MPP PAN Siap Beberkan Fakta

MAKASSAR, FAJAR--Keputusan DPW PAN Sulsel menurunkan tim pencari fakta untuk menelusuri persoalan sebenarnya di kepemimpinan Ketua DPD PAN Bone, A Wahyudi Taqwa mendapat respons baik MPP PAN maupun pihak yang inginkan musdalub.
"Keputusan DPW PAN Sulsel menurunkan tim pencari fakta sangat tepat. Artinya mereka tidak sekadar mendapat laporan, tapi ada kesempatan melihat langsung fakta yang sesungguhnya di lapangan. Kita tentu siap membeberkan daftar dosanya kepada tim pencari fakta," tandas Ketua MPP PAN Bone, Muhammad Naim, Kamis, 3 Mei.
Ini juga akan menjadi penegasan bahwa di PAN Bone memang terjadi permasalahan serius, tidak sekadar karena menghadapi pemilukada Bone 2013 mendatang. Kisruh pengurus DPD PAN yang dimulai dari DPC sudah lama terpendam kendati baru kali ini dimunculkan.
Naim menegaskan, pengurus DPD, DPC, DPRt tidak mungkin berkeinginan melengserkan ketuanya kalau kepemimpinan partai berjalan dengan baik. Tapi karena diwarnai sejumlah pelanggaran, maka desakan musdalub bahkan pemecatan ketua melalui pleno tidak terhindarkan. Karena persoalan kepemimpinan Ketua DPD PAN Bone sudah berlarut, MPP menyatakan siap membeberkan daftar dosa ketua DPD PAN.
Terhadap desakan musdalub, Naim menegaskan bahwa syarat diajukannya musdalub sudah terpenuhi. "Musdalub itu dilakukan kalau ketua telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela yang merugikan partai dan diusulkan minimal 2/3 dari DPC dan DPRt. Dua syarat pokok ini sudah terpenuhi dilakukannya musdalub di Bone," jelas Naim.
Makanya, Namin menegaskan penyelesaian kisruh DPD PAN Bone yang terbaik saat ini adalah musdalub. Sebab, kalau sekadar mengusulkan untuk membangun soliditas kembali akan sangat sulid diwujudkan.
Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi berharap kisrus yang terjadi di DPD PAN Bone sedapat mungkin diakhiri melalui jalan damai, alias tidak perlu ada pemberhentian ketua atau musdalub. "Kita berharap teman-teman di Bone bisa damai. Saya kira ini lebih baik untuk kepentingan partai ke depan. Soal kisruh saya kira memang partai kadang ada dinamikanya," kata Ashabul. (hamsah umar)    

Demokrat Sulsel Sukses Dorong JK

MAKASSAR, FAJAR--Saat Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakri coba menjegal mantan Ketua Umum Golkar sekaligus mantan wapres, Jusuf Kalla, politisi di luar Golkar justru memberi perhatian besar, salah satunya dari DPP Demokrat.
Respons Wakil Ketua DPP Demokrat, Max Sopacua yang memberi ruang JK untuk dicalonkan presiden itu, disambut bahagia Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin. Bagi Demokrat Sulsel, respon DPP Demokrat ini merupakan salah satu keberhasilan Demokrat Sulsel yang memunculkan JK sebagai sosok yang pantas diperhitungkan di Demokrat.
Ilham bahkan tidak kuasa mengutarakan rasa syukurnya dengan adanya respons Max Sopacua terhadap JK. Kepada wartawan di Tower Balaikota Makassar, Kamis, 3 Mei, cagub Sulsel ini mengungkap keharuannya.
"Pernyataan Max Sopacua mewakili DPP Demokrat adalah sebuah respons positif. Ini bagian dari aspirasi kader Demokrat di Sulsel yang sudah sejak awal mendorong dia menjadi capres Demokrat," kata Ilham.
Wacana JK dicapreskan partai diluar Golkar ini sudah menasional sejak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga menjadi JK salah satu capres partai berlambang Kakbah ini.
Meski baru segelintir elit DPP yang memberi respons terhadap keinginan Demokrat Sulsel mendorong JK capres, bagi Ilham respons tersebutmenandakan elit Demokrat memahami karakter JK. Kendati tetap harus melalui mekanisme partai utamanya dalam penentuan capres.
Ilham yang memang memiliki kedekatan dengan JK menilai jasa JK di Sulsel cukup banyak sehingga cukup pantas ketika JK diapresiasi menjadi calon presiden 2014 mendatang. "Saya merasa sedih jika ada elemen masyarakat Sulsel yang mengabaikan jasa-jasa Pak JK dan tidak memperhitungkannya serta tidak memberikan ruang di pentas politik nasional. Kendati usia sudah tidak muda lagi, tapi dari segi fisik, kemampuan dan pikirannya tidak boleh dipandang remeh," tandas Ilham.
Soal pengusungan JK sebagai capres di Demokrat, Ilham menyatakan tetap menunggu mekanisme parta. Yang terpenting kata dia, Demokrat Sulsel berjuang dulu sembari menunggu tahapan di partainya," imbuh Ilham.
Yang pasti, wali kota peraih penghargaan Bintang Maha Putra ini, secara pribadi dirinya rela jika JK tidak ditempatkan sebagai sosok yang ditokohkan sebagai kapasitas apapun. "Kita berjuang dulu dengan maksimal, kita nomorduakan kepentingan pribadi dan politik lokal demi  memperjuangan JK sebagai putra daerah," imbuhnya.
Terlepas dari sosok JK sebagai mantan ketua Golkar namun JK cukup berhasil sebagai pemimpin bangsa bersama Presiden SBY periode yang lalu. Saat JK capres 2004-2009, Demokrat Sulsel memang merupakan partai yang menyodorkan nama JK sebagai cawapres.
Di internal Golkar Sulsel, sosok JK memang masih diperhitungkan. Namun ada kesan ketakutan kader di partai ini untuk memunculkan JK sebagai capres di partai ini. Terlebih lagi, ada kesan Ical ingin memaksakan diri menjadi capres tunggal di Golkar. (hamsah umar)

Beretika Tapi Tidak Mendidik

*Pejabat Mundur Demi Pemilukada

MAKASSAR, FAJAR--Sikap pejabat Wajo yang memilih mundur demi kepentingan politik bisa dianggap positif begitu juga sebaliknya. Keputusan mundur saat sudah terkontaminasi kepentingan politik dianggap sebagai etika politik yang baik.
Sebaliknya, meninggalkan jabatan publik yang memiliki tanggung jawab melayani kepentingan masyarakat, juga dianggap sebagai sikap yang tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik. Begitu juga dengan sikap atasan yang terkesan menekan atau mengintervensi bawahan yang diketahui akan menjadi lawan politiknya, adalaj perilaku yang tidak mendidik secara politik.
"Dari satu sisi, kita bisa melihat bahwa tekanan atasan terhadap bawahannya yang diketahui akan menjadi lawan politiknya adalah perilaku yang tidak dewasa dan berpolitik, begitu juga keputusan pejabat publik mundur dari tanggung jawabnya. Semuanya tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik," tandas pengamat politik Unhas, Adi Suryadi Culla, Rabu, 2 Mei.
Bagaimana pun juga kata dia, ketika ada atasan yang mau menjadi lawan politik atasannya di pemilukada, potensi melahirkan konflik dengan atasan pasti terbuka.  Makanya, dia melihat ambisi kekuasaan pejabat daerah sangat mempengaruhi perilaku yang ditempuh.
"Tapi sebaliknya, ketika dia memang sudah komitmen untuk terlibat di ranah politik atau ingin maju di pemilukada, itu juga pilihan yang baik kalau memilih mundur sekalipun dengan alasan ada tekanan. Pejabat publik itu kan harus steril dari aktivitas politik, jadi dengan mundur saya kira itu menandakan mereka menjunjung tinggi etika politik yang baik," tambah Adi Culla.
Terpisah, pengamat politik Unhas, Hasrullah menyatakan bahwa atasan yang merasa ada bawahannya yang akan menjadi lawan politiknya, sudah tentu akan diupayakan untuk diasingkan. Tekanan pada bawahan karena menjadi lawan politik suatu hal yang sulit dihindarkan. "Itu agar bagaimana lawan politiknya ini dimarginalkan. Ini tidak hanya terjadi di Wajo tapi juga terjadi di daerah lain," kata Hasrullah.
Dari segi dampak, Hasrullah melihat bahwa citra incumbent dalam hal ini bupati akan negatif di mata masyarakat, karena akan dipandang sebagai pejabat yang sewenang-wenang melakukan tekanan terhadap bawahannya.
Biasanya akan terjadi pencitraan bahwa orang yang dizalimi akan mendapat simpati masyarakat, sementara pihak yang dianggap mengzalimi akan berusaha ditinggalkan oleh masyarakat.
"Yang dibutuhkan adalah bagaimana semua pihak matang dalam berpolitik dengan tidak melakukan langkah yang tidak mesti dilakukan. Cobalah membuat perilaku politik yang bagus. Kalau sampai ada tekanan kepada bawahan, kesannya ada ketakutan yang melebihi ambang batas," kata Hasrullah.
Sebelumnya, dua pejabat di Wajo memilih mundur dari jabatannya dan mendeklarasikan diri untuk melawan petahana pada pemilukada mendatang. Keduanya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Wajo, Andi Safri Modding, dan Asisten I Andi Suriadi Belo. (hamsah umar)

Tugas Panwaslu Sudah Menunggu

MAKASSAR, FAJAR--Rencana Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merilis tiga anggota Panwaslu Sulsel yang lolos mundur selangkah. Penetapan yang sejatinya dilakukan Selasa malam batal, dan baru kembali dijadwalkan Rabu malam (tadi malam).
Anggota Bawaslu, Muhammad Hasrullah yang dikonfirmasi mengaku penetapan tertunda karena banyak agenda yang dibahas Bawaslu. "Jadi nanti malam ini (tadi malam) baru kita agendakan lagi pleno untuk penetapan anggota panwaslu Sulsel dan Sulawesi Tenggara," kata Hasrullah.
Yang pasti menurut dia, tiga anggota panwaslu Sulsel yang akan ditetapkan ini didasari penilaian objektif dengan pertimbangan komptensi, integritas, independensi, dan kepimimpinan yang dimiliki calon panwaslu.
Sebelumnya Ketua Bawaslu, Muhammad Alhamid menyatakan bahwa pascapenetapan tiga anggota panwaslu Sulsel ini, mereka sudah diada sejumlah tugas dan agenda yang harus segera dilakukan pascadilantik. Pelantikan anggota panwaslu itu baru akan dilakukan sekitar dua pekan setelah ditetapkan oleh Bawaslu.
Salah satu tugas yang sudah menanti anggota Panwaslu Sulsel terpilih nantinya adalah, pembentukan atau penjaringan calon anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulsel. Paling tidak, pada Juni atau Juli mendatang proses penjaringan anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulel sudah dilakukan anggota panwaslu terpilih nantinya.
"Jadi tidak lama setelah mereka dilantik, dia sudah harus bekerja salah satunya adalah membentuk panwaslu kabupaten. Panwaslu kabupaten ini sudah harus segera dibentuk karena mereka juga nantinya sudah harus mulai bekerja paling tidak Juli," tandas Alhamid. (hamsah umar)          

Kepentingan Politik Bermain di PAN Bone

MAKASSAR, FAJAR--Kisruh internal DPD PAN Bone yang berujung pada pemecatan Ketua DPD PAN Bone, Andi Wahyudi Taqwa melalui pleno MPP tidak lepas dari permainan kepentingan politik.
Indikasi ini tidak ditepis Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi. Namun adanya kepentingan politik dibalik kisruh itu, dianggap masih wajar apalagi organisasi ini adalah organisasi politik. Namun kepentingan politik yang bermain dimaksud dipastikan bukan dari luar, atau pihak lain yang ingin melihat partai ini bermasalah jelang pemilukada Bone atau pun pilgub.
"Namanya partai politik pasti ada kepentingan politik yang ada di dalamnya. Tapi kita berharap apa yang terjadi ini bisa diselesaikan secepatnya, dan meminta teman-teman di bawah damai dan solid kembali. Semua harus menyikapi secara bijak," jelas Ashabul Kahfi, Rabu, 2 Mei.
Kendati laporan tertulis desakan musdalub serta laporan keputusan pleno yang memecat ketua sudah diserahkan sejak Selasa lalu, Ashabul mengaku belum melihat laporan resmi tersebut baik dari pihak yang inginkan musdalub, atau pun dari pihak Ketua DPD PAN Bone sendiri.            
Ashabul terkesan hati-hati ketika ditanya mengenai pemecatan yang dilakukan oleh DPC, DPRt, MPP, dan pengurus DPD PAN Bone terhadap ketuanya, dimana dukungan tersebut memenuhi 2/3 suara atau pemegang mandatang.
Namun terkait desakan musdalub, Ashabul menyatakan bahwa dalam AD/ART partai ada dijelaskan mengenai aturan musdalub, dimana harus memenuhi tiga syarat yang diperlukan. "Tapi kiya berharap tidak perlu sampai ada seperti itu. Harapan saya bagaimana kader di bawah solid dan bersatu membangun partai," imbuh Ashabul.
Soal isu adanya upaya Wahyudi memaksakan hanya mendukung Andi Taufan Tiro kader satu-satunya yang akan didukung di pemilukada Bone, Ashabul lagi-lagi menepis isu tersebut. DPD PAN Bone kata dia tidak bisa paksakan kehendak karena yang menentukan adalah DPW PAN termasuk DPP. Spekulasi ini menggelinding di tengah kader PAN Bone karena Taufan Tiro yang akan maju di Bone merupakan kakak kandung Wahyudi.
"Spekulasi seperti itu bisa saja muncul, tapi saya yakin tidak ada hal seperti itu. Ini murni dinamikan partai yang memang kadang-kadang muncul. DPW sendiri tidak bisa sewenang-wenang menentukan calon nantinya," tandas Ashabul.
Ketua DPD PAN Bone, Wahyudi sendiri menegaskan bahwa pemecatan yang dilakukan terhadap dirinya ilegal karena tidak sesuai mekanisme dan AD/ART. Dia juga menepis kalau dirinya ada keinginan untuk memaksakan kehendak di pemilukada Bone mendatang. (hamsah umar)