PNS Tertinggi Pelaku Kekerasan Perempuan

MAKASSAR--Pelaku kekerasan terhadap perempuan baik berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan perempuan lainnya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa. Kasus seperti ini juga terjadi di kalangan pejabat publik. Bahkan menurut laporan Komisi  Nasional Anti Kekerasah Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan yang dilakukan pejabat publik meningkat hingga delapan kali lipat.

Kondisi tersebut disampaikan Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Andy Yentriyani saat berkunjung ke redaksi Harian FAJAR Sabtu, 13 Agustus. Bersama sejumlah aktivis perempuan lainnya, Andy menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun mengalami grafik peningkatan.

Khusus di kalangan pejabat publik misalnya, kekerasan terhadap perempuan didominasi kalangan pegawai negeri sipil (PNS), kemudian guru, polri, dan TNI. Untuk data 2010 misalnya, jumlah kekerasan perempuan yang melibatkan PNS mencapai 351 kasus, guru 96 kasus, polri 87 kasus, TNI 56 kasus, legislator 11 kasus, dan tokoh sebanyak satu kasus.

Secara umum, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2010 mencapai 105.103 kasus. Ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 143.586 kasus. Selebihnya, dari 2001 terus mengalami peningkatan dari 3.169 kasus pada 2001.

Sementara kasus kekerasan seksual berdasarkan yang tercatat pada Komnas Perempuan sejak 1998-2010 mencapai 91.311 kasus, dengan rincian 69.251 dilakukan perorangan, 20.503 dilakukan oleh publik, serta 1.557 kasus dilakukan negara.

Khusus untuk wilayah Sulawesi, Andy menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga cukup tinggi, dimana pada 2010 lalu tercatat setidaknya ada 4.729 kasus kekerasan terhadap perempuan. Untuk kalimantan sebanyak 14.258 kasus, sumatera sebanyak 19.741 kasus, sementara Jawa sebanyak 63.229 kasus,

Andy menyebut, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sulsel diperoleh dari berbagai lembaga pemerhati perempuan. Setidaknya ada 12 lembaga di Sulsel yang menjadi tempat pengambilan data Komnas Perempuan terhadap masalah kekerasan perempuan.

Belasan lembaga itu antara lain, LBH Apik Makassar, Kejaksaan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, PN Rantau, Pengadilan Tinggi Makassar, PN Sinjai, LPA Sulsel, PA Jeneponto, PA Makassar, PA Makassar, PA Masamba, PA Sidenreng Rappang, dan PN Pankajene.

Di Makassar, Komnas Perempuan kata Andy akan melakukan workshop mengenai masalah perempuan di Hotel Makassar Golden mulai Senin-Selasa mendatang.  (hamsah  umar) 

  

Polisi Gadungan Makin Meresahkan

MAKASSAR--Polisi gadungan yang berpura-pura sebagai petugas lalu lintas kembali beraksi. Setelah awal pekan ini berhasil memperdayai pengendara sepeda motor, kali ini polisi gadungan tersebut kembali memeras warga. Kali ini korbannya Andika dan Muh Gusman.

Kedua warga  yang diperas polisi gadungan ini adalah warga yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Racing Centre Makassar. Seperti biasa, polisi gadungan ini mengenakan kaos coklat polisi yang dilengkapi rompi yang bertuliskan perintis. Penampilan oknum ini menyakinkan karena membawa benda sejenis senjata api yang diselipkan di pinggangnya.

Menurut korban, pada Jumat malam pelaku y ang mengaku polisi itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shongun SP memberhantikan motornya di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan kantor Gubernur Sulsel. Saat dihentikan, pelaku langsung minta telepon korban, meski menolak korban diancam akan dipukul menggunakan pistol.

Setelah mengambil telepon  korban, pelaku kemudian meminta korban ikut dengannya ke pos polisi. Pelaku mengarahkan motornya ke Racing, sementara rekan korban diminta menunggu di motor korban. "Polisi itu meminta saya turun dari sepeda motornya dan langsung meninggalkan saya. Saya sempat mengikuti pelaku dan melihatnya memberhentikan korbannya yang lain," kata Andika.

Usai meninggalkan Andika, pelaku kembali beraksi di Racing Centre. Kali ini korbannya Gusman. Saat itu, korban bersama anaknya dihentikan pelaku. Pelaku berpura-pura memeriksa korban termasuk menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp11  juta, handphone serta dompet.

Korban kemudian diminta untuk mengikuti sepeda motor yang diduga rekan pelaku. "Saya diminta ikut sepeda motor di depan, dengan alasan mereka  juga melanggar lalu lintas," kata Gusman.

Namun belum sempat naik ke motornya, pelaku lebih dulu melarikan diri bersama uang milik korban. Awalnya, korban sempat mengikuti pelaku, namun kehilangan jejak. 

Kapolsekta Panakkukang, Kompol M Nur Akbar mengatakan, membenarkan kasus penipuan dengan modus berpura-pura sebagai anggota polisi lalu lintas. Pihaknya kata dia sementara melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan nomor kendaraan yang digunakan pelaku.

Dengan maraknya kasus penipuan bermodus oknum polisi, dia berharap masyarakat di daerah ini tidak percaya dengan polisi yang melakukan kerja seperti ini, apalagi kalau  yang diminta adalah dompet atau tas. Pasalnya, polisi lalu lintas hanya meminta STNK atau SIM jika menghentikan pengendara sepeda motor. Sehingga jika ada polisi yang meminta dompet atau telepon, dapat dipastikan oknum tersebut adalah polisi gadungan. (hamsah umar)  

236 Ribu Penyandang Cacat di Sulsel

MAKASSAR--Estimasi jumlah penyandang cacat di Sulsel tampaknya cukup tinggi sekitar 236 ribu orang. Kendati data ril yang dimiliki ornop terkait hanya dikisaran 17 ribu orang, namun angka 236 ribu tersebut benar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Perkiraan jumlah penyandang cacat di Sulsel ini diungkapkan pemerhati penyandang cacat Sulsel, saat melakukan seminar tentang Berbagi Temuan dan Memperkuat Jaringan dan Kemitraan, yang dilakukan Handicap International di Hotel Singgasana, Kamis, 11 Agustus.

Salah seorang narasumber yang tidak lain mantan Ketua Pertuni Sulsel, Hamzah menyebutkan bahwa data ril penyandang cacat pada 2008 lalu pada dasarnya memang hanya 17 ribu orang lebih. Namun saat ini, pihaknya memperkirakan ada 236 ribu penyandang cacat di Sulsel. Untuk tuna netra saja, sedikitnya ada 2006 orang dari 7000 orang yang diperkirakan.

"Dari jumlah ini, jumlah organisasi yang mau memperjuangkan hak-hak penyandang cacat cuma delapan organisasi. Sepertinya memang, isu penyandang cacat atau disabilitas ini kurang seksi sehingga tidak menyita perhatian banyak pihak termasuk NGO," kata Hamzah.

Disability Advicer Handicap International Yogyakarta, Dwi Aryani menambahkan bahwa kondisi penyandang cacat saat ini secara umum memang  kurang mendapat perhatian, termasuk dari kalangan pemerintah. Sehingga para penyandang cacat kata dia  masih dipandang lain di tengah masyarakat. Kalau pun pemerintah memberikan perhatian, hanya sekadar memberikan bantuan yang bersifat sementara.

"Tidak ada upaya sama sekali untuk memberdayakan penyandang cacat, sehingga nantinya mereka bisa hidup mandiri. Begitu juga hak-hak disabilitas sangat sulit diperoleh misalnya saja dalam hal pendidikan dan kesehatan," kata Dwi.

Padahal kata dia, penyandang cacat juga membutuhkan perhatian pemerintah sebagaimana perhatian terhadap manusia normal lainnya baik dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya.

Project Officer Disabilitas Righ Handicap Internationl Sulawesi, Arafah menambahkan bahwa penyandang cacat di Sulsel yang tergolong besar sejauh ini  memang belum mampu mendapatkan akses yang baik dalam memenuhi hak asasi mereka. Dalam pendidikan misalnya, penyancang cacat sulit mengakses sekolah umum karena tidak adanya fasilitas di sekolah umum tersebut.

"Sepertinya memang belum ada perhatian khusus terhadap masalah disabilitas. Makanya, seminar ini bertujuan agar untuk memperluas jaringan dan stakeholder agar perhatian masalah disabilitas masih ada," kata Arafah. 

Seminar ini juga menghadirkan Koordinator FIK Ornop Sulsel, Khudri Arsyad dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemprov Sulsel. Keduanya berharap, masalah kecacatan di Sulsel ke depan tetap  menjadi perhatian, agar para penyandang cacat juga bisa mendapatkan hak-haknya dan hidup sejahtera.  (hamsah umar)

                        

Granat Nanas Gegerkan Warga di Kompleks Unhas

MAKASSAR--Setelah warga Minasa Upa menemukan granat aktif, giliran warga di Kompleks Unhas Bayara Makassar menemukan granat aktif jenis nanas Rabu, 16 Agustus malam. Granat tersebut ditemukan di halaman rumah salah seorang keluarga polisi di Blok PX No.22. 

Penemuan granat nanas aktif itu berawal saat di rumah tersebut sedang berduka dimana salah seorang anggota polisi, Aiptu Andi Syukri baru saja meninggal dunia. Saat sejumlah keluarga, kerabat, dan tetangga sedang melayak di rumah duka tersebut, tiba-tiba salah seorang pelayat,  Briptu Muh Rahasdin secara tidak sengaja melihat benda mencurigakan di salah satu pot bunga.

Anggota Polsekta Wajo yang menemukan itu langsung memerhatikan secara seksama granat tersebut. Setelah diperhatikan, dia memastikan kalau benda tersebut adalah granat yang kondisinya sudah dicat dengan warna hitam. Belum diketahui apakah granat tersebut segaja diletakkan orang tertentu dengan maksud teror, atau diletakkan karena orang tersebut tidak tahu menahu kalau benda itu berbahaya.

Begitu mengumumkan bahwa benda yang ada di pot bunga tersebut adalah granat, sejumlah pelayat di rumah duka tersebut sempat kaget dan geger. Penemuan granat itu kemudian dilaporkan ke Polsekta Tallo, yang beberapa saat kemudian datang mengamankan benda  tersebut.

Kapolsekta Tallo, Kompol Frans Tandean yang dikonfirmasi mengatakan bahwa begitu mendapat laporan ada granat ditemukan di rumah anggota polisi yang sedang berduka, pihaknya langsung menurunkan tim untuk mengamankan benda berbahaya tersebut. Beruntung, benda yang berada di pot bunga tersebut tidak sampai meledak sehingga para pelayak ke rumah tersebut tidak sampai menjadi korban, kendati sempat dikagetkan dengan benda berbahaya ini.

Setelah mengamankan granat nanas itu ke Polsekta Tallo, Frans kemudian melakukan koordinasi dengan tim Gegana Polda Sulsel untuk selanjutnya mengamankan salah satu alat peledak tersebut. "Granat jenis nanas itu sudah diamankan tim Gegana," kata Frans.

Dengan maraknya penemuan granat itu, Frans mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap benda mencurigakan, sehingga tidak terjadi korban. "Lebih baik menghubungi polisi kalau memang ada benda mencurigakan," tambah Frans. (hamsah umar)  

Kapolrestabes Makassar Dilantik 19 Agustus

MAKASSAR--Direktur Direktorat Intelkam Polda Sulsel, Kombes Pol Erwin Triwanto dalam waktu dekat resmi menjabat Kapolrestabes Makassar menggantikan Kombes Pol Muh Nur Samsul (alm). Rencananya, pelantikan Erwin sebagai Kapolrestabes Makassar itu akan dilakukan oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Johny Wainal Usman pada Jumat, 19 Agustus mendatang.

Di lingkungan Polrestabes Makassar, jadwal pelantikan pejabat baru tersebut sudah beredar. Rencananya, pelantikan akan dilakukan di Polda Sulsel sekira pukul 09.00, dan dilanjutkan penerimaan di Polrestabes Makassar usai salat Jumat.

Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Mantasiah yang dikonfirmasi membenarkan rencana pelantikan Erwin sebagai Kapolrestabes Makassar pada 19 Agustus mendatang. Menurut dia, pelantikan yang akan dilakukan di Polda Sulsel ini akan dihadiri  pejabat Polda dan Polrestabes Makassar.

"Sudah ada memang jadwal pelantikan dari Polda Sulsel. Sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, pelantikan Kapolrestabes yang baru menggantikan alm Kombes Pol Muh Nur Samsul akan berlangsung di Polda pada 19 Agustus minggu depan," kata Mantasiah.

Kepastian mengenai pengganti Nur Samsul setelah meninggal karena sesak napas beberapa waktu lalu, sebelumnya memang sudah dipastikan Kasubid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Chevy Achmad Sopari. Dengan demikian, teka-teki mengenai siapa pejabat yang akan menduduki Kapolrestabes Makassar hingga saat ini sudah terjawab dengan jelas.

Selama beberapa pekan terakhir, pelaksanaan tugas dan fungsi di jajaran Polrestabes Makassar dikendalikan oleh Wakapolrestabes Makassar, AKBP Endi Sutendi sekaligus sebagai pejabat sementara. Menurut Mantasiah, pelaksaan tugas-tugas dan operasional jajaran Polrestabes Makassar selama beberapa pekan ini berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan.

"Pelaksaan tugas kapolrestabes selama ini tetap berjalan baik dan normal saat dikendalikan oleh Wakapolrestabes Makassar yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas," kata Mantasiah. (hamsah umar)