KPU-Panwaslu Garansi Pilgub Aman

MAKASSAR, FAJAR--Asumsi banyak pihak yang menyebut pilgub Sulsel rawan terjadi gesekan ditepis dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Sulsel. Kedua lembaga ini bahkan menggaransi pilgub Sulsel 2013 akan berjalan damai.
Garansi penyelenggara pemilu ini ditegaskan saat tampil sebagai narasumber dalam workshop tentang pemilukada yang digelar Australia-Indonesia Electoral Support Program (AIESP) di Hotel Arya Duta, Rabu, 27 Juni.
Namun jaminan bahwa pilgub Sulsel akan berjalan damai itu dipersepsikan Panwaslu dan KPU Sulsel kalau semua pihak khususnya kandidat mematuhi rambu-rambu pilgub yang ada. Termasuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang akan dijadikan daftar pemilih tetap (DPT) akurat dan tidak bermasalah. Persoalan DPT dianggap sebagai salah satu ancaman kerawanan pelaksanaan pilgub Sulsel mendatang.
Bahkan dalam sesi dialog workshop ini, ada kekhawatiran DP4 untuk pilgub Sulsel ini didesain untuk memenangkan cagub tertentu. Di sinilah KPU Sulsel diharapkan kejelian dan ketelitiannya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
Kalau pun ada yang melihat pilgub Sulsel rawan terjadi gesekan, KPU dan Panwaslu melihat kalau asumsi tersebut sebatas pandangan politik pengamat di daerah ini. Makanya, Panwaslu dan KPU juga minta agar pengamat politik di Sulsel tidak memberikan pandangan politik bombastik, seperti menyebut pilgub Sulsel rawan gesekan.
"Pilgub Sulsel itu tidak rawan. Hanya anggapan pengamat saja yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada pengamat mau komentar, janganlah memberikan pandangan kalau kita ini sangat rawan. Pilgub Sulsel ini akan berjalan damai sepanjang DPT tidak bermasalah," tandas anggota Panwaslu Sulsel, Anwar.
Malah, Anwar melihat kerawanan terletak pada upaya pihak utamanya kontestan dan timnya untuk mengkambinghitamkan panwaslu sebagai ancaman kerawanan.Namun bagi panwaslu hal ini sudah menjadi resiko yang harus dihadapi di pilgub Sulsel mendatang. Apalagi jumlah anggota panwaslu sangat terbatas.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan bahwa pelaksanaan pilgub yang damai di Sulsel harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Khususnya bagaimana melakukan pencerdasan masyarakat untuk memilih dengan baik. "KPU hanya sebatas mengajak seperti apa teknis pemilihan. Adapun bagaimana memilih calon yang baik seperti memberikan pemahaman visi misi calon, KPU tidak sampai di situ," kata Jayadi.
Mengenai DPT, Jayadi berjanji proses pemutakhiran data penduduk di Sulsel akan dilakukan secara maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah menempel setiap rumah di Sulsel tentang jadwal pemutakhiran data penduduk, begitu juga jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai pemilih. "Sehingga tidak ada lagi alasan ada orang tidak terdaftar. Kecuali kalau orang itu memang tidak pernah kembali ke rumahnya," kata Jayadi. (hamsah umar)                                  

Kyai Alwiuddin: Amien Tak Pernah Inkonsisten

MAKASSAR, FAJAR--Kekecewaan kader Muhammadiyah Sulsel terhadap tudingan miring orang dekat Syahrul Yasin Limpo, Imam Mujahidin Fahmid terhadap deklarator PAN, Amien Rais berlanjut.
Setelah kader di level bawah bersuara, kini giliran Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulsel, KH Muh Alwiuddin yang bersuara. Kyai ternama di Sulsel ini dengan tegas membantah asumsi Imam terhadap tokoh Muhammadiyah maupun PAN ini. Alwiuddin dalam catatan sejarah di Muhammadiyah maupun PAN tidak pernah tidak konsisten dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat umum.
"Selama ini Pak Amien Rais tidak pernah tidak konsisten dengan apa yang disampaikan baik itu di Muhammadiyah maupun PAN sendiri," tandas Alwiuddin, Rabu, 27 Juni.
Sama dengan beberapa kader Muhammadiyah di daerah, Alwiuddin juga melihat tudingan yang dilontarkan sebagai bentuk pro kontra atas penegasan Amien untuk menjadi pendukung pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar. Saat hadir di Makassar dalam rangka menjadi saksi resepsi pernikahan Mirza-Oriza di Grand Clarion beberapa waktu lalu. Di tempat ini, Amien yang sempat melakukan pertemuan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar menegaskan kesiapannya menjadi jurkam IA di pilgub Sulsel 2013 mendatang.
Bagi Kyai Alwiuddin, apa yang disampaikan Amien tersebut diyakini kebenarannya dan tidak mungkin lain dari yang disampaikan. Amien Rais yang dikenal sebagai tokoh reformasi malah akan jadi preseden buruk terhadap ketokohannya kalau kesiapan untuk menjadi jurkam IA yang disampaikan kepada warga Sulsel di hadapan Aziz, sekadar untuk menyenangkan hati Ilham-Aziz dan pendukungnya sementara waktu.
Penegasan Amien untuk menjadi jurkam IA di pilgub Sulsel itu, bahkan dinilai Kyai Alwiuddin sebagai isyarat PAN dan Demokrat akan berkoalisi, kendati selama ini sudah beredar fotokopi SK dukungan PAN ke pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang). "Yang namanya pro dan kontra kan memang selalu ada. Ya biasalah, apalagi PAN berkoalisi dengan Demokrat," tandas Kyai Alwiuddin.
Sebelumnya, DPW PAN Sulsel juga sudah mengancang-ancang akan menyerahkan dukungan PAN ke Sayang pada ajang rakerwil DPW PAN Sulsel yang digelar 30 Juni hingga 1 Juli mendatang. Belakangan, rencana rakerwil tersebut kembali diundur. "Rakerwil PAN yang semula kita jadwalkan diundur," tandas Ketua Panitia Rakerwil PAN Sulsel, Jamaluddin Jafar. (hamsah umar)                  

KPU Juga Desak Anggarannya Dicairkan

*Juga Pilih Berutang 

MAKASSAR, FAJAR--Keterlambatan pencairan anggaran pilgub Sulsel tidak hanya dirasakan anggota panwaslu Sulsel, tapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sulsel. Pemprov Sulsel saat ini masih sebatas berkutit pada proses administrasi pencairan anggaran yang disiapkan dalam bentuk hibah ini.
Terlambatnya pencairan anggaran KPU untuk pilgub Sulsel ini bahkan sudah banyak dipertanyakan anggota KPU kabupaten/kota di Sulsel. Apalagi, satu bulan lalu mereka sudah mewanti-wanti pemprov Sulsel agar pencairan anggaran pilgub untuk KPU sudah harus dilakukan sebelum tahapan pilgub dimulai. Nyatanya setelah tahapan pilgub resmi dimulai Rabu, 27 Juni, anggaran KPU yang disiapkan hingga mencapai Rp319 miliar ini belum sepersenpun bisa dicairkan.
Adanya keluhan dan desakan agar anggaran KPU segera dicairkan ini diakui Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas. Dalam pertemuan terakhir anggota KPU Sulsel Selasa lalu, anggota KPU se-Sulsel masih terus mempertanyakan persoalan pencairan anggaran pilgub.
"Teman-teman dari daerah yang mempertanyakan ke saya soal itu. Memang belum ada yang cair karena anggaran untuk KPU daerah kan dari KPU Sulsel juga. Kita maklumi saja karena katanya ada proses administrasi. Ini yang harus kita hargai," tandas Jayadi saat ditemui di Hotel Arya Duta Makassar, Rabu, 27 Juni.
Sama dengan Panwaslu, KPU Sulsel juga terpaksa harus menalangi terlebih dahulu biaya operasional KPU dengan menggunakan dana pribadi atau memilih berutang kepihak lain. "Kita talangi saja dulu yang penting administrasinya lengkap. Kalau sudah ada dana yang cair baru kita bayar," imbuh Jayadi.
Saat ini, KPU Sulsel memang sudah mulai sibuk seiring tahapan pilgub yang sudah dimulai seperti rekruitmen anggota PKK dan PPS se-Sulsel. Ketua KPU Makassar, Misna Hasan tidak menampik mendesaknya kebutuhan anggaran KPU saat ini. Bahkan untuk mengumumkan jadwal pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar anggota PPK dan PPS, KPU merasa kesulitan. "Tidak ada anggaran karena belum cair," kata Misna.
Sebelumnya, keluhan atas lambatnya pencairan anggaran pilgub juga disampaikan Panwaslu Sulsel, hingga mengakibatkan lembaga pengawas ini harus berutang ke sana-sini untuk memenuhi biaya operasional utamanya saat proses rekruitmen calon anggota panwaslu kabupaten/kota di Sulsel.   (hamsah umar)                      

Sosialisasi IA, 16 Parpol Tancap Gas

MAKASSAR, FAJAR--Setelah memastikan dukungan ke pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di pilgub Sulsel, 16 partai politik koalisi parlemen dan nonparlemen mulai memanaskan mesin politik dan tancap gas untuk memenangkan Semangat Baru di pilgub mendatang.
Sejauh ini, parpol pengusung IA sudah aktif menyosialisasikan pasangan nasionalis-religius di masyarakat utamanya konstituen masing-masing parpol. Seperti dikemukakan Ketua Tim Pemenangan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Humas PPDI, Andi Mukhlis Amir, menyebutkan kalau partainya sudah konsolidasi hingga level bawah.
Partai  besutan besan Amin Syam, Andi Degong Abubakar menyebut konsolidasi partai pengusung yang berada di bawah naungan Rumah Rakyat yang dihelat Di Hotel Singgasana Makassar hari ini hanya penajaman. PPDI yang mengatrol satu kursi di DPRD Sulsel dan tujuh kursi di kabupaten/kota ini sudah melakukan konsolidasi hingga level bawah.
Begitu juga Partai Bintang Reformasi (PBR) Sulsel. Pemilik satu kursi di parlemen Sulsel dan 25 legislator kabupaten/kota ini menilai konsolidasi yang dihelat nantinya untuk mempertajam lagi gerakan yang sudah dilakukan saat ini. Sebab, aksi kader untuk memenangkan duet yang berakronim IA ini sudah berjalan pascamusyawarah kerja wilayah yang dihadiri Ketua Umum DPP PBR, Bursah Zarnubi.
"Semua kader harus tunduk pada keputusan partai dan bekerja maksimal memenangkan IA," kata Ketua DPW PBR Sulsel, Nurhasan.
Tim Pejuang IA akan menggelar rapat koordinasi partai koalisi Rumah Rakyat, yang bertempat di Palu Roim Hotel Singgasana. Adapun 16 partai politik yang sudah pasti berada di Rumah Rakyat masing-masing Demokrat, PBR, PBB, PKB, PPDI, RepublikaN, PSI, PPNUI PPPI, PPI, Pelopor, PNI Marhaenisme, PPRN, PIB, Pelopor, dan PKPB.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Demokrat Sulsel, Syamsul Rijal mengatakan, pertemuan partai koalisi ini merupakan yang pertama pascaterbitnya rekomendasi masing-masing partai pengusung.  Agenda utamanya yakni konsolidasi potensi pemenangan sehingga bisa sinergis semua unsur dan elemen tim pemenangan Rumah Rakyat.
"Nanti akan ada pembagian tugas masing-masing partai sesuai potensi dan sumber daya masing-masing," kata legislator PDK Makassar periode 2004-2009 ini. (hamsah umar)

Anggaran Belum Cair, Panwaslu Berutang

MAKASSAR, FAJAR--Alokasi anggaran yang diberikan Pemprov Sulsel kepada Panwaslu Sulsel sebesar Rp50 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, tidak menjamin pencairan anggaran itu berjalan mulus.
Bahkan, hingga sebulan lebih anggota Panwaslu Sulsel dilantik bahkan harus keliling daerah melakukan perekrutan calon anggota panwaslu di 22 kabupaten/kota di Sulsel, dana yang disiapkan untuk operasional Panwaslu ini belum cair. Akibatnya, operasional panwaslu selama ini terpaksa menggunakan dana pribadi hingga memilih berutang dari pihak lain.
"Sampai saat ini anggaran Panwaslu Sulsel belum ada yang cair. Semua operasional panwaslu kita peroleh dengan cara patungan sesama anggota panwaslu. Lainnya kita pinjam dari pihak lain," tandas anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, Selasa, 26 Juni.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem yang menerima kunjungan dan curhat anggota panwaslu Sulsel sehari sebelumnya, juga membenarkan informasi yang disampaikan panwaslu kalau dana yang disiapkan sebesar Rp50 miliar belum ada yang cair. "Kita apat informasi kalau anggaran panwaslu Sulsel belum cair," tandas Roem.
Roem memang melakukan pertemuan dengan tiga anggota Panwaslu Sulsel di DPRD. Pertemuan memang hanya membahas mengenai persoalan anggaran Panwaslu Sulsel, baik yang sudah dialokasikan dalam APBD 2013 maupun usulan penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar. Total alokasi anggaran yang dibutuhkan panwaslu Sulsel pada pilgub mendatang diperkirakan mencapai Rp90 miliar.
Roem pun meminta pihak terkait agar berusaha sedapat mungkin mempercepat proses pencairan anggaran yang dialokasikan untuk Panwaslu Sulsel. Apalagi, seingat Roem, alokasi anggaran untuk panwaslu Sulsel sebesar Rp50 juta yang sudah tersedia itu satu paket dengan anggaran KPU Sulsel. Roem berharap persoalan anggaran panwaslu ini tidak begitu lama tersendat di pemprov.
Selama ini, anggaran yang digunakan panwaslu untuk kegiatan operasional termasuk penjaringan calon panwaslu kabupaten/kota hanya bersumber dari dana kesekretariatan panwaslu. "Tapi sebenarnya kan kalau sudah dari sekretariat, itu juga sudah merupakan dana dari pemprov," kata Roem.
Mantan bupati Sinjai dua periode ini pun minta agar Komisi A DPRD Sulsel sesegera mungkin melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Sulsel maupun pihak terkait lainnya, dalam rangka membahas persoalan anggaran panwaslu baik yang saat ini belum bisa dicairkan maupun yang diusulkan sebagai anggaran tambahan. (hamsah umar)