Aziz Sedih Perda Keagamaan Mandek

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar mengaku sedih perda keagamaan di Sulsel mandek alias tidak berjalan.
    Kesedihan Aziz karena beberapa perda keagamaan di Sulsel tidak berjalan ini cukup beralasan. Pasalnya, KPPSI yang merupakan organisasi yang konsen membangun morah bangsa ini, termasuk salah satu pendorong lahirnya perda keagamaan pada masa pemerintahan Amin Syam sebagai gubernur Sulsel.
    "Terus terang saya sedih perda keagamaan tidak berjalan. Padahal itu pernah berjalan dengan baik pada saat Amin Syam gubernur. Ini bukan kampanye negatif, tapi terus terang saya sedih karena KPPSI juga termasuk yang mendorong itu," tandas Aziz, Selasa, 10 April lalu.
    Salah satu perda keagamaan yang mandek di mata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulsel ini adalah perda tentang pemberantasan buta aksara Alquran. Sejauh ini, perda tersebut sudah tidak ada lagi gaungnya padahal ketika perda ini dijalankan dengan baik, dampak positifnya terhadap generasi muda di Sulsel sangat positif.
    Paling tidak, masyarakat Sulsel akan terdorong untuk belajar membaca Alquran tidak hanya terbatas pada anak-anak usia sekolah tapi semua kalangan. Apalagi dengan memahami Alquran dengan baik akan memperkuat moral generasi muda yang belakangan ini memang cukup dikhawatirkan tidak hanya di Sulsel tapi di Indonesia pada umumnya.
    Aziz yang akan maju di pilgub sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ilham Arief Sirajuddin, memang konsen membentuk moral generasi muda yang bermoral salah satunya melalui pendidikan pesantren. Karenanya dia berpendapat perda keagamaan yang pernah dijalankan dengan baik di Sulsel, harusnya berperan dalam membina generasi religius di Sulsel. (hamsah umar)         

Pendaftaran Cabup Golkar Bone Diperketat

MAKASSAR, FAJAR--Proses pendaftaran calon bupati Bone di Partai Golkar bakal berlangsung ketat.  Pertemuan pengurus DPD Golkar Bone Selasa, 10 April malam memutuskan tim pilkada akan memperketat syarat yang mesti dipenuhi kandidat.
    Salah satunya juga seperti yang diterapkan tim pilkada DPD Golkar Sulsel yakni tidak pernah mendaftar di partai lain. Golkar rupanya tidak ingin kandidat yang ingin mengendarai Golkar tidak memiliki komitmen terhadap partai baik jangan pendek maupun jangka panjang.
    "Selain syarat-syarat umum yang akan kita berlakukan, juga akan ada syarat khusus baik itu kader partai maupun kandidat dari luar partai. Intinya, kita perlu ada pengetatan sehingga ada memang komitmen terhadap Golkar," jelas Sekretaris DPD Golkar Bone, Andi Akbar malam tadi.
    DPD Golkar tadi malam memang baru melakukan rapat pembentukan tim pilkada serta membahas mekanisme dan persyaratan yang akan ditetapkan dalam proses pendaftaran itu. Dia memastikan, proses pendaftaran cabup Golkar Bone sudah bisa dilakukan pekan ini atau paling lambat pekan depan.
    Proses pendaftaran di Golkar Bone ini juga masih fokus pada calon bupati, sementara untuk cawabupnya akan ditentukan belakangan. Namun Golkar belum memastikan apakah penentuan pendaftaran cawabup dilakukan setelah proses pendaftaran cabup selesai, atau setelah pengusulan cabup ke DPD Sulsel dan DPP. "Tapi mekanismenya tetap jalan sebagaimana mestinya," tandas Akbar.
    Di Bone, setidaknya ada dua kader Golkar yang bakal bersaing mengendarai partai berlambang pohon beringin ini. Keduanya adalah putra Ketua DPD Golkar Bone Idris Galigo, Irsan Idris serta Ketua Kosgoro Bone, Andi Baso Fahsar Padjalangi. Kedua kader Golkar ini dipastikan bakal bersaing ketat mendapatkan restu Golkar, apalagi survei keduanya cukup bersaing. Situasi di Bone ini tidak jauh beda dengan kondisi yang terjadi di Golkar Takalar.  (hamsah umar)

Andry Bentuk Posko Tiap Kelurahan

MAKASSAR, FAJAR--Banyak posko dan relawan, maka peluang untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara luas juga terbuka. Ini pula yang ditangkap calon wali kota Makassar, Andry Arief Bulu dalam membentuk posko dan tim relawan.
    Keberadaan posko pemenangan dan tim relawan memiliki peran vital dalam membantu sosialisasi diri maupun program kandidat wali kota. Kendati Wakil Ketua DPRD Sulsel ini belum sepenuhnya mampu membentuk posko pada setiap keluarahan, Andry optimis pada 2012 ini semua kelurahan bahkan RW sudah terbentuk posko maupun relawan.
    Saat ini, cawali asal Demokrat ini sudah membentuk posko dan tim relawan pada setiap kecamatan di Makassar. Sebagian sudah diresmikan maupun dikukuhkan namun masih ada juga yang sementara persiapan. "Memang belum semua diresmikan, tapi semua kecamatan di Makassar sudah ada tim dan posko," kata Andry, Selasa, 10 April.
    Untuk akhir pekan ini, cawali yang tidak ambil pusing dengan survei yang belum memperhitungkan namanya ini bakal mengukuhkan tim relawan dan posko pemenangan di Kecamatan Makassar dan Rappocini. Relawan dan posko yang akan diresmikan pekan ini adalah Kerungkerung dan Mengisidi Baru.
    "Tim relawan dan posko yang akan diresmikan ini terintegrasi dengan tim relawan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar. Relawan saya memang sudah sekaligus menjadi relawan Ilham-Aziz," kata Andry.
    Andry sangat optimis bisa bertarung di pilwalkot Makassar dengan mengendarai Partai Demokrat Makassar, kendati harus bersaing ketat dengan sejumlah figur Demokrat lain seperti Idris Manggabarani, Adi Rasyid Ali dan kader lainnya. Dukungan Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Sulsel dan Makassar cukup menyakinkannya bisa bertarung di pilwalkot melalui Demokrat. (hamsah umar)                                    

Disharmonisasi di Kapal Induk

MAKASSAR, FAJAR--Disharmonisasi atau pun ketidakkompakan di tubuh kapal induk--simbol cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo tidak dipicu begitu saja, tapi lebih karena adanya persaingan mendapatkan pengaruh dan kepentingan politik.
    Pengamat Komunikasi Politik Unhas, Dr Hasrullah menandaskan kritikan adik kandung SYL terhadap kegiatan empat tahun kepemimpinan Sayang yang digelar Golkar sangat kontroversi. Sikap Irman dianggap wajar karena menyadari bahwa Sayang terpilih bukan karena Golkar, sementara di internal Golkar terlalu percaya diri dengan Syahrul sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel.
    "Yang ditangkap masyarakat Sulsel saat ini adalah adanya semacam ketidakharmonisan tim dulu dengan Golkar. Ini menandakan bahwa tim Syahruk tidak kompak di lingkaran dalam. Kalau bisa saya bahasakan ada keretakan di Kapal Induk," kata Hasrullah, Selasa, 10 April.
    Kalau saja pengamat atau orang di luar lingkaran Syahrul yang mengeritik acara Golkar itu, bisa saja anggapan tersebut keliru untuk menyebut terjadi disharmonisasi di kubu Syahrul. "Dan itu merugikan Syahrul sendiri dengan ketidakkompakan itu. Saya melihat ada yang coba mengganggu dengan mencari kepentingan politik di dalamnya," tandas Hasrullah.
    Selain ketidakkompakan tim, Hasrullah juga melihat tim yang ada utamanya dari Golkar terkesan melupakan tim yang lama yang telah berjuang memenangkan Syahrul. Hal inilah yang dinilai adanya ketidakpuasan di lingkaran kapal induk sendiri. Kondisi ini bisa saja menguntungkan kandidat cagub lain, karena persepsi masyarakat saat ini cenderung melihat pertengkaran di internal Syahrul.
    Bukan tidak mungkin, keretakan yang terjadi di internal Syahrul utamanya Golkar dengan keluarganya cagub incumbent ini juga terbawa hingga keluarga terdekat Syahrul sendiri. Apalagi, dalam hal survei juga terjadi tarik menarik antara Irman Yasin Limpo dengan adik kandung Syahrul lainnya, Haris Yasin Limpo.
    "Ada juga kemungkinan keinginan menggeser nominasi pendamping Syahrul, utamanya mengganggu mekanisme yang sudah dipatok sejak awal. Karena kalau tidak ada kepentingan politik, harusnya lingkaran Syahrul ini solid. Jadi perebutan pengaruh di internal sendiri ini memicu ketidakpuasan orang tertentu," tandas Hasrullah.
    Padahal, acara yang dilakukan Golkar di CCC tidak bisa dilepaskan dari Syahrul sendiri sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel. Kendati terjadi keretakan, Hasrullah menyebut partai Golkar adalah partai yang memiliki kader yang sangat matang dalam membentuk manuver politik. Banyaknya senior politik di Golkar menjadi jaminan ketidakkompakan itu akan berlalu dengan baik.
    Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang yang dikonfirmasi menyatakan sejauh ini tidak ada disharmonisasi, ketidakkompakan, ketidaksolidan, atau pun keretakan di tim Syahrul. "Rasanya tidak ada kondisi seperti itu di tim Syahrul," tegas Ajiep.    (hamsah umar)

Iqbal: Tidak Dicopot, Tapi Direposisi

MAKASSAR, FAJAR--Usul pencopotan Rudy Pieter Gony dari jabatannya sebagai sekretaris DPD PDIP Sulsel, memang sudah sampai di tangan DPP PDIP. Tapi PDIP Sulsel menepis isu itu dengan menyebut sekadar reposisi struktur.
    Rudy yang tercatat sebagai anggota DPRD Sulsel ramai dibicarakan di warung kopi telah dicopot dari jabatannya di PDIP Sulsel. "Tidak benar kalau dikatakan ada pencopotan. Kalau reposisi benar ada usulan DPD PDIP Sulsel ke DPP," jelas Ketua Bappilu DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin, Selasa, 10 April.
    Reposisi pengurus di jajaran DPD PDIP Sulsel itu sudah diwacanakan sejak dua bulan lalu. PDIP berdalih keputusan partai tersebut merupakan hal biasa di tubuh partai berlambang moncong putih ini. Reposisi dimaksudkan sebagai upaya penyegaran di partai dan tidak terkait dengan agenda pilgub maupun pemilukada di daerah.
    Iqbal mengakui kalau dirinya dan beberapa pengurus DPD PDIP Sulsel yang mengantar surat pengusulan reposisi struktur itu. Namun dia mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diusulkan direposisi begitu juga dimana Rudy akan ditempatkan nantinya. Yang pasti, hampir semua pengurus DPD PDIP Sulsel diusulkan direposisi termasuk Ketua Bappilu yang saat ini dijabat oleh Iqbal sendiri.
    Keinginan PDIP Sulsel melakukan reposisi pengurus ini sudah diplenokan sejak dua bulan lalu. Namun dalam pleno ini memang tidak disebut nama-nama yang akan direposisi. "Pengambilan keputusan bersifat kolektif kologial. Jadi pengurus tidak tahu siapa yang direposisi dan dimana ditempatkan. Karena kita masih menunggu keputusan DPP," kata Iqbal didampingi sejumlah pengurus PDIP Sulsel di kantornya.
    Bahkan menurut Iqbal, saat pleno rencana reposisi pengurus, Rudy termasuk pengurus yang hadir dalam kegiatan itu. Bahkan dua bulan lalu juga dua pengurus PDIP direposisi dengan alasan yang sama yakni penyegaran.  
    PDIP Sulsel dengan tegas membantah isu yang berkembang bahwa pencopotan Rudy dari sekretaris PDIP terkait agenda pilgub dan pemilukada, utamanya adanya perbedaan dengan Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna. Apalagi kalau dikaitkan PDIP tidak ingin menjalankan mekanisme partai seperti melakukan pembukaan pendaftaran dalam menjaring cagub.
    "Soal pilgub dan persiapan penjaringan sementara kita bahas. Lagi pula, partai yang memiliki kader yang akan diusung seperti Golkar dan Demokrat juga sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasinya. Saya kira, mekanisme di PDIP ini tetap jalan begitu juga pada saat pilgub 2007 lalu," kata Iqbal.
     Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sulsel, A Ansyari Mangkona juga menyebut sekadar reposisi. "Kalau namanya pemecatan harus melalui saya dulu baru ke DPP. Kalau sifatnya reposisi memang bisa langsung ke DPP. Jadi memang tidak ada pencopotan," tandas Ansyari.  (hamsah umar)