Sayang Dipojokkan, PDK Tidak Nyaman

MAKASSAR, FAJAR--Isu negatif yang memojokkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) di pilgub Sulsel, membuat kader PDK Sulsel tidak nyaman.
PDK diketahui sebagai salah satu partai pengusung cagub petahana Sulsel ini, sehingga wajar ketika pasangan ini dipojokkan dengan berbagai isu negatif, kader PDK merasa tidak nyaman. "Terus terang kader PDK Sulsel tidak nyaman tentang isu yang memojokkan Sayang. Seperti misalnya dianggap berjanji kosong, melakukan pembodohan pendidikan dan kesehatan gratis," kata Wakil Ketua Bappilu DPP PDK Sulsel, Emil Surya, Rabu, 24 Oktober.
Terhadap program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel, Emil menyatakan realitas di lapangan kedua program ini dinikmati masyarakat Sulsel. "Sekali pun ada yang lebih awal mencetuskan itu, tapi gaungnya tidak seperti ketika ini diprogramkan Sayang," lanjut Emil.
Emil berharap, isu-isu negatif yang dihembuskan lawan politik Sayang baiknya dihentikan, karena hal tersebut bukan menjadi contoh berdemokrasi yang baik. Dia menjamin, di pilgub Sulsel ini PDK sebagai pengusung Sayang tidak akan memojokkan kandidat lain.
Terpisah jubir Sayang, Alamsyah Demma juga menanggapi asumsi lawan politik Sayang yang menyebut program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Sayang merupakan program nasional. Penilaian itu menurutnya sangat keliru.
"Karena program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel ini lebih dulu diterapkan. Inilah yang kemudian ditarik ke pusat sehingga lahir pendidikan wajib sembilan tahun," kata Alamsyah.
Mengenai banyaknya selebaran yang terus beredar dan memojokkan Sayang, Alamsyah menyebutkan bahwa tim dan relawan Sayang saat ini akan melawan dengan meningkatkan posko utamanya di malam hari. Relawan Sayang ini berharap pengedar selebaran yang sering memojokkan Sayang ini bisa tertangkap tangan dan diserahkan kepada pihak berwajib.
"Kami melakukan posko untuk mengungkap penyebar isu negatif itu karena kami tidak memiliki tipe seperti itu. Kalau itu kami mau lakukan, saya kira banyak orang yang mau memberikan data kepada kita, tapi kami katakan tidak perlu," lanjutnya. (hamsah umar)
 

Pengamat Bela Panwaslu Sulsel

*Hasrulah: Jangan Bodohi Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--Elit atau tokoh Sulsel harus berpikir logis menyikapi setiap perkembangan pilgub Sulsel. Rasionalitas dalam mengungkapkan pendapat harus dikedepankan, agar tidak terjadi pembodohan di masyarakat.
Kritikan terhadap langkah yang telah dilakukan panwaslu Sulsel dalam menindaki pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral, adalah salah satu cermin pandangan yang tidak logis. Langkah yang telah dilakukan panwaslu selama ini sudah sangat tepat, untuk mencegah PNS Sulsel makin banyak yang tidak netral.
"Kita harus berpikir logis. Jelas sekali tiga kandidat sejak awal sudah katakan maju di pilgub dan jelas-jelas pasangan baliho. Mana ada orang pasang beliho tapi tidak mau maju, Tidak mungkin itu. Etika publik mari kita junjung tinggi," kata pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah.
Hasrullah menyebut, keterlibatan PNS dalam berbagai kegiatan cagub baik sebelum ditetapkan oleh KPU sudah sangat jelas tidak netral, apalagi saat pendaftaran di KPU. "Jadi jangan juga kita dan rakyat dibodoh-bodohi. Harus kita rasional melihat itu. Apa yang dilakukan KPU sudah tepat sebagai upaya prefentif. Jangan nanti semua PNS di Sulsel terlibat politik baru kita katakan itu tidak netral. Justru karena ada satu dua orang yang diproses, sehingga dikatakan sebagai upaya preventif," kata Hasrullah.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, dua pakar hukum Unhas, Dr Aminuddin Ilmar dan Dr Anwar Borahima mengkritik panwaslu Sulsel bahkan menyebut lembaga pengawas ini kebablasan, karena memproses PNS yang dianggap tidak netral.
Hasrullah menyebut, PNS di Sulsel sudah kebal kalau sekadar diberi imbauan, bahkan terkesan tidak peduli dengan ancaman sanksi enam bulan penjara jika tidak netral. Sehingga kalau sekadar retorika yang diandalkan untuk mencegah PNS berpolitik akan sangat mustahil.       Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menyatakan tidak perlu terlalu kaku melihat langkah panwaslu karena itu menjadi aspek kebutuhan. "Masyarakat menuntut kinerja panwaslu lebih proaktif untuk menjaga kualitas pilgub," kata Firdaus.
Namun, Firdaus melihat kritikan Aminuddin Ilmar dan Anwar Borahima itu sekadar perbedaan penafsiran. Sehingga tidak ada salahnya kritikan tersebut juga jadi perhatian sekaligus harus ada penguatan argumentasi sebagai dasar panwaslu dalam menjalankan tugasnya.
Apa yang telah dilakukan panwaslu selama ini tidak ada yang salah, agar PNS di Sulsel tidak terkotak-kotak karena mendukung kandidat tertentu. Pengamat juga berharap, tiga kandidat yang akan bertarung sedapat mungkin menempatkan PNS di posisi netral.   (hamsah umar)    

IA Gencar Sosialisasi Nomor Urut

MAKASSAr, FAJAR--Ruang gerak calon gubernur Sulsel telah dibatasi aturan main KPU, kendati bukan berarti pasangan cagub dan timnya harus tinggal diam tanpa melakukan sosialisasi diri.
Bahkan, penantang cagub petahana, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mulai gencar melakukan sosialisasi terhadap nomor urut pasangannya di pilgub 22 Januari mendatang. Caranya dengan memperbanyak mendistribusikan atribut pasangan dan nomor urut di tengah masyarakat.
Jubir IA, Selle KS Dalle menyatakan tim pasangan IA saat ini sudah mempersiapkan ribuan atribut pasangan urut 1 seperti dalam bentuk stiker, kartu nama, kalender, dan atribut lainnya. Adapun baliho, banner dan atribut pilgub lainnya tidak banyak dicetak lagi.
Selle mengaku sosialisasi nomor urut pasangan IA ini, tidak sekadar untuk memperkenalkan nomor urut IA ke masyarakat, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pasangan yang mengusung semangat baru ini.
"Sosialisasi nomor urut IA sudah gencar kita lakukan. Kami menyadari bahwa ruang gerak kita dibatasi, karena itu apa yang kita lakukan tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh KPU.  Tentunya, kita punya cara bagaimana bersosialisasi tanpa melabrak aturan yang telah ditetapkan oleh KPU," kata Selle, Rabu, 24 Oktober.
Dia berpendapat, justru kandidat keliru kalau pasangan calon tidak melakukan sosialisasi nomor urut di masyarakat. Justru setelah resmi ditetapkan nomor urutnya oleh KPU, kandidat idealnya lebih banyak sosialisasi dengan catatan tetap mematuhi aturan main KPU. (hamsah umar)
 

KPU Awasi Percetakan Surat Suara

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel sangat berhati-hati terhadap setiap tahapan pilgub yang akan dilalui. Proses percetakan surat suara yang juga berpotensi dicurangi, akan diawasi ketat KPU dengan melibatkan panwaslu dan kepolisian.
Dalam pencetakan surat suara, aturan menetapkan bahwa jumlah surat suara yakni sebanyak DPT ditambah 2,5 persen. Karena logistik KPU ini dicetak oleh perusahaan melalui proses tender, bisa jadi surat suara yang dicetak melebihi dari jumlah yang semestinya. Itu kalau ada upaya untuk melakukan kecurangan.
Begitu juga dengan segel kota suara. Untuk segel surat suara ini, KPU hanya mencetak sesuai dengan jumlah TPS dan tidak ada kelebihan. Potensi kecurangan pada logistik pemilu ini cukup wajar dicurigai, apalagi pengalaman pemilu persoalan ini sering menjadi objek sengketa. Misalnya kelebihan surat suara setiap TPS dimanfaatkan calon tertentu untuk mendongkrak suara.
Begitu juga banyak ditemukan kotak suara tidak disegel menggunakan segel KPU, melainkan menggunakan lakban. "Untuk pencetakan surat suara ini saya kira tidak akan ada kecurangan, karena kita lakukan pengawasan. Selain KPU sendiri, kita libatkan panwaslu dan polisi," kata Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Rabu, 24 Oktober.
Kalau pun itu berpeluang surat suara dicetak melebihi order KPU karena ada kepentingan terselubung, KPU menegaskan bahwa perusahaan percetakan bisa dipidana kalau ada temuan.
Ziaur menambahkan, surat suara pilgub dan logistik lainnya tidak didistribusikan begitu saja ke kabupaten/kota hingga TPS, tapi dilakukan sorting terlebih dahulu di KPU kabupaten/kota. "Kalau ada kelebihan surat suara berdasarkan hasil sorting ini, KPU lakukan pemusnahan sebelum dilakukan pencoblosan. Jadi kita sangat yakin tidak akan ada kecurangan dalam proses percetakan logistik pemilu ini," tandas Ziaur Rahman. (hamsah umar)

Data Tidak Valid, Golput Tinggi

MAKASSAR, FAJAR--Peningkatan kuota kursi di DPRD Sulsel akibat lonjakan penduduk ramai dibincangkan. Apalagi pertambahan kursi ini juga akan berpengaruh pada daerah pemilihan (dapil).
Namun, ada fenomena atau masalah yang patut dicermati dengan lonjakan penduduk Sulsel yang saat ini menghampiri angka 10 juta jiwa. Masalah itu adalah pengelolaan data penduduk yang tidak valid dan tidak akurat yang dilakukan pemprov Sulsel dan 24 kabupaten/kota di Sulsel.
"Karena lonjakan penduduk ini sehingga dapil dan jumlah kursi juga bertambah. Nah yang jadi persoalan karena ada kecenderungan pengelolaan data penduduk kita tidak valid. Kalau ini terjadi, tentu saja angka Golput juga akan di pemilu akan tinggi," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad.
Asumsi ini mengemuka dalam diskusi membaca gerakan politik 2014, dari tantangan menuju peluang di pileg Sulsel 2014, yang digelar Forum Jurnalis Parlemen Sulsel, di warkop 115, Rabu, 24 Oktober.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah politisi di Sulsel antara lain politisi Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi, politisi muda PDK Sulsel, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, serta politisi PKPI Sulsel, Arqam.   Firdaus juga menyebut bahwa pengelolaan data penduduk hingga daftar pemilih baik di pilgub Sulsel hingga pileg 2014 mendatang, bisa menjadi sumber kecurangan.
Wakil Ketua Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi menyatakan dalam menghadapi pileg 2014 mendatang, partai politik tentu memiliki persiapan dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari proses kaderisasi untuk melahirkan kader militan.
"Yang penting juga diperhatikan partai dalam mempersiapkan kadernya utamanya yang bisa didorong menjadi caleg adalah pendidikan kader. Karena kita tidak  bisa menafikan kualifikasi kecerdasan sehingga saat menjadi anggota dewan dia memiliki kompetensi. Juga harus mampu melakukan diplomasi," kata Yagkin.
Tantangan berat partai maupun kader partai dalam menghadapi pileg 2014 adalah bagaimana mampu yakinkan konstituen. Di sini dibutuhkan prestasi dan track record yang baik.
Sementara politisi muda Demokrat Sulsel, Adnan YL menyatakan partai harus menyiapkan kader dengan baik, termasuk salah satunya bagaimana melakukan survei kader yang memiliki potensi duduk di parlemen.
"Pertambahan dapil dan kursi menjadi peluang besar. Contah dapil Makassar yang sudah tentu akan dibagi dua dapil. Menurut saya, ini jauh lebih baik karena kita bisa menjangkau semua wilayah konstituen," sebut Adnan.
Sementara Wakil Ketua PKPI Sulsel, Arqam berharap partai benar-benar memperhatikan kuota keterwakilan perempuan. "Parpol harus beri ruang perempuan menjadi caleg," katanya. (hamsah umar)