Polisi Periksa Sidik Jari Keluarga

MAKASSAR, FAJAR--Kendati sedikit lamban, penyidik Polrestabes Makassar dan Polsekta Rappocini terus melakukan penyelidikan terkait misteri pembunuhan mantan Kacab Merpati, Imam Bagus Nugroho. 

Kamis, 8 Desember kemarin, penyidik kepolisian utamanya dari unit identifikasi mengambil sidik jari pihak keluarga yang tinggal di Town House, tempat pria berusia 40 tahun ini dihabisi. Pemeriksaan sidik jari dari pihak  keluarga ini dilakukan polisi untuk mencari perbandingan antara sidik jari yang diperoleh polisi, dengan sidik jari keluarga.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Himawan Sugeha menjelaskan bahwa proses identifikasi rumus sidik jari yang ditemukan penyidik di rumah korban sudah rampung. Hanya saja, polisi kata himawan masih akan mencari sidik jari pembanding dari keluarga korban.

"Rumus jari yang kita temukan di TKP sudah ada hasilnya, tapi masih akan kita cocokkan. Kita masih mencari sidik jari pembanding dari keluarga di TKP," kata Himawan.

Pemeriksaan sidik jari dari pihak keluarga oleh penyidik ini  dilakukan untuk mencari tahu apakah pelaku pembunuhan Imam berasal dari orang dekat, atau dari pihak luar. Sekadar tahu, di rumah Imam ini ada mertua, istri, ipar yang masih duduk di bangku SMA. Saat ini juga, rumah keluarga korban ini dijaga seorang yang berasal dari korps baju coklat.

Himawan menyatakan, indikasi korban dihabisi oleh orang tertentu dalam kasus ini sangat kuat, melihat kondisi korban saat ditemukan. "Kalau dilihat memang sepertinya tidak mungkin bunuh diri. Tapi semuanya  baru kita simpulkan setelah ada hasil autopsi dari polisi," tambah Himawan.

Sementara itu, penyidik Polsekta Rappocini juga masih terus melakukan pengumpulan informasi di lokasi kejadian. Hanya saja, polisi mengaku belum mengetahui adanya keluarga dekat korban dari korps baju coklat yang saat ini tinggal di lokasi kejadian. 

Kendati polisi baru memeriksa lima orang saksi dalam kasus ini, namun polisi mengaku terus mengorek keterangan dari pihak tertentu. "Untuk sementara kita memang melakukan pemeriksan di dalam. Termasuk masih kita tunggu kedatangan istri korban untuk memberikan keterangan," kata Kanit Reskrim Polsekta Rappocini, AKP Arifuddin. (hamsah umar)                     

Dosen Umpar Terancam Dipecat

MAKASSAR, FAJAR--Dosen berstatus uji coba Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar), Bakri yang ditangkap petugas Polsekta Soekarno Hatta (Soeta) bersama Polres Pelabuhan karena kasus penipuan warga asing, terancam diberi sanksi tegas bahkan pemecatan oleh pihak Umpar.

Dekan Fakultas Ekonomi Umpar, Arifuddin M melalui telepon selulernya menegaskan, Bakri yang baru dua semester terakhir mengajar di Umpar itu sudah diputuskan untuk menyetop mata kuliah yang selama ini diajarkan. Mata  kuliah Akutansi yang selama ini dibawakan oleh tersangka, akan diambil alih oleh dosen penanggung jawab mata kuliah tersebut.

"Sebenarnya Bakri itu belum bisa dikatakan dosen Umpar karena dia masih uji coba. Baru dua semester terakhir dia mengajar sebagai asisten dosen. Jadi belum diangkat sebagai dosen tetap," kata Arifuddin.

Dia menyebut, permohonan Arifuddin menjadi dosen tetap di perguruan tinggi itu memang sudah ada. Namun pihak kampus masih meneliti kinerjanya. Namun sebelum diangkat sebagai dosen tetap, polisi terlebih dahulu menangkap tersangka karena menipu warga asing asal Cina dan Italia.

Arifuddin menyebutkan bahwa tersangka selama ini hanya memegang satu kelas dari lima kelas pada Fakultas Ekonomi ini. Namun setelah penangkapan ini, pihak kampus kata dia sudah membahas kelanjutan mata kuliah yang dibawakan tersangka ini. "Kita sudah sampaikan kepada mahasiswa kalau mata kuliah selama ini akan diambil alih oleh dosen penanggung jawab," tambahnya.

Selama ini, pihak kampus kata Arifuddin memang mengenal Bakri sebagai seorang pengusaha, kendati dia tidak mengetahui pasti apa perusahaan dan jenis usahanya. Bahkan menurut dia mengajar hanya sebagai kerja sampingan. Soal sanksi yang akan diberikan kampus, pihak kampus sudah menyuarakan untuk memecat dosen tersebut.  (hamsah umar)      

Cipayung Plus Usung Penuntasan Kasus Century

MAKASSAR, FAJAR--Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Makassar, mengusung isu penuntasan kasus dugaan korupsi Bank Century dan kasus megakorupsi lainnya, pada momen peringatan hari anti korupsi, Jumat, 9 Desember.

Kelompok yang tergabung dari HMI, PMII, IMM, Metro Makassar, KAMMI, GMKI, GMNI, HPMT, PMKRI, dan orgasasi kemahasiswaan lainnya akan menggelar demo di Flyover usai salat Jumat. Seribuan massa Cipayung Plus ini akan turun menyuarakan penuntasan kasus korupsi di negeri ini.

Selain kasus Century, isu lain yang minta dituntaskan penegak hukum mulai kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni kasus wisma atlet, pemulangan Nunung Nurbaeti, rekening gendut polri, rekening gendut PNS muda, kasus kemenakertrans, dan masalah Badan Anggaran DPR.

"Untuk isu lokal, kami minta penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Pemprov Sulsel 2008, masalah APBD, dan beberapa isu lokal lainnya," ujar Bendahara Kongres  Pemuda Indonesia, Andi Aswadi saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Kamis, 8 Desember.

Bersama belasan aktivis Cipayung Plus, dia juga berharap aksi demo mahasiswa pada momen hari anti korupsi ini berjalan damai, dan tidak anarkis. Paling tidak, demo damai ini menjadi titik poin yang baik baik pencitraan mahasiswa Makassar, yang selama ini dikenal anarkis saat menyampaikan aspirasinya.

Dia juga mengajak aparat kepolisian untuk bersikap dingin dalam mengamankan aksi demo mahasiswa. Sehingga demo yang dilakukan mahasiswa hari ini benar-benar berjalan damai dan tidak mengganggu kepentingan umum.

"Sudah saatnya aksi mahasiswa di Makassar tidak anarkis sehingga citra mahasiswa di Makassar lebih baik di masyarakat. Makanya, kami juga mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk menggelar demo damai tanpa kekerasan," kata Ketua IMM Makassar, Sofyan Totorau. 

Ketua IMM Sulsel, Razikin secara khusus minta Ketua KPK, Abraham Samad untuk benar-benar melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana harapan masyarakat. "Itu yang kita harapkan dari peringatan hari anti korupsi ini," katanya. (hamsah umar)

   

Kesejahteraan Prajurit Koramil dan Aparat Pemerintah Kurang Diperhatikan

*Catatan dari di Perbatasan Indonesia-Filipina (3)

PRAJURIT TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia-Filipina boleh berbangga mendapatkan tunjangan khusus setara 100 persen gaji pokok. Namun perlakuan istimewa kepada prajurit ini, masih terkesan diskriminasi.

HAMSAH, MIANGAS-MARORE

KORPS TNI angkatan darat memang sudah menerapkan kebijakan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar Indonesia. Alasan utama tidak lain karena tempat tugas prajurit ini sulit diakses, bahkan tidak memungkinkan bertemu dengan keluarga selama dalam penugasan.

Prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan, memang tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat tugas atau pun izin apalagi cuti masa tugas. Praktis selama itu pula prajurit TNI tidak bisa bertemu dengan keluarga, istri, dan anak-anak bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Paling memprihatinkan lagi prajurit yang bertugas di pulau yang sama sekali tidak terjangkau saluran komunikasi. Di antara enam pulau terluar yang menjadi pos prajurit TNI ini, sebagian besar pulau tidak terjangkau saluran komunikasi. Praktis untuk komunikasi dengan keluarga paling bisa dilakukan melalui fasilitas komunikasi kantor.

Di antara prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar ini, selain satgas yang memang ditugaskan khusus selama delapan bulan, ada juga prajurit TNI yang ditugaskan di Koramil. Prajurit TNI yang bertugas di Koramil inilah yang masih belum mendapat perlakuan khusus dari TNI. Gaji maupun tunjangan yang mereka peroleh sama dengan gaji prajurit Koramil yang ada di wilayah lainnya.

Kondisi itu tentu saja menjadi keluhan tersendiri bagi prajurit TNI yang ditempatkan di Koramil. Padahal kalau terjadi apa-apa di lapangan, prajurit ini juga tidak mungkin tinggal diam dan sekadar menjadi penonton. 

Anggota Koramil 1301-16 Miangas, Serma Parson  Lupa dan David Mangiso yang ditemui membenarkan belum adanya perlakuan khusus bagi prajurit Koramil di pulau terluar. Dia pun berharap, mereka mendapat perlakuan sama dengan prajurit lainnya yang bertugas sebagai satgas pengamanan perbatasan.

"Kami di Koramil tidak mendapat tunjangan khusus seperti anggota prajurit yang tergabung di satgas. Persoalan seperti ini sebenarnya sudah kita suarakan, namun sejauh ini belum ada persetujuan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pertimbangannya," kata David.

Prajurit yang tergabung di satgas dengan prajurit yang bertugas di Koramil memang memiliki perbedaan. Bagi prajurit yang bertugas di Koramil, mereka bisa membawa keluarga dan tinggal bersama di wilayah tugas apalagi ada mes yang disiapkan. Namun satgas, tidak diperkenangkan membawa serta keluarga di wilayah tugas.

Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal Muhammad Nizam mengakui kalau keberadaan prajurit yang bertugas di Koramil wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, tidak mendapat tunjangan khusus sebagaimana prajurit yang tergabung dalam satgas pengamanan perbatasan. Namun bukan berarti, TNI tidak memberikan perhatian atau memikirkan harapan prajurit ini.

Nizam menyebutkan bahwa harapan prajurit di Koramil di wilayah perbatasan mendapat tunjangan khusus, sudah diperjuangkan ke Mabes TNI. Namun sejauh ini memang belum mendapat persetujuan dari pusat. "Kita akan tetap perjuangkan itu. Bahkan kami juga berharap semua prajurit TNI yang bertugas di perbatasan mendapat tunjangan khusus," kata Nizam.

Selain prajurit TNI yang berkeluh kesah mengenai tunjangan khusus, aparat pemerintah yang mengabdi di pulau terluar Indonesia seperti tenaga kesehatan, tenaga guru, dan aparat pemerintah lainnya juga menyuarakan hal yang sama. 

Kepala Puskesmas Marore, Berwin Samalam yang ditemui membeberkan kalau perhatian pemerintah terhadap aparat yang bertugas di perbatasan masih kurang. Padahal ada di antara aparat ini yang berasal dari luar pulau dan sudah bertahun-tahun ditugaskan di wilayah perbatasan.

Tunjangan khusus bagi aparat pemerintah kata Berwin bukan tidak ada sama sekali, namun jumlahnya tidak sebanding dengan beban tugas dan mental yang dihadapi selama bertugas di pulau terpencil. "Kalau dari kabupaten sudah ada Rp1 juta per bulan. Tapi kita berharap ada perhatian dari provinsi dan pusat," kata Berwin.

Selain persoalan kesejahteraan di tengah biaya hidup di pulau cukup tinggi, persoalan lain kata dia terkait fasilitas atau sarana prasarana kantor. Di Puskesmas Marore misalnya, Berwin mengungkap kalau fasilitas puskesmas tidak memadai untuk pelayanan kesehatan maksimal. Apalagi tidak ada sarana air bersih di puskesmas.

"Juga tidak ada perumahan dokter. Padahal dokter yang bertugas di puskesmas semestinya ada, apalagi di pulau terpencil seperti ini. Masa dokter harus tinggal di puskesmas atau menumpang di rumah warga. Ini kan sangat memprihatinkan kami," kata Berwin.

Guru SMPN Marore, SW Mauntung juga kecewa dengan perhatian pemerintah terhadap aparat yang bertugas di perbatasan. Kendati sudah sering disuarakan, namun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. "Mudah-mudahan keberadaan TNI bisa menjadi penyambung lidah kami kepada pemerintah provinsi dan pusat. Karena kalau ke camat saja, sepertinya tidak ada tanggapan berarti," kata Mauntung, dalam pertemuan dengan Pangdam VII/Wirabuana. (**)   

           

Ahli Unhas Kaji Tembok The Mutiara

MAKASSAR, FAJAR--Tim ahli dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unhas melakukan penelitian kelayakan konstruksi tembok The Mutiara yang ambruk, Rabu, 7 Desember. Setidaknya ada delapan ahli konstruksi Unhas yang dilibatkan dalam penelitian ini.

Saat tim ahli konstruksi ini turun ke lokasi, Ketua Jurusan Teknik Sipil Unhas, Prof Lawalenna turut mendampingi para ahli dari Unhas ini.  Selain ahli dari Unhas, juga tampak Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Makassar, Andi Oddang Wawo. Penyidik Polrestabes Makassar juga mendampingi tim ahli Unhas mengumpulkan data di lapangan.

Koordinator Tim Ahli Unhas, Prof Lawalenna Samang menegaskan bahwa timnya akan meneliti beberapa faktor terkait ambruknya tembok The Mutiara, hingga mengakibatkan delapan nyawa melayang.

Bagian yang akan diteliti itu seperti pondasi, struktur tembok serta faktor lain yang terkait dengan peristiwa ini. Dia menyebut, proses penelitian atau pengkajian persoalan ini membutuhkan waktu. "Diperlukan waktu untuk kaji lebih dalam apa yang kita temukan hari ini," kata Lawalenna.

Soal dugaan tembok tersebut tidak layak untuk menahan tanah timbunan, dia juga belum mau berspekulasi. Apakah karena tembok ini kurang tebal sehingga runtuh atau karena faktor lain. "Ada  gambarnya kita lihat untuk melihat seperti apa pembangunannya," tambahnya.

Yang pasti, secara visual, Lawalenna menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan tembok tersebut ambruk adalah karena faktor tanah galian, ditambah lagi hujan yang akhir-akhir ini sering terjadi.

Wakasat Reskri Polrestabes Makassar, Kompol Anwar Hasan yang dikonfirmasi menegaskan, pelibatan tim ahli Unhas ini agar penyidik menemukan kepastian layak atau tidaknya tembok tersebut, untuk membuktikan dugaan human error dalam proses pembangunan tembok ini. Anwar bahkan menyebut, penyidik akan melakukan penyelidikan secara bertahap sambil menunggu hasil kajian dari ahli Unhas.

"Kelayakannya dulu yang kita mau tahu. Makanya, proses penyidikan secara bertahap mulai dari penelitian Unhas," kata Anwar.

Sayangnya, polisi dalam kasus ini terkesan tidak mau membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa, maupun yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Bahkan, proses pemeriksaan di penyidik Polrestabes Makassar sejauh ini belum dilakukan. Pemeriksaan terhadap empat orang dari pihak developer serta dua orang warga belum bertambah. Itupun pemeriksaan yang dilakukan saat kasus ini sepenuhnya masih ditangani Polsekta Panakkukang.

Kendati belum menyimpulkan hasil penyelidikan sementara, namun pernyataan Anwar yang menyebutkan bahwa sekalipun hujan, kalau tidak ada galian di tembok tersebut, maka tembok ini tidak akan runtuh. Ini mengindikasikan bahwa penyidik sebenarnya sudah bisa memastikan adanya indikasi kelalaian dalam peristiwa yang merenggut nyawa warga ini.

Project Manager The Mutiara, Ariduto Wibowo yang melakukan pernyataan pers di Clarion Hotel mengungkap kalau dirinya sudah empat kali menjalani pemeriksaan, terkait peristiwa ini. "Saya sudah empat kali diperiksa," kata Ariduto.

Pada kesempatan ini, Ariduto berdalih kalau ambruknya tembok setinggi tujuh meter ini, murni karena faktor cuaca. Dia berkelik kalau pembangunan tembok tersebut sudah sesuai konstruksi. Hanya sedikit ganjil karena menurutnya tembok tersebut sekadar pembatas dengan warga luar, sementara bangunan yang ambruk itu sekaligus sebagai penahan timbunan.

"Tembok yang diperkirakan hanya disambung dengan tembok lama itu tidak benar, karena tembok lama dan baru berdampingan. Cuma memang  karena hujan sehingga roboh," kata Ariduto.

Akibat bencana ini, dia mengungkap kalau pihaknya sudah memutuskan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal maupun luka. Bagi yang meninggal keluarganya  mendapat santunan Rp20 juta, sementara luka Rp7 juta selain biaya  perawatan ditanggung perusahaan.

Dia juga mengungkap pihaknya siap memberi ganti rugi material bangunan warga hingga Rp3  juta per kepala keluarga. Termasuk memberi support kepada pemkot untuk merelokasi warga di daerah  itu. Pemberian santuan kepada keluarga korban ini telah disalurkan melalui Pemkot Makassar di kantor Camat Panakkukang kemarin siang.

Ditanya soal perusahaan yang mengerjakan tembok ini, Ariduto menyebut kalau nama perusahaan tersebut adalah CV  Benteng. Pemilik perusahaan ini adalah Jamaluddin. Namun keterangan Ariduto ini juga simpan siur karena dia juga menyebut Jamaluddin adalah mandor. Kalau itu benar, berarti Jamaluddin telah diperiksa penyidik Polsekta Panakkukang sehari setelah kejadian. Pasalnya, salah satu yang diperiksa dari pihak pengembang menurut Kapolsekta Panakkukang, Kompol Muh Nur Akbar adalah mandor proyek.

Ketika ditanya keberadaan Jamaluddin, Ariduto mengaku kalau pihaknya tidak tahu menahu karena beberapa hari terakhir komunikasinya putus. "Mungkin dia menenangkan diri dulu. Saya coba hubungi tapi tidak terhubung," kata Ariduto. (hamsah umar)