Hampir Pasti Makmur Sadda Kendarai PPP Takalar

MAKASSAR, FAJAR--Peluang Wakil Bupati Takalar, A Makmur A Sadda mengendarai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Takalar di pemilukada Takalar terbuka lebar. Pasalnya, dari penelitian administrasi, hanya dia yang memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh panitia penjaringan cabup PPP Takalar.
    "Dari empat calon yang mendaftar ke PPP Takalar, hanya Makmur Sadda yang memenuhi seluruh persyaratan yang kita wajibkan. Sementara tiga lainnya hanya memenuhi sebagian syarat yang kita tentukan," kata Ketua DPC PPP Takalar, Nurdin HS saat ditemui usai Mukerwil PPP Sulsel kemarin.    
    Syarat yang tidak dipenuhi oleh semua calon itu berupa lampiran dukungan partai politik yang akan mengusungnya. Dari syarat itu, hanya Makmur yang melampirkan dukungan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan jumlah kursi kedua parpol tersebut sebanyak empat kursi.
    Kendati tiga cabup lain yang mendaftar di PPP tidak melampirkan daftar dukungan parpol masing-masing, Kadis PU Gowa, M Amin Yacob,  Staf Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Indar Parawansa, dan Sekretaris PPP Takalar, Makmur Mustakim, DPC Takalar tetap mengajukan empat nama tersebut untuk diproses di DPW PPP Sulsel.
    Keempat nama yang sudah melamar di PPP Takalar ini sudah diajukan ke DPW PPP Sulsel untuk diproses lebih lanjut. DPC Takalar tetap mengajukan empat nama tersebut kendati ada persyaratan yang tidak dipenuhi kandidat. "Kita serahkan ke DPW, nanti DPW yang menentukan seperti apa keputusannya. Saya tidak bisa mendahului siapa yang akan diusung sebelum rekomendasi turun," kata Nurdin.
    Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara terpisah mengakui kalau cabup yang dijaring PPP Takalar sudah sampai ke DPW. Hanya saja, dia mengaku belum melihat seperti apa rekomendasi dari PPP Takalar tersebut. "Saya sudah dapat informasi, cuma suratnya saya belum terima. Itu karena kami sedang sibuk di rakerwil," kata Amir Uskara.
    Dia menambahkan, rekomendasi yang diajukan PPP Takalar ini tidak lagi harus digodok di tingkat DPW. Menurutnya, rekomendasi itu tinggal diteruskan ke DPP. "Jadi sifatnya sekadar mengeksekusi keinginan teman-teman di daerah," kata Amir Uskara.
    Sementara itu, Ketua DPC PPP Bone, Muh Amin yang ditemui terpisah menyatakan bahwa PPP Bone sejauh ini belum melakukan penjaringan calon bupati Bone. "Kita mau melakukan raker baru memulai tahapan. PPP Bone tentu juga akan melakukan penjaringan calon bupati," kata Amin. (hamsah umar) 
                                  

PPP Gagal Keluarkan Rekomendasi Cagub

*Mariattang: Ada Polarisasi Kader

MAKASSAR, FAJAR--Pleno penutupan rapat kerja wilayah (rakerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel,  akhirnya batal mengeluarkan rekomendasi soal calon gubernur (cagub) yang akan diusung di pilgub Sulsel 2013. Perpecahan di tubuh PPP Sulsel soal nama yang akan direkomendasikan menjadi faktor gagalnya rekomendasi cagub PPP Sulsel.  
    Pada tingkat pembahasan komisi-komisi utamanya Komisi B yang membahas mengenai wacana pilpres, pilgub dan pemilukada, partai berlambang Kakbah ini sudah menghasilkan rekomendasi mulai pilpres, pilgub, hingga pemilukada. Begitu rekomendasi tingkat komisi tersebut dipaparkan di pleno, situasi pun berubah memanas begitu Ketua Komisi B yang tidak lain Ketua DPC PPP Bantaeng, Nurdin Halim membacakan rekomendasi pilgub saat penutupan Rakerwil PPP Sulsel di Hotel Singgasana Makasssar, Minggu, 26 Februari.
    Di tingkat komisi ini, PPP merekomendasikan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara sebagai calon gubernur. "Dalam hal pilgub kita tetapkan dua poin. Pertama merekomendasikan Syahrul Yasin Limpo dan Amir Uskara sebagai calon gubernur 2013, dan kedua menentukan kriteria calon," kata Nurdin.
    Rapat pleno yang tadinya terbuka akhirnya ditutup untuk umum. Di sini mulai terjadi perdebatan. Karena terjadi perdebatan, pleno kemudian memutuskan bahwa rekomendasi tingkat komisi yang menyebut Syahrul dan Amir sebagai cagub dibatalkan. "Keliru sebenarnya juga kalau menyebut nama dulu kemudian kriteria ditentukan. Yang benar adalah menentukan dulu kriteria baru menentukan nama cagub. Jadi kesimpulannya tidak ada nama cagub yang direkomendasi," kata Stering Committe Rakerwil PPP Sulsel, Syahrir Rier.
    Kendati rekomendasi Komisi B mengenai cagub disoal, tidak begitu dengan rekomendasi mengenai capres. PPP mempertegas kembali dukungannya terhadap Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla dan Menteri Agama, Suryadarma Ali sebagai capres PPP 2014 mendatang.
    Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Andi Mariattang menilai bahwa rekomendasi yang dihasilkan di tingkat komisi terkesan dipolarisasi. Alasannya, yang banyak terlibat dalam pembahasan tingkat komisi itu adalah pengurus DPC. Informasi yang diperoleh, rekomendasi Syahrul sebagai cagub PPP memang dimotori oleh Ketua DPC PPP Bantaeng, Nurdin Halim yang saat itu memang bertindak sebagai Ketua Komisi B di rakerwil PPP Sulsel.
    "Semua keputusan harus sesuai mekanisme. Soal pilgub itu kewenangan DPW dan sampai saat ini kita belum bahas pilgub. Kalau pun ada aspirasi dari bawah, itu akan kita godok karena mekanisme kita juga harus ada penjaringan," kata Mariattang.
    Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara terpisah menyatakan bahwa perbedaan pilihan di internal PPP saat ini adalah wajar baik yang inginkan Syahrul maupun Ilham-Aziz. "Kita memang akan ke sana (menentukan cagub) tapi belum waktunya. Karena kita harus memprosesnya sesuai mekanisme, jadi belum ada kita tetapkan cagub," kata Amir Uskara.
    Dia memastikan bahwa, PPP Sulsel akan tetap solid mendukung cagub yang akan ditetapkan PPP nantinya. "Kalau saat ini ada pilihan-pilihan itu wajar, tapi kita akan bersatu kalau sudah menjadi keputusan partai," tambahnya.
    Dukungan terhadap Syahrul sebenarnya sudah terbaca saat pemandangan umum DPC. Dari 24 DPC PPP Sulsel, setidaknya ada 11 DPC yang menginginkan Syahrul sementara 13 lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP untuk menentukan cagub yang akan didukung di pilgub Sulsel.     (hamsah umar)                               

Indar Parawansa Galang 17 Parpol Non-Kursi

MAKASSAR, FAJAR--Calon bupati Takalar, Indar Parawansa terus berburu partai politik yang bisa mendukungnya di pemilukada Takalar Juli 2012. Selain melamar ke parpol pemilik kursi di DPRD Takalar, dia juga menggalang dukungan parpol non-parlemen.
    Minggu, 26 Februari, suami Kofifah Indar Parawansa yang saat ini sebagai Staf Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini melakukan pertemuan dengan 17 partai politik non parlemen. Komunikasi politik dengan parpol non-kursi itu berlangsung di Hotel Magellona Makassar. Kendati belum ada kesepakatan politik yang bisa dicapai antara Indar Parawansa dengan pengurus parpol itu, namun respons mereka cukup positif.
    Bahkan, untuk melakukan komunikasi lebih intensif, Indar kembali akan melakukan pertemuan dengan parpol non parlemen tersebut. Pertemuan kali ini akan diperluas dengan melibatkan pimpinan parpol DPC Takalar dan DPD/DPW Sulsel.
    "Kita agendakan bertemu kembali Rabu nanti. Kita berharap, pengurus di Takalar dan yang ada di Sulsel turut mengikuti agenda pertemuan kedua ini. Supaya parpol non parlemen itu satu suara antara pengurus DPC di Takalar dengan DPD/DPW di Sulsel," kata Indar Parawansa.
    Parpol non parlemen yang digalang Indar Parawansa itu seperti Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Serikat Islam (PSI), Partai Merdeka, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Pelopor, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP),  dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
    Partai lain Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kedaulatan, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). 17 parpol non parlemen ini memiliki persentase suara sekitar 19,28 persen atau sudah melebihi persentase suara yang disyaratkan KPU sebesar 15 persen.
    Selain pimpinan parpol non parlemen yang hadir dalam pertemuan itu, Ketua STIKES Tana Wali Takalar, Fatmawati M.Kes juga menyempatkan diri dalam pertemuan ini. Tokoh pendidik ini selama ini digadang-gadang sebagai salah satu figur calon bupati di Takalar.       
    Tim Pemenangan Indar Parawansa, Muhammad Chariyanto Rachim mengatakan bahwa pertemuan dengan parpol non parlemen ini, baru sebatas komunikasi awal. "Ini sekadar memperkenalkan Indar Parawansa kepada pimpinan parpol tersebut. Setelah itu, kita ingin akan ada komunikasi lebih intensif lagi. Kita berharap parpol ini bisa kita persatukan untuk mendukung calon yang kita tawarkan," kata Chariyanto. (hamsah umar)        


Persentase Suara Parpol Non-Parlemen Takalar:
Perjuangan Indonesia Baru (PIB) : 1,42 persen
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) : 1,36 persen
Partai Serikat Islam (PSI) : 0,73 persen.
Partai Merdeka: 1, 16 persen
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): 1,41 persen
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme): 2,42 persen
Partai Pelopor : 0,46 persen
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI): 1,72 persen
Partai Pemuda Indonesia (PPI) : 0,84 persen
Partai Demokrasi Pembaharuan  (PDP): 1,51 persen
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) : 0,55 persen
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) : 0,45 persen
Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK): 0,38 persen
Partai Indonesia Sejahtera (PIS) : 0,33 persen
Partai Persatuan Daerah (PPD) : 0,73 persen
Partai Kedaulatan : 1,24 persen
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB): 2,08 persen
Total : 19,28 persen 
   

KPU Siapkan Kelas Pemilu di Sekolah

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mulai menyiapkan kelas pemilu di sekolah menengah atas (SMA) sederajat, dalam rangka memberikan pemahaman pada pelajar tentang pemilukada utamanya hak mereka untuk menggunakan hak politiknya sebagai peserta pemilih.
    Kelas pemilu di sekolah ini, diberikan dalam bentuk kurikulum yang diintegrasikan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Isu mengenai pemilu ini yang akan disisipkan dalam mata pelajaran PKn, sehingga pelajar yang sudah berhak memilih bisa memiliki pemahaman yang baik tentang pemilu.
    Langkah KPU Makassar ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kota Makassar. Apalagi sejauh ini, tingkat partisipasi pemilih pemula masih rendah dibanding potensi pemilih pemula yang ada. "Kita rencanakan mulai Maret sudah berjalan," kata Ketua KPU Makassar, Misnawati di KPU Sulsel beberapa waktu lalu.
    KPU Makassar menurut Misnawati saat ini masih menunggu proses pencairan anggaran, untuk mendukung beberapa program yang sudah direncanakan utamanya kegiatan sosialisasi. "Tapi sosialisasi saat ini tetap kita lakukan," katanya.
    Pada agenda pilwalkot Makassar dan pilgub Sulsel 2013 nanti, KPU Makassar menargetkan partisipasi pemilih pemula bisa mencapai 75 persen.     
    Keinginan KPU Makassar meningkatkan partisipasi pemilih pemula ini didukung penuh anggota DPRD Makassar. Anggota Komisi C DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil menilai potensi pemilih pemula cukup besar. "Karena itu kami mendorong  langkah-langkah KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Karena seingat saya, memang ada anggaran yang diplot untuk upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula," kata Mudzakkir.
    Menurut Mudzakkir, potensi pemilih pemula cukup besar mulai dari pelajar hingga mahasiswa. "Itu luas biasa banyaknya kalau potensi ini bisa dimaksimalkan," tambahnya.  (hamsah umar)
                            

Cabup Golkar Takalar Ditetapkan 19 Maret

*10 Syarat Calon Golkar

MAKASSAR, FAJAR--Pascapenundaan penetapan calon bupati Takalar dari Golkar yang semula dijadwalkan 21 Februari lalu, DPD Golkar Sulsel mulai memberikan kepastian jadwal penatapan cabup yang akan diusung oleh Golkar di Takalar.
    Sesuai ancang-ancang yang telah ditetapkan Golkar, dimana terlebih dahulu dilakukan proses pendaftaran cabup/cawabup di DPRD Golkar Takalar 27 Februari - 5 Maret, DPD Golkar Sulsel mengusulkan penetapan cabup Takalar dilakukan antara 18-19 Maret bulan depan.
    "Tanggal 9 Maret, kita akan melakukan komunikasi politik dengan semua calon yang mendaftar. Setelah proses pendaftaran sudah dilalui dan persyaratan dipenuhi, kita akan komunikasikan dengan tim pemilukada DPP. Kita usul antara 18-19 Maret calon Golkar Takalar sudah ditetapkan. Tapi tetap bergantung DPP karena kita sekadar mengusulkan," jelas Ketua Tim Pemilukada Takalar DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris usai menggelar rapat dengan tim 10 pemilukada Takalar DPD Golkar Sulsel.
    Tim Pemilukada Golkar Sulsel untuk Takalar ini beranggotakan 10 orang atau tim sepuluh. Tim ini yang akan bekerja dan membantu tim pemilukada yang dibentuk Golkar Takalar dalam menjaring calon bupati dan calon wakil bupati.
    "Pendaftaran cabup dan cawabup Golkar di Takalar ini terbuka bagi siapa saja. Ini dimaksudkan untuk menjunjung  prosesdemokrasi di Golkar. Jadi kalau pun kader tapi tidak mendaftar, maka kami menganggap bahwa mereka tidak siap untuk mengendarai Golkar," tegas Arfandy.
    Arfandy menyebutkan, penundaan penetapan cabup Takalar sebagaimana berkembang selama ini karena mekanisme di DPD Golkar Takalar belum berjalan yakni penjaringan melalui pendaftaran.
    Bagi kader Golkar tidak terkecuali Ketua DPD Golkar, Natsir Ibrahim dan anggota DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin yang selama ini bersaing di Golkar diwajibkan untuk melalui proses pendaftaran, begitu juga dengan figur diluar Golkar.
    Figur yang ingin mengendarai Golkar di pemilukada Takalar ini  harus memenuhi 10 persyaratan yang telah ditetapkan DPD Golkar Sulsel. Syarat administrasi yang harus dilampirkan calon berupa daftar riwayat hidup, surat tanda tamat belajar (STTB) terakhir, dan keterangan sehat dari dokter.
    Selanjutnya, calon bupati/wakil bupati juga harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, surat keterangan dari PN bahwa hak pilihnya tidak dicabut, bukti penelitian kekayaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi berwenang, surat keterangan dari Pengadilan Niaga bahwa perusahaan tidak dalam pailit (khusus pengusaha), NPWP, dan visi misi minimal 100 lembar, dan pas photo 4 x 6 lima lembar. (hamsah umar)