya.  Ini menjadi cermin dan citra buruk bagi masyarakat Sulsel, kalau ternyata gubernurnya juga tidak taat hukum," tegas Muttamar.
Kendati SK PAW-nya sudah turun dari gubernur, Muttamar berharap KPU Bulukumba tetap berpijak pada aturan yang ada. "KPU saya kira taat aturan dan tidak akan menindaklanjuti PAW sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai amanat perundang-undangan," tambah Muttamar. (hamsah umar)            

Syahrul: Jangan Kotori Demokrasi

MAKASSAR, FAJAR--Cagub petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo minta agar proses pemilihan gubernur Sulsel tidak dinodai aksi kekerasan yang bisa mengotori demokrasi di Sulsel.
Dalam berpolitik, Ketua DPD Golkar Sulsel ini mengajak kompetitornya termasuk tim dan pendukungnya untuk menggunakan cara-cara cerdas dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ajakan Syahrul ini menyusul banyaknya kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi gesekan pendukung saat pendaftaran di KPU Sulsel, Jumat, 14 September mendatang.
"Jangan ada gesekan dan jangan kotori demokrasi. Kita harus bekerja dengan cara-cara yang lebih cerdas. Tentunya, saya harapkan jangan ada pihak yang memancing atau pun terpancing," ujar Syahrul di DPRD Sulsel, Senin, 3 September.
Syahrul menyatakan, jika semua pihak bekerja secara cerdas dan mengutamakan kepentingan umum, dia memastikan proses pendaftaran di KPU Sulsel mendatang tidak akan ada gesekan sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak. Syahrul berjanji dia dan timnya akan tetap mengutamakan kepentingan nasional yakni menjaga tetap tercipta ketertiban dan keamanan.
Pada 14 September mendatang, Syahrul-Agus dan Ilham-Aziz akan mendaftar di KPU pada jam yang hampir bersamaan. Bagi Syahrul, jadwal pendaftaran yang bersamaan ini tidak perlu dikhawatirkan. "Saya dan Pak Ilham itu kan baik-baik saja, bahkan sebenarnya bareng-bareng ke KPU pun tidak ada masalah, karena tidak ada yang perlu membuat kita berselisih," sebut Syahrul.
Dia menambahkan, pendaftaran sebagai pasangan cagub di KPU 14 September mendatang itu dilakukan karena mengikuti pola pilgub 2007 lalu. Pada pilgub lalu, pasangan ini juga memilih mendaftar usai salat Jumat. "Kita juga salat di masjid HM Asyik kemudian ke KPU. Pola ini yang ingin tetap ditempuh tim," sebut Syahrul.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah juga berharap proses pendaftaran cagub di KPU Sulsel mendatang, berjalan sesuai dengan jadwal dan mengacu komitmen yang dibangun dengan KPU Sulsel beberapa waktu lalu. Sama dengan harapan Syahrul, Ni'matullah juga inginkan proses demokrasi di Sulsel ini tidak dicederai dengan aksi yang tidak terpuji. "Kita tentu tidak ingin demokrasi ternoda, karena itu memang dibutuhkan komitmen secara nyata," kata Ni'matullah.
Pada pendaftaran Sayang dan IA di KPU mendatang, jumlah massa pendukung kedua pasangan ini dipastikan mencapai ribuan orang. Karenanya aparat kepolisian diharapkan mampu melakukan upaya untuk menghindari terjadinya benturan massa pendukung cagub ini. (hamsah umar)
   

Tim: Sayang Selalu Unggul

MAKASSAR, FAJAR--Tim pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) sangat enjoi dengan survei yang menempatkannya unggul di media sosial Facebook dan Twitter, seperti dirilis Win & Wise Communication.
Koordinator Pemenangan Sayang wilayah Bulukumba, Risman Pasigai menandaskan Sayang tidak hanya unggul di media sosial seperti FB dan Twitter, tapi pasangan ini juga unggul di dunia nyata. "Bukan hanya di FB dan Twitter dia unggul tapi di dunia nyata juga sangat unggul," kata Risman, Senin, 3 September.
Jubir Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syamsu Rizal menyatakan sangat wajar Syahrul unggul di FB dan Twitter karena di dua media sosial ini Ilham tidak memanfaatkan secara maksimal. Namun dari segi pengaruh, Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal memastikan dukungan di Youtube lebih besar pengaruhnya ketimbang FB dan Twitter.
"Karena media Youtube itu memang media sosial yang memang punya kelas, dalam artian butuh pengorbanan lebih besar seperti waktu untuk mengakses dan teknologi. Sementara mengakses FB dan Twitter itu lebih mudah. Di Youtube itu ada ketertarikan emosional untuk mengaksesnya," kata Ical.
Namun bagi Ical, bukan pada unggul atau tidaknya Ilham di media sosial tersebut yang perlu diapresiasi. Menurutnya, yang terpenting dari hasil survei itu karena pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan pemahaman politik masyarakat di Sulsel sudah makin berkembang. "Kita bersyukur karena teman-teman sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk memberikan pemahaman politik pada masyarakat. Saya kira kita akan lebih optimal lagi memanfaatkan media itu," lanjut Ical.
Bagaimana dengan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinring (Garuda-Na), Nasrullah Mustamin menyatakan bahwa pasangan ini memang baru ada akun yang dilaunching di FB maupun Twitter. "Pada dasarnya kita memang lambat bergerak dan baru satu bulan ini kita ada aku di media sosial," kata Nasrullah.
Namun, Garuda-Na punya keyakinan tersendiri dengan hasil survei elektabilitas yang dimiliki Garuda-Na.  "Elektabilitas naik kita menunjukkan grafik kenaikan. Itu kepuasan kita, dan kita berharap signifikan. Dan setelah daftar di KPU kita yakin akan lebih menanjak lagi," kata Nasrullah. (hamsah umar)

 

Golkar, PAN, Gerindra Kejar JK

MAKASSAR, FAJAR--Tiga partai politik yang telah menetapkan calon presidennya bertekad mengejar elektabilitas JK di Sulsel. Lawan politik JK ini akan bekerja lebih keras lagi untuk menjual calon usungannya.
Parpol yang bertekad mengejar elektabilitas JK di Sulsel masing-masing Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kesiapan mengejar elektabilitas JK ini menyikapi hasil survei Celebes Research Centre (CRC) mengenai capres pilihan rakyat di Sulsel. Dalam survei ini, elektabilitas JK 19,6 persen, Prabowo Subianto (Gerindra) 2,9 persen, Aburizal Bakrie (Golkar) 1,2 persen, sedang Hatta Rajasa (PAN) belum masuk lima besar.
Koordinator Poros Muda Golkar for ARB (Aburizal Bakrie), Risman Pasigai akan mempelajari hasil survei CRC yang menempatkan elektabilitas Ical masih sangat rendah. "Kita akan lihat apa yang menjadi faktor sehingga terjadi seperti itu. Namun, kita tentu akan bekerja keras dan menyosialisasikan dengan menyakinkan masyarakat Sulsel bahwa capres olkar lebih baik dari capres yang ada sekarang," kata Risman.
Mengenai basis Golkar Sulsel yang juga lebih cenderung memilih JK dibanding Ical, Risman tidak yakin orang-orang Golkar lebih memilih JK dari pada Ical. Pasalnya, kader Golkar tetap akan mendukung keputusan partai yang mencalonkan Ical sebagai capres.
"Kalau bicara kedekatan emosional, mungkin saja JK memang dekat dengan kader, tapi kalau bicara partai, semua saya kira akan berdiri tegak di belakang partai," tambah Risman.
Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Irfan AB tidak memungkiri kalau elektabilitas JK di Sulsel sangat kuat karena dipengaruhi ikatan kultur dan emosional. Orang sulsel juga lihat JK sangat tepat memimpin Indonesia. Namun, untuk Hatta Rajasa sendiri, PAN Sulsel tetap usaha jual figur Hatta atas berbagai kompetensi dan keberhasilan Hatta di pemerintahan.
"Tetap bangun citra bahwa figur Hatta layak dipilih berdasarkan kompetensi dan keberhasilan di empat periode kabinet. Kita akan berusaha terus mempopulerkan Hatta. Kita giat melakukan pencitraan dengan memanfaatkan mesin partai dan jaringan yang dekat dengan PAN dan Hatta seperti Muhammadiyah," jelas Irfan.
Sementara Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin menyatakan masih rendahnya elektabilitas Prabowo dibanding JK di Sulsel, karena mesin partai saat ini memang belum maksimal, belum lagi Prabowo sejauh ini juga belum banyak bergerak untuk sosialisasi di Sulsel.
"Tapi temuan kita di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap Prabowo sangat bagus. Jadi agak kaget juga kalau elektabilitas Prabowo hanya 2,9 persen di Sulsel. Tapi apa pun itu, kita akan kerja keras untuk bisa bersaing dengan JK," urai Nasrullah.
Di Sulsel, sosialisasi Prabowo sebagai capres Gerindra memang baru sebatas di internal pengurus. Sehingga bagi Gerindra JK sangat wajar diunggulkan karena daerah ini memang menjadi basis utama JK. (hamsah umar)

Debat Cagub Unhas "Batal"

MAKASSAR, FAJAR--Harapan publik Sulsel utamanya akademisi di Unhas menyaksikan tiga cagub Sulsel berada visi batal. Unhas yang berencana menggelar debat kandidat gubernur urung dilakukan.
Para tokoh di Unhas bermaksud menggelar debat cagub Sulsel sebagai agenda istimewa dalam rangka dies natalis ke-56 yang puncaknya Minggu, 9 September. Panitia tadinya mengagendakan debat cagub pada 14 September mendatang. Debat cagub ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan visi kandidat membangun Sulsel ke depan.
Debat Cagub yang digagas Unhas dalam rangka memeriahkan dies natalis ini akan mengundang pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Panitia debat juga sudah menyiapkan pakar politik, kenegaraan, dan ekonomi untuk menyorot visi kandidat tersebut.
Penanggung jawab debat, Johansyah Mansyur mengungkap panitia sudah membangun komunikasi dengan ketika kandidat cagub Sulsel tersebut. Namun karena khawatir ada kandidat yang tidak berkenang atau berhalangan hadir dalam debat ini, Unhas memutuskan untuk membatalkan debat yang dijadwalkan 14 September itu.
"Kita sebenarnya tidak membatalkan, tapi kita mengundurnya dan menyesuaikan dengan jadwal KPU Sulsel, sekalian kerja sama dengan KPU. Kita mau kandidat hadir semua makanya lebih baik disesuaikan dengan jadwal KPU," kata Johansyah.
Informasi yang berkembang, pembatalan debat cagub ini karena ada kandidat tertentu karena alasan berbeda level. Namun Johansyah menepis isu miring tersebut. "Pada dasarnya tiga kandidat siap, cuma kalau dilakukan 14 September, bisa jadi ada yang tidak datang. Makanya perlu ada kesepakatan kehadiran," lanjutnya.
Alasan lain, ketiga pasangan calon saat ini belum resmi menjadi calon gubernur Sulsel karena belum ditetapkan secara resmi oleh KPU. "Akan lebih baik kalau saat mereka sudah resmi pasangan calon," tandasnya.
Pembantu Dekan III FISIP Unhas, Syamsu Alam juga beralasan penundaan debat cagub tersebut karena ingin dirangkaikan dengan jadwal KPU. "Banyak pertimbangan sehingga diputuskan debat bersamaan jadwal KPU. Mungkin saja kita jadi tuan rumah saja kalau ikut jadwal KPU," kaya Syamsu Alam.
Yang pasti, rencana Unhas tersebut dilatarbelakangi keinginan kalangan akademisi melihat argumen kandidat, untuk melihat kemampuannya dan komitmennya terhadap berbagai persoalan di Sulsel. (hamsah umar)